Kewarganegaraan

Soemiarno, 2006Soemiarno, 2006 11
KewarganegaraanKewarganegaraan (1)(1)
Pengertian WarganegaraPengertian Warganegara
 Warganegara : anggota negara (citizen,Warganegara : anggota negara (citizen,
citoyen, staatsburger)citoyen, staatsburger)
 Kaula negara (wilayah jajahan) : semiwarga-Kaula negara (wilayah jajahan) : semiwarga-
negara (subject, sujet, onderdaan), kini hanyanegara (subject, sujet, onderdaan), kini hanya
negara kerajaannegara kerajaan
 Tata Hukum moderenTata Hukum moderen  negara ada karenanegara ada karena
ada warganegara dan pendudukada warganegara dan penduduk
 Cara penentuan kewarganegaraan : tiap negaraCara penentuan kewarganegaraan : tiap negara
menggunakan pendekatan yang berbedamenggunakan pendekatan yang berbeda 
timbul masalah dikemudian haritimbul masalah dikemudian hari

PENDIDIKANPENDIDIKAN
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
(Bagian Keenam)(Bagian Keenam)
Hak dan Kewajiban WarganegaraHak dan Kewajiban Warganegara
 KewarganegaraanKewarganegaraan
 Asas KewarganegaraanAsas Kewarganegaraan
 Hak dan Kewajiban WarganegaraHak dan Kewajiban Warganegara
 Pembatasan Gerak WarganegaraPembatasan Gerak Warganegara

KewarganegaraanKewarganegaraan (2)(2)
Pengertian KewarganegaraanPengertian Kewarganegaraan
 Segala hubungan antara seseorang danSegala hubungan antara seseorang dan
NegaraNegara
 Negara berkewajiban melindungi orangNegara berkewajiban melindungi orang
tersebuttersebut
 Setiap warganegara berkewajibanSetiap warganegara berkewajiban
tunduk pada peraturan perundang-tunduk pada peraturan perundang-
undangan negaraundangan negara

Asas KewarganegaraanAsas Kewarganegaraan (1)(1)
Asas KewarganegaraanAsas Kewarganegaraan
 Pedoman dasar bagi suatu negara untukPedoman dasar bagi suatu negara untuk
menentukan siapakah yang akan menjadimenentukan siapakah yang akan menjadi
warganegarawarganegara
 Dari segi kelahiranDari segi kelahiran
- Ius Soli- Ius Soli
- Ius Sanguinis- Ius Sanguinis
 Dari segi perkawinanDari segi perkawinan
- Kesatuan Hukum- Kesatuan Hukum
- Persamaan Derajat- Persamaan Derajat

Asas Kewarganegaraan
Kelahiran Perkawinan Pewarganegaraan
Kesatuan
Hukum
Persamaan
derajat
Ius
Soli
(tempat
lahir)
Ius
Sanguinis
(keturunan)
aktif pasif

Segi KelahiranSegi Kelahiran
 Ius Soli : ditentukan tempat/negara iaIus Soli : ditentukan tempat/negara ia
dilahirkandilahirkan
 Ius Sanguinis : ditentukan berdasarkanIus Sanguinis : ditentukan berdasarkan
hubungan darah/keturunanhubungan darah/keturunan
 AkibatnyaAkibatnya  “bi-patride” & “a-patride”“bi-patride” & “a-patride”
 PenyelesaianPenyelesaian  hak opsi & hak repudansihak opsi & hak repudansi

Segi PerkawinanSegi Perkawinan
 Kesatuan Hukum : anggota keluargaKesatuan Hukum : anggota keluarga
tunduk pada hukum yg samatunduk pada hukum yg sama  bilabila
terjadi perkawinan antar bangsaterjadi perkawinan antar bangsa
warganegara isteri = suamiwarganegara isteri = suami
 Persamaan Derajat : suatu perkawinanPersamaan Derajat : suatu perkawinan
tidak menyebabkan berubahnya statustidak menyebabkan berubahnya status
kewarganegaraan masing-masing pihakkewarganegaraan masing-masing pihak

Kewarganegaraan IndonesiaKewarganegaraan Indonesia
 Ius soli (UU no 3/1946) : utk tampungIus soli (UU no 3/1946) : utk tampung
onderdaan yg tinggal di Indonesia praonderdaan yg tinggal di Indonesia pra
Proklamasi KemerdekaanProklamasi Kemerdekaan
 Ius sanguinis (UU no 62/1958) : utkIus sanguinis (UU no 62/1958) : utk
hilangkan status bi-patridehilangkan status bi-patride sbg akibatsbg akibat
UU no 3/1946UU no 3/1946
 Ius Soli & Ius Sanguinis (UU noIus Soli & Ius Sanguinis (UU no
12/2006)12/2006)

Cara Memperoleh Kewarganegaraan IndonesiaCara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
(UU no 62/1958)(UU no 62/1958)
 Karena kelahiranKarena kelahiran
 Karena pengangkatanKarena pengangkatan
 Karena dikabulkan permohonanKarena dikabulkan permohonan
 Karena pewarganegaraanKarena pewarganegaraan
 Karena perkawinanKarena perkawinan
 Karena turut ayah dan/atau ibuKarena turut ayah dan/atau ibu
 Karena pernyataanKarena pernyataan

Hak & Kewajiban WarganegaraHak & Kewajiban Warganegara (1)(1)
 HakHak ialah kuasa utk menerima atau melakukanialah kuasa utk menerima atau melakukan
sesuatu yg semestinya diterima atau dilakukansesuatu yg semestinya diterima atau dilakukan
oleh pihak tertentu, dan tdk dpt oleh pihakoleh pihak tertentu, dan tdk dpt oleh pihak
lain manapun juga yg pada prinsipnya dptlain manapun juga yg pada prinsipnya dpt
dituntut secara paksa olehnyadituntut secara paksa olehnya
 WajibWajib ialah beban utk memberikan atauialah beban utk memberikan atau
membiarkan sesuatu yg semestinya dibiarkanmembiarkan sesuatu yg semestinya dibiarkan
atau diberikan, oleh pihak tertentu, tdk dptatau diberikan, oleh pihak tertentu, tdk dpt
oleh pihak lain manapun,yg pada prinsipnya dptoleh pihak lain manapun,yg pada prinsipnya dpt
dituntut secara paksa oleh yg berkepen-tingandituntut secara paksa oleh yg berkepen-tingan
(Prof. Drs. Notonagoro)(Prof. Drs. Notonagoro)

Hak WarganegaraHak Warganegara (1)(1)
 Pekerjaan & kehidupan yg layak bagiPekerjaan & kehidupan yg layak bagi
kemanusiaan (ps 27 ay (2) UUD-45 asli)kemanusiaan (ps 27 ay (2) UUD-45 asli)
 Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (psIkut serta dalam upaya pembelaan negara (ps
27 ay (3) UUD-45**)27 ay (3) UUD-45**)
 Ada penambahan pasal-pasal yg bersifatAda penambahan pasal-pasal yg bersifat
teknis tentang hak-hak warganegara tertuangteknis tentang hak-hak warganegara tertuang
melalui BAB XA ttg HAM (ps 28A s/d 28Jmelalui BAB XA ttg HAM (ps 28A s/d 28J
UUD-45**) & telah tertu-ang melalui UU noUUD-45**) & telah tertu-ang melalui UU no
39/1999 ttg HAM39/1999 ttg HAM

HAK MEMPEROLEHHAK MEMPEROLEH
PENGAJARANPENGAJARAN
 Sesuai dengan pasalSesuai dengan pasal
31 ayat 1, setiap warga31 ayat 1, setiap warga
negara berhaknegara berhak
memperolehmemperoleh
pendidikan danpendidikan dan
pengajaranpengajaran
 Meskipun diMeskipun di
pedalaman, merekapedalaman, mereka
tetap anak bangsatetap anak bangsa
yang layak mendapatyang layak mendapat
pengajaranpengajaran

HAK MENDAPAT KEHIDUPANHAK MENDAPAT KEHIDUPAN
yang LAYAKyang LAYAK
 Sesuai dengan pasal 27 ayat 2, setiapSesuai dengan pasal 27 ayat 2, setiap
warga negara berhak mendapat pekerjaanwarga negara berhak mendapat pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagidan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaankemanusiaan

HAK MEMPEROLEH KESAMAAN KEDUDUKANHAK MEMPEROLEH KESAMAAN KEDUDUKAN
DALAM HUKUM dan PEMERINTAHANDALAM HUKUM dan PEMERINTAHAN
 Sesuai dengan pasal 27Sesuai dengan pasal 27
ayat 1ayat 1
 Meskipun SBY adalahMeskipun SBY adalah
seorang presiden, tetapseorang presiden, tetap
berhak menjalankanberhak menjalankan
kedudukan yang samakedudukan yang sama
dalam pemerintahan.dalam pemerintahan.
Beliau berhak memilihBeliau berhak memilih
pemimpin lembaga dipemimpin lembaga di
lingkungan kediamannyalingkungan kediamannya

HAK KESEJAHTERAAN SOSIALHAK KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Sesuai dengan pasal 33 dan 34, setiap warga negaraSesuai dengan pasal 33 dan 34, setiap warga negara
berhak mendapat kesejahteraan sosial, namunberhak mendapat kesejahteraan sosial, namun
kenyataannya masih banyak yang belum sejahterakenyataannya masih banyak yang belum sejahtera

Bahwa setiap warga negara mempunyai hak kemerdekaan
memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya.
( Pasal 29 UUD 1945, ayat 2)
Hak kemerdekaan memeluk
Agama dan Beribadat

Hak Kemerdekaan Berserikat danHak Kemerdekaan Berserikat dan
BerkumpulBerkumpul
 Semua warga negaraSemua warga negara
berhak mengeluarkanberhak mengeluarkan
pendapat tak terkecualipendapat tak terkecuali
anak jalanan sekalipun,anak jalanan sekalipun,
hal ini tercantum padahal ini tercantum pada
Pasal 28 UUD 1945, yaituPasal 28 UUD 1945, yaitu
tentang haktentang hak
kemerdekaan berserikatkemerdekaan berserikat
dan berkumpuldan berkumpul

HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA
*Bela Negara : adalah sikap dan perilaku warga negara yang
dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
(Pasal 9 ayat (1) UU No.3 Tahun 2002).
*Landasan Bela Negara:
•Pasal 27 ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945
•Pasal 30 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945
•Pasal 09 ayat (1) UU No.3 tahun 2002
•Pasal 68 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM

Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara menyatakan:
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela
negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
(1) diselenggarakan melalui:
a. Pendidikan Kewarganegaraan (dalam
pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup
pemahaman tentang kesadaran bela negara).
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela
atau secara wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
e. Contoh: Sesuai profesi : Atlet, Pelajar

KEWAJIBAN MENGHORMATI HAM ORANG LAINKEWAJIBAN MENGHORMATI HAM ORANG LAIN
-HAK UNTUK HIDUP-HAK UNTUK HIDUP
-HAK UNTUK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN-HAK UNTUK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
-HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI-HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI
-HAK MEMPEROLEH KEADILAN-HAK MEMPEROLEH KEADILAN
-HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI-HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
-HAK ATAS RASA AMAN-HAK ATAS RASA AMAN
-HAK ATAS KESEJAHTERAAN-HAK ATAS KESEJAHTERAAN
-HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN-HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
-HAK WANITA-HAK WANITA
-HAK ANAK-HAK ANAK
*HAK ASASI MANUSIA:

Hak WarganegaraHak Warganegara (2)(2)
 Untuk hidup serta mempertahankanUntuk hidup serta mempertahankan
hidup & kehidupan (ps 28A UUD-45**)hidup & kehidupan (ps 28A UUD-45**)
 Membentuk keluarga & melanjutkanMembentuk keluarga & melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yg sah (psketurunan melalui perkawinan yg sah (ps
28B UUD-45**)28B UUD-45**)
 Mengembangkan diri melalui kebutuhanMengembangkan diri melalui kebutuhan
dasarnya, memperoleh pendidikan &dasarnya, memperoleh pendidikan &
memperoleh manfaat, dari iptek & senimemperoleh manfaat, dari iptek & seni
budaya (ps 28C UUD-45**)budaya (ps 28C UUD-45**)

Kewajiban WarganegaraKewajiban Warganegara
 Menjunjung hukum dan Pemerintah NKRI (ps 27 UUD-Menjunjung hukum dan Pemerintah NKRI (ps 27 UUD-
45 asli)45 asli)
 Wajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dgnWajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dgn
UU (ps 28J ay (2) UUD**)UU (ps 28J ay (2) UUD**)
 Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (psWajib menghormati hak asasi manusia orang lain (ps
28J ay (1) UUD-45**)28J ay (1) UUD-45**)
 Ikut serta dalam upaya pembelaan negaraIkut serta dalam upaya pembelaan negara
(ps 27 UUD**)(ps 27 UUD**)
 Ikut serta dalam usaha han & kam (ps 30 UUD**)Ikut serta dalam usaha han & kam (ps 30 UUD**)
 Wajib mengikuti pendidikan dasar & Pem. wajib biayaiWajib mengikuti pendidikan dasar & Pem. wajib biayai
(ps 31 UUD****)(ps 31 UUD****)

Hak & Kewajiban WarganegaraHak & Kewajiban Warganegara
(5)(5)
Kemerdekaan WarganegaraKemerdekaan Warganegara
 Berserikat & berkumpul, mengeluarkanBerserikat & berkumpul, mengeluarkan
pikiran dgn lisan & tulisan dsb (ps 27pikiran dgn lisan & tulisan dsb (ps 27
UUD-45 asli)UUD-45 asli)
 Neg. menjamin kemerdekaan pendudukNeg. menjamin kemerdekaan penduduk
untuk memeluk agama (ps 29 UUD-45untuk memeluk agama (ps 29 UUD-45
asli)asli)
 Ps 27 & ps 29 UUD 45 asli dijabarkanPs 27 & ps 29 UUD 45 asli dijabarkan
lagi melalui ps 28E UUD-45**lagi melalui ps 28E UUD-45**

Hak dan Kewajiban WNAHak dan Kewajiban WNA
 Berhak mendapat perlindungan diri &Berhak mendapat perlindungan diri &
hartanyahartanya
 Tidak berhak memilih & dipilih dlmTidak berhak memilih & dipilih dlm
jabatan negara & publikjabatan negara & publik
 Berkewajiban tunduk pada peraturanBerkewajiban tunduk pada peraturan
perundang-undangan NKRIperundang-undangan NKRI
 Tidak berkewajiban ikutserta dlmTidak berkewajiban ikutserta dlm
upaya bela negaraupaya bela negara

Pembatasan GerakPembatasan Gerak (1)(1)
U m u mU m u m
 GlobalisasiGlobalisasi  orang ingin berkelanaorang ingin berkelana 
harus diawasi keluar masuk Wil NKRI,harus diawasi keluar masuk Wil NKRI,
baik WNI maupun WNAbaik WNI maupun WNA
 ImigrasiImigrasi  merupakan salah satu perwu-merupakan salah satu perwu-
judan kedaulatan negara.judan kedaulatan negara.
 Aspek yang diatur : paspor – visa –Aspek yang diatur : paspor – visa –
pencegahan – penangkalan – deportasi –pencegahan – penangkalan – deportasi –
inadminissable & karantina imigrasiinadminissable & karantina imigrasi

KeimigrasianKeimigrasian (1)(1)
 Surat Perjalanan (paspor)Surat Perjalanan (paspor)
1.1. Paspor : paspor biasa, paspor haji,Paspor : paspor biasa, paspor haji,
paspor diplomatik, paspor dinas, pasporpaspor diplomatik, paspor dinas, paspor
untuk orang asinguntuk orang asing
2.2. Surat Perjalanan Laksana PasporSurat Perjalanan Laksana Paspor
kepada orang asing : atas kehendaknya &kepada orang asing : atas kehendaknya &
karena deportasi, kepada WNI dlmkarena deportasi, kepada WNI dlm
keadaan khususkeadaan khusus

 VisaVisa  ket yg ditulis dlm paspor atau, yg me-ket yg ditulis dlm paspor atau, yg me-
nerangkan bhw pemilik paspor diperbolehkannerangkan bhw pemilik paspor diperbolehkan
memasuki atau memasuki kembali di neg. pem-memasuki atau memasuki kembali di neg. pem-
beri visaberi visa
 VisaVisa  visa biasa – visa transitvisa biasa – visa transit
 KekecualianKekecualian  WNA ijin Presiden – Nakhoda &WNA ijin Presiden – Nakhoda &
ABK kapal/pesbangABK kapal/pesbang
 Penumpang transit di pelabuhan (laut & udara)Penumpang transit di pelabuhan (laut & udara)

Pembaasan GerakPembaasan Gerak (4)(4)
(Masuk & Keluar Wil.Indonesia)(Masuk & Keluar Wil.Indonesia)
 Penolakan & Pencegahan :Penolakan & Pencegahan :
- tdk memiliki : paspor, visa, ijin masuk kem-- tdk memiliki : paspor, visa, ijin masuk kem-
bali/ijin masuk ke neg lainbali/ijin masuk ke neg lain
- menderita gangguan jiwa/penyakit menular,- menderita gangguan jiwa/penyakit menular,
- ternyata memberi keterangan palsu utk- ternyata memberi keterangan palsu utk
mendapatkan paspormendapatkan paspor
 Pelayanan & Pengawasan thd orang asingPelayanan & Pengawasan thd orang asing
bersifat selektifbersifat selektif  dat yg memberi manfaatdat yg memberi manfaat
& tidak membahayakan, sikap bermusuhan& tidak membahayakan, sikap bermusuhan
ditangkal sementara waktuditangkal sementara waktu

(Masuk & Keluar Wil.Indonesia)(Masuk & Keluar Wil.Indonesia)
Ijin KeimigrasianIjin Keimigrasian
 Berdasarkan selective policyBerdasarkan selective policy
 Ijin Singgah : dalam perjalananIjin Singgah : dalam perjalanan
 Ijin Kunjungan : tugas Pemerintah, konvensi,Ijin Kunjungan : tugas Pemerintah, konvensi,
pariwisata, dalam rangka usaha, sosial budayapariwisata, dalam rangka usaha, sosial budaya
 Ijin Tinggal TerbatasIjin Tinggal Terbatas
 Ijin Tinggal TetapIjin Tinggal Tetap
 KarantinaKarantina  tujuan utk melindungi bgs Indo-tujuan utk melindungi bgs Indo-
nesia thp orang yg diperkirakan membawanesia thp orang yg diperkirakan membawa
penyakit.penyakit.

ReferensiReferensi
 UUD-45 beserta amandemen 1 s/d 4UUD-45 beserta amandemen 1 s/d 4
 UU no 3/1946UU no 3/1946
 UU no 62/1958UU no 62/1958
 UU no 12/2006UU no 12/2006
 Ball, T. Grant & Lee J. Rosch, 1973,Ball, T. Grant & Lee J. Rosch, 1973,CivicsCivics, Chicago Ill,, Chicago Ill,
Foullet Publishing Co.Foullet Publishing Co.
 Naning, Ramdlon, SH, 1983,Naning, Ramdlon, SH, 1983, Gatra Ilmu Negara,Gatra Ilmu Negara,
Yogyakarta, Penerbit LibertyYogyakarta, Penerbit Liberty
 Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996,Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, Hukum Kewarga-Hukum Kewarga-
negaraan dan Keimigrasian Indonesia,negaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta,Jakarta,
Gramedia UtamaGramedia Utama
 Sri Soemantri, Prof DR., 2000,Sri Soemantri, Prof DR., 2000, Supremasi Hukum da-Supremasi Hukum da-
lam Perspektif Kepribadian Warganegara,lam Perspektif Kepribadian Warganegara, KapitaKapita
Selekta Dikwar, Jakarta Dirjen DiktiSelekta Dikwar, Jakarta Dirjen Dikti

Kewarganegaraan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Kewarganegaraan

Similar to Kewarganegaraan (20)

More from Fajar Zain

More from Fajar Zain (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Kewarganegaraan