mendekatkan pelayanan pemerintah terendah kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu tindakan yang dapat didorong adalah dengan melakukan pemekaran pemerintahan terendah dalam hal ini pemerintah desa/nagari di Sumatera Barat

1. SOSIALISASI
PENATAAN
DESA/NAGARI
menurut
UU 6 Tahun 2014
tentang Desa &
Peraturan
Pelaksanaannya
AP
BDe
sSwa
daya

2. PENATAANDESA/NAGARI
(Pasal7UU6/2014)
1. Dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Tujuan :
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.
3. Bentuk Penataan :
a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.

3. Pembentukan Nagari Oleh Pemerintah Daerah
Pasal 6 s/d pasal 15 PP 43 Tahun 2014
1. Didasarkanpada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan
Nagari dan harus mempertimbangkan :
a. prakarsa masyarakat Nagari,
b. asal usul,
c. adat istiadat,
d. kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, serta
e. kemampuan dan potensi Nagari
2. Pembentukan nagari berupa :
a. Pemekaran dari 1 (satu) nagari menjadi 2 (dua) nagari atau lebih
b. Penggabungan bagian nagari dari nagari yang bersanding
menjadi 1 (satu) nagari atau beberapa nagari menjadi satu nagari
baru

4. 3. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan Nagari :
a. Batas usia Nagari induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan;
b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) atau 800 (delapan
ratus) kepala keluarga;
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat
sesuai dengan adat istiadat Nagari;
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. Batas wilayah Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Nagari yang
telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik;
dan
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan
lainnya bagi perangkat Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Potensi Pembentukan Nagari di Kabupaten Agam
Berdasarkan Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga
No. Kecamatan Nagari Jumlah Jorong Jumlah Penduduk
Jiwa KK
I. Lubuk Basung 1. Manggopoh 9 21.719 5.410
2. Lubuk Basung 7 42.644 11.637
3. Garagahan 4 7.535 2.128
II. Tanjung Raya 4. Tanjung Sani 11 7.835 2.137
III. Tilatang Kamang 5. Koto Tangah 28 17.740 5.157
6. Gadut 5 15.277 4.183
IV. Palembayan 7. Salareh Aia 11 16.614 3.891
8. Tigo Koto Silungkang 4 8.208 2.053
V. Tanjung Mutiara 9. Tiku Selatan 7 14.198 3.370
10. Tiku Utara 4 10.897 2.659
11. Tiku V Jorong 7 9.681 2.379
VI. Ampek Nagari 12. Bawan 5 20.123 4.487
VII. Sungai Pua 13. Sungai Pua 5 14.136 3.530
VIII. Ampek Angkek 14. Ampang Gadang 5 8.979 2.336
15. Biaro Gadang 6 7.831 2.138
16. Panampung 7 7.457 2.076
IX. Candung 17. Bukik Batabuah 4 9.121 2.419
18. Canduang Koto Laweh 11 9.414 2.715
X Baso 19. Tabek Panjang 4 9.674 2.761
20. Koto Tinggi 6 8.629 2.603
21. Padang Tarok 7 8.093 2.215
XI Kamang Magek 22. Kamang Mudiak 8 11.738 3.240
XII Banuhampu 23. Kubang Putiah 14 8.206 2.248

6. DATA DESA
PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2015
TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADM PEMERINTAHAN
Provinsi
(34)
Kabupaten
(416)
Kota (98)
Kecamatan
(7.160)
Desa (74.754)
Kelurahan
(8.430)
6

7. Tahapan Kegiatan
Kegiatan I ( di Kabupaten )
1. Memprakarsai pembentukan nagari berdasarkan
atas hasil evaluasi tingkat perkembangan
pemerintahan nagari
2. Harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat
nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya
masyarakat nagari serta kemampuan dan potensi
nagari
3. Mensosialisasikan rencana pemekaran nagari
kepada pemerintah nagari induk dan masyarakat
nagari yang bersangkutan

8. Kegiatan II ( di Nagari )
1. Bamus nagari induk melakukan musyawarah
untuk mendapatkan kesepakatan
2. Hasil kesepakatan musyawarah nagari
disampaikan secara tertulis kepada bupati
3. Hasil kesepakatan musyawarah menjadi
bahan pertimbangan dan masukan bagi
bupati dalam melakukan pemekaran nagari

9. Kegiatan III ( di Kabupaten )
1. Setelah menerima hasil kesepakatan
musyawarah nagari, bupati membentuk tim
pembentukan nagari persiapan dengan tugas
melakukan verifikasi persyaratan
2. Hasil tim pembentukan nagari persiapan
dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang
menyatakan layak-tidaknya dibentuk nagari
persiapan
3. Jika rekomendasi nagari persiapan layak, bupati
menetapkan peraturan bupati tentang
pembentukan nagari persiapan

10. Kegiatan IV ( di Kabupaten dan Provinsi )
• Bupati menyampaikan Perbup pada Gubernur
• Gubernur menerbitkan surat yang memuat
kode register nagari persiapan
• Surat Gubernur dijadikan sebagai dasar bagi
bupati untuk mengangkat Penjabat Walinagari
persiapan yang berasal dari unsur PNS
Pemerintah Daerah

11. Penjabat Walinagari Mempunyai Tugas
Melaksanakan Pembentukan Nagari Persiapan
Meliputi :
1. Penetapan batas wilayah nagari sesuai dengan
kaidah kartografis
2. Pengelolaan anggaran operasional nagari
persiapan yang berasal dari APB Nagari induk
3. Pembentukan Struktur organisasi
4. Penetapan perangkat nagari
5. Penyiapan Fasilitas dasar bagi penduduk nagari
6. Pembangunan sarana dan prasarana
pemerintahan nagari

12. 7. Pendataan bidang kependudukan, potensi
ekonomi, inventarisasi pertanahan serta
pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan
kesehatan
8. Pembukaan akses perhubungan antar nagari

13. Kegiatan V
1. Penjabat Walinagari melaporkan perkembangan
kepada Walinagari induk dan Bupati setiap 6 (enam)
bulan
2. Hasil laporan Penjabat Walinagari dikaji dan
diverifikasi oleh tim
3. Apabila Hasil kajian dan verifikasi dinyatakan layak,
Bupati menyusun Ranperda dan dibahas bersama
dengan DPRD
4. Apabila Ranperda disetujui DPRD disampaikan kepada
Gubernur untuk di evaluasi
5. Perda diundangkan setelah mendapatkan nomor
registrasi dari Gubernur dan Kode Nagari dari Menteri
Dalam Negeri
6. Perda dimaksud disertai lampiran peta batas wilayah
nagari

14. 7. Nagari persiapan dapat ditingkatkan
statusnya menjadi Nagari dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
8. Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim
menyatakan Nagari persiapan tersebut tidak
layak menjadi Nagari, Nagari persiapan
dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari
induk.
9. Penghapusan dan pengembalian Nagari
persiapan ke Nagari induk ditetapkan dengan
peraturan bupati.

15. CATATAN
Berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagari,
bahwa “Disamping memenuhi syarat-syarat (yang diatur pada ketentuan yang
berlaku), untuk mencapai kehidupan bernagari berdasarkan falsafah adat basandi
syarak, syarak basandi kitabullah, pembentukan harus memenuhi faktor-faktor
sebagai berikut :
a. babalai-bamusajik;
b. balabuah-batapian;
c. basawah-baladang;
d. babanda-babatuan;
e. batanam nan bapucuak;
f. mamaliaro nan banyao;
g. basuku-basako;
h. ninik-mamak nan ampek suku;
i. baadat-balimbago;
j. bapandam pakuburan;
k. bapamedanan;
l. kantua nagari.
perlu kita kaji kembali

16. 16