SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TAHAPAN PERENCANAAN PENGADAAN, PERSIAPAN
PENGADAAN DAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
27 OKTOBER 2023
1
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
OUTLINE
GAMBARAN UMUM
PROSES PENGADAAN
JASA KONSTRUKSI
1 2 3
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BERDASARKAN
SISTEM INFORMASI
PENGADAAN BARANG/JASA
(SIPBJ)
TATA CARA
PELAKSANAAN
2
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
GAMBARAN UMUM
PROSES PENGADAAN
JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1
3
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang sangat strategis
dan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia
LATAR BELAKANG
PENGATURAN
PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI
Diperlukan adanya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk
mewujudkan bangunan konstruksi yang kukuh, andal,
berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri
atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi
Perlu adanya pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang
komprehensif sehingga sektor jasa konstruksi dapat memberikan
nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)
6
LATAR BELAKANG PENGATURAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
PENGAWASAN
5
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Perencanaan
Pengadaan
Persiapan
Pengadaan
Persiapan
Pemilihan
Proses
Pemilihan
Pelaksanaan
Pekerjaan
Serah
Terima
Pekerjaan
Persiapan &
Penandatanganan
Kontrak
Kontraktor:
Laporan Hasil
Pekerjaan
PPK:
Berita Acara
Serah Terima
PPK:
SPEKTEK/ KAK,
HPS, Rancangan
Kontrak
POKJA:
Berita Acara
Hasil Pemilihan
PPK & POKJA:
Dokumen
Pemilihan
PPK:
Kontrak Kerja
Konstruksi
PA:
Dokumen
Perencanaan
Pengadaan
PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018 jo PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021
TAHAPAN PBJ YANG AKAN DILAKUKAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
SUBSTANSI SISTEM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI MELALUI SISTEM
INFORMASI PENGADAAN
BARANG/JASA (SIPBJ)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2
7
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBINAAN
Terbinanya stakeholder terhadap pemahaman
dan penerapan NSPK terkait penyelenggaraan
jasa konstruksi
Tujuan dari Kegiatan Pemantauan
dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi:
Sebagai bentuk penyelenggaraan tata
kelola jasa konstruksi yang lebih baik
untuk mendukung rencana strategis
Kementerian PUPR terkait peningkatan
tertib kualitas penyelenggaraan jasa
konstruksi dan kontrak konstruksi
sebesar 75% yang perlu dicapai di
tahun 2023
1
2
3
KEPATUHAN
Patuhnya stakeholder konstruksi dalam
penerapan NSPK terkait penyelenggaraan jasa
konstruksi
REALISASI
Dalam realisasi di lapangan dapat menjadi
bahan masukan peraturan yang akan datang
termasuk jika diperlukan relaksasi
8
TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9
Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah Pemenuhan aturan/standar/regulasi disetiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi
Target Capaian Penerapan
NSPK Pertahun
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Target 60% 65% 70% 75% 80%
UUJK
02/2017
PERPRES
16/2018 Jo
12/2021
PP
22/2020 Jo
14/2021
PERLEM
LKPP
12/2021
SE PUPR
18/2021
NSPK TERKAIT PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
PERMEN
PUPR
10/2021
PERMEN
PUPR
19/2017
PERLEM
LKPP
11/2021
SE PUPR
19/2021
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
NSPK
TEMATIK
NSPK
Pemantauan dan
evaluasi terkait tertib
penyelenggaraan jasa
konstruksi melalui SIPBJ
yang bertujuan
untuk pengambilan data
namun tidak dilakukan
penilaian.
TEMATIK
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SIPBJ
Pemantauan dan
evaluasi terkait tertib
penyelenggaraan jasa
konstruksi melalui SIPBJ
yang bertujuan untuk
pengambilan data
berdasarkan Instrumen
Monev dan dilakukan
penilaian di sistem.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11
PELAKSANAAN UJI
COBA INSTRUMEN
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
• PERPRES 16/2018 Jo 12/2021
• PERLEM LKPP 11/2021
• PERLEM LKPP 12/2021
•SE MENTERI PUPR NO. 18 TAHUN 2021
•SE MENTERI PUPR NO. 19 TAHUN 2021
NSPK YANG
DIGUNAKAN
72 PERTANYAAN
• PPK : 27 PERTANYAAN
• POKJA PEMILIHAN : 45 PERTANYAAN
DAFTAR SIMAK
23 BUKTI KERJA (SATKER: 8 BUKTI KERJA; POKJA: 15 BUKTI KERJA)
BUKTI KERJA
1. PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG DITENDERKAN MULAI TAHUN ANGGARAN 2022
2. MENGGUNAKAN PERATURAN LKPP NO. 11 TAHUN 2021, PERATURAN LKPP NO. 12 TAHUN 2021 SERTA SE PUPR NO. 18 TAHUN 2021
