1. Laporan ini membahas penyusunan masterplan dan desain rinci PPI Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tujuannya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan menentukan penggunaan lahan yang ada.
3. Laporan ini berisi analisis kondisi eksisting, perencanaan tata ruang, fasilitas, dan kebutuhan utilitas PPI Surantih.
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K, Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program.
System Planning Jaringan Irigasi Rawa.pptxssusereb31bc
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem jaringan irigasi rawa, termasuk perencanaan awal tata letak saluran, tata guna lahan, unit kesesuaian lahan, prasarana hidraulik, tata letak bangunan pengendali air, dan pengamanan banjir.
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan meliputi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdapat penjelasan mengenai operasi dan pemeliharaan berbagai komponen sistem drainase seperti saluran, bangunan perlintasan, pintu air, pompa, tanggul banjir, serta langkah-langkah pemeliharaan rutin, berkala, dan darurat.
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K, Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program.
System Planning Jaringan Irigasi Rawa.pptxssusereb31bc
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem jaringan irigasi rawa, termasuk perencanaan awal tata letak saluran, tata guna lahan, unit kesesuaian lahan, prasarana hidraulik, tata letak bangunan pengendali air, dan pengamanan banjir.
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan meliputi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdapat penjelasan mengenai operasi dan pemeliharaan berbagai komponen sistem drainase seperti saluran, bangunan perlintasan, pintu air, pompa, tanggul banjir, serta langkah-langkah pemeliharaan rutin, berkala, dan darurat.
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
Dokumen ini membahas rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan - Walikukun sepanjang ±41 km yang meliputi 9 stasiun dan berada di 4 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, proses, dan tahapan pengadaan tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdiri dari pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, prinsip dasar drainase perkotaan, sarana dan prasarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa. Juga membahas tata cara operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan.
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2Joy Irman
Dokumen tersebut membahas cara penyusunan rencana induk drainase perkotaan yang mencakup 8 tahapan yaitu pengumpulan data, menyusun kondisi sistem saluran, membuat peta genangan, analisis kondisi dan kebutuhan, menyusun usulan prioritas dan sistem drainase, menyusun usulan biaya, membuat jadwal kegiatan pembangunan dan pengembangan.
Dokumen tersebut membahas konsepsi keamanan bendungan dan rencana tindak darurat balai bendungan. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya keamanan bendungan dan mendefinisikan tiga pilar keamanan bendungan yaitu keamanan struktur, pemantauan dan pemeliharaan, serta kesiapsiagaan tanggap darurat."
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan insentif dan disinsentif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Insentif digunakan untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan rencana sedangkan disinsentif digunakan untuk membatasi kegiatan yang tidak sesuai. Dokumen ini menjelaskan definisi, kriteria, prosedur pemberian, serta contoh jenis insentif dan disin
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara yang mencakup tahapan inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah dan sistematika dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, mencakup pendahuluan, deskripsi wilayah studi, standar perencanaan, serta analisis dan perencanaan drainase. Dokumen ini memberikan panduan lengkap dalam menyusun rencana drainase kota.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi survei sosial ekonomi, pengukuran topografi, inventarisasi aset dan tanah warga, serta rencana pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak proyek."
Dokumen tersebut membahas tentang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, termasuk hierarki proses pengangkutan sampah dari sumber sampah hingga TPA Bantargebang, dampak pembangunan TPA tersebut, serta upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan."
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dokumen ini merupakan laporan perencanaan pelabuhan di Pulau Belitung yang mencakup perencanaan letak pelabuhan, fasilitas, layout, dan alur pelayaran. Perencanaan pelabuhan mempertimbangkan kapasitas kapal, kedalaman air yang dibutuhkan, dan fasilitas pendukung seperti dermaga, gudang, dan pemecah gelombang.
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
Dokumen ini membahas rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan - Walikukun sepanjang ±41 km yang meliputi 9 stasiun dan berada di 4 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, proses, dan tahapan pengadaan tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdiri dari pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, prinsip dasar drainase perkotaan, sarana dan prasarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa. Juga membahas tata cara operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan.
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2Joy Irman
Dokumen tersebut membahas cara penyusunan rencana induk drainase perkotaan yang mencakup 8 tahapan yaitu pengumpulan data, menyusun kondisi sistem saluran, membuat peta genangan, analisis kondisi dan kebutuhan, menyusun usulan prioritas dan sistem drainase, menyusun usulan biaya, membuat jadwal kegiatan pembangunan dan pengembangan.
