Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pelaksanaan pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Tegal, mencakup dasar hukum, perubahan peraturan daerah terkait, persiapan logistik seperti kotak suara dan surat suara, serta tahapan pelaksanaan pilkades."
2. Dasarhukum
• Perda Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang telah diubah dengan
Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016;
• Perbub Nomor 27 Tahun2018 Tentang KepalaDesa;
• Perbub No. 31 Tahun 2019 ttg Perubahan Perbub 27 Tahun2018;
• Keputusan Bupati Nomor 691 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia
penagarah dan Pemantau Pilkades srentak gelIII Tahun 2019;
• Keputusan Bupati Nomor 692 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panwas
Pilkades serentak gel III Tahun2019;
• Keputusan Bupati Nomor 693 Tahun 2019 Tentang Penetapan hari dan
tanggal pelaksanaan pilkades serta daftar nama Desa yang akan melaksanakan
PILKADES serentak gelombang III Kabupaten Tegal Tahun2019.
• Keputusan Bupati Tegal Nomor 695 tahun 2019 tentang penetapan lokasi dan
alokasi bantuan keuangan untuk biaya Pilkades seretak gelombang III tahun
2019;
3. Perlu ditegaskan terkait perubahan Perbub 27 tahun
2018 dengan Perbub 31 tahun 2019
• Perihal lampiran-lampiran;
• Pasal dan/atau ayat yang
ditambah, diubah serta dihapus,
juga yang disisipkan.
4. PERUBAHAN NOMOR LAMPIRAN
• LAMPIRAN
• LAMPIRAN X
• LAMPIRAN XIII
• LAMPIRAN XIV
• LAMPIRAN XV
• LAMPIRAN XVI
• LAMPIRAN XIX
• LAMPIRAN XX
• LAMPIRAN XXI
• LAMPIRAN XXV
• LAMPIRAN XXVI
•LAMPIRAN I
•LAMPIRAN II
•LAMPIRAN III
•LAMPIRAN IV
•LAMPIRAN V
•LAMPIRAN VI
•LAMPIRAN VII
•LAMPIRAN VIII
•LAMPIRAN IX
•LAMPIRAN X
PERBUB 27 TAHUN 2018 PERBUB 31 TAHUN 2019
5. PERUBAHAN NOMOR LAMPIRAN
• LAMPIRAN
• LAMPIRAN XXVII
• LAMPIRAN XXVIII
• LAMPIRAN XXIX
• LAMPIRAN XXX
• LAMPIRAN XXXI
• LAMPIRAN XXXII
• LAMPIRAN XXXIII
• LAMPIRAN XXXIV
•LAMPIRAN XI
•LAMPIRAN XII
•LAMPIRAN XIII
•LAMPIRAN XIV
•LAMPIRAN XV
•LAMPIRAN XVI
•LAMPIRAN XVII
•LAMPIRAN XVIII
PERBUB 27 TAHUN 2018 PERBUB 31 TAHUN 2019
6. PERUBAHAN NOMOR LAMPIRAN
• LAMPIRAN
• LAMPIRAN XXXVII
• LAMPIRAN XXXVIII
• LAMPIRAN XXXXI
• LAMPIRAN XXXXIII
• LAMPIRAN XXXXIV
• LAMPIRAN XXXXVI
• LAMPIRAN XXXXVII
•LAMPIRAN XIX
•LAMPIRAN XX
•LAMPIRAN XXI
•LAMPIRAN XXII
•LAMPIRAN XXIII
•LAMPIRAN XXIV
•LAMPIRAN XXV
PERBUB 27 TAHUN 2018 PERBUB 31 TAHUN 2019
7. JUMLAH DESA
• Jumlah Desa yang akan mengikuti PILKADES
serentak gelombang III Tahun 2019 sebanyak
117 Desa di17 Kecamatan,
( TERLAMPIR )
11. PERSIAPAN
• pemberitahuan BPD kpd kades ttg akhir
masa jabatan, yang disampaikan 6 bulan
sebelum berakhir masa jabatan;
• pembentukan panitia pemilihan kades
oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu
10 hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
• LAMJ kades kpd Bupati disampaikan dlm
jangka waktu 30 hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan.
12. KEPANITIAAN
• Panitia pemilihan kades berada di tingkat
desa dan ditetapkan dengan KEPUTUSAN
BPD.
• Di Kecamatan dibentuk panitia pengawas
pemilihan kepala desa dengan KEPUTUSAN
BUPATI.
• Di Kabupaten dibentuk panitia pengarah
dan pemantau dengan KEPUTUSAN
BUPATI.
13. PANITIA TINGKAT DESA
• JUMLAH 9 orang, dengan susunan:
1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Seksi Pendaftaran Pemilih;
5. Seksi Penjaringan;
6. Seksi Penyaringan;
7. Seksi Pemungutan dan penghitungan Suara;
8. Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;
9. Seksi Keamanan dan ketertiban.
14. • Berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus
lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh
masyarakat yang tidak mencalonkan diri;
• panitia pemilihan kades dapat menetapkan
PEMBANTU PELAKSANA PEMILIHAN atas
persetujuan BPD dg keputusan panitia
pemilihan.
• Jumlah pembantu panitia pelaksana pemilihan
paling banyak 25 orang.
• Pembantu panitia pemilihan berasal dari unsur
lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau tokoh
masyarakat desa.
15. TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA TINGKAT DESA
• merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
• merencanakan dan mengajukan biaya
pemilihan kepada Bupati melalui Camat
dan bantuan biaya pemilihan kepada
Pemerintah Desa;
• mengumumkan dan melaksanakan
sosialisasi penjaringan dan penyaringan
cakades kepada masyarakat;
16. • melaksanakan pendaftaran Bakal
Cakades;
• melakukan penjaringan Bakal
Cakades, meliputi penelitian syarat
administrasi;
• melakukan penyaringan Bacakades,
fasilitasi penyampaian visi-misi dan
program kerja di hadapan masyarakat,
penilaian pengalaman kerja di
lembaga pemerintahan, pendidikan
dan usia atau uji kompetensi bagi
balon yang jumlahnya lebih 5 orang.
17. • menetapkan Bakal Cakades menjadi Calon
Kades;
• mengumumkan nama-nama Cakades yang
berhak dipilih;
• melaksanakan pendaftaran pemilih dan
pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar
Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih
Tetap;
• memfasilitasi penyediaan peralatan,
perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
• Menyelenggarakan kegiatan kampanye;
• melaksanakan pemungutan dan perhitungan
suara.
18. • menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;
• menetapkan calon Kades terpilih;
• membuat berita acara dalam setiap rapat yang
terkait dengan kegiatan panitia Pilkades,antara lain:
penetapan DPS, DPT, pelaksanaan penjaringan Bakal
Calon, pelaksanaan penyaringan Calon, pengundian
nomor urut calon, pelaksanaan Pemungutan dan
penghitungan suara, penetapan calon Kades
terpilih; dan beberapa keputusan panitia yg
diambil karena permasalahan insidental;
• melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara
tertulis kepada BPD;
19. • menyampaikan laporan pertanggungjawaban
biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7
hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati
dan kepada Pemerintah Desa melalui BPD;
• Menyusun tata tertib Pilkades, antara lain tentang
pengundian nomor urut calon, kampanye,
pemungutan dan penghitungan suara;
• Mensosialisasikan tentang pelaksanaan Pilkades
dan tata tertib;dan
• Menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkades.
20. Kesiapan Panitia
• Memiliki sekretariat Panitia;
• Kop surat dan stempel (warna tinta biru tua );
• Membuat Keputusan Panitia ttg Tata tertib Pilkades.
• tugas panitia pemilihan dalam proses pilkades
dianggap telah selesai setelah melaporkan hasil
pilkades kepada BPD, dikecualikan masih tdpt
perselisihan hasil dan/atau gugatan di lembaga
peradilan, maka tugas panitia pemilihan tetap
melekat sampai dilaksanakannya keputusan Bupati
ttg penyelesaian perselisihan hasil Pilkades
dan/atau dilaksanakannya keputusan Pengadilan yg
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. B I A Y A
• Biaya penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa dibebankan pada APBD
yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
• Dana bantuan untuk tambahan dan
mendukung kegiatan PILKADES yang
tidak teralokasikan dalam anggaran
dari APBD dianggarkan dalam
APBDesa.
22. BIAYA DARI APBD PERDESA
Didasarkan pada Jumlah DPT
1. DPT s/d 5.000 bantuan biaya Rp. 30.000.000,-
2. DPT 5.001 s/d 7.500 bantuan biaya Rp. 35.000.000,-
3. DPT 7.501 s/d 10.000 bantuan biaya Rp. 40.000.000,-
1. DPT 10.001 keatas bantuan biaya Rp. 45.000.000,-
SELENGKAPNYA TERLAMPIR
23. PENGGUNAAN BIAYA
Yang bersumber dari APBD, digunakan untuk:
• ATK, termasuk pengadaan tinta;
• Pembuatan/sewa kotak suara dan kelengkapannya;
• pencetakkan surat undangan dan surat suara;
• pembuatan tanda gambar/foto dan nomor urut calon di TPS;
• Pembuatan/sewa bilik suara;
• Biaya pelipatan surat suara;
• honorarium panitia dan pembantu panitia serta tambahan
petugas keamanan dan petugas lain sesuai situasi dan kondisi
yang memang diperlukan;
• konsumsi rapat-rapat dan akomodasi;
• pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan yang
mendukung kegiatan dalam proses Pilkades; dan
• Sosialisasi dan/atau publikasi serta dokumentasi.