3. NILAI HPS > Rp. 1 M
4. SUMBER DANA APBN/SBSN (NON PHLN)
5. PENETAPAN PEMENANG s.d JUNI 2023
TARGET
PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
UJI COBA MONEV NSPK
KRITERIA TARGET PENGUKURAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TAHAPAN
PERENCANAAN PENGADAAN
PERSIAPAN PENGADAAN
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
PELAKSANAAN PEMILIHAN
PERTANYAAN
12 PERTANYAAN
15 PERTANYAAN
5 PERTANYAAN
39 PERTANYAAN
BUKTI KERJA
1. SK KPA DAN PPK
2. DOKUMEN PERENCANAAN (IDENTIFIKASI KEBUTUHAN)
3. SCREENSHOT DETAIL PAKET PADA SIRUP
1. SPESIFIKASI TEKNIS
2. HPS
3. RANCANGAN KONTRAK
4. DOKUMEN RPB (PEKERJAAN DIATAS 100M)
5. SURAT USULAN PERMINTAAN PEMILIHAN PENYEDIA
1. DOKUMEN PERSETUJUAN PENAMBAHAN
PERSYARATAN (APABILA ADA)
2. BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENGADAAN
1. SCREENSHOOT JADWAL TENDER DARI SPSE
2. DOKUMEN PEMILIHAN BESERTA SELURUH
ADDENDUMNYA (JIKA ADA)
3. BA. EVALUASI KUALIFIKASI, TEKNIS, HARGA, DAN
HARGA SATUAN TIMPANG
4. UNDANGAN KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA (JIKA
DILAKUKAN EKH)
5. PAKTA INTEGRITAS TIM TEKNIS PENDAMPING EKH (JIKA
DILAKUKAN PENDAMPINGAN)
6. SK PENETAPAN TIM TEKNIS PENDAMPING EKH (JIKA
DILAKUKAN PENDAMPINGAN)
7. BA. HASIL PENDAMPINGAN KLARIFIKASI KEWAJARAN
HARGA (JIKA DILAKUKAN PENDAMPINGAN)
8. BA. EVALUASI KEWAJARAN HARGA (JIKA DILAKUKAN
EKH)
9. BA. KLARIFIKASI & NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
(APABILA ADA)
10. BAHP
Terdapat Daftar SIMAK untuk Satker/PPK (Tahap Perencanaan Pengadaan dan
Persiapan Pengadaan) dan Daftar SIMAK untuk Pokja Pemilihan (Tahap Persiapan
Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Pemilihan)
SUBSTANSI DAFTAR SIMAK
12
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TATA CARA
PELAKSANAAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3
13
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 14
Koordinasi Awal
dengan
Unor dan BP2JK
METODE KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SIPBJ MONEV
Pengisian Daftar Simak
dan
Unggah Bukti Kerja
Validasi Jawaban
Verifikasi Bukti Kerja Analisa dan
Pengolahan Data
Pendampingan
1 2 3
4 5 6
14
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 Tersedia media pengisian berupa
komputer/laptop/handphone
 Tersedia koneksi internet yang stabil
 Memiliki akun Email resmi
Kementerian PUPR
 Semua bukti kerja telah siap unggah
dalam bentuk PDF/JPG
PERSIAPAN
 Masuk ke tautan SIPBJ Monev sesuai penugasan
(Pokja Pemilihan/PPK) menggunakan akun SIPBJ
PPK/Pokja Pemilihan
 Membaca setiap pertanyaan dengan teliti
 Perhatikan pertanyaan dengan seksama (klik
jawaban YA/TIDAK/(N/A) sesuai dengan
ketentuan dan keperluan pada paket)
 Mengunggah setiap bukti kerja sesuai slot yang
telah disiapkan
 Membaca kembali setiap pertanyaan yang telah
diisi sebelum mengklik submit/kirim
PELAKSANAAN
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
https://sipbj.pu.go.id/monev SEARCH
WEBSITE SIPBJ MONEV
11
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
1. Responden login menggunakan akun SIPBJ pada link https://sipbj.pu.go.id/monev
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
2. Klik Data Tema >> List Tema
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
3. Klik “Detail” pada baris NSPK.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
4. Klik logo “Jawab Pertanyaan” pada kolom Aksi sesuai dengan paket yang terdaftar
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
5. Berdasarkan kondisi Responden
(Pokja Pemilihan) klik jawaban
“Ya” /“Tidak” atau N/A dengan
keadaan pertanyaan “unlock”
kemudian “lock” jawaban setelah
menjawab pertanyaan, apabila
ingin mengubah, jawaban
“unlock” terlebih dahulu.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
Perhatikan pertanyaan yang bersifat Kondisional (klik jawaban N/A jika tahapan tersebut
tidak berlaku/ tidak perlu dilakukan pada paket pekerjaan)
Pada pertanyaan sebagai berikut “Apakah Pokja Pemilihan tidak mensyaratkan sertifikat
manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan dan SK3 untuk kualifikasi usaha kecil dan
menengah ?” jika paket tersebut kualifikasi usaha besar maka Pokja dapat memilih opsi
jawaban N/A
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
6. Ketika telah menjawab
pertanyaan per halaman,
selanjutnya menyimpan jawaban
dengan cara klik logo
simpan/save biru di kanan
bawah dan jawaban akan
tersimpan.
Disarankan untuk melakukan
penyimpanan pertanyaan yang
sudah dijawab beserta dokumen
yang di upload per halamannya
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERIMA KASIH
24

More Related Content

Similar to PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx

Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxmaudyolshop
 
RPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptx
RPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptxRPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptx
RPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptxwindamarthalia
 
Kebijakan Pembinaan TKK.pptx
Kebijakan Pembinaan TKK.pptxKebijakan Pembinaan TKK.pptx
Kebijakan Pembinaan TKK.pptxyendrams
 
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfhehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfHeriRismayanto1
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxsoesyarosuka
 
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBismaJZ
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGRIONOASNAN3
 
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017Karba Diecast
 
157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf
157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf
157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdfACHMADRIDHOI
 
KAK Gedung Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung  Sekwan 2022.pdfKAK Gedung  Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung Sekwan 2022.pdfBUATDONLOTAJA
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakDALVY DALVY
 
pp uu 11 2020 ciptaker.pptx
pp uu 11 2020 ciptaker.pptxpp uu 11 2020 ciptaker.pptx
pp uu 11 2020 ciptaker.pptxDi Prihantony
 
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdfMateri Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdfbambangsuprapto2024k
 
SE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptx
SE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptxSE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptx
SE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptxkurniawanraharjo5
 
DC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdf
DC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdfDC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdf
DC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdfBisri7
 
5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdf5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdfHarariMukthi
 

Similar to PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx (20)

Kebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptxKebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptx
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
 
RPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptx
RPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptxRPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptx
RPERMENPERIN SI 14 JULI 2022 _ El Royal Bandung.pptx
 
Kebijakan Pembinaan TKK.pptx
Kebijakan Pembinaan TKK.pptxKebijakan Pembinaan TKK.pptx
Kebijakan Pembinaan TKK.pptx
 
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfhehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
 
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptxSLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx
 
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdf
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNG
 
Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020
 
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
 
157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf
157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf
157-Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan.pdf
 
KAK Gedung Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung  Sekwan 2022.pdfKAK Gedung  Sekwan 2022.pdf
KAK Gedung Sekwan 2022.pdf
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
paparan SE 214 rev 4.pptx
paparan SE 214 rev 4.pptxpaparan SE 214 rev 4.pptx
paparan SE 214 rev 4.pptx
 
pp uu 11 2020 ciptaker.pptx
pp uu 11 2020 ciptaker.pptxpp uu 11 2020 ciptaker.pptx
pp uu 11 2020 ciptaker.pptx
 
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdfMateri Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
 
SE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptx
SE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptxSE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptx
SE No 5 Tahun 2023-penilaian kinerja JFK.pptx
 
DC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdf
DC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdfDC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdf
DC - Sosialisasi Permen PUPR 8 2022.pdf
 
5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdf5_6097899948731270225.pdf
5_6097899948731270225.pdf
 

PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx

  • 1. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHAPAN PERENCANAAN PENGADAAN, PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 27 OKTOBER 2023 1
  • 2. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI OUTLINE GAMBARAN UMUM PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 1 2 3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA (SIPBJ) TATA CARA PELAKSANAAN 2
  • 3. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI GAMBARAN UMUM PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 3
  • 4. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI Sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang sangat strategis dan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia LATAR BELAKANG PENGATURAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Diperlukan adanya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan bangunan konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi Perlu adanya pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang komprehensif sehingga sektor jasa konstruksi dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) 6 LATAR BELAKANG PENGATURAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
  • 5. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PENGAWASAN 5
  • 6. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6 TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan Pemilihan Proses Pemilihan Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Persiapan & Penandatanganan Kontrak Kontraktor: Laporan Hasil Pekerjaan PPK: Berita Acara Serah Terima PPK: SPEKTEK/ KAK, HPS, Rancangan Kontrak POKJA: Berita Acara Hasil Pemilihan PPK & POKJA: Dokumen Pemilihan PPK: Kontrak Kerja Konstruksi PA: Dokumen Perencanaan Pengadaan PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018 jo PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 TAHAPAN PBJ YANG AKAN DILAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUBSTANSI SISTEM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
  • 7. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA (SIPBJ) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 7
  • 8. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAAN Terbinanya stakeholder terhadap pemahaman dan penerapan NSPK terkait penyelenggaraan jasa konstruksi Tujuan dari Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik untuk mendukung rencana strategis Kementerian PUPR terkait peningkatan tertib kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi dan kontrak konstruksi sebesar 75% yang perlu dicapai di tahun 2023 1 2 3 KEPATUHAN Patuhnya stakeholder konstruksi dalam penerapan NSPK terkait penyelenggaraan jasa konstruksi REALISASI Dalam realisasi di lapangan dapat menjadi bahan masukan peraturan yang akan datang termasuk jika diperlukan relaksasi 8 TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  • 9. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah Pemenuhan aturan/standar/regulasi disetiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi Target Capaian Penerapan NSPK Pertahun Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Target 60% 65% 70% 75% 80% UUJK 02/2017 PERPRES 16/2018 Jo 12/2021 PP 22/2020 Jo 14/2021 PERLEM LKPP 12/2021 SE PUPR 18/2021 NSPK TERKAIT PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI PERMEN PUPR 10/2021 PERMEN PUPR 19/2017 PERLEM LKPP 11/2021 SE PUPR 19/2021 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  • 10. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI NSPK TEMATIK NSPK Pemantauan dan evaluasi terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi melalui SIPBJ yang bertujuan untuk pengambilan data namun tidak dilakukan penilaian. TEMATIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SIPBJ Pemantauan dan evaluasi terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi melalui SIPBJ yang bertujuan untuk pengambilan data berdasarkan Instrumen Monev dan dilakukan penilaian di sistem.
  • 11. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11 PELAKSANAAN UJI COBA INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI • PERPRES 16/2018 Jo 12/2021 • PERLEM LKPP 11/2021 • PERLEM LKPP 12/2021 •SE MENTERI PUPR NO. 18 TAHUN 2021 •SE MENTERI PUPR NO. 19 TAHUN 2021 NSPK YANG DIGUNAKAN 72 PERTANYAAN • PPK : 27 PERTANYAAN • POKJA PEMILIHAN : 45 PERTANYAAN DAFTAR SIMAK 23 BUKTI KERJA (SATKER: 8 BUKTI KERJA; POKJA: 15 BUKTI KERJA) BUKTI KERJA 1. PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG DITENDERKAN MULAI TAHUN ANGGARAN 2022 2. MENGGUNAKAN PERATURAN LKPP NO. 11 TAHUN 2021, PERATURAN LKPP NO. 12 TAHUN 2021 SERTA SE PUPR NO. 18 TAHUN 2021 3. NILAI HPS > Rp. 1 M 4. SUMBER DANA APBN/SBSN (NON PHLN) 5. PENETAPAN PEMENANG s.d JUNI 2023 TARGET PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJI COBA MONEV NSPK KRITERIA TARGET PENGUKURAN
  • 12. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHAPAN PERENCANAAN PENGADAAN PERSIAPAN PENGADAAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PERTANYAAN 12 PERTANYAAN 15 PERTANYAAN 5 PERTANYAAN 39 PERTANYAAN BUKTI KERJA 1. SK KPA DAN PPK 2. DOKUMEN PERENCANAAN (IDENTIFIKASI KEBUTUHAN) 3. SCREENSHOT DETAIL PAKET PADA SIRUP 1. SPESIFIKASI TEKNIS 2. HPS 3. RANCANGAN KONTRAK 4. DOKUMEN RPB (PEKERJAAN DIATAS 100M) 5. SURAT USULAN PERMINTAAN PEMILIHAN PENYEDIA 1. DOKUMEN PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN (APABILA ADA) 2. BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENGADAAN 1. SCREENSHOOT JADWAL TENDER DARI SPSE 2. DOKUMEN PEMILIHAN BESERTA SELURUH ADDENDUMNYA (JIKA ADA) 3. BA. EVALUASI KUALIFIKASI, TEKNIS, HARGA, DAN HARGA SATUAN TIMPANG 4. UNDANGAN KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA (JIKA DILAKUKAN EKH) 5. PAKTA INTEGRITAS TIM TEKNIS PENDAMPING EKH (JIKA DILAKUKAN PENDAMPINGAN) 6. SK PENETAPAN TIM TEKNIS PENDAMPING EKH (JIKA DILAKUKAN PENDAMPINGAN) 7. BA. HASIL PENDAMPINGAN KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA (JIKA DILAKUKAN PENDAMPINGAN) 8. BA. EVALUASI KEWAJARAN HARGA (JIKA DILAKUKAN EKH) 9. BA. KLARIFIKASI & NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA (APABILA ADA) 10. BAHP Terdapat Daftar SIMAK untuk Satker/PPK (Tahap Perencanaan Pengadaan dan Persiapan Pengadaan) dan Daftar SIMAK untuk Pokja Pemilihan (Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Pemilihan) SUBSTANSI DAFTAR SIMAK 12
  • 13. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI TATA CARA PELAKSANAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 3 13
  • 14. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI 14 Koordinasi Awal dengan Unor dan BP2JK METODE KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SIPBJ MONEV Pengisian Daftar Simak dan Unggah Bukti Kerja Validasi Jawaban Verifikasi Bukti Kerja Analisa dan Pengolahan Data Pendampingan 1 2 3 4 5 6 14
  • 15. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI  Tersedia media pengisian berupa komputer/laptop/handphone  Tersedia koneksi internet yang stabil  Memiliki akun Email resmi Kementerian PUPR  Semua bukti kerja telah siap unggah dalam bentuk PDF/JPG PERSIAPAN  Masuk ke tautan SIPBJ Monev sesuai penugasan (Pokja Pemilihan/PPK) menggunakan akun SIPBJ PPK/Pokja Pemilihan  Membaca setiap pertanyaan dengan teliti  Perhatikan pertanyaan dengan seksama (klik jawaban YA/TIDAK/(N/A) sesuai dengan ketentuan dan keperluan pada paket)  Mengunggah setiap bukti kerja sesuai slot yang telah disiapkan  Membaca kembali setiap pertanyaan yang telah diisi sebelum mengklik submit/kirim PELAKSANAAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
  • 16. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI https://sipbj.pu.go.id/monev SEARCH WEBSITE SIPBJ MONEV 11 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
  • 17. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 1. Responden login menggunakan akun SIPBJ pada link https://sipbj.pu.go.id/monev
  • 18. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 2. Klik Data Tema >> List Tema
  • 19. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 3. Klik “Detail” pada baris NSPK.
  • 20. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 4. Klik logo “Jawab Pertanyaan” pada kolom Aksi sesuai dengan paket yang terdaftar
  • 21. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 5. Berdasarkan kondisi Responden (Pokja Pemilihan) klik jawaban “Ya” /“Tidak” atau N/A dengan keadaan pertanyaan “unlock” kemudian “lock” jawaban setelah menjawab pertanyaan, apabila ingin mengubah, jawaban “unlock” terlebih dahulu.
  • 22. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN Perhatikan pertanyaan yang bersifat Kondisional (klik jawaban N/A jika tahapan tersebut tidak berlaku/ tidak perlu dilakukan pada paket pekerjaan) Pada pertanyaan sebagai berikut “Apakah Pokja Pemilihan tidak mensyaratkan sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan dan SK3 untuk kualifikasi usaha kecil dan menengah ?” jika paket tersebut kualifikasi usaha besar maka Pokja dapat memilih opsi jawaban N/A
  • 23. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 6. Ketika telah menjawab pertanyaan per halaman, selanjutnya menyimpan jawaban dengan cara klik logo simpan/save biru di kanan bawah dan jawaban akan tersimpan. Disarankan untuk melakukan penyimpanan pertanyaan yang sudah dijawab beserta dokumen yang di upload per halamannya
  • 24. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERIMA KASIH 24

Editor's Notes

  1. No slide master
  2. No slide master
  3. No slide master