SlideShare a Scribd company logo

Probolinggo-Sosialisasi Penerapan SMKK.pdf

•
•
A
abdulmuthalib46

konstruksi

Engineering
1 of 79
Download to read offline
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Probolinggo, 23 Juni 2022 Acara Sosialisasi Dilaksanakan Oleh : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR ... TAHUN 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Outline 01 LATAR BELAKANG 02 PENERAPAN SMKK • Dokumen SMKK • Penerapan SMKK Tahap Pembangunan 03 KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK • Komponen Penerapan SMKK • Unit Keselamatan Konstruksi • Biaya Penerapan SMKK 04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 2 05 MANAJEMEN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I LATAR BELAKANG
Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberianjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi; UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 52 Perubahan Ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat 2 Ayat 1 Pasal 59 4 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN 5
RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK Pasal 84L Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMKK sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK. 6 Pasal 1 Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020
Pasal 2 1)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. 2)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3)Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan: a.konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi; b.Konsultansi Konstruksi pengawasan; c.Pekerjaan Konstruksi; dan d.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 4)Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan: a.pengkajian; b.perencanaan; dan c.Perancangan 5)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. PERMEN PUPR NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Diagram Venn Peraturan dan Perundangan K4 K3 KK Keselamatan Konstruksi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI” Keselamatan Keteknikan Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan Publik Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Lingkungan Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP), Prosedur Kerja Aman, Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), Program Mutu, dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)  Bangunan/aset konstruksi  Peralatan, material  Pemilik/pemberi pekerjaan  Tenaga kerja konstruksi  Pemasok, tamu, Subpenyedia Jasa  Masyarakat di sekitar proyek  Masyarakat terpapar  Lingkungan kerja  Lingkungan terdampak proyek  Lingkungan alam  Lingkungan terbangun Menjamin Objek yang Diselamatkan Pencegahan Terhadap Metode Pencegahan Matriks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Kecelakaan Keteknikan Konstruksi Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja Kecelakaan pada Masyarakat Kecelakaan Lingkungan Kecelakaan Konstruksi
PENGATURAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 1 0 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Pasal 52, Pasal 24 Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 2 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) PP No. 14 Tahun 2021 1 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 3 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Amanat Perpres No. 12 Tahun 2021 UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (4) Mencabut Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 4 Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR Amanat PP No. 14 Tahun 2021 Inmen PUPR No. 2 Tahun 2022 5 Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Amanat Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
1 SMKK PMPM: RMPK, Program Mutu RKK (dan Rancangan Konseptual SMKK) RKPPL RMLLP SMK3 SMM SML SMLL Spesifikasi Teknis, SNI SOP Pedoman SMKK SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN YANG TERINTEGRASI Keterangan: SMKK  Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMK3  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja RKK  Rencana Keselamatan Konstruksi SMM  Sistem Manajemen Mutu PMPM  Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu RMPK  Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi SML  Sistem Manajemen Lingkungan RKPPL  Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SMLL  Sistem Manajemen Lalau Lintas RMLLP  Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan PP  Peraturan Pemerintah • PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi • PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perpres  Peraturan Presiden Permen  Peraturan Menteri • Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK • Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan • Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan • Permen PUPR No. 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus • Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau • Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN “ “ “ “ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 12 PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI PENERAPAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU (PMPM) PEKERJAAN KONSTRUKSI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)  PENGKAJIAN  PERENCANAAN  PERANCANGAN  MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI/MK  SUPERVISI/PENGAWASAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pembangunan,pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali)  PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN (Standar K4) Keselamatan Keteknikan Konstruksi Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Lingkungan Keselamatan Publik  Bangunan/aset konstruksi  Peralatan, material  Pemilik/pemberi pekerjaan  Tenaga kerja konstruksi  Pemasok, tamu, subpenyedia jasa  Lingkungan kerja  Lingkungan terdampak proyek  Lingkungan alam  Lingkungan terbangun  Masyarakat di sekitar proyek  Masyarakat terpapar Pasal 1–2
13 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I SUBSTANSI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) Mengatur keselamatan konstruksi yang meliputi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan termasuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, termasuk pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Mengatur pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, dengan mendetailkan pekerjaan konsultansi konstruksi dan pekerjaan sederhana Berlaku untuk seluruh penyelenggara kegiatan usaha jasa konstruksi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
STRUKTUR BATANG TUBUH BAB I Ketentuan Umum Bab II Penerapan SMKK Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Rancangan Konseptual SMKK Bagian Ketiga : RKK Bagian Keempat : RMPK dan Program Mutu Bagian Kelima : RKPPL Bagian Keenam : RMLLP Bagian Ketujuh : Penerapan SMKK Tahap Pembangunan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Paragraf 3 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Paragraf 4 Tahap Serah Terima Pekerjaan Bab III Komponen Kegiatan Penerapan SMKK Bagian Kesatu: Umum Bagian Kedua: Risiko Keselamatan Konstruksi Bagian Ketiga: Unit Keselamatan Konstruksi Bagian Keempat: Biaya Penerapan SMKK BAB IV Pembinaan dan Pengawasan BAB V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup 14 Sublampiran A Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna dan Penyedia Sublampiran B Tata Cara PMPM Pekerjaan Konstruksi Sublampiran C Rancangan Konseptual SMKK Sublampiran D Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Sublampiran E Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Sublampiran F Program Mutu Sublampiran G Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) Sublampiran H Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Sublampiran I Laporan Pelaksanaan Sublampiran J Kriteria Penentuan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Sublampiran K Komponen Kegiatan Penerapan SMKK STRUKTUR LAMPIRAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PENERAPAN SMKK 15 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
DOKUMEN SMKK 04 Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) 02 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 03 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu 01 Rancangan Konseptual SMKK 05 Ketentuan Lain dalam Dokumen SMKK 16 Pasal 2–19