24. • Transportasi untuk mengangkut pemilih yang
berkebutuhan khusus dan/atau yang domisilinya
jauh dari TPS serta tidak memiliki alat tarnsportasi
sendiri;
• Sewa sound system sederhana;
• Sewa meja kursi;
• Honor-honor yang harus diberikan baik kepada
panitia, pembantu panitia, tambahan petugas
keamanan;
• Biaya perjalanan dinas dan akomodasi yang mungkin
diperlukan untuk mendapatkan data bacakades,
untuk klarifikasi dan keperluan perjalanan dinas lain
yang ada hubunganya dengan tugas kepanitiaan.
25. Yg bersumber dari APBDesa, digunakan
utk:
• Prinsip adalah untuk biaya tambahan yang telah
dianggarakan yang bersumber dari APBD tetapi
dirasa masih kurang dan untuk membiayai
keperluan lain yang belum teranggarkan dari APBD
tetapi dipandang perlu diadakan, antara lain:
1. Seragam (jika diperlukan);
2. Tambahan Honor-honor;
3. Tambahan untuk sewa-sewa;
4. Tambahan Akomodasi, publikasi;
5. Biaya tambahan utk konsumsi dan akomodasi.
• Jumlahnya tidak boleh sama/melebihi anggaran
dari APBD;
26. Logistik
• Kotak suara, kunci dan segel;
• Bilik suara;
• Surat suara;
• Bantalan dan alat pencoblos;
• Tinta;
• Pasal 18 ayat 2 huruf d Perbup 27 Tahun
2018 Panitia pengarah dan Pemantau
Memfasilitasi pencetakan surat suara,
dan pengadaan /penyediaan kotak suara
serta perlengkapan pemilihan lainnya.
27. 1.KOTAK SUARA
- UKURAN SAMA DENGAN KOTAK
PILKADES GELOMBANG II
TAHUN 2018.
- ESTIMASI KAPASITAS 1000
LEMBAR SURAT SUARA
- DILENGKAPI GEMBOK DAN
SEGEL
- BAHAN KARDUS DOUBLE SIDE
DUPLEX 310 GRAM
- JUMLAH MENYESUAIKAN RW
(KEBUTUHAN)
- HARGA Rp............- PER KOTAK
?
28. 2. BILIK SUARA
- UKURAN SAMA
DENGAN BILIK
PILKADES GELOMANG II
2018)
- ESTIMASI KEBUTUHAN
1000 PEMILIH 1 BILIK
(1 KOTAK 2 BILIK)
- BAHAN KARDUS
DOUBLE SIDE DUPLEX
310 GRAM
- HARGA Rp.......,- PER
BILIK ?
29. 3. SURAT SUARA
- UKURAN KERTAS SUARA
18 X 25 CM
- JENIS KERTAS HVS 80
GRAM DUA MUKA
- ISI SURAT SUARA, PHOTO
CALON, NOMOR URUT
CALON DAN NAMA CALON
KEPALA DESA
- KEBUTUHAN SEJUMLAH
DPT DITAMBAH 10%
CADANGAN
- HARGA Rp.........- PER
LEMBAR ?
CONTOH SURAT SUARA
PADA LAMPIRAN XXXVII
PERBUP NO.27 TAHUN 2018
30. 4. Bantalan coblos
- Ukuran selebar
surat suara lebih
2 cm keliling
- Bahan busa dan
sarung bantalan
serta paku
coblos
- Harga Rp......,-
per unit ?
31. 5. TINTA SIDIK JARI
- WARNA BIRU TUA
CENDERUNG HITAM
- ISI 40 ML PER BOTOL
- SIFAT TAHAN LAMA
SULIT DIHILANGKAN
- HARGA Rp.......,- PER
BOTOL ?
32. S U R A T S U A R A
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA : .....................
KECAMATAN : .....................
TAHUN 2018
P A N I T I A
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA : .........................
KECAMATAN : .........................
KABUPATEN TEGAL,
KETUA.
.......................................
34. Pemilih
Adalah penduduk desa setempat, WN - RI yg dibuktikan
dg KTP-el/suket KTP-el dan memenuhi persyaratan :
• pada hari pemungutan suara telah berusia sekurang-
kurangnya 17 th / sudah/pernah menikah;
• nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
• tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
keputusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
• Berdomisili di desa sekurang-kurangya 6 bulan
sebelum disahkannya DPS dibuktikan dengan KTP-
el/suket KTP-el.
• Bagi anggota TNI/POLRI ketentuan penggunaan hak
pilih dalam pilkades mendasarkan pada ketentuan
internal di kesatuan TNI/POLRI.
35. • Surat keterangan ( SUKET )
KTP-el yang telah habis masa
berlakunya (6 bulan) harus
diperpanjang ke Dinas
Kependudukan dan Catatan
Sipil ( DISDUKCAPIL )
Kabupaten.
36. PENDATAAN DAN PENETAPANPEMILIH
• Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara
faktual/nyata dengan pencocokan/melihat data di
KTP-el atau Suket KTP-el, Foto copy/Foto copy KTP-
el atau foto copy Suket KTP-el yang terkirim melalui
media sosial/HP oleh Panitia berdasarkan wilayah
administrasi secara berjenjang mulai dari Rukun
Tetangga, Rukun Warga, yang disusun menurut
abjad untuk menentukan DPS yang ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan serta dilampiri
berita acara rapat.
• Catatan: pada saat pendataan dari rumah-kerumah,
agar panitia teliti dan cermat, setiap anggota
keluarga yang telah memenuhi syarat agar semua
dimasukkan meskipun sedang berada atau
bertempat tinggal diluar daerah/kota.
37. • DPS ditetapkan pengelompokannya berdasarkan
Wilayah RW dan diumumkan kepada masyarakat
dengan ditempel atau ditempatkan pada papan
pengumuman di tempat-tempat strategis yang
mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat
umum selama 3 hari.
• Dalam jangka waktu 3 hari, pemilih atau anggota
keluarga atau pihak yang ada kaitan langsung
dengan DPS dapat memberikan keberatan dan/atau
masukan, mengajukan usulan terkait mereka yang
tercantum dalam DPS, mengenai kelayakan
seseorang berhak masuk dalam DPS, perbaikan
mengenai penulisan nama dan/atau identitas
lainnya.
38. • Apabila usul perbaikan dan informasi diterima,
Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan
DPS.
• Penduduk Desa yang merasa memenuhi syarat
tetapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan
kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus
RT/RW, dan panitia pemilihan wajib menerima
untuk diadakan penelitian dan didaftar. (stelsel
aktif).
• Panitia mengadakan pemutakhiran dan validasi
data penduduk selama 3 hari.
39. • Berdasarkan pemutakhiran dan validasi
data penduduk, Panitia Pemilihan
menyusun dan menetapkan daftar pemilih
tambahan (DP Tambahan), yang
penetapannya dengan Keputusan Panitia
Pemilihan dilampiri berita acara rapat.
• Penetapan DP Tambahan dikelompokkan
berdasarkan RW dan dilaksanakan paling
lama 7 hari setelah pemutakhiran dan
validasi data serta diumumkan kepada
masyarakat.
40. • DPS dan DP Tambahan ditetapkan menjadi DPT
dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
• Penetapan DPT dikelompokkan berdasarkan
wilayah/RW dan diumumkan kepada
masyarakat.
• Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus
terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
• Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata
pada hari pelaksanaan pemungutan suara
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat
menggunakan hak pilihnya.
41. • DPT yang sudah disahkan oleh panitia
pemilihan tidak dapat diubah, kecuali
ada pemilih yang meninggal dunia,
selanjutnya panitia membubuhkan
catatan “ meninggal dunia” dalam
DPT pada kolom keterangan, atau
resmi telah pindah domisili , atau
nyata-nyata tidak lagi memenuhi
syarat.
42. • Domisili adalah tempat dimana seseorang
hrs dianggap selalu hadir dlm hubungannya
dg pelaksanaan hak & kewajiban, meskipun
pd kenyataannya dia sdg tdk berada di
tempat tersebut & secara administrasi
kependudukan dibuktikan dg alamat yg
tercantum dlm KTP-el atau SUKET KTP-el.
• Tempat Tinggal adalah tempat / rumah orang
dan/atau bersama keluarganya sbg pusat
kepentingan pribadi dan/atau ekonomi
dilakukan / sebagai tempat yg secara fisik dia
lebih lama tinggal.
