[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, eksepsi, provisi, rekonvensi, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan hingga upaya hukum kasasi. Proses beracara di PHI diawali dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat yang dapat berisi eksepsi, provisi atau g

1. Technical Skill Development Document for IR Dispute Settlement
DOKUMEN HUKUM
JAWAB-JINAWAB PHI
Willy Farianto
Partner at Fardalaw
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com
FARIANTO & DARMANTO
LAW FIRM
3 Mei 2018 Astra International

2. 2
PROSES BERACARA DI PHI
Gugatan
Eksepsi kompetensi
absolut/relatif
Putusan provisionil
Majelis Hakim
Jawaban
Eksepsi, Provisi ,
Gugatan Rekonpensi
Putusan
Majelis Hakim
Replik
Duplik
Pembuktian
Kesimpulan
Putusan sela
Majelis Hakim
Menolak putusan
sela , Kasasi ke MA
Menerima putusan
absolut kompetensi
ke badan peradilan lain
Menerima Putusan
relatif kompetensi
ke wilayah hukum lain
Penetapan sita jaminan tidak
dapat diajukan perlawanan dan
atau tidak dapat digunakan
upaya hukum
Sita jaminan

3. 3
MATERI
PEMBAHASAN
1. SURAT KUASA
2. PARA PIHAK
3. GUGATAN, JAWABAN, EKSEPSI, PROVISI, REKONVENSI
4. REPLIK & DUPLIK
5. PEMBUKTIAN
6. KESIMPULAN
7. PUTUSAN
8. UPAYA HUKUM KASASI

4. PART #1
SURAT KUASA

5. 5
 Surat Kuasa adalah surat yang
memberikan kewenangan
kepada pihak lain untuk
bertindak untuk dan/atau atas
nama orang/badan hukum yang
memberikan kuasa.
 Peraturan perundang-undangan
tidak mengatur para pihak dalam
suatu perkara harus mewakilkan
kepada pihak lain. Orang yang
langsung berkepentingan sendiri
dapat aktif bertindak sebagai
Penggugat maupun Tergugat.
Namun bisa juga diwakilkan
kepada orang lain yang telah
ditunjuk dengan melalui SURAT
KUASA.
Surat kuasa adalah persetujuan dimana seseorang bertindak
sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai
penerima kuasa. (Pasal 1792 BW)
Pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA No 1/1971 Jo SEMA No 6/1994
tentang Formulasi Surat Kuasa Khusus.
- Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis.
- Dibuat dan ditandatangani pemberi dan penerima kuasa.
- Dapat dibuat bawah tangan atau otentik.
-Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara.
- Menyebutkan kompetensi relatif
- Menyebutkan objek kasus yang diperkarakan.
Putusan MA tgl. 18/9/1986 No. 3038 K/Pdt/1981 menyebutkan:
keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri selain harus
memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu
oleh KBRI setempat.
PENGERTIAN

6. KUASA HUKUM
Pasal 87 UU No. 2/2004 tentang PHI
SP/SB dan Organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di
Pengadilan Hubungan Industiral mewakili anggotanya.
UU No. 18/2003 tentang Advokat
Pasal 1 ayat (1)
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 1 ayat (2)
Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum, klien.

7. 7
SYARAT DAPAT BERTINDAK
SEBAGAI KUASA
 Harus mempunyai surat kuasa khusus,
sesuai dengan bunyi Psl 123 ayat (1) HIR
(Psl 147 ayat 1 Rbg)
 Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam
surat gugat (Psl 123 ayat 1 HIR, Psl 147 ayat
1 Rbg)
 Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam
catatan gugatan apabila diajukan secara
lisan (Psl 123 ayat 1 HIR, Psl 147 ayat 1 Rbg)
 Ditunjuk oleh Penggugat sebagai kuasa
atau wakil di persidangan (Psl 123 ayat 1
HIR, Psl 147 ayat 1 Rbg)
 Telah terdaftar sebagai Advocat (UU No.
18/ 2003)
 Organisasi Pengusaha/ Serikat Pekerja (Psl
87 UU No.2/ 2004)
BERAKHIRNYA KUASA
Pasal 1813 KUH Perdata membolehkan
berkahirnya perjanjian kuasa secara sepihak
atau unilateral.
Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian
kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata :
- Pemberi Kuasa Menarik Kembali Secara
Sepihak
- Salah Satu Pihak Meninggal Dunia
- Penerima Kuasa Melepas Kuasa