Rancangan Konseptual SMKK Rancangan Konseptual SMKK (memuat tingkat risiko keselamatan konstruksi, biaya penerapan SMKK yang ada di dalam EE) Dok. Penawaran Teknis (RKK Penawaran) Dok. Penawaran Harga (Biaya Penerapan SMKK) RKK Pelaksanaan & RMPK Program Mutu RKK Pengawasan/ MK RKPPL _ RMLLP _ PENGKAJIAN & PERENCANAAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PEMILIHAN PELAKSANAAN TAHAPAN DOKUMEN PELAKU Risiko sedang & besar Perubahan di dalam PP No. 14/2021 17 * RKPPL : Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. RMLLP : Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan. Pengguna (untuk swakelola), Konsultan Pengkajian, Konsultan Perencanaan, dan Konsultan Perancangan Calon Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor, Calon Konsultan Pengawas/MK Pengguna (untuk swakelola), Pelaksana Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor, Konsultan Pengawas/MK DOKUMEN SMKK PADA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 18 Pasal 3–5 & Sublampiran C 01 Disusun oleh: a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian; b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan; c. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan; d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; atau e. Ahli K3 Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi di Pengguna Jasa. Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK, Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Untuk pekerjaan Pengkajian, perencanaan, dan perancangan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rancangan Konseptual SMKK hanya memuat IBPRP. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi; b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ; c. standar pemeriksaan dan pengujian; d. rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup; e. rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan; f. identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP); g. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain; h. pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi; i. biaya SMKK serta kebutuhan personel keselamatan Konstruksi; dan j. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. MUATAN SUBSTANSI dan KORELASI RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 19 Pasal 4–5 & Sublampiran C Informasi Awal Lokasi Kondisi lokasi, Ketersediaan material, bahan dan alat Lingkungan FIsik Perlakuan metode sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan Pengaruh konstruksi pada vegetasi, polusi, bangunan sekitar proyek kebutuhan perlindungan lingkungan fisik dan keselamatan publik di sekitar proyek Sosio- Ekonomi pengaruh hubungan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat dan kearifan lokal masyarakat sekitar proyek Dampak Lingkungan telaahan aspek lingkungan kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) kebutuhan pengkajian dampak konstruksi terhadap sosio-ekonomi masyarakat sekitar proyek Aspek Informasi RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK TAHAP PERANCANGAN Rekomendasi Teknis RANCANGAN KONSEPTUAL PENGKAJIAN DAN/ATAU PERENCANAAN 01
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 20 Disusun oleh: a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi; b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan; c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; atau d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat:  prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;  formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan  laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Untuk pekerjaan pengawasan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung disusun RKK sederhana paling sedikit memuat: a. kebijakan Keselamatan Konstruksi; b. pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja; c. IBPRP sederhana; d. rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan e. jadwal inspeksi. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) Pasal 6–14 & Sublampiran D RKK PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PENYEDIA JASA 02
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 21 Disusun oleh: Ahli K3 Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas keselamatan konstruksi di Pengguna Jasa Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola atau tanpa penyedia jasa, disusun RKK kegiatan yang memuat IBPRP, analisis keselamatan konstruksi, jadwal inspeksi, serta pengadaan APD dan APK Dalam hal pekerjaan pengawasan konstruksi dilaksanakan secara swakelola, disusun RKK kegiatan pengawasan memuat identifikasi bahaya, serta sasaran dan program RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) RKK PEKERJAAN KONSTRUKSI TANPA PENYEDIA JASA (SWAKELOLA) 02 Pasal 6–14 & Sublampiran D
No Elemen Subelemen 1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal; b. organisasi pengelola SMKK; c. komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan d. supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan. 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi a. IBPRP; b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan c. pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi. 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi a. sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya; b. kompetensi tenaga kerja; c. kepedulian organisasi; d. manajemen komunikasi; dan e. informasi terdokumentasi. 4 Operasi Keselamatan Konstruksi a. perencanaan implementasi RKK; b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi; c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan d. investigasi kecelakaan Konstruksi. 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK a. pemantauan atau inspeksi; b. audit; c. evaluasi; d. tinjauan manajemen; dan e. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi. MUATAN SUBSTANSI RKK PEKERJAAN KONSTRUKSI/ PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 22 Pasal 6–11 & Sublampiran D 02
No Elemen Subelemen 1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi a. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko b. Peraturan Perundang-undangan dan Standar c. Sasaran dan Program Pengawasan 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi a. Kompetensi b. Biaya 4 Operasi Keselamatan Konstruksi a. Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi b. Pengelolaan Keselamatan Konstruksi 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK a. Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan (sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani) dan b. laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. MUATAN SUBSTANSI RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 23 02 Pasal 6–11 & Sublampiran D
RMPK 02 Jadwal 03 Gambar dan Spesifikasi teknis 04 Tahapan Pekerjaan Program Mutu 01 Struktur Organisasi Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Program Mutu MUATAN RMPK DAN PROGRAM MUTU 05 Work Method Statement 06 Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection Test Plan (ITP) 07 Pengendalian Subpenyedia Jasa 01 Informasi Kerja 02 Organisasi Kerja 03 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 04 Metode Pelaksanaan Kerja 05 Pengendalian Pekerjaan (kesesuaian dengan metode kerja) 06 Laporan Pekerjaan KONTRAKTOR PENGAWAS/MK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 24 Pasal 15–16 & Sublampiran E–F 03 08 Pengendalian Pemasok
RKPPL 02 Pelaporan kegiatan 02 Rona lingkungan awal sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi 03 Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan 04 Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RMLLP 01 Rencana manajemen lalu lintas pekerjaan yang paling sedikit memuat: a. analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan b. pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas. 01 Struktur Organisasi Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan PENAMBAHAN DALAM DOKUMEN PENERAPAN SMKK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 25 Pasal 18–19 & Sublampiran G–H 04 KONTRAKTOR KONTRAKTOR
KETENTUAN LAIN DALAM DOKUMEN SMKK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 26 05 Pasal 15–20 Dalam pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, penyedia jasa harus memastikan Kontrak memuat anggaran Biaya Penerapan SMKK sesuai kebutuhan. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok. Dalam hal pekerjaan Konsultansi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Program Mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL dan menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP Untuk pekerjaan konstruksi yang tidak terkait dengan lalu lintas, RMLLP paling sedikit memuat penentuan lalu lintas di lokasi pekerjaan, pertimbangan kelas jalan, serta perambuan untuk keselamatan pekerja, dan pengguna jalan Penyusunan RMLLP harus memperhatikan: a. ketentuan mengenai kelebihan dimensi dan beban muatan; dan b. analisis dampak lalu lintas (jika diperlukan). PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Penerapan SMKK Tahap Pembangunan 02 Ketentuan SMKK dalam tahap Konstruksi 03 Ketentuan SMKK dalam Serah Terima Pekerjaan Konstruksi 01 Ketentuan SMKK dalam tahap Pemilihan 27 Pasal 20–32