43. Penjaringan Bakal Calon Kades
• penjaringan balon melalui pengumuman
lowongan jabatan Kades dalam jangka waktu
9 hari.
• Pengumuman melalui ketua RT & RW serta
ditempelkan pd tempat2 terbuka & strategis
yg mudah diakses diketahui masyarakat di
lingkungan desa ybst.
• Pengumuman berisi ketentuan mengenai
persyaratan bacakades serta tahapan/jadwal
Pilkades.
44. • Panitia pemilihan mengadakan penelitian thd
semua berkas lamaran beserta persyaratan
bacakades yg diterima ke dalam blangko penelitian
berkas persyaratan;
• Apabila setelah diadakan penelitian ternyata tdpt
kekurangan dan/atau keraguan ttg persyaratan yg
ditetapkan, maka kpd yg bersangkutan diberi
kesempatan utk melengkapinya paling lama 7 hari
sejak pemberitahuan oleh panitia kpd ybst;
• Apabila setelah diadakan penelitian thd berkas
lamaran beserta persyaratannya dinyatakan tdk
memenuhi syarat, maka dikembalikan kpd pelamar
ybst secara tertulis dg tanda terima disertai
penjelasan /alasannya.
45. Hal penting saat pendaftaran
• tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia
Pemilihan;
• waktu pendaftaran dimulai hari ke 4 pengumuman
dibuka sampai dengan hari ke 9 pengumuman, dengan
ketentuan:
- hari adalah HARI KERJA;
- jam pendaftaran adalah :
. Hari Senin s/d Kamis di buka dari jam 07.15 WIB s/d
jam 16.15 WIB;
. Hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB s/d jam
10.45 WIB; dan
- pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib berpakaian
bebas rapi.
46. SYARATCALON KEPALADESA
1. WNI, yang dibuktikan dengan KTP-el atau suket KTP-el
yang masih berlaku;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan
Bhineka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama (SLTP) atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
47. 8.tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yg telah
mempunyai kekuatan hukum tetap krn
melakukan tindak pidana yg diancam dg pidana
penjara paling singkat 5 tahun/lebih, kecuali 5
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara
& mengumumkan secara jujur & terbuka kpd
publik bahwa ybst pernah dipidana serta bukan
sbg pelaku kejahatan berulang;
9. tidak sdg dicabut hak pilihnya sesuai dg
putusan pengadilan yg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
48. – berbadan sehat, dibuktikan dengan surat
keterangan dari dokter Pemerintah;
– bebas narkoba dan/atau zat psikotropika,
dibuktikan dg surat keterangan yg dikeluarkan
oleh institusi yg berwenang terkait dg narkoba
dan/atau zat psikotropika;
– bersedia bertempat tinggal di desa setempat
apabila terpilih;
– tidak pernah menjabat sbg Kades selama 3 kali
masa jabatan baik secara berturut / secara
berselang waktu, baik di desa setempat / desa
lain di seluruh wilayah RI ( termasuk mereka yg
pernah menjabat kades sebelum berlakunya UU
Nomor 6 Tahun 2014).
49. –lulus Tes Kejiwaan yg dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Pemerintah ;
–Perangkat desa/PNS, TNI/Polri dan Anggota
DPRD hrs menyertakan surat persetujuan dr
Kepala desa/pembina kepegawaian,
pimpinan/atasan instansinya;
–fc surat keputusan pengangkatan, bagi mereka
yg bekerja/atau pernah bekerja di lembaga
pemerintahan.
–Tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kades
karena melakukan tindak pidana/melanggar
sumpah jabatan/melanggar larangan/tidak
melaksanakan kewajiban sebagai kades pada
masa jabatan sebelumnya ( sebelum PILKADES
berkenaan).
50. Yang termasuk lembaga pemerintahan
– BPD;
– Pemerintah Desa;
– Pemerintah Kabupaten;
– Pemerintah Provinsi;
– Pemerintah Pusat; dan
– DPD, DPR, DPRD. Serta yang
dipersamakan adalah anggota TNI
dan POLRI.
51. CALON KADES dari KADES
• Kades yg mencalonkan diri kembali dalam pilkades,
disamping memenuhi persyaratan yg ditentukan,
HARUS MENDAPATKAN IZIN CUTI dari Bupati /pejabat
lain yg ditunjuk terhitung sejak ybst ditetapkan sbg
cakades sampai dengan selesainya penetapan Kades
terpilih. (surat ijin cuti harus sdh dilampirkan pada
saat mendaftarkan diri);
• Permohonan ijin cuti kpd bupati harus/wajib dilampiri
LPPD akhir tahun anggaran/tahun terakhir dan LPPD
akhir masa jabatan.
• Selama masa cuti Kades dilarang menggunakan
fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sbg
cakades.
52. • Selama Kades cuti, sekdes
melaksanakan tugas & kewajiban kades;
• Dlm hal sekdes berhalangan/kosong,
tugas kewajiban kades dilaksanakan
oleh perangkat desa lain yg dianggap
mampu;
• Penunjukkan pelaksana tugas kades
kepada sekdes/perangkat desa lain
ditetapkan dg surat perintah tugas dari
bupati atas usulan camat.
53. CALON KADES dari PERANGKAT DESA
• Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
pilkades disamping harus memenuhi
persyaratan yg telah ditentukan, HARUS
MENDAPATKAN IZIN CUTI dari Kepala Desa
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar
sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan
selesainya penetapan calon Kepala Desa
terpilih.
• Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri
dalam pilkades dirangkap oleh perangkat desa
lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan
dengan SURAT PERINTAH TUGAS DARI KADES.
54. CALON KADES dari BPD
• Anggota BPD yang mencalonkan
diri dalam pilkades disamping
harus memenuhi persyaratan yg
telah ditentukan, ybst
DIBERHENTIKAN oleh Bupati
terhitung sejak ybst ditetapkan
sebagai cakades atas usulan
Camat.
55. CALON KADES dari ASN/PNS
• PNS/ASN yang mencalonkan diri
dalam Pemilihan Kepala Desa
disamping harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan,
HARUS MENDAPATKAN IZIN
TERTULIS dari pejabat pembina
kepegawaian.
56. CALON KADES dari TNI/POLRI
• Anggota TNI, anggota POLRI yang
mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa disamping harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan,
HARUS MENDAPATKAN IZIN dari
atasannya sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.
57. CALON KADES dari BUMD/BUMN
• Pegawai BUMD, BUMN dan yang
sejenis, disamping harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan,
yang bersangkutan HARUS
MENDAPATKAN IZIN TERTULIS dari
Pejabat yang berwenang
dilingkungan kerjanya.
58. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Bacakades mengajukan lamaran secara
tertulis bermetarai cukup / Rp.6000,- kpd
Bupati melalui Panitia Pemilihan.
2.Berkas lamaran bacakades dibuat dalam
rangkap 3 untuk:
a. 1 bendel asli bermaterai untuk Panitia
Pemilihan Kades;
b. 1 bendel foto copy untuk Camat; dan
c. 1 bendel foto copy untuk Bupati.
59. dilampiri persyaratan:
• surat pernyataan bertakwa kpd Tuhan YME yg
dibuat oleh ybst di atas kertas segel/bermaterai
cukup;
• surat pernyataan setia kpd Pancasila sbg Dasar
Negara, UUD RI Tahun 1945, dan kepada NKRI,
serta Pemerintah yg sah yg diketahui oleh Kades
diatas kertas bermaterai cukup;
• fc ijazah yg dilegalisir oleh pejabat yg berwenang;
• fc akta kelahiran yg dilegalisir oleh pejabat yg
berwenang;
60. • fc KTP & KK yg dilegalisir oleh pejabat yg
berwenang;
• surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi
Kades & tidak akan mengundurkan diri dari proses
Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi cakades
yg dibuat oleh ybst di atas kertas segel/bermaterai
cukup;
• surat keterangan dari Pengadilan Negeri yg
menerangkan tdk pernah dihukum penjara karena
melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 tahun / lebih;
61. • surat keterangan dari PN yg menerangkan tdk dicabut
hak pilihnya sesuai dg keputusan pengadilan yg telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
• surat keterangan sehat yg dikeluarkan oleh dokter
Pemerintah (Puskemas / Rumah Sakit Pemerintah);
• surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
• surat keterangan bebas narkoba/obat terlarang/zat
psikotropika dari Institusi yg berwenang;
• surat pernyataan dari ybst bahwa belum pernah
menjabat sebagai Kades selama 3 kali masa jabatan
baik berturut-turut/tidak berturut-turut, baik
menjabat di desa ybst maupun di desa lain di seluruh
wilayah NKRI di atas kertas segel /bermaterai cukup;
62. • Surat Keterangan lulus Tes Kejiwaan yg dikeluarkan
oleh Rumah Sakit Pemerintah;
• surat izin cuti dari Bupati bagi Kades yg masih
menjabat dan mencalonkan diri kembali;
• surat izin cuti dari Kades bagi Perangkat Desa yg masih
menjabat & mendaftarkan diri sebagai bacakades;
• surat keterangan persetujuan dari pembina
kepegawaian/atasannya/pejabat yg berwenang bagi
PNS, anggota TNI, anggota POLRI, BUMD, BUMN;
• surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa
ybst selama menjabat Kades apabila terpilih.