8. 8
PART #2
PARA PIHAK

9. 9
Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan
ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya,
berwenang untuk bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat
maupun selaku Tergugat.
Namun demikian beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni :
1.Mempunyai Rechtbevoegdheid atau kewenangan untuk menjadi
pendukung
2.Mempunyai Handelingsbekwaamheid atau kemampuan untuk
bertindak / melakukan perbuatan hukum.
ASAS YANG DAPAT MENJADI PIHAK

10. 10
YANG DIANGGAP TIDAK MAMPU SEBAGAI
PARA PIHAK
1. Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, mereka harus
diwakili oleh walinya.
2. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan (BW
psl. 446, 452, Rv 248 No. 2)
3. Para pemboros dan pemabuk. Ketidakmampuannya terbatasa pada
perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaannya saja.
4. Seorang istri yang tunduk pada BW tidak dapat bertindak sebagai pihak
tanpa bantuan suaminya (BW psl 110) kecuali dalam hal perceraian atau
apabila ia dituntut dalam perkara pidana (BW psl 111)
5. Terhadap orang yang telah meninggal dunia, dapat pula dilakukan
gugatan. Gugatannya ditujukan kepada ahli warisnya sekaligus (Rv psl 7,
248 No. 1 BW 1194)

11. 11
Selain orang yang dapat diajukan ke Pengadilan sebagai pihak adalah :
• Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan, Cabang/ Perwakilan Perusahaan Asing)
 Direksi dan Pengurus Koperasi/ Yayasan tidak perlu kuasa khusus
• Firma  gugatan ditujukan kepada salah seorang persero (Rv psl 6 No. 5)
• CV  yang bertindak sebagai Pihak adalah para persero pengurus
BADAN USAHA YANG DAPAT
MENJADI PIHAK DI PHI

12. 12
PART #3
GUGATAN, JAWABAN, EKSEPSI & PROVISI

13. 13
• Penggugat harus memahami dan mengerti substansi permasalahan agar dapat mengetahui
dengan pasti duduk perkaranya (posita) dan yang akan dituntut (petita)
• Harus mengerti dan memahami apakah subtansi permasalahan masuk ruang lingkup Hukum
Perdata, Hukum Pidana, Hukum Ketenagakerjaan atau Hukum Tata Usaha Negara dll. Tujuannya
adalah agar gugatan terarah dan dapat mengantisipasi bila ada bantahan (eksepsi) dari pihak
lawan
• Mengetahui dengan pasti harta kekayaan baik tetap maupun tidak tetap milik Tergugat.
TEKNIK MENYUSUN GUGATAN
MENGERTI & MEMAHAMI SUBSTANSI MASALAH
Menentukan kewenangan Pengadilan:
1.Harus memahami apakah perkara berada pada kewenangan Pengadilan Perdata atau PTUN
atau Pengadilan Hubungan Industrial. (Absolut Kompetensi)
2.Harus memahami wilayah pengadilan mana yang berwenang, misalnya apakah di PHI Bandung
atau PHI Jakarta. (Relatif Kompetensi)
Tujuan: Agar gugatan diajukan sesuai dengan kewenangan badan peradilannya

14. JUDUL GUGATAN PHI
Dalam pasal 56 UU No 2 Tahun 2004 bahwa tugas dan wewenang PHI adalah
memeriksa dan memutus :
• Tingkat pertama mengenai perselisihan hak
• Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
• Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
• Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam
satu perusahaan
Berdasarkan hal tersebut diatas maka judul gugatan PHI hanya ada empat judul
sebagaimana tertera diatas. Selain itu, bahwa hanya perselisihan hak dan PHK
saja yang dapat diajukan Kasasi sedangkan Perselisihan kepentingan dan
Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan
Kasasi
Contoh Judul Gugatan :
Gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Gugatan tentang Perselisihan Hak dll
14

15. 15
GUGATAN
Kepala Gugatan meliputi pengadilan yang berwenang, judul gugatan, identitas
penggugat & tergugat (nama, domisili, dasar bertindak serta kewarganegaraan)
Positum adalah dasar gugatan yang memuat tentang hubungan hukum antara pihak
yang berperkara. Memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa mengenai duduk
perkara serta tentang adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban para pihak yang menjadi dasar yuridis suatu gugatan.
–Sebab-sebab dan peristiwa hukum yang terjadi.
–Disebutkan dengan jelas perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundangan
yang berlaku.
–Memohon sita jaminan agar putusan tidak hampa
Petitum adalah hal-hal yang dimohon / dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Harus
dirumuskan dengan jelas dan tegas hal-hal yang Dimohon dan harus sesuai Positum, misalnya :
• Mengabulkan gugatan Penggugat
• Menyatakan Putus hubungan kerja…….
• Menghukum Tergugat untuk …………….
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et
bono)

16. 16
JAWABAN
GUGATAN
 Adalah Tanggapan
atas gugatan termasuk
didalamnya Eksepsi
yang bukan mengenai
kompetensi Absolut.
 Atas gugatan
Penggugat, Tergugat
dapat mengajukan
tuntutan provisi,
gugatan balik
(Rekonpensi),
selambatnya sebelum
pembuktian
Eksepsi melanggar kompetensi :
 AbsolutYurisdiksi badan-badan peradilan
 Relatif Batas mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukumnya
Ekspesi lain-lain:
 Error in Persona  Penggugat keliru subjek hukumnya dalam mengajukan
gugatan . Ex: Seharusnya tergugat Perusahaan Outsourcing, tetapi yang
digugat Perusahaan Pemberi Kerja
 Obscuur Libel  Gugatan kabur atau tidak jelas, misalnya antara posita
dan petita tidak berhubungan.
 Nebis in Idem  Apabila perkara dengan substansi & subjek yang sama,
sudah pernah digugat sebelumnya dan telah diputus (in kracht), kemudian
digugat kembali.
 Gugatan Prematur  Gugatan masih tertunda karena ada faktor yang
menangguhkan. Ex: belum ada penetapan upah lembur pengawas
ketenagakerjaan, menggugat perselisihan hak.
 Rei Judicata Deductae  Perkara yang digugat sudah pernah diajukan
dan belum putus.
Apa yang digugat telah dikesampingkan, dalam hal :
- Apa yang digugat sudah dipenuhi
- Sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat
- Sudah melepaskan diri
- daluwarsa.
EKSEPSI

17. 17
GUGATAN BALIK (REKONPENSI)
• Apabila dalam hubungan hukum ada
peristiwa hukum yang menimbulkan hak
dan kewajiban yang juga harus dipenuhi
oleh Penggugat dan dengan dasar yang
kuat, maka dapat diajukan gugatan
Rekonpensi.
• Dalam hal ini kedudukan Tergugat berubah
menjadi Penggugat Rekonpensi dan
Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi
• Proses Penyusunan gugatan Rekonpensi
sama dengan proses penyusunan surat
gugatan, dan Penggugat Rekonpensi dapat
memohon tuntutan provisi, putusan sela
dan sita jaminan.
Gugatan Rekonpensi dapat diajukan
dalam segala hal, KECUALI :
• Dalam gugatan konpensi posisi
Tergugat bukan bertindak untuk
diri sendiri, sedangkan dalam
rekonpensi bertindak untuk diri
sendiri
• Apabila pengadilan yang
memeriksa gugatan konpensi
tidak berwenang secara mutlak
untuk memeriksa gugatan
rekonpensi

18. PROVISI
• Dalam hal pekerja diskorsing untuk proses PHK tetapi
upah dan haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan;
• Hakim berdasarkan bukti-bukti permulaan
menjatuhkan putusan sela/ provisionil;
• Dalam hal putusan provisionil tidak dilaksanakan oleh
pengusaha maka diletakan sita jaminan terhadap asset
perusahaan;
18

19. PETITUM
• Absolut : Menyatakan PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No…karena
merupakan kewenangan PHI….
• Relatif : Menyatakan PHI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No…karena
merupakan kewenangan PHI Bandung
• Lain-lain : Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur atau keliru subjek hukum,dll sehingga
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
19
Memerintahkan Tergugat/ Penggugat membayarkan hak-hak pekerja selama skorsing terhitung sejak
……..sebesar Rp……/ bulan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap……
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
Petitum Provisi
Petitum Jawaban
Petitum Eksepsi

20. 20
PART #4
REPLIK & DUPLIK

21. 21
Replik adalah tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat
 Isi Replik pada umumnya membantah seluruh dalil jawaban Tergugat.
 Berisi dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat
 Dapat mengajukan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatan.
 Dilakukan dengan mengikuti point-point jawaban Tergugat.
 Menggunakan sumber-sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan dan lain-lain
 Tidak ada aturan baku dalam membuat Replik
 Penutup Replik biasanya menyatakan tetap pada pendirian seperti dalam gugatan semula
 Apabila dalam jawaban Tergugat tidak ada eksepsi dalam permohonan akhir, Penggugat
harus tegas menyatakan tetap pada pendirian seperti dalam gugatan semula.
REPLIK

22. Duplik adalah tanggapan Penggugat atas Replik dari Tergugat
 Isi duplik pada umumnya merupakan bantahan atas dalil Replik Penggugat
 Berisi dalil untuk menguatkan jawaban Tergugat
 Dapat mengajukan dalil baru tentang bantahannya untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat
 Dilakukan dengan mengikuti point-point Replik Penggugat
 Untuk mendukung dalil-dalil Duplik dapat menggunakan sumber kepustakaan, Yurisprudensi,
doktrin-doktrin, kebiasaan, dll
 Tidak ada aturan baku dalam membuat duplik, asal mudah dimengerti dan dipahami oleh Hakim
 Duplik merupakan jawab jinawab terakhir, Pihak Tergugat dapat mengemukakan seluruh dalil-dalil
bahwa apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak benar
 Pada permohonan akhir cukup dengan menyatakan tetap pada pendirian seperti dalam jawaban dan
atau gugatan Rekonpensi semula
DUPLIK

23. PART #5
PEMBUKTIAN

24. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang
dikemukakan dalam suatu persengketaan
Pembuktian yang dicari
kebenaran formil.
(psl 164 HIR)
•Bukti tertulis
•Bukti saksi
•Pengakuan
•Persangkaan
•Sumpah
Bukti tertulis
•Akta autentik
–Pembuktian formal
–Pembuktian material
–Pembuktian mengikat
•Akta dibawah tangan
•Surat biasa
PEMBUKTIAN

25. 25
Bukti Saksi
Saksi adalah orang yang memberikan keterangan
kesaksian didepan pengadilan mengenai apa yang
mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau
alami sendiri
• Larangan menjadi saksi
– Keluarga sedarah dan keluarga semenda
menurut keturunan yang luruh dari salah
satu pihak
– Suami atau isteri salah satu pihak,
meskipun telah bercerai
– Anak-anak yang umurnya tidak diketahui
dengan jelas, bahwa mereka sudah
berumur 15 tahun
– Orang gila, walaupun kadang-kadang
ingatannya terang.
Yang dapat mengundurkan diri jadi saksi:
•Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-
laki dan perempuan dari salah satu pihak
•Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari
saudara laki-laki dan perempuan, dari
suami/isteri dari salah satu pihak
•Orang yang karena martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan
rahasia, dalam halnya semata-mata tentang hal
itu saja yang dipercayakan karena martabat,
pekerjaan dan jabatan itu.

26. PERSANGKAAN
• Persangkaan adalah
kesimpulan yang diambil
dari suatu peristiwa yang
dikenal atau dianggap
terbukti, dengan mana
diketahui adanya suatu
peristiwa yang tidak
dikenal
• Bila yang menarik
kesimpulan tersebut
undang-undang, maka
persangkaan tersebut
dinamakan persangkaan
undang-undang.
Sedangkan bilamana yang
menarik kesimpulan
adalah hakim maka
dinamakan persangkaan
hakim.
26
PENGAKUAN
• Pengakuan adalah
keterangan baik tertulis
maupun lisan yang
membenarkan peristiwa,
hak atau hubungan
hukum yang dikemukakan
pihak lawan.
• Pengakuan didepan
sidang pengadilan
merupakan bukti yang
sempurna terhadap siapa
yang melakukannya, baik
sendiri maupun dengan
perantaraan orang lain
dengan surat kuasa
khusus
SUMPAH
• Sebetulnya sumpah
bukanlah alat bukti, yang
sebetulnya menjadi alat
bukti adalah keterangan
salah satu pihak yang
berperkara yang
dikuatkan dengan
sumpah.

27. 27
 Menyimpulkan hal-hal penting yang terjadi selama proses
persidangan sejak gugatan sampai dengan pembuktian.
 Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya sendiri-
sendiri atas proses persidangan tersebut.
6. KESIMPULAN

28. Putusan Pengadilan harus memuat :
a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”;
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak
yang berselisih;
c. Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam
persidangan selama sengketa itu diperiksa;
e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. Amar putusan tentang sengketa;
g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta
keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.
28
7. PUTUSAN

29. • Alasan permohonan Kasasi :
– Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
– Salah menerapkan hukum yang berlaku
– Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan.
• Yang dapat dimohonkan kasasi adalah :
– Perselisihan Hak
– Perselisihan PHK
• Waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari kerja setelah putusan dibacakan / diberitahukan.
• Memori kasasi paling lambat diserahkan 14 hari sejak menyatakan kasasi
• Kontra Memori kasasi paling lambat diserahkan 14 hari sejak diterimanya memori kasasi
29
8. UPAYA HUKUM KASASI

30. SOHO Pancoran South Jakarta
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3,
North Wing Noble 1102 – Pancoran
Jakarta Selatan 12810
Telp (62-21) 80625809
Email office@fardalaw.com
Website www.fardalaw.com