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 28 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN 01 Pasal 21–23 TAHAP PEMILIHAN Penetapan Pemenang Penetapan Pemenang Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Persiapan Pemilihan Persiapan Pemilihan Dokumen Pemilihan a) uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko; b) biaya penerapan SMKK pada HPS; c) kualifikasi personil manajerial a) uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko; b) biaya penerapan SMKK pada HPS; c) kualifikasi personil manajerial Penjelasan penerapan SMKK saat aanwyzing Hasil dokumen Perancangan a) RKK penawaran; b) Biaya penerapan SMKK berdasar pengendalian dalam RKK; c) Personil manajerial untuk keselamatan konstruksi a) RKK penawaran; b) Biaya penerapan SMKK berdasar pengendalian dalam RKK; c) Personil manajerial untuk keselamatan konstruksi Penyampaian dokumen penawaran Evaluasi dokumen penawaran a) Personil manajerial sesuai kualifikasi risiko keselamatan konstruksi b) RKK penawaran, memuat 5 elemen SMKK; c) Biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga a) Personil manajerial sesuai kualifikasi risiko keselamatan konstruksi b) RKK penawaran, memuat 5 elemen SMKK; c) Biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi OK OK
KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN a. Menyusun dokumen pemilihan yang memuat: manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan Biaya Penerapan SMKK pada HPS. b. Mensyaratkan dan mengevaluasi personel manajerial keselamatan konstruksi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi c. Menilai RKK penawaran d. Memberikan penjelasan terkait SMKK saat aanwyzing PENGGUNA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI Menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi dalam dokumen pemilihan dengan mengacu hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 29 01 Pasal 21 & Sublampiran A
a. Menyusun dokumen pemilihan yang memuat: identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi; dan Biaya Penerapan SMKK pada HPS. b. Memberikan penjelasan terkait SMKK saat aanwyzing c. Mengevaluasi Tenaga Ahli keselamatan konstruksi PENGGUNA JASA PEKERJAAN KONSULTANSI KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 30 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN 01 Pasal 23 & Sublampiran A
a. Menyusun dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai dokumen pemilihan b. Menyediakan personel manajerial atau tenaga ahli keselamatan konstruksi sesuai ketentuan c. Menyusun RKK penawaran dan melengkapi RKK pada rapat preaward meeting (untuk kontraktor) d. Menyampaikan biaya penerapan SMKK :  untuk kontraktor pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.  untuk konsultansi dengan kontrak lumsum pada keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga  untuk konsultan dengan kontrak waktu penugasan dalam biaya langsung non-personel PENYEDIA JASA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 31 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN 01 Pasal 21–23 & Sublampiran A
Pasal 24–29 & Sublampiran B PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 32 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 02 TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan Konstruksi Persiapan Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Rapat persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dokumen SMKK a) Rancangan Konseptual SMKK Perancangan b) RKK pelaksanaan, RKK MK, RKK Pengawasan; c) Rencana Mutu Pekerjaan konstruksi (RMPK); d) Program Mutu; e) RKPPL; f) RMLLP. a) Rancangan Konseptual SMKK Perancangan b) RKK pelaksanaan, RKK MK, RKK Pengawasan; c) Rencana Mutu Pekerjaan konstruksi (RMPK); d) Program Mutu; e) RKPPL; f) RMLLP. Penyesuaian Dokumen SMKK berdasar perubahan lingkup dan kondisi saat pelaksanaan pekerjaan Pelaporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan dan akhir) Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) Pengawasan dan Evaluasi Kinerja penerapan SMKK, bulanan. Oleh pengguna jasa Peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi IZIN KERJA a) Gambar Kerja b) Rencana Metode Pelaksanaan Kerja (Work Methode Statement), c) Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) dan d) Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP) PELAKSANAAN KONSTRUKSI OK OK Pengawasan dan evaluasi penerapan SMKK oleh pengguna jasa a) RKK pelaksanaan, RKK Pengawasan/ RKK MK; b) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Program Mutu; d) RKPPL; dan e) RMLLP.
RKK, RMPK/Program Mutu, RKPPL dan RMLLP diperbaharui dalam hal terjadi: a. Perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi; b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan c. kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. PELAKSANAAN & PENGAWASAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 33 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PELAKSANAAN 02 Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi. Pasal 24–29
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 34 KETENTUAN SMKK DI TAHAP SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI 03 TAHAP SERAH TERIMA PEKERJAAN SERAH TERIMA AKHIR (FHO) SERAH TERIMA AKHIR (FHO) MASA PEMELIHARAAN MASA PEMELIHARAAN SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) Penyampaian dokumen RKK Pelaksanaan, RKK MK, RKK Pengawasan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, RMLLP BAST PHO Pelaksanaan Pemeliharaan dengan Menerapkan Elemen Operasi dalam RKK Data: a) Gambar Terpasang dan dokumen terlaksana b) panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan konstruksi bangunan hasil pelaksanaan perancangan dan RKK yang dimutakhirkan. a) Penyerahan dokumen Laporan Pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP b) Gambar Terpasang dan dokumen terlaksana c) Panduan Operasi dan Pemeliharaan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan Berita Acara Serah Terima Akhir (BA FHO) Pengguna Jasa mengeluarkan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Konstruksi disertai lampiran laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi, dan surat peringatan (jika ada) Pengguna Jasa mengeluarkan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Konstruksi disertai lampiran laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi, dan surat peringatan (jika ada) Pekerjaan Selesai 100% sesuai standar dalam kontrak OK OK OK OK OK PENYERAHAN PEKERJAAN KE PA/KPA Pasal 30–32 & Sublampiran B & sublampiran i
35 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK
Komponen Penerapan SMKK 02 Unit Keselamatan Konstruksi 03 Biaya Penerapan SMKK 01 Kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi 36
• bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang; • menggunakan peralatan berupa pesawat angkat; • menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. • bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya. • bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana. RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI 01 Pasal 34 & Sublampiran J PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 37
Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi, penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi. IBPRP memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya yang ditentukan berjenjang pada skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi. Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I Pasal 34 & Sublampiran J 38 KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI 01
UKK BESAR SEDANG KECIL Struktur Organisasi Pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi Pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi pimpinan UKK dapat merangkap pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi Kualifikasi personel Manajerial selaku pimpinan UKK • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Utama; atau • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya; atau • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda pengalaman minimal 3 (tiga) tahun • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda; atau • Petugas Keselamatan Konstruksi Perbandingan personel keselamaan konstruksi dan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam pekerjaan konstruksi • 1 : 40, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/atau ahli keselamatan konstruksi muda pengalaman minimal 3 thn • 1 orang tambahan Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas K3 Kontruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang 1 : 50, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/atau ahli keselamatan konstruksi muda 1:60, dengan minimal 1 (satu) Petugas keselamatan konstruksi. UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI 02 39 Pasal 36 & 38 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I Kriteria Risiko
BIAYA PENERAPAN SMKK 1) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup rincian: a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK; b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi. 2) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KONSULTANSI KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 40 03 Pasal 40 & 41 & Sublampiran K 1) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi mencakup rincian: a. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri*; d. asuransi dan perizinan; e. personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat Kesehatan*; g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas*; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan*. 2) Huruf c,f,g,dan i merupakan barang habis pakai 3) Huruf h tidak wajib untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil PELAKSANA KONSTRUKSI