63. • Surat pernyataan akan menerima hasil Pilkades;
• daftar riwayat hidup;
• pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm
sebanyak 3 lembar;
• pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak
2 lembar; dan
• fc surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga
pemerintahan bagi yg pernah bekerja dilembaga
pemerintahan.
• Surat ijin cuti dari bupati utk kades yang akan
mencalonkan diri.
• Foto copy surat pengunduran diri sbg anggota BPD
aktif yang mendaftar dalam Pilkades.
64. • Syarat ijazah hrs dipastikan yg akan
digunakan ( SLTP/SLTA/SARJANA/PASCA
SARJANA), dg konsekwensi FC ijazah
tingkat dibawahnya hrs disertakan;
• Bagi yg menggunakan gelar kesarjanaan,
hrs menunjukkan ijazah kesarjanaanya;
• Bagi pelamar dari luar desa pemilihan,
wajib memiliki tempat tinggal sementara
di desa tsb sejak mendaftar;
• Latar belakang/beground foto bacakades
adalah putih.
65. • Pakaian yg dikenakan oleh bacakades dalam pas foto
adalah:
- bagi bacakades laki-laki mengenakan jas ber
warna gelap berdasi;
- bagi bacakades perempuan mengenakan pakaian
nasional/kebaya, bagi yg berhijab menyesuaikan.
• Bacakades yg tdk dapat melampirkan fc ijazah yg
dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dpt
melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yg
dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang.
• Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia
Pemilihan wajib memberikan tanda terima
pendaftaran.
66. PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN
• Panitia menerima & meneliti kelengkapan berkas
lamaran bacakades beserta lampirannya sampai
ditutupnya waktu pendaftaran.
• Berkas lamaran setelah diteliti ternyata terdapat
kekurangan, ybst diberi kesempatan utk
melengkapi paling lama 7 hari sejak
pemberitahuan oleh panitia.
• Berkas lamaran yg telah diteliti & dinyatakan
lengkap, dibuatkan BA penelitian kelengkapan
berkas.
67. • Terhadap berkas lamaran yang masih
diragukan keabsahanya, seksi
penyaringan harus melakukan klarifikasi
kepada pejabat yang berwenang paling
lama 3 hari sebelum penetapan calon;
• Dalam hal bacakades yang memenuhi
persyaratan kurang dari 2 orang,
Panitia Pemilihan memperpanjang
waktu pendaftaran selama 20 hari.
68. • Ketentuan waktu pendaftaran termasuk
didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan
berkas lamaran, dan penetapan calon Kades.
• Dalam hal bacakades yang mendaftar tetap kurang
dari 2 orang setelah perpanjangan waktu
pendaftaran, Panitia pemilihan melaporkan
kepada BPD dan BPD melaporkan kepada Bupati.
• Berdasarkan laporan dari BPD, Bupati menunda
pelaksanaan Pilkades bagi desa yang bersangkutan
sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian,
selanjutnya Bupati mengangkat Pj. Kades.
69. • Berkas lamaran bacakades, setelah diteliti
keabsahannya, diumumkan kepada
masyarakat oleh Panitia pemilihan untuk
memperoleh masukan tertulis.
• Masukan wajib mencantumkan identitas diri
dan disampaikan kepada Panitia paling lama
1 hari sejak tanggal diumumkan.
• Masukan tertulis dari masyarakat, wajib
diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia
Pemilihan.
70. 1. Dalam hal bacakades yang memenuhi
persyaratan berjumlah paling sedikit 2 orang
dan paling banyak 5 orang, panitia pemilihan
langsung menetapkan bakal calon menjadi
calon kades sesuai tahapan dan waktu yang
telah dijadwalkan.
2. Bagi desa-desa yg tdk melaks perpanjangan
waktu pendaftaran, penetapan balon menjadi
calon kades dilaks bersamaan dg jadwal yang
telah ditetapkan.
3. Cakades yang telah ditetapkan, diumumkan
oleh Panitia kepada masyarakat.
71. JUMLAH PELAMAR/BAKAL CALON
• Minimal 2 orang;
• Jika pada waktu pendaftaran, pendaftar
kurang dari 2 orang/tidak ada pendaftar,
pendaftaran diperpanjang untuk 20 hari
kedepan;
• Jika Pendaftar lebih dari 5 orang, hrs
diadakan seleksi tambahan berupa
penilaian berdasar pengalaman kerja di
lembaga pemerintahan, tingkat
pendidikan dan usia.
72. BOBOT PENILAIAN
1. Pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan dengan bobot nilai
35 %;
2. Tingkat pendidikan dengan bobot
nilai 35%
3. Usia dengan bobot nilai 30%.
73. BOBOT NILAI PENGALAMAN BEKERJA
DI LEMBAGA PEMERINTAHAN
1. selama 1 s/d 5 tahun dengan
bobot nilai 7,5 % ;
2. diatas 5 tahun s/d 10 tahun
dengan bobot nilai 12,5 %;
3. diatas 10 tahun dengan bobot
nilai 15 %;
74. BOBOT NILAI PENDIDIKAN
• Berijazah SLTP dg bobot nilai 5 %;
• Berijazah SLTA dengan bobot nilai
7,5%;
• Berijazah D1 s/d D3 dengan bobot
nilai 10 %; dan
• Berijazah D4/S1/S2/S3 dengan
bobot nilai 12,5 %.
75. BOBOT NILAI USIA
• Berusia 25 s/d 40 tahun dengan
bobot nilai 10 %;
• Berusia diatas 40 s/d 55 tahun
dengan bobot nilai 12,5 %;
• Berusia diatas 55 tahun dengan
bobot nilai 7,5%;
76. Ketentuan ranking
• Nilai komulatif dari 3 komponen di
jumlahkan dan tertinggi 1 s/d 5 ditetapkan
sebagai calon kades yang berhak
mengikuti pemilihan;
• Jika terdapat nilai yang sama pada ranking
5 maka diadakan uji kompetensi bagi
mereka yang memiliki nilai yang sama
pada rangking 5 tsb;
• Penetapan calon rangking 1 s/d 4
bersamaan dg ranking 5 hasil uji
kompetensi.
77. MATERI UJI KOMPETENSI
• Pengetahuan Umum;
• Kepemimpinan;
• Administrasi Perkantoran;
• Pemerintahan Daerah; dan
• pemerintahan desa.
78. PENYUSUN MATERI
• Penyusunan materi uji kompetensi dpt
difasilitasi oleh Panitia Pengawas / Panitia
Pengarah dan Pemantau/ dpt bekerjasama
dg pihak ke 3 yg mempunyai kompetensi
dibidang tsb.
• Materi uji kompetensi dg standart
kurikulum SLTP;
• Pihak ke 3 adalah PT/SLTA/SLTP yg berada
di Wilayah Kab. Tegal.
79. PENETAPAN CALON KADES
Penetapkan calon Kepala Desa
yang berhak mengikuti
pemilihan adalah dengan
Keputusan Panitia Pemilihan dan
diumumkan kepada masyarakat
selama 3 hari.
80. CALON KADES MENINGGAL DUNIA
• Dlm hal cakades yg telah ditetapkan berhak
mengikuti pemilihan hanya ada 2 orang, tapi
salah satu/keduanya meninggal dunia,
proses Pilkdes dihentikan & selanjutnya
diangkat Pj. Kades.
• Dlm hal cakades yg telah ditetapkan berhak
mengikuti pemilihan lebih dari 2 orang, tapi
salah satu meninggal dunia, pelaksanaan
pemilihan tetap dilanjutkan & cakades yg
meninggal dunia tsb dinyatakan gugur serta
tdk diikutkan dlm proses Pemilihan.
81. CALON KADES MENGUNDURKAN DIRI
• Pada prinsipnya balon yang telah ditetapkan
sebagai Calon dilarang mengundurkan diri;
• Bagi yg memaksakan tetap mengundurkan
diri dikenai sanksi membayar denda kpd
Pemda sebesar Rp. 25.000.000,- (Ps. 8 huruf l
Perda No. 6 Tahun 2015);
• Sanksi denda wajib dibayar sebelum
pelaksanaan hari/tanggal pemungutan suara
dan disetorkan ke rekening kas Daerah;
• Apabila sampai batas waktu yg ditetapkan
blm dibayar, menjadi piutang bagi Pemda
dan pemda berhak menagihnya.
82. • Dlm hal Cakades menyatakan mengundurkan
diri setelah ditetapkan sebagai Cakades yg
berhak mengikuti pemilihan, pernyataan
pengunduran diri hrs sdh disampaikan kpd
panitia pemilihan paling lambat 1 x 24 jam
sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut
calon.
• Pernyataan pengunduran diri ditulis tangan
oleh Cakades di atas kertas bermeterai cukup,
ditujukan kpd Bupati melalui Panitia Pemilihan
dg tembusan Ketua BPD disertai alasan yg
dapat dipertanggungjawabkan.
83. • Dalam hal calon Kades yang telah
ditetapkan berhak mengikuti pemilihan
lebih 2 orang tetapi terdapat calon
yang mengundurkan diri sehingga calon
tinggal 1 orang, maka proses Pilkades
dihentikan dan selanjutnya diangkat Pj.
Kades oleh bupati atas usulan camat.
84. • Dlm hal Cakades menyatakan mengundurkan
diri sbg Cakades yg berhak mengikuti
pemilihan setelah dilakukan pengundian
nomor urut, kedudukannya sbg Cakades yang
berhak dipilih tetap mengikuti pemilihan,
namun surat suara yg memilih calon ybs
dinyatakan tdk sah.
• Ketentuan lebih lanjut tentang pengunduran
diri Cakades diatur & dituangkan dlm Tata
Tertib Pilkades.
85. PENETAPAN NOMOR URUT CALON
• Pelaksanakan pengundian nomor urut
cakades secara terbuka & dihadiri oleh
para cakades;
• Pengundian nomor urut dilakukan dg cara
mengambil nomor undi terlebih dahulu,
selanjutnya berdasarkan nomor undi para
cakades mengambil undian nomor urut.
• Hasil pengundian nomor urut dituangkan
dalam BA dan ditetapkan dengan
Keputusan Panitia Pemilihan .
86. K A M P A N Y E
Cakades dpt melakukan kampanye dg cara:
• Pertemuan terbatas;
• Tatap muka;
• Dialog;
• Penyebaran bahan kampanye kpd masyarakat;
• Pemasangan/penempelan foto dan/atau alat
peraga kampanye di wilayah desa setempat dg
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan
dan keindahan yg ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan;
• kegiatan lain yg tdk melanggar peraturan
perundang-undangan.
87. TEMA KAMPANYE
• dititik beratkan pd penyampaian visi, misi, dan
program kerja yg akan dilaksanakan jika terpilih
sbg kades.
• Visi merupakan keinginan yg ingin diwujudkan
dlm jangka waktu masa jabatan kades.
• Misi berisi program yg akan dilaksanakan dlm
rangka mewujudkan visi.
• Penyampaian visi-misi diaksanakan langsung
setelah selesainya pengundian nomor urut dilokasi
pengundian nomor urut.
88. WAKTU KAMPANYE
• Pelaksanaan kampanye dlm jangka waktu
3 hari sebelum masa tenang, dimulai jam
08.00 WIB dan berakhir pada jam 16.00
WIB.
• Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan
kondusifnya situasi masyarakat di desa,
waktu dan ketentuan kampanye utk
masing-masing calon diatur & ditetapkan
lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan &
dituangkan dlm tata tertib pemilihan.
89. Larangan tempat dan waktu pemasangan
foto/peraga kampanye
• Dinding / tembok Tempat ibadah;
• Dinding/tembok Tempat pendidikan
/sekolahan;
• Rumah/dinding rumah penduduk kecuali
seijin pemilik;
• Dinding balai desa/sarana pemerintahan
lainnya.
• Penyebaran bahan kampanye / pemasangan
foto/peraga kampanye baru boleh
dilaksanakan pada saat masa kampanye.
90. • Pemasangan gambar atau foto
seseorang dan/atau tulisan yang
tidak mencantumkan identitas
sebagai calon kades dan/atau tidak
mencantumkan nomor urut cakades,
tidak dianggap sebagai bagian dari
kampanye.
91. SANKSI
• Dilakukan penertiban oleh panitia dlm
bentuk menarik bahan kampanye dari
masyarakat, / melepas / mencopot
gambar / alat peraga kampanye utk
dimusnahkan, menghentikan dan/atau
membubarkan kegiatan tatap muka
dan/atau pertemuan.
• Kegiatan diatas dpt meminta bantuan kpd
aparat negara yg membidangi ketertiban
& keamanan masyarakat;
92. LARANGAN DALAM KAMPANYE
• mempersoalkan Dasar Negara Pancasila,
Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk
NKRI;
• melakukan kegiatan yg membahayakan
keutuhan NKRI;
• menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, dan/atau cakades yang lain;
• menghasut dan/atau mengadu-domba
perseorangan / masyarakat;
• mengganggu ketertiban umum;
93. –mengancam utk melakukan kekerasan/
menganjurkan penggunaan kekerasan kpd
seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau cakades yg lain;
–merusak dan/atau menghilangkan alat
peraga kampanye cakades lain;
–menggunakan fasilitas pemerintah,
pemerintah daerah, Pemerintah desa,
tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
94. –membawa dan/atau menggunakan gambar
dan/atau atribut keagamaan, gambar dan/atau
atribut ormas atau gambar dan/atau atribut
salah satu partai politik.
–menjanjikan / memberikan uang / materi
lainnya kpd peserta kampanye.
– Pelaksana kampanye dlm kegiatan kampanye
dilarang mengikutsertakan:
. Anggota TNI dan POLRI;
. Kepala Desa;
. Perangkat Desa;
. Anggota BPD;
. Warga desa lain.
95. SANKSI
• Cakades & pelaksana kampanye yg terbukti secara sah
melanggar larangan dlm pelaksanaan kampanye diberi
sanksi oleh Panitia Pemilihan.
• Pemberian sanksi dg tahapan:
- peringatan lesan/tertulis apabila pelaksana kampanye
melanggar larangan walaupun blm terjadi gangguan;
dan/atau
- Pencabutan/pelepasan foto/alat peraga kampanye, /
penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran/di suatu wilayah yg dpt mengakibatkan
gangguan terhadap keamanan yg berpotensi menyebar ke
wilayah lain.
- Pelaksanaan oleh seksi keamanan & dapat meminta bantuan
aparat negara yg membidangi ketertiban & keamanan
masyarakat.
96. • Terhadap dugaan pelanggaran yang
mengandung unsur tindak pidana, karena
pembuktiannya harus melalui proses
hukum dan memerlukan putusan
pengadilan, maka kepada calon yang
bersangkutan tetap dapat mengikuti proses
pemilihan serta akan diadakan peninjauan
atau pengenaan sanksi apabila berdasarkan
keputusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang
bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah.
97. MASA TENANG
• Masa tenang selama 3 hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara.
• Selama masa tenang, calon Kades beserta tim
sukses dilarang melakukan hal-hal dan / atau
kegiatan yg dpt berpotensi dan / atau
menimbulkan gangguan keamanan dan
ketertiban.
• Semua alat peraga, termasuk foto atau
gambar calon wajib dicopot atau dilepas atau
dibersihkan oleh Panitia dan masing-masing
calon.
98. SANKSI PELANGGARAN DI MASA TENANG
• Pelanggaran yg tdk mengandung unsur
pidana baik yg dilakukan langsung oleh
calon / pendukungnya diberikan oleh
Panitia dlm bentuk peringatan lesan /
tertulis & paling berat didiskualifikasi /
menggugurkan calon dari Pilkades;
• Pelanggaran yg mengandung unsur tindak
pidana diserahkan/atau dilaporkan oleh
panitia kpd aparat penegak hukum.
99. PENYAMPAIAN UNDANGAN PADA PEMILIH
• Paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara
dilaksanakan, Panitia menyampaikan pemberi
tahuan kpd warga desa yg berhak memilih dan
tercantum dlm DPT serta mengadakan
pengumuman di tempat yg mudah diketahui oleh
masyarakat tentang akan dilaksanakannya
pemungutan suara pilkades;
• Pemberitahuan kpd warga desa dilakukan dg
penyampaian surat undangan disertai tanda bukti
penerimaan;
• Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih
sesuai dg DPT serta tempat & waktu pemungutan
suara dilaksanakan.
100. • Pemilih yg tercantum dlm DPT, tapi
belum menerima surat undangan dpt
meminta kepada Panitia Pemilihan
paling lambat pada jam sebelum
berakhirnya waktu Pemungutan suara.
• Dlm hal surat undangan hilang, pemilih
dapat menggunakan hak pilihnya dg
menunjukkan bukti diri yg sah seperti
KTP – el atau Suket KTP-el.
101. • Penyampaian surat undangan /
pemberitahuan kepada calon pemilih bila
tdk dpt diterima langsung oleh calon
pemilih karena sesuatu hal, maka dapat
diterimakan kpd anggota keluarga
/saudaranya dg bukti penerimaan, hari
serta tanggal penerimaan serta pernyataan
bukti kesanggupan sipenerima akan
memberikannya/memberitahukannya kpd
calon pemilih ybst.
102. PEMUNGUTAN SUARA
• PEMUNGUTAN SUARA DILAKSANAKAN DI SATU
LOKASI DENGAN 1 ATAU BEBERAPA TPS;
• JUMLAH TPS DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH
PEMILIH DALAM DPT YANG TELAH
DIKELOMPOKKAN BERDASARLAN WILAYAH ATAU
RW.
• SURAT SUARA BERISI NOMOR URUT CALON,
FOTO BERWARNA CALON DAN NAMA
CAKADES.
• JENIS SURAT SUARA ADALAH KERTAS HVS, 2
MUKA UKURAN 80 GR.
103. • Ukuran, warna latar belakang foto para
calon adalah sama, adapun foto calon
adalah menggunakan foto yang
dilampirkan pada saat pendaftaran.
• Ukuran, bentuk dan warna tulisan
nomor urut para calon adalah sama,
dengan menyesuaikan lebar kertas
surat suara dan jumlah calon Kepala
Desa.
104. • Pemungutan suara dilaksanakan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
• Pemungutan suara dilakukan dgn
memberikan suara melalui surat suara yg
berisi nomor, foto, dan nama cakades dg
cara mencoblos foto salah satu calon
dalam surat suara.
105. Pada saat pemungutan suara
dilaksanakan, Panitia Pemilihan
berkewajiban menjamin agar
pelaksanaan Pilkades dpt berjalan
lancar, tertib, aman dan teratur.
• Panitia Pemilihan hrs dpt menjaga agar
setiap penduduk yg berhak memilih
hanya memberikan satu suara &
menolak pemberian suara yg diwakilkan
dg alasan apapun.
106. YANG HARUS DISIAPKAN PANITIA
• DPT;
• denah TPS;
• meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan;
• kursi untuk pemilih;
• meja dan kursi untuk cakades;
• foto para cakades ukuran 60 X 40 Cm;
• bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
• kotak suara;
• papan penghitungan suara; dan
• kelengkapan lainnya yang dibutuhkan; serta
• perlengkapan penunjang lainnya yg mendukung
pelaksanaan pemungutan & penghitungan suara,
seperti sound system, layos/tarub/tenda.
107. • Jumlah surat suara yg dipersiapkan dalam
pemungutan suara adalah sama dg jumlah
pemilih yg terdaftar dalam DPT ditambah
cadangan sebanyak 10% dari jumlah
pemilih yg terdaftar dlm DPT.
• Guna memudahkan penghitungan, surat
suara diikat masing-masing sejumlah
50/100.
• Surat suara yang dipersiapkan dituangkan
dlm Berita Acara & disampaikan kepada
Ketua Panitia Pemilihan.
108. • Surat suara dimasukkan dalam
sampul tertutup dan disegel,
selanjutnya dimasukan dalam kotak
suara untuk disimpan pada tempat
yang telah ditentukan oleh Panitia
Pemilihan.
• Guna menjamin keamanan, maka
penjagaan surat suara dilaksanakan
sepenuhnya oleh seksi keamanan.
109. YANG BOLEH MASUK TPS
• Panitia pemilihan/petugas pemungutan
dan penghitungan suara;
• Panitia pengarah & Pemantau, Panwas;
• Petugas keamanan TPS;
• Para pemilih yg dibuktikan dg surat
undangan;
• Para calon Kepala Desa;
• Para saksi; dan
• Tamu yg mendapat ijin dr panitia
Pemilihan.
110. DALAM BILIK SUARA/TPS HARUS ADA
• meja;
• alat dan alas pencoblosan;
• nomor urut, foto, serta nama calon Kepala
Desa.
• ketentuan sbgm dimaksud diatas hrs juga
disediakan di tiap bilik/TPS apabila
pemungutan suara dilaksanakan di lebih
dari 1 bilik suara/TPS.
• Jumlah bilik suara/TPS disesuaikan dg
jumlah pemilih dlm DPT yg telah
dikelompokkan berdasar wilayah atau RW.
111. KETENTUAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA
• Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan
dlm rapat pemungutan suara yg dipimpin
oleh Ketua Panitia Pemilihan pd hari &
tanggal yg telah ditentukan dimulai pada
pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul
14.00 WIB.
• Panitia pemilihan hanya memberikan
waktu kpd pemilih yg sudah hadir di lokasi
TPS serta sdh mendaftarkan kpd panitia
sampai jam 14.00 WIB untuk memberikan
suara sampai habis/selesai.
112. –Jika krn keadaan tertentu yg mengakibatkan tdk
dpt dimulainya pelaksanaan pemungutan suara
pd jam sbgm ditentukan, Pemungutan suara dpt
dimulai paling lambat 2 jam setelah waktu yg
ditetapkan, dg pertimbangan bhw pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara dpt
diselesaikan dalam 1 hari.
–Jika pelaksanaan pemungutan suara setelah
ditunda 2 jam dari waktu yg ditentukan tetap
tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara
dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah hari
pemungutan suara yang telah ditentukan.
113. –Apabila sampai batas waktu 3 hari
pemungutan suara tetap belum dpt
dilaksanakan, Panitia pemilihan melaporkan
kpd BPD, dan BPD melaporkan serta
meminta ijin kpd Bupati agar pemungutan
suara dpt dilaksanakan sampai situasi dan
kondisi di desa memungkinkan untuk
dilaksanakan pemungutan suara.
–Ijin bupati dalam batas waktu maksimal 30
hari sejak hari dan tanggal pemungutan
suara yang gagal dilaksanakan.
114. –Apabila batas waktu 30 hari tetap tdk dpt
dilaksanakan, paling lama 3 hari sejak batas akhir
waktu maksimal yg ditentukan, panitia Pemilihan
segera melaporkan kpd BPD, selanjutnya BPD dlm
jangka waktu paling lama 3 hari sejak menerima
laporan dr Panitia pemilihan segera melaporkan
kpd Bupati.
–Atas laporan BPD bupati menghentikan proses
Pilkades di desa tersebut, selanjutnya mengangkat
Penjabat Kades berdasarkan usulan dari camat.
–Untuk pengisian jabatan kades di desa yang gagal
melaksanakan Pilkades akan diikutkan dalam
Pilkades serentak gelombang berikutnya.
115. • Rapat Pemungutan suara dengan susunan acara
sebagai berikut:
- pembukaan;
- pelaksanaan pemungutan suara; dan
- penutup;
• Ketua Panitia Pemilihan membacakan:
- Nomor urut dan nama Calon;
- sumpah/janji Kepala Desa;
- tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- Larangan kepala desa;
- hak-hak Kepala Desa; dan
- tata cara pencoblosan yang benar dan sah tidaknya
surat suara yang telah dicoblos.
- Tata cara dan sahnya pemilihan kepala desa.
116. • Panitia Pilkades memberikan penjelasan mengenai
tata cara pemungutan suara, antara lain:
–Dalam memberikan suara pemilih diberi
kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip
urutan kehadiran;
–Apabila pemilih menerima surat suara yang
ternyata rusak, pemilih tersebut dapat meminta
surat suara pengganti kepada panitia, dan
panitia hanya akan memberikan surat suara
pengganti satu kali;
–Apabila terdapat kekeliruan dalam cara
memberikan suara, pemilih tersebut dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitia,
dan panitia hanya akan memberikan surat suara
pengganti satu kali.
117. Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia Pilkades
dibantu 2 orang anggota melakukan:
- pembukaan kotak suara;
- pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
peralatan.
• Kegiatan Panitia Pilkades diatas dpt dihadiri oleh saksi dari
cakades, BPD, pengawas, dan warga masyarakat serta
Panitia Pengarah dan pemantau (dibuat BA ditandatangani
Ketua dan minimal 2 anggota.
• Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dan
Cakades/saksi yang diberi surat mandat, meneliti tempat
pemungutan suara dg perlengkapannya, selanjutnya Panitia
pemilihan menempatkan diri sesuai dg tugas masing-
masing.
118. – Pada saat pelaksanaan pemungutan suara para
cakades diwajibkan berada di TPS dan menempati
tempat yg telah disediakan oleh panitia.
– jika pada saat pemungutan suara ada cakades yg
tidak hadir, kepadanya dianggap mengundurkan
diri dan dikenakan ketentuan sanksi denda, kecuali
mereka yang nyata-nyata sakit serius shg
dipastikan tdk dpt ke lokasi TPS yg dibuktikan dg
surat keterangan dokter / karena sebab lain yg dpt
dipertanggungjawabkan, yg bersangkutan tetap
dianggap sah sebagai calon yg ikut pemilihan dan
surat suara calon ybst tetap dihitung dan diakui
sbg suara yang memilih calon kades tersebut.
119. • Sebab lain yg dapat dipertanggung
jawabkan adalah suatu kejadian yg dialami
atau mengena pd pribadi cakades yg
karenanya menghalangi secara fisik dpt
hadir / dihadirkan ke lokasi TPS, antara
lain:
- Terdapat anggota keluarga yang
meninggal dunia;
- Terkena musibah/bencana alam seperti
banjir, gempa bumi, kebakaran dan
sejenisnya yang serius.
120. • Pelaksanaan pemungutan suara yang tidak
dapat dihadiri oleh cakades , maka tempat
duduk/kursi yang seharusnya ditempati
calon diganti dan ditempatkan foto calon
yang tidak hadir tersebut yang semula oleh
panitia telah disediakan dan ditempatkan
dibelakang sebelah atas tempat duduk
calon.
• Para cakades dilarang membawa tempat
duduk atau meja atau benda lain yang
fungsinya sejenis ke TPS.
121. • Cakades yg mendapatkan ijin meninggalkan lokasi
ttp tdk kembali lagi ke lokasi pemungutan suara
sampai berakhirnya batas waktu pemungutan suara
tanpa ada alasan / sebab yg dpt
dipertanggungjawabkan, kepadanya dianggap
mengundurkan diri dan berlaku ketentuan sanksi
membayar denda yg diatur dalam Perda No. 6 Th
2015 yg telah diubah dg Perda No. 14 Th. 2016.
• Cakades yg mendapatkan ijin meninggalkan lokasi
tetapi tdk kembali lagi ke lokasi pemungutan suara
sampai berakhirnya batas waktu pemungutan suara
karena sebab yg dpt dipertanggungjawakan, maka
yang bersangkutan tetap dianggap sah sebagai
calon yang ikut pemilihan dan surat suara calon
ybst tetap dihitung dan diakui sebagai suara yang
memilih cakades tersebut.
122. • Setiap pemilih yg hadir, dilakukan
penelitian atau pencocokan oleh panitia
mengenai apakah surat pemberitahuan
telah sesuai dan tercatat dalam DPT.
• Sebelum memberikan suara, Pemilih yg
telah hadir terlebih dahulu menukarkan
undangan dg surat suara yg sudah
ditandatangani dan di stempel Ketua
Panitia Pemilihan.
• Penandatanganan surat suara dan stempel
dilaksanakan ditempat dan pada saat
pemungutan suara.
123. PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
• Pemilih yg berkebutuhan khusus (tunanetra,
tunadaksa/yg mempunyai halangan /
keterbatasan fisik lain), pd saat memberikan
suaranya di TPS dpt dibantu oleh 2 orang
panitia pemilihan/orang lain yg ditunjuk/atas
permintaan pemilih sendiri.
• Penunjukan 2 orang panitia pemilihan di
ditetapkan oleh Ketua Panitia setelah
dimusyawarahkan dg panitia pemilihan yg lain.
• Panitia/orang lain yg membantu pemilih sbgm
tsb diatas wajib merahasiakan pilihan pemilih yg
bersangkutan.
124. PEMILIH YANG RAWAT INAP........
• Pemilih yg menjalani rawat inap di rumah
sakit/tempat lain yg sejenis, yg sdg menjalani
hukuman penjara, yg tidak memiliki tempat
tinggal tetap, yg tinggal di perahu/kapal /
pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain,
dapat memberikan suara di TPS khusus yang
dapat disediakan oleh Panitia pemilihan .
• Untuk penyediaan TPS khusus, panitia
pemilihan harus mempertimbangkan prinsip
dasar Pilkades yaitu sederhana, efisien dan
efektif.
125. • Pemilih memberikan suaranya kpd cakades dg
cara mencoblos salah satu foto ybst dalam surat
suara.
• Setelah pemilih memberikan suaranya, kemudian
surat suara yg telah dipergunakan dilipat kembali
seperti semula dan dimasukan kedalam kotak
suara, dimana kegiatan tsb dpt dibantu oleh
panitia/orang yang ditunjuk.
• Bagi pemilih yg telah memberikan suaranya wajib
mencelupkan salah satu/beberapa jari tangan ke
tinta yg telah disediakan oleh Panitia sebagai
tanda bhw pemilih ybst telah menggunakan hak
pilihnya.
126. Pelaksanaan pemungutan suara
dituangkan dalam Berita Acara
yang ditandatangani oleh Ketua
Panitia dan anggota Panitia
Pemilihan Kepala Desa, sebelum
dilaksanakannya penghitungan
suara
127. FORCE MAJEUR DLM PEMUNGUTAN SUARA
• Dalam hal terjadi force majeur yg menghambat
jalannya Pemungutan suara, proses Pemungutan
suara dihentikan untuk sementara waktu dg
keputusan Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan
hasil musyawarah panitia pemilihan.
• Atas kejadian tsb diatas, pada hari itu juga ketua
panitia pemilihan membuat laporan kpd Ketua
BPD, dan dlm waktu 1 x 24 jam setelah menerima
laporan dari panitia Pemilihan BPD harus
melaporkan kpd Bupati.
• Paling lama 30 hari setelah penghentian
sementara, proses Pemungutan suara dilanjutkan
pada tahapan yg belum dilaksanakan.
128. –Proses pemungutan suara harus dianggap sah
apabila dalam pelaksanaannya telah dilakukan
sesuai ketentuan yg ditetapkan sbgm diatur dalam
Pasal 47 s/d Pasal 60 Perbub 27 tahun 2018.
–Jika ada permasalahan/keberatan dari cakades
/saksi cakades terkait proses pemungutan suara
harus disampaikan kpd Panitia Pemilihan dan
diselesaikan pd saat proses pemungutan suara
masih berlangsung.
–Jika keberatan/permasalahan disampaikan setelah
selesai pemungutan suara dan telah ditanda
tanganinya Berita Acara pemungutan suara, maka
keberatan tersebut dianggap telah lewat waktu
dan tidak dapat diterima.
129. PENGHITUNGAN SUARA
• Penghitungan suara dilakukan 1 kali dan
dilarang adanya penghitungan ulang dg
ketentuan:
–penghitungan suara dilakukan secara
terbuka;
–penghitungan suara dilakukan di tempat
yang cukup penerangan cahaya;
–Cakades, saksi cakades, Panitia
Pemilihan, pengawas dan penduduk
desa dpt menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas.
130. • Dikecualikan dari ketentuan diatas apabila atas
perintah Bupati selaku pengambil keputusan
dalam perselisihan hasil Pilkades/atas perintah
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
• Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia
Pemilihan menghitung:
–jumlah pemilih yg memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
–jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
–jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
131. • Saksi cakades dlm penghitungan suara harus
membawa surat mandat dari cakades ybst dan
menyerahkannya kpd Ketua Panitia Pemilihan, ybst
adalah warga desa setempat yg telah mempunyai hak
pilih serta terdaftar dalam DPT.
• Penghitungan suara dilakukan dg cara yg
memungkinkan saksi cakades, Panitia Pemilihan,
Panitia Pengawas, dan/atau masyarakat Desa yg hadir
dpt menyaksikan dan/atau mendengar secara jelas
proses penghitungan suara.
• Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemilihan
membuat BA hasil penghitungan suara yg
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia
Pemilihan serta dpt ditandatangani oleh saksi
cakades.
132. POSISI CALON KADES pada saat
penghitungan suara
•Pada saat penghitungan
suara para calon kepala
desa tidak diwajibkan
berada di lokasi
penghitungan suara.
133. • Apabila saksi cakades tdk bersedia
menandatangani BA, penghitungan suara tetap
dinyatakan dan dianggap sah.
• Proses penghitungan suara dianggap sah apabila
telah dilaksanakan sesuai ketentuan sbgm diatur
dalam Pasal 61 ayat (3) dan para saksi calon
melaksanakan tugas sebagai saksi yg diberikan
oleh Cakades sampai penghitungan suara selesai.
• Apabila terdapat keberatan/permasalahan dlm
proses penghitungan suara yg disampaikan oleh
cakades/ Saksi cakades harus disampaikan kpd
Panitia pemilihan dan hrs diselesaikan pada saat
proses penghitungan suara masih berlangsung.
134. • Jika keberatan/permasalahan disampaikan setelah
selesai penghitungan suara dan telah ditanda
tanganinya BA penghitungan suara, keberatan tsb
dianggap telah lewat waktu dan tidak dapat diterima.
• Panitia Pemilihan memberikan salinan BA hasil
penghitungan suara kepada masing-masing saksi
cakades yg hadir sebanyak 1 eksemplar dan
menempelkan 1 eksemplar hasil penghitungan suara
di tempat umum.
• BA beserta kelengkapannya dimasukkan dlm sampul
khusus yg disediakan dan dimasukkan kedalam kotak
suara yg pada bagian luar ditempel label/segel.
• Panitia Pemilihan menyerahkan BA hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara
kpd BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
135. SAHNYA SURAT SUARA
• surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan;
• bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu)
kotak segi empat yang memuat satu cakades;
atau
• bekas coblosan terdapat dlm salah satu kotak
segi empat yg memuat nomor, foto dan nama
cakades yg telah ditentukan; atau
• bekas coblosan lebih dari satu, tetapi masih di
dlm salah satu kotak segi empat yg memuat
nomor, foto, dan nama cakades dan tidak
mengena pada salah satu kotak/garis kotak/fota
calon lain;
136. • bekas coblosan terdapat pada salah satu
garis kotak segi empat yg memuat nomor,
foto, dan nama cakades; dan/atau
• bekas coblosan harus menunjukkan alat
pencoblos yang telah disediakan oleh panitia
Pemilihan;
• tanda coblosan lebih dari satu, tetapi bekas
coblosan hanya terdapat pada 1 kotak segi
empat yg memuat satu cakades dan bekas
coblosan yang lain tembus simetris/tembus
ke lipatan sebaliknya yg tidak ada kotak/foto
calon.
137. TIDAK SAH APABILA
• Surat suara tidak ada tanda tangani Ketua Panitia
dan/atau tdk distempel;
• tidak terdapat bekas coblosan;
• mencoblos tdk memakai alat pencoblos yg telah
disediakan;
• coblosan lebih dari 1 (satu) calon kepala desa;
• coblosan berada di luar kotak cakades sebelah
luar; dan
• pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih,
tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan
lain oleh pemilih.
• Surat suara robek.
138. • Apabila terjadi keragu-raguan
mengenai sah/tidak sahnya surat
suara, kewenangan memutuskan
adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan
dg memperhatikan pertimbangan dari
anggota panitia, saksi calon Kepala
Desa, dapat meminta pendapat
Panitia Pengawas dan/atau Panitia
Pengarah dan Pemantau.
139. • Surat suara dipisahkan dalam
kelompok surat suara rusak, surat
suara sah, surat suara tidak sah
dari masing-masing calon Kepala
Desa serta kelebihan/sisa surat
suara yang tidak digunakan
140. HASIL PENGHITUNGAN SUARA
• Hasil penghitungan suara diumumkan dan
dituangkan dalam BA yg ditandatangani
oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2
anggota Panitia Pemilihan, dan dapat
ditanda tangani oleh cakades atau 1 orang
saksi dari setiap cakades.
• Apabila cakades dan/atau saksi tidak
bersedia menandatangani Berita acara,
hasil penghitungan suara tetap dianggap
sah.
141. CALON KADES TERPILIH
- Cakades yg memperoleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan sebagai cakades terpilih.
- Pemungutan suara yg tidak dihadiri
oleh cakades dikarenakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (3), dalam menentukan calon
terpilih tetap memperhitungkan
cakades yg berhalangan hadir dg hak
yg sama dengan cakades yg hadir.
142. SIMULASI CARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
1 2
RW/WILAYAH
1 3 2
1 3
2
260 250 490 600 300 100
1.000 1.000
C A L O N
TOTAL PEROLEHAN SUARA
143. PENGHITUNGAN
• Rumus : S = [ (X1-X) + (X2-X) + (X3-X) ]/N;
• Varian adalah S
• Jumlah rata2 suara adalah X
• Jumlah wilayah/RW adalah N
• Simbol RW/wilayah adalah X (X1, X2, X3);
• Untuk memperoleh rata-rata suara = nilai perolehan total suara
calon dibagi jumlah wilayah;
• Semakin besar varian atau jumlah perolehan rata-rata, maka
semakin tidak merata sebaran suaranya;
• Semakin kecil varian atau jumlah perolehan rata-rata, maka
semakin merata sebaran suaranya.
Metodologi/dasar Rumus: BPS Kabupaten Tegal.
144. Cara menghitung
• Hasil X adalah 1000:3= 333,33
• Perhitungan untuk Calon kades nomor urut 1:
VARIAN= [(260-333,33)+(250-333,33)+(490-333,33)]
3
= [5.377,2889+6.943,8887+24.545,4889]
3
= 12.288,889
145. • Perhitungan untuk Calon kades nomor urut 2:
VARIAN= [(600-333,33)+(300-333,33)+(100-333,33)]
3
= [71.112,8889+1.110,8899+54,44288]
3
= 42.222,2223
Kesimpulan:
1. Varian yang lebih kecil, yang berarti prosentase
sebarannya merata adalah Calon Nomor urut 1;
2. Calon kades Nomor urut 1 yang ditetapkan
sebagai calon Kades terpilih.
146. SUARA SAMA
• Dalam hal jumlah calon terpilih yg
memperoleh suara terbanyak lebih
dari 1 calon ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara sah yg lebih
luas.
• Yang dimaksud dg wilayah perolehan
suara sah yg lebih luas adalah sebaran
perolehan suara sah dari calon di
semua RW.
147. • Yg dimaksud sebaran perolehan suara sah
adalah perolehan suara calon yg lebih
merata di semua RW.
• jika cakades yg memperoleh suara
terbanyak sebaran perolehan suaranya
tetap sama merata di semua RW,
penentuan calon terpilih didasarkan pd
prosentase perolehan suara sah di setiap
RW yg perbandingan jumlahnya lebih
merata / selisih prosentase antara satu
RW dg RW lainya tdk terpaut jauh.
148. PELAPORAN dan PENETAPAN
–Paling lambat 3 hari setelah hari pelaks
pemungutan dan penghitungan suara, Panitia
Pemilihan hrs sdh menetapkan cakades terpilih dg
keputusan Panitia Pemilihan.
–Laporan Panitia dilampiri BA pemungutan dan
penghitungan suara kpd BPD paling lambat 7 hari
setelah penetapan cakades terpilih.
–Paling lambat 7 hari sejak diterimanya lap & BA
Pilkades & nama cakades terpilih dr Panitia
Pemilihan, BPD menyampaikan lap pelaks pilkades
&nama cakades terpilih kpd Bupati melalui Camat
untuk ditetapkan & diangkat sbg kades.
149. –Bupati menetapkan keputusan
tentang pengesahan dan
pengangkatan Kades, paling lama
30 hari sejak diterimanya laporan
dari BPD.
–Pelantikan Kades terpilih paling
lama 30 hari terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan Bupati
tentang pengesahan dan
pengangkatan Kades.
150. • BAGAIMANA DENGAN CALON KADES TERPILIH
TAPI TERKENA MASALAH PIDANA ?
a. Diancam dengan ancaman hukuman paling
singkat 5 tahun;
b. Menjadi tersangka;
c. Menjadi terdakwa;
d. Menjadi terpidana.
• Maka pada kesempatan pertama ( 14 hari ) sejak
tanggal pelantikan diberhentikan sementara atau
diberhentikan.
151. PERSELISIHAN PILKADES
• Dlm hal terjadi perselisihan hasil
Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan
perselisihan dlm jangka waktu paling
lama 30 hari sejak diketahui adanya
perselisihan tsb.
• Dlm upaya penyelesaian perselisihan,
Panitia Pengarah & Pemantau serta APIP
berkewajiban utk memberikan pertim
bangan kpd Bupati.
152. • Ketentuan dimulainya Jangka waktu penyelesaian
perselisihan dihitung sejak Bupati mengetahui,
adalah sejak Bupati secara resmi menerima surat
keberatan/surat aduan ttg perselisihan hasil
pilkades dg dasar tanggal penerimaan surat oleh
Tata Usaha pada Bagian Humas Setda Kabupaten.
• Pihak yg dpt mengajukan perselisihan hasil
pilkades, adalah para cakades secara personal/
mereka yg secara resmi dg surat kuasa diberi hak
untuk bertindak untuk & atas nama cakades untuk
mengajukan perselisihan hasil Pilkades.
153. • Perselisihan hasil Pilkades diajukan kepada Bupati
Paling lambat 7 hari sejak ditetapkannya hasil
pilkades oleh Panitia Pemilihan.
• Apabila pengajuan perselisihan hasil pilkades
melebihi batas waktu 7 hari, maka dianggap telah
lewat waktu dan tahapan pilkades harus
dilanjutkan.
• Materi muatan/permasalahan yg diajukan dlm
perselisihan hasil Pilkades adalah menyangkut
proses rapat pemungutan suara, mulai dari
pembukaan sampai dg ditutupnya rapat dan
proses penghitungan surat suara sampai dg
penetapan hasil pilkades.
154. • Keputusan perselisihan Hasil Pilkades oleh
Bupati dpt berupa Produk Hukum Keputusan
Bupati / berupa Surat Bupati yg bersifat final
&mengikat.
• Yg berhak menerima produk keputusan
Bupati ttg perselisihn hasil pilkades adalah
Pihak yg mengajukan Perselisihan hasil
pilkades, Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah
desa, Camat, dan Inspektorat serta Dinas
dan/atau Bagian yg dlm tugas pokok dan
fungsinya menangani Pemerintahan desa.
155. PELANTIKAN
• Pelantikan Kades terpilih paling lama 30 hari
terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati ttg
pengesahan dan pengangkatan Kades.
• Pejabat lain yg ditunjuk oleh Bupati adalah
Wakil Bupati atau Camat.
• Pelantikan dpt dilaksanakan secara serentak
atau bersama/dilaksanakan mendasarkan
wilayah kerja camat/menyesuaikan berakhirnya
masa jabatan kades, dg tempat pelantikan
ditentukan oleh Bupati.
156. MASA JABATAN
• Kepala Desa memegang jabatan
selama 6 tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.
• Kepala Desa dapat menjabat paling
lama 3 kali periode masa jabatan
secara berturut-turut atau tidak
secara berturut-turut.