Dokumen tersebut membahas konsepsi keamanan bendungan dan rencana tindak darurat balai bendungan. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya keamanan bendungan dan mendefinisikan tiga pilar keamanan bendungan yaitu keamanan struktur, pemantauan dan pemeliharaan, serta kesiapsiagaan tanggap darurat."
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan insentif dan disinsentif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Insentif digunakan untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan rencana sedangkan disinsentif digunakan untuk membatasi kegiatan yang tidak sesuai. Dokumen ini menjelaskan definisi, kriteria, prosedur pemberian, serta contoh jenis insentif dan disin
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara yang mencakup tahapan inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah dan sistematika dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, mencakup pendahuluan, deskripsi wilayah studi, standar perencanaan, serta analisis dan perencanaan drainase. Dokumen ini memberikan panduan lengkap dalam menyusun rencana drainase kota.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi survei sosial ekonomi, pengukuran topografi, inventarisasi aset dan tanah warga, serta rencana pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak proyek."
Dokumen tersebut membahas tentang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, termasuk hierarki proses pengangkutan sampah dari sumber sampah hingga TPA Bantargebang, dampak pembangunan TPA tersebut, serta upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan."
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dokumen ini merupakan laporan perencanaan pelabuhan di Pulau Belitung yang mencakup perencanaan letak pelabuhan, fasilitas, layout, dan alur pelayaran. Perencanaan pelabuhan mempertimbangkan kapasitas kapal, kedalaman air yang dibutuhkan, dan fasilitas pendukung seperti dermaga, gudang, dan pemecah gelombang.
Laporan ini membahas permasalahan dan pemecahan masalah terkait pemeliharaan Bendungan Gintung. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi meliputi kondisi pos pemantauan curah hujan, trashboom, pintu air, saluran outlet, area puncak bendungan, rip rap, instrumen, rumah valve, dan situ center. Pemecahan masalah yang direkomendasikan antara lain perbaikan fasilitas, pemeliharaan rutin, pembatasan akses warga, serta keterlibatan masy
Tulisan ini merupakan perencanaan pelabuhan perikanan samudra di Teluk Bungus yang meliputi layout pelabuhan, desain revetment, dan perencanaan dermaga. Pelabuhan direncanakan memiliki fasilitas laut seperti dermaga dan trestle serta fasilitas darat seperti gedung pelelangan ikan, area industri, dan fasilitas pendukung lainnya. Perencanaan ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan di Sumatera Barat.
Dokumen tersebut membahas potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut Indonesia sebagai peluang bisnis, termasuk sumber daya hayati (perikanan), sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas), jasa lingkungan (energi, pariwisata, transportasi), dan jenis usaha bisnis perikanan seperti tangkap, budidaya, dan pengolahan. Dokumen ini juga menyebutkan promosi potensi pengembangan bisnis di sektor kelautan.
Dokumen tersebut membahas potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut Indonesia sebagai peluang bisnis, termasuk sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, energi laut, dan jenis-jenis usaha bisnis perikanan yang berpotensi.
East of North Celebes Coastal is a coastal region that almost of its citizen are fisherman who produces traditional wooden boat. The quality of traditional wooden boats that made by the fisherman were physically good enough and the amount of boats are also increasing in accordance with the increase of amount of citizen in this region. But, in order to improve the fish catches by fisherman, it is needed to use boats with good stability.
This study is aimed to evaluate the stability of boats in industries who produces traditional wooden boats located in Bitung North Sulawesi regencies that since 1970 has already made these boat with the range of their power are between 4 – 100 Gross Tonnage. Analysis of wooden boat stability was done by mathematics calculation via several steps of method, Lines Plan, Bonjean, Hydrostatic, and Stability.
More traditional boats which made and planning by fisherman less perfect because the consederation between GM with GZ are not appropriate where GM point is high which made the boat is easy to roll and uncomfortable especially when the boat is empty.
In correlation with the background and analytical result that has been done in this experiment it can be advice that the fisherman who made wooden boat need an effort to improve their skill. This can be done via training and education in industries and also visiting the boat factory that already use a modern technology. While to the government or the institution who are responsible in this area it is hoped to facilitate the training about technology in the production of traditional wooden boat making as well as possible in order to reach a good stability of boats.
Identifikasi Kinerja Operasional Pelabuhan Benoa memberikan informasi tentang kinerja operasional pelabuhan Benoa berdasarkan beberapa indikator. Dokumen ini juga menganalisis kondisi saat ini pelabuhan Benoa dan memberikan konsep pengembangan untuk meningkatkan pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan wisata.
Cadangan Pembangunan Semula Pantai Merdeka, KedahAzuan Hafifi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Rencana untuk mengembangkan Pantai Merdeka menjadi pusat pariwisata internasional kelas dunia pada tahun 2030.
2) Membangun ekonomi berbasis pariwisata, keberlanjutan fisik dan lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia dan masyarakat.
3) Menjelaskan konsep dan strategi pembangunan terpadu berdasarkan empat aspek.
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata Tri Hidayat
1. Rencana pengembangan sarana air bersih di kawasan pantai Goa Cemara untuk menyediakan air bersih yang mencukupi bagi 2000 rumah tangga dan fasilitas umum.
2. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan sumur bor, reservoir, jaringan pipa distribusi utama dan RT serta hidran umum dengan anggaran Rp2 miliar.
3. Rencana pelaksanaan selama 180 hari dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat melalui kel
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 3 Buah PPI, Salah satu yang ingin
dikembangkan adalah PPI Surantih.
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Surantih diharapkan dapat mengambil
bagian dalam peningkatan pelayanan dibidang perikanan tangkap,
sejak dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi.
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan
perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan
kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat
Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan dan
taraf hidup masyarakat perikanan serta terkendalinya sumberdaya
kelautan dan perikanan
3. • Sasaran dari kegiatan ini adalah
peningkatan ekonomi
masyarakat sekitar kawasan PPI
Surantih.
1
• Maksud dari kegiatan ini adalah
menentukan peruntukan lahan
yang telah ada untuk Masterplan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI)
Surantih.
2
TERSEDIANYA
DOKUMEN
MASTER PLAN
DAN DED PPI
SURANTIH
4. 1. Pematangan Lahan (Penimbunan Lokasi)
2. Jalan
3. Parkir
4. Ruang Terbuka Hijau
5. Rumah Pimpinan
6. Ruang Pertemuan Kantor TPI
7. Tempat Pelelangan ikan
8. Pertokoan (Pusat Bisnis)
9. Mess Operator
10. Mushalla
11. WC Umum dan Tempat wudhu
12. Workshop
13. Dermaga
14. Kolam Pelabuhan
15. Bangunan Pintu Muara
5. MASTERPLAN
• PENATAAN RUANG adalah suatu sistim proses
perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang
DASAR HUKUM
• UU NO.26 Tahun 2007 ttg penataan ruang
• PP No.15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan
penataan ruang
• Perda no.7 2011
6. • penjelasan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1985 tentang
perikanan pasal 18, mengenai fungsi dan peranan pelabuhan
perikanan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan diarahkan dapat mengakomodir
kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang.
2. Tempat berlabuh kapal perikanan;
Pelabuhan Perikanan yang dibangun sebagai tambat/merapat (mouring), dapat melakukan
berbagai kegiatan misalnya berlabuh (landing) dan mendaratkan ikan (unloading), memuat
perbekalan (loading), istirahat (berthing), perbaikan apung (floating repair) dan naik dock
(docking).
3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan;
Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (unloading activities) Pelabuhan Perikanan selain
memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (apron ) yang cukup memadai, untuk
menjamin penanganan ikan (fish handling) yang baik dan bersih didukung pula oleh
sarana/fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan.
•
7. • faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang
harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana
induk pengembangna pelabuhan perikanan:
• Fungsi dan klasifikasi pelabuhan
• Rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan
regional/nasional
• Rencana induk pembangunan daerah
• Potensi sumberdaya ikan yang tersedia
• Proyeksi peningkatan produksi dan kegiatan perikanan
• Proyeksi konsumsi
• Fasilitas yang sudah ada
• Potensi masyarakat
• Akibat sampingan
8. JENIS – JENIS PELABUHAN PERIKANAN
• Adapun fasilitas yang wajib ada di masing-masing tipe
antara lain :
• a) Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)
• – Panjang dermaga minimal 300m
• – Dalam kolam pelabuhan minimal 3m
• – Fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan minimal
60 GT
• – Luas lahan minimal 30 Ha
• – Terdapat industri perikanan
• – Punya laboratorium mutu
• – Dll
9. JENIS – JENIS PELABUHAN
PERIKANAN
• b) Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)
• – Panjang dermaga minimal 150m
• – Dalam kolam pelabuhan minimal 3m
• – Fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan minimal 30
GT
• – Luas lahan minimal 15 Ha
• – Terdapat industry perikanan
• – Punya laboratorium mutu
• – Dll
•
10. • c) Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)
• – Panjang dermaga minimal 100m
• – Dalam kolam pelabuhan minimal 2m
• – Fasilitas tambat labuh untuk kapal
• _ perikanan minimal 10 GT
• – Luas lahan minimal 5 Ha
• – Dll
JENIS – JENIS PELABUHAN
PERIKANAN
11. • d) Tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan)
• – Panjang dermaga minimal 50m
• – Dalam kolam pelabuhan minimal 2m
• – Fasilitas tambat labuh untuk akapl perikanan minimal 3 GT
• – Luas lahan minimal 2 Ha
• – Dll
JENIS – JENIS PELABUHAN
PERIKANAN
13. • Luas Lahan = 3,3 Ha
• Panjang dermaga = 64 m
• Lebar kolam pelabuhan = 73 m
• Dalam kolam pelabuhan = 2 m
PANGKALAN PENDARATAN IKAN
14. HUBUNGAN FUNGSIONAL
PEMBANGIAN ZONING didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain :
Kemampuan daya dukung lahan yang didasarkan pada faktor fisik pada kawasan
perencanaan serta pertimbangan lingkungan.
Fungsi kawasan berdasarkan image yang akan di tonjolkan berdasarkan
karakteristik kawasan perencanaan.
Pola kawasan perencanaan yang akan membentuk bentuk zoning dan faktor
pembatas pada kawasan perencanaan (chracter area) dan limitasi area.
hubungan fungsional kawasan perencanaan yang akan membentuk jalur-jalur
sirkulasi pada elemen-elemen ruang yang saling terkait antara satu sama lain.
15. ZONING KAWASAN
• ZONA A = MESJID, PERTOKOAN
• ZONA B = RUANG KANTOR
• ZONA C = AULA, RUMAH DINAS
• ZONA D = TPI/COOLSTORAGE/BENGKEL
• ZONA E = RTH
16. JALUR SIRKULASI
JALAN
• Kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan di
kawasan dialokasikan 30% dari luas kawasan
terbangun dengan luas lahan untuk
pengembangan jaringan jalan.
KEBUTUHAN RUANG
17. SARANA DAN PRASARANA
• Berdasarkan pola kegiatan operasional di pelabuhan perikanan
maka fasilitas-fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan atau
pendaratan ikan pada umumnya terdiri dari :
• 1. Fasilitas pokok
• a) Dermaga
• Dermaga adalah suatu bangunan kelautan yang berfungsi sebagai
tempat labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil
tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk keperluan
penangkapan ikan di laut.
• Fasilitas yang terdapat di dermaga PPN Pantara lain:
• 1) Fender yaitu fasilitas yang berfungsi agar kapal terhindar dari
kerusakan akibat benturan dengan dermaga saat bertambat.
• 2) Bolard yaitu suatu bentuk konstruksi di dermaga yang berfungsi
untuk menambatkan kapal.
18. • Kolam pelabuhan
• Kolam pelabuhan adalah daerah perairan pelabuhan
untuk masuknya kapal yang akan bersandar di
dermaga.
• Kolam pelabuhan menurut fungsinya terbagi dua yaitu
berupa:
• 1) Alur pelayaran yang merupakan pintu masuk kolam
pelabuhan sampai ke dermaga.
• 2). Kolam putar yaitu daerah perairan untuk
berputarnya kapal (turning basin).
•
19. • Breakwater atau pemecah gelombang
• Pemecah gelombang adalah suatu struktur bangunan kelautan yang berfungsi khusus untuk
melindungi pantai atau daerah di sekitar pantai terhadap pengaruh gelombang laut.
• Ada beberapa bentuk breakwater, diantaranya:
• 1) Tipe breakwater timbunan adalah breakwater yang dibangun atas beberapa lapis
batuan. Pada umumnya jenis material yang dapat digunakan untuk tipe breakwater timbunan
adalah:
• a) Batuan asli
• b) Blok-blok beton
• c) Kombinasi antara batuan asli dengan blok beton
• d) Concrete shapes seperti tetrapod, quadripod, hexapod, tribar, modifikasi kubus beton,
dolos dan lain-lain.
• 2) Tipe breakwater dinding tegak (the wall type)
• Adalah braekwater yang pembangunannya harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara
lain:
• a) Tersedianya material pada lokasi atau disekitarnya.
• b) Kedalaman perairan
• c) Keadaan tanah dasar laut
• d) Alat yang tersedia untuk konstruksi
20. • Fasilitas fungsional
• Fasilitas-fasilitas fungsional ini dikelompokkan antara lain untuk:
• a. Penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya
• 1) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
• Yaitu tempat pertemuan antara penjual (nelayan) dengan pembeli/bakul, dimana terjadi tawar menawar
harga hingga tercapai harga yang disepakati oleh kedua pihak. Adapun ruangan yang ada pada gedung
pelelangan adalah:
• a) Ruang pelelangan
• b) Ruang pengepakan
• c) Ruang administrasi pelelangan terdiri dari loket-loket, gudang peralatan lelang, ruang duduk untuk
peserta lelang, toilet dan ruang cuci umum.
•
• 1) Gedung-gedung pemasaran
• Gedung-gedung pemasaran diantaranya tempat memasarkan ikannya. Gedung ini biasanya dilengkapi
dengan fasilitas-fasilitas seperti alat sortir, timbangan, pengepakan dan lain-lainnya.
• 2) Gudang es
• Es merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki nelayan saat akan melaut. Tujuannya yaitu agar ikan
hasil tangkapan tetap terjaga kualitasnya sehinga mempunyai nilai jual yang tinggi.
• 3) Fasilitas pendingin
• Fasilitas pendingin seperti cool room, dan cold storage mempunyai fungsi untuk menyimpan ikan hasil
tangkapan dalam waktu yang lama, jika saat proses lelang tidak terjual semuanya atau sebagai fasilitas
untuk nelayan agar ikan hasil tangkapannya mempunyai kualitas yang tetap bagus meskipun disimpan
berhari-hari.
• 4) Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, seperti gedung pengolahan, tempat
penjemuran ikan, dan lain-lainnya.
•
21. • PARKIR
• Kebutuhan ruang parkir, dialokasikan ruang
parkir untuk karyawan 30% DARI LUAS LAHAN
untuk gedung ,
KEBUTUHAN RUANG
22. • Ruang Terbuka Hijau
• Ruang terbuka hijau dialokasikan sebesar 30%
dari luas kawasan sekitar kawasan
perencanaan.
KEBUTUHAN RUANG
23. • Orientasi Tata Bangunan Gedung Terhadap Topografi, Orientasi
Matahari, Arah Angin, Bentuk Jalan, Ruang terbuka dan Elemen-
Elemen Alam dan Buatan Lain yang membentuknya.
ORIENTASI BANGUNAN
24. KEBUTUHAN LISTRIK
kebutuhan listrik untuk tiap kantor dan aula sekitar
3.000 watt. Sedangkan untuk Bangunan Lainnya 2500
watt .penerangan jalan sekitar dan cadangan masing-
masing sebesar 20% dari kebutuhan. Berdasarkan
kebutuhan utilitas untuk jaringan listrik ± 30.000
watt..
25. KEBUTUHAN AIR BERSIH
Pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih
bagi staf dan pengguna bangunan, , penyiraman tanaman,
dan untuk fasilitas sosial lainnya.
jumlah staf untuk pelayanan kantor sebanyak 25 orang
pegawai. Berdasarkan standar kebutuhan air bersih setiap
orang tiap hari rata-rata 100-200 liter/orang/hari, maka
kebutuhan air bersih bagi staf pemerintah sebesar 2500
liter/hari. Kebutuhan air bersih untuk TPI sebanyak sebesar
5000 liter/orang/hari .sehingga kebutuhan akan air bersih
sebesar 7500/liter/hari dan fasilitas sosial (mesjid) diperkirakan
sebesar 10% yaitu 750 liter/hari, dan untuk taman diperkirakan
sebesar 20% yaitu 1500 liter/hari.
JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN AIR = 9750 liter/hari
26. PRODUKSI LIMBAH diperkirakan sekitar 70% dari
kebutuhan air bersih yang dikonsumsi. YAITU
Sebesar 6825 liter/hari
PRODUKSI SAMPAH Rata-rata tiap individu
diperkirakan sekitar 0,003 liter/hari, maka
diperkirakan produksi sampah dari 1 Orang
sebesar 44,85 liter/hari. Sedangkan produksi
sampah ruang terbuka dan jalan sekitar 20% yaitu
sebesar 1950 liter/hari,
PENGOLAHAN LIMBAH