41 CONTOH RINCIAN BIAYA SMKK (SESUAI PERMEN PUPR NO. 10/2021) Fasilitas,Sarana, Prasarana,dan Alat Kesehatan
42 CONTOH RINCIAN BIAYA SMKK (SESUAI PERMEN PUPR NO. 10/2021) (lanjutan)
KETENTUAN LAIN BIAYA PENERAPAN SMKK Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi: a. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan b. kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan. Usulan perubahan Biaya Penerapan SMKK merupakan biaya terkait pemenuhan protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi dan pandemi. Penyedia Jasa pengawasan, manajemen konstruksi, dan pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK dalam hal terjadi penyebaran epidemi dan pandemi yang belum diperkirakan sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Untuk pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil melalui pengadaan langsung dan/atau padat karya, Biaya Penerapan SMKK paling sedikit meliputi: a. pengadaan APD/APK, b. sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan, dan c. rambu keselamatan sesuai kebutuhan. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 43 Pasal 39 dan 40 03
44 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pengguna Jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada Menteri melalui unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi Menteri melakukan pengawasan tertib penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kewenangannya Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang Bupati/walikota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan penerapan kebijakan SMKK kepada Menteri Gubernur menyampaikan laporan penerapan SMKK kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi Bupati/walikota menyampaikan laporan SMKK kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota PENGAWASAN PENERAPAN SMKK PP NO. 14/2021 Pasal 84 AI–85AJ PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 45 Pasal 42–43 & Sublampiran K
SISTEM MANAJEMEN MUTU
Kelengkapan fungsi pada struktur organisasi proyek pada pengguna + penyedia jasa konstruksi, serta hubungan koordinasi dan komunikasinya Poin-poin yang diperlukan dalam penjaminan & pengendalian mutu pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tools: Dokumen dan Standar Prosedur Ketentuan terkait pelaporan yang harus disusun oleh masing- masing pihak, berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan pengawasan, dan laporan pengedalian Tata cara penyusunan & format RMPK yang akan disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi Tata cara penyusunan & format Program Mutu yang akan disusun oleh penyedia jasa konsultasi konstruksi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Para Pihak Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pelaporan Program Mutu Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) 1 2 3 4 5 POIN-POIN PENGATURAN Penjaminan Mutu & Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
Tanggung Jawab dan Wewenang Penanggung Jawab Kegiatan dalam Tahap Pembangunan
MASA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 2 3 Persetujuan Dokumen SMKK TAHAP PENYELESAIAN (0) Award Meeting MASA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI Info terkait penyusunan dokumen RKK Pelaksanaan, RMPK, RKPPL, dan RMLLP
TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pemeriksaan terhadap desain dan volume awal dengan kondisi lapangan, kemudian jika diperlukan dilakukan penyesuaian (perubahan/adendum kontrak) Permohonan izin memulai pekerjaan sekurang-kurangnya melampirkan: a.) Gambar Kerja b) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement)  4M + Analisis Keselamatan Konstruksi c) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ ITP) Pengawasan mutu pekerjan dilakukan melaui pemeriksaan dan pengujian (baik proses dan hasil pekerjaan) 1. Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah seluruh ketentuan mutu dalam kontrak dipenuhi; 2. Persetujuan dokumen penagihan didahului dengan pemeriksaan mutu dan volume hasil pekerjaan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check/MC-0) Permohonan Izin Mulai Kerja Pengawasan Mutu Pekerjaan Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan 1 2 3 4 2
51 a) Mutu b) Volume C) Aspek KK PCM PELAKSANAAN KONSTRUKSI PERSIAPAN PELAKSANAAN Penyerahan lokasi kerja SPMK Pembahasan Dokumen SMKK Penanda tanganan Kontrak Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) PELAKSANAAN KONSTRUKSI · Penyesuaian Gambar Desain dg lapangan · Menetapkan/ memastikan Volume Awal Perubahan Gambar Desain Perubahan BOQ Volume Kontrak atau CCO MC-0 MC-0 Method Statement (per pekerjaan) · Metode Kerja pelaksanaan ) · Tenaga Kerja yang terlibat · Peralatan yang dibutuhkan · Material yang digunakan · Analisi Keselamatan Kosntruksi · Jadwal Mobilisasi Pemeriksaan Ya a) Mutu b) Volume C) Aspek KK PELAKSANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI Pelaksanaan Pekerjaan/ sub pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan/ sub pekerjaan Cek Pekerjaan/sub pekerjaan selanjutnya Pengajuan Monthly Certificate (MC) Pengajuan Pembayaran Cek Proses Pembayaran Proses Pembayaran Pembayaran Bulanan Pembayaran Termin Cek Cek Persiapan Pengajuan Pembayaran : Pengawas Pekerjaan Memeriksa : Penanggung Jawab Kegiatan Cek : Pengawas Pekerjaan Memeriksa & Menyetujui Pekerjaan/sub pekerjaan selanjutnya Cek Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Lumpsum (Termin) Lumpsum (Termin) Harga Satuan Harga Satuan · Mekanisme pemeriksaan untuk pembayaran perlu dibedakan untuk Kontrak LS dan HS. · Untuk Kontrak HS, penarikan tagihan pertama (Monthly Certificate 0/MC 0), didasarkan pada adendum setelah pemeriksaan bersama (mutual check) · Checklist pelaksanaan Method Statement menjadi lampiran (back up) pada pengajuan pembayaran bulanan maupun termin Volume Awal Penyusunan Gambar Kerja Permohonan Memulai Pekerjaan Tidak : Pengawas Pekerjaan Memeriksa : Pengendali Pekerjaan Persetujuan Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP) 1 2 Adendum Menyetujui PEMELIHARAAN CCO 3 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/PCM
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) PEMELIHARAN HASIL PEKERJAAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (Final Hand Over/FHO) TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus perseratus) dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. a) Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, Penanggung Jawab Kegiatan memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan. b) Dalam rangka pelaksanaan FHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (As-Built Document) Serah terima pekerjaan selesai kepada Penyelenggara Infrastruktur dilakukan setelah terbitnya berita acara serah terima akhir, yang meliputi kegiatan: a) Pengambilalihan lokasi dan hasil pekerjaan b) Penyerahan pekerjaan selesai SERAH TERIMA PEKERJAAN SELESAI KPD PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR 3
Pekerjaan Selesai 100% MASA PEMELIHARAAN Permintaan Serah Terima Pertama Pekerjaan Berita Acara PHO Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan (Fisik & Adimintratif) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Ke Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan → Pengawas Pekerjaan Cek Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Tidak P H O Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembayaran Pekerjaan (95% dari Kontrak, 5% Jaminan Pemeliharaan) Permintaan Serah Terima Akhir Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi ke Penanggung Jawab Kegiatan Pemeriksaan Pemeliharaan (Fungsi) Penanggung Jawab Kegiatan Ke Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Cek Tidak Ya Pembayaran/ Pengembalian Jaminan Pemeliharaan Penanggung Jawab Kegiatan Ke Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Penyerahan Pekerjaan Penanggung Jawab Kegiatan Ke PA/ KPA (Menteri/ Gubernur/Bupati/ Walikota) F H O Perbaikan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Berita Acara FHO Penanggung Jawab Kegiatan dan Pengawas Pekerjaan MASA PELAKSANAAN Ya Periode Akhir Kontrak Laporan PHO Penanggung Jawab Kegiatan ke PA/ KPA Penyerahan Aset BMN
Jenis Laporan Pekerjaan Konstruksi Disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Penanggung Jawab Kegiatan, terdiri dari: 1. Laporan Harian; 2. Laporan Mingguan; dan 3. Laporan Bulanan. LAPORAN PENGAWASAN LAPORAN PENGENDALIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Disusun oleh pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan langsung. Laporan bulanan kepada Penanggung Jawab Kegiatan yang disusun oleh: • Direksi Teknis berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau • Konsultan Pengawas berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan.
Laporan Mingguan Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau subpekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau subpekerjaan; 2. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan; 3. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan; 4. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan; Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pimpinan Unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan Bulanan Laporan Harian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Fisik)
Laporan Mingguan Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 5. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah; 6. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan 7. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk. Laporan Bulanan Laporan Harian
Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya; b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya; c. Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait; d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya; e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan; f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain. Laporan Bulanan Laporan Harian Laporan Mingguan
Laporan Mingguan Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya; b. Foto dokumentasi; c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa; d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan; e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya; f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan; g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain. Laporan Bulanan Laporan Harian
8) Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; 9) Daftar dan status persetujuan dokumen yang yang harus ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK; 10) Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya); 11) Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain- lain; 12) Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dari Direksi Lapangan/ Konsultan MK untuk tujuan kelancaran proyek. 1) Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya; 2) Foto dokumentasi; 3) Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna; 4) Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan; 5) Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya; 6) Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan; Paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: Laporan Pelaksanaan Pengawasan
Laporan ini paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Ringkasan status kemajuan pekerjaan, baik kemajuan fisik maupun pembayaran/keuangan, serta sisa target berikutnya yang harus dicapai; b. Penilaian kinerja terhadap para pihak yang terlibat di dalam proyek, seperti Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Sub Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas; c. Kendala-kendala yang dihadapi terkait pengendalian pekerjaan konstruksi serta penanggulangan yang sudah dan/atau yang akan dilakukan; d. Potensi masalah yang mungkin terjadi serta rencana pencegahan atau penanggulangannya; e. Status perubahan kontrak, bila ada; f. Laporan keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian dengan rencana yang ditetapkan beserta penyebab keterlambatan serta usulan rencana percepatan dan/atau alternatif solusi lainnya; dan g. Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Laporan Pengendalian
PERATURAN LKPP NO.12 TAHUN 2021 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
KRITERIA PENETAPAN TINGKAT RISIKO Sub lampiran J
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN SIPIL Jembatan bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) Jalan Lintas Atas (Flyover/Overpass) bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) Jalan Layang panjang > 1.000 m Jembatan tipe khusus Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, bentang paling sedikit 100 m, dengan ketinggian pilar diatas 40 m, kotak/box girder, dan lain- lain yang didesain secara khusus. Pembangunan Jembatan Gantung Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Jalan - Jalan Bebas Hambatan, Medan datar LHR ≤156.000 Medan bukit LHR ≤153.000 Medan gunung LHR ≤146.000 - Jalan Raya Medan datar LHR ≤110.000 Medan bukit LHR ≤106.600 Medan gunung LHR ≤103.400 - Jalan di daerah perbukitan dan/atau pegunungan DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN KHUSUS SIPIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI/ AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI ) Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN SIPIL Terowongan Semua Underpass Semua Bendungan Semua bendungan Reklamasi Semua reklamasi Pemecah/penahan gelombang Perlu ada kriteria Rubble mound > 1 ton Ambang (Groundsill) - dengan lebar sungai > 20 m; - Tinggi Terjunan ≥ 3 m Saluran irigasi khusus Dengan konstruksi terowongan dan sipon Saluran irigasi Volume luasan > 2000 HA Terowongan air Semua terowongan Bendung dengan lebar sungai > 20 m Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m Instalasi Pembuangan Air Limbah Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m Embung Semua Dermaga Pembangunan pada program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN KHUSUS SIPIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI ) Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Bangunan Gedung Berdasarkan Ketinggian Lantai Bangunan > 5 lantai Risiko keselamatan konstruksi besar s.d. 5 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang 1-2 lantai Risiko keselamatan konstruksi kecil Bangunan Gedung Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung Bangunan gedung semi basement dan/atau bangunan gedung 1 lapis dengan ketinggian lebih dari 3 meter di bawah tanah Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang Bangunan gedung > 2 lapis di bawah tanah dengan ketinggian per lapis 3 meter Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di bawah air Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di bawah sarana/prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di atas sarana/prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Tapak Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Slope > 450 ∙ Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung ∙ Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Slope > 150-450 ∙ Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Slope < 150 ∙ Jenis Tanah: Tanah Batu Pracetak Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Semua komponen Pracetak ∙ > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Kolom dan Balok Prcetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Sloof dan Pondasi Prcetak Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Susun Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Slope > 450 ∙ Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung ∙ Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Slope > 150–450 ∙ Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Slope < 150 ∙ Jenis Tanah: Tanah Batu 2–5 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Semua Komponen Pracetak Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Parsial Precast Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Konvensional 6–12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Pracetak dan Konvensional ∙ Rusun Campuran Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Parsial Precast Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Susun > 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Pracetak dan Konvensional ∙ Rusun Campuran Helipad Risiko keselamatan konstruksi besar : ∙ Di atas Rumah Susun Lingkungan Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Daerah Militer; ∙ Kepadatan Penduduk Tinggi; ∙ Zona Merah Rawan Bencana. Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Kepadatan Penduduk Sedang; ∙ Zona Rawan Bencana Sedang. Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Kepadatan Penduduk Rendah; ∙ Zona Rawan Bencana Rendah. Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Susun Peralatan Konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Tower Crane dan Mobile Crane Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Mobile Crane Nilai Pekerjaan konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ 1 Tower > Rp. 50 M Jumlah Tenaga Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ 100 orang Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ 25–100 orang Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ < 25 orang Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
Pekerjaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), seperti: ✔ Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); ✔ Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Menggunakan alat berat. Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Tidak Menggunakan alat berat, ∙ Mempekerjakan tenaga kerja di bawah 25 orang, ∙ Teknologi yang sederhana. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM) JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA, DAN SEDERHANA Teknologi Tinggi Peralatan berat dengan menggunakan mesin yang operasionalnya berbasis mekanikal, elektrikal, hidrolik, dan pneumatik yang terkontrol secara automatik dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dalam satu sistem, meliputi: Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut: ✔ Peralatan angkat a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: ∙ > 25 ton dan ≤ 100 ton; ∙ > 100 ton dan ≤ 300 ton; ∙ > 300 ton dan ≤ 600 ton; ∙ > 600 ton; b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding, dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: ∙ > 25 ton dan ≤ 100 ton; ∙ > 100 ton dan ≤ 300 ton; ∙ > 300 ton dan ≤ 600 ton; ∙ > 600 ton; c. Launcher girder; d. Mesin bor terowongan (tunnel boring machine). ✔ Peralatan angkut a. Keran Menara (tower crane), b. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan: ∙ Jenis forklift dan/atau lift truk > 15 ton ✔ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan di atas 150 psi (Pounds per Square inch); ✔ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan >5000 psi (Pounds per Square inch); ✔ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas di atas > 200 KVA.
Teknologi Madya Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut: ✔ Peralatan angkat a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: ∙ S.d. 25 ton b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: ∙ S.d. 25 ton ✔ Peralatan angkut a. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan: ∙ Jenis forklift dan/atau lift truk s/d 15 ton ✔ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan 100 s.d. 150 psi (Pounds per Square inch). ✔ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan diatas 1000 s.d. 5000 psi (Pounds per Square inch). ✔ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas 25 s.d. 200 KVA. ✔ Peralatan mesin: a. Mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine). b. Mesin bor, mesin derad, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat. ✔ Peralatan berat: Backhoe, excavator, bulldozer, loader, scrapper, asphalt finisher, tandem roller, tyre roller. ✔ Peralatan ringan: a. Tamping Rammer (Mesin Pemadat Ringan); b. Vibrator (Mesin Penggetar dan pemadat beton cair); c. Mesin pelurus, pemotong dan pembengkok besi beton; d. Penyebar semen cair maupun semen campuran; e. Bar bender, bar cutter; dan f. Peralatan sejenis lainnya. PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA, DAN SEDERHANA
PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA, DAN SEDERHANA Teknologi Sederhana ✔ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan <100 psi (Pounds per Square inch); ✔ Bor listrik, hammer drill, dan peralatan sejenis. ✔ Perkakas tangan seperti cangkul, palu, pahat, sabit, gergaji, kikir, obeng, tang, dan peralatan sejenis. ✔ Mesin sederhana: a. mesin asah, poles dan pelican; b. mesin tuang dan cetak, tempa dan pres; c. mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah; d. mesin penyaring pasir, mesin pengisi, mesin pengungkit; e. mesin pengaduk, serta mesin lain yang sejenis.
KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK Sub lampiran K
1. Contoh Format Surat Peringatan Pertama [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] [kota], [tanggal bulan tahun] Nomor : Lampiran : Kepada Yth. [Nama Direktur Utama Penyedia Jasa] [Nama Badan Usaha Penyedia Jasa]  di [alamat badan usaha Penyedia Jasa] Perihal: Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..................................................................................... Dengan hormat, Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan Konstruksi terhadap:  Inspeksi Persiapan Pekerjaan.................  Inspeksi Proses.................  Inspeksi Akhir Pekerjaan.................  Inspeksi Peralatan Keselamatan Kerja.................  Pemakaian Alat Pelindung Diri.................  Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.................  Kebersihan Tempat Kerja.................  Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali.................  Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai.................  Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja.................  .......................... dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi karena belum/tidak melakukan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara benar, sesuai dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya Surat Peringatan Pertama ini. Apabila Surat Peringatan Pertama ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat Peringatan Kedua. Satuan kerja.............. Pejabat Pembuat Komitmen........... [tanda tangan] [nama lengkap]
2. Contoh Format Surat Peringatan Kedua [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] [kota], [tanggal bulan tahun] Nomor : Lampiran : Kepada Yth. [Nama Direktur Utama Penyedia Jasa] [Nama Badan Usaha Penyedia Jasa] di [alamat badan usaha Penyedia Jasa] Perihal: Surat Peringatan Kedua dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..................................................................................... Dengan hormat, Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan Konstruksi terhadap upaya tindak lanjut Penyedia Pekerjaan Konstruksi terhadap Surat Peringatan Pertama Nomor .................... yang diterbitkan tanggal.................., dengan memperhatikan:  Batas waktu perbaikan yang diberikan, terlewati  Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali  Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai  Terjadi kecelakaan setelah Surat Peringatan Pertama  ......................... dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penyedia Jasa karena belum/tidak menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama secara benar, sesuai dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya Surat Peringatan Kedua ini. Apabila Surat Peringatan Kedua ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara. Satuan kerja.............. Pejabat Pembuat Komitmen........... [tanda tangan] [nama lengkap] NIP:.................
3. Contoh Format Surat Penghentian Pekerjaan [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] [kota], [tanggal bulan tahun] Nomor : Lampiran : Kepada Yth. [Nama Direktur Utama Penyedia Jasa] [Nama Badan Usaha Penyedia Jasa] di [alamat badan usaha Penyedia Jasa] Perihal: Surat Penghentian Pekerjaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..................................................................................... Dengan hormat, Dengan merujuk dan memperhatikan: Surat Peringatan Pertama No. ..................... Tanggal....................; Surat Peringatan Kedua No. ..................... Tanggal....................; Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2017 dan/atau prosedur penghentian kerja sesuai ketentuan dalam kontrak ________, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK, bahwa:  Batas waktu perbaikan, terlampaui  Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali  Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai  Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja  .......................... Dengan ini kami memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sampai dengan dilaksanakannya upaya perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi secara benar, sesuai dengan dokumen penerapan SMKK – Kontrak (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP). Segala risiko akibat dari penghentian pekerjaan ini, baik material maupun non-material menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Satuan kerja.............. Pejabat Pembuat Komitmen........... [tanda tangan] [nama lengkap] NIP:..................
4. Contoh Format Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA Yang bertandatangan di bawah ini: [nama Pejabat Pembuat Komitmen] [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] Menerangkan bahwa: [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi] [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] Telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Kerja (SPMK) dengan Nomor ................... dengan waktu penyelesaian selama ..... (dalam huruf) hari kalender, terhitung mulai tanggal ............ bulan......... tahun......... sampai dengan tanggal ............ bulan......... tahun......... dan selama melaksanakan pekerjaan tersebut telah menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dengan pencapaian ...... Jam kerja “Nihil Kecelakaan Kerja”. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [kota], [tanggal bulan tahun] Pejabat Pembuat Komitmen............ [tanda tangan] [nama lengkap] NIP:...........................
TERIMA KASIH

Recommended

01. Overview PP 14.pdf
01. Overview PP 14.pdf01. Overview PP 14.pdf
01. Overview PP 14.pdf
marhadihadi2
 
SKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdf
SKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdfSKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdf
SKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdf
ekosm112
 
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdfModul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
ssuser6f5f19
 
Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188
TisnaSetyady
 
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
LaLuWierWirahman1
 
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdf
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdfPaparan Sos_Mutu SMKK.pdf
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdf
HendroSutowijoyo1
 
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdfModul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
FitriHariyanti4
 
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
mairandawidiaaa
 

Recommended

01. Overview PP 14.pdf
01. Overview PP 14.pdf01. Overview PP 14.pdf
01. Overview PP 14.pdf
marhadihadi2
 
SKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdf
SKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdfSKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdf
SKKNI 2022-060 Ahli Keselamatan Konstruksi.pdf
ekosm112
 
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdfModul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
ssuser6f5f19
 
Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188Materi ajar 97_1601979188
Materi ajar 97_1601979188
TisnaSetyady
 
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
3 Kebijakan Keselamatan Konstruksi.pptx
LaLuWierWirahman1
 
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdf
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdfPaparan Sos_Mutu SMKK.pdf
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdf
HendroSutowijoyo1
 
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdfModul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
FitriHariyanti4
 
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
mairandawidiaaa
 
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Yuni
 
2021PermenPUPR10.pdf
2021PermenPUPR10.pdf2021PermenPUPR10.pdf
2021PermenPUPR10.pdf
CIPTAKARYAMETRO
 
KELOMPOK 2_RKK.pptx
KELOMPOK 2_RKK.pptxKELOMPOK 2_RKK.pptx
KELOMPOK 2_RKK.pptx
amirujiddanyusuf1
 
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webExecutive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
AlIslamiCaligrafi
 
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdf
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdfRENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdf
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdf
Andigo3
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
AdityaKurniawan95
 
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptxdce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
Ahmad
 
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxPRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
stiteknas jambi
 
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxfe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
Iqbalpdc
 
OBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptx
OBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptxOBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptx
OBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptx
amythaszoom
 
pekerjaan konstruksi
pekerjaan konstruksipekerjaan konstruksi
pekerjaan konstruksi
irvanmbolo
 
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Yuni
 
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
BinaJasaKonstruksiMe
 
20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf
20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf
20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf
yomannonoviktor1
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Juanda Ipan
 
RKK TUGAS 1.pptx
RKK TUGAS 1.pptxRKK TUGAS 1.pptx
RKK TUGAS 1.pptx
DoniHidayat6
 
Permen pu05 2014
Permen pu05 2014Permen pu05 2014
Permen pu05 2014
udin2234
 
Permen pu05 2014 rk#k
Permen pu05 2014 rk#kPermen pu05 2014 rk#k
Permen pu05 2014 rk#k
tugasmulia
 
201605 04-permen pu 05
201605 04-permen pu 05201605 04-permen pu 05
201605 04-permen pu 05
ahmad fuadi
 
Program rekruitment 2020 2021
Program rekruitment 2020 2021Program rekruitment 2020 2021
Program rekruitment 2020 2021
masrialahmadi
 
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptxESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
adnijayautama
 
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufakturBahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
AhmadAffandi36
 

More Related Content

Similar to Probolinggo-Sosialisasi Penerapan SMKK.pdf

dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptxdce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
Ahmad
 
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxfe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
Iqbalpdc
 
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
BinaJasaKonstruksiMe
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Juanda Ipan
 
Permen pu05 2014
Permen pu05 2014Permen pu05 2014
Permen pu05 2014
udin2234
 
Program rekruitment 2020 2021
Program rekruitment 2020 2021Program rekruitment 2020 2021
Program rekruitment 2020 2021
masrialahmadi
 

Similar to Probolinggo-Sosialisasi Penerapan SMKK.pdf (20)

Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...
 
2021PermenPUPR10.pdf
2021PermenPUPR10.pdf2021PermenPUPR10.pdf
2021PermenPUPR10.pdf
 
KELOMPOK 2_RKK.pptx
KELOMPOK 2_RKK.pptxKELOMPOK 2_RKK.pptx
KELOMPOK 2_RKK.pptx
 
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno webExecutive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
Executive sumarry k3 konstruksi covid 19 doso winarno web
 
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdf
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdfRENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdf
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI ( RKK ).pdf
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
 
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptxdce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
dce32_20190806_Biaya_Keselamatan_Konstruksi__SE_11-2019 (2).pptx
 
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxPRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
 
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptxfe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
fe873_PRESENTASI_SMK3_RUSUN.pptx
 
OBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptx
OBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptxOBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptx
OBSERVASI LAPANGAN PENULISAN MAKALAH.pptx
 
pekerjaan konstruksi
pekerjaan konstruksipekerjaan konstruksi
pekerjaan konstruksi
 
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...
 
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
Modul 9 Rancangan Konseptual SMKK, RKK Penawaran, dan RKK Pengawasan 20220217...
 
20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf
20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf
20190618171331__F__Proper_Eka_Seminar_2.pdf
 
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juandaMakalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
Makalah k3 bidang konstruksi ipan juanda
 
RKK TUGAS 1.pptx
RKK TUGAS 1.pptxRKK TUGAS 1.pptx
RKK TUGAS 1.pptx
 
Permen pu05 2014
Permen pu05 2014Permen pu05 2014
Permen pu05 2014
 
Permen pu05 2014 rk#k
Permen pu05 2014 rk#kPermen pu05 2014 rk#k
Permen pu05 2014 rk#k
 
201605 04-permen pu 05
201605 04-permen pu 05201605 04-permen pu 05
201605 04-permen pu 05
 
Program rekruitment 2020 2021
Program rekruitment 2020 2021Program rekruitment 2020 2021
Program rekruitment 2020 2021
 

Recently uploaded

ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptxESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
adnijayautama
 
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufakturBahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
AhmadAffandi36
 
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953
 
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxPresentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
yoodika046
 
Electrostatic Precipitator handbook manual
Electrostatic Precipitator handbook manualElectrostatic Precipitator handbook manual
Electrostatic Precipitator handbook manual
dendranov19
 
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakartaObat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Cytotec Asli Di jakarta
 
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953
 
Jual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai Penuh
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai PenuhObat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai Penuh
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai Penuh
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli
 
obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...
obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...
obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...
obat aborsi Pangkal pinang 082223109953 Jual obat aborsi
 
Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptx
Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptxPetunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptx
Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptx
pkmcipakudrive
 

Recently uploaded (16)

ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptxESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN.pptx
 
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufakturBahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
Bahan kuliah elemen mesin semester 2 rekayasa manufaktur
 
K3 INSTALASI PENYALUR PETIR PERMEN 31 TH 2015
K3 INSTALASI PENYALUR PETIR PERMEN 31 TH 2015K3 INSTALASI PENYALUR PETIR PERMEN 31 TH 2015
K3 INSTALASI PENYALUR PETIR PERMEN 31 TH 2015
 
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
Jual Obat Aborsi Denpasar Bali ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik...
 
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxPresentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
 
PPT PELAKSANA LAPANGAN PERPIPAAN MADYA - IWAN SYAHRONI.pptx
PPT PELAKSANA LAPANGAN PERPIPAAN MADYA - IWAN SYAHRONI.pptxPPT PELAKSANA LAPANGAN PERPIPAAN MADYA - IWAN SYAHRONI.pptx
PPT PELAKSANA LAPANGAN PERPIPAAN MADYA - IWAN SYAHRONI.pptx
 
Electrostatic Precipitator handbook manual
Electrostatic Precipitator handbook manualElectrostatic Precipitator handbook manual
Electrostatic Precipitator handbook manual
 
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakartaObat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
 
Gambar Rencana TOYOMARTO KETINDAN Malang jawa timur.pdf
Gambar Rencana TOYOMARTO KETINDAN Malang jawa timur.pdfGambar Rencana TOYOMARTO KETINDAN Malang jawa timur.pdf
Gambar Rencana TOYOMARTO KETINDAN Malang jawa timur.pdf
 
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...
Jual Obat Aborsi Batam ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jual Ob...
 
Jual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Batam Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
Makalah pptMOTOR LISTRIK DAN MOTOR AC.pptx
Makalah pptMOTOR LISTRIK DAN MOTOR AC.pptxMakalah pptMOTOR LISTRIK DAN MOTOR AC.pptx
Makalah pptMOTOR LISTRIK DAN MOTOR AC.pptx
 
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai Penuh
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai PenuhObat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai Penuh
Obat Aborsi Sungai Penuh 082223109953 Jual Cytotec Asli Di Sungai Penuh
 
obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...
obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...
obat aborsi Pangkal pinang Wa 082223109953 Jual obat aborsi Cytotec asli Di P...
 
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangun air Limbah Permukiman Madya
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangun air Limbah Permukiman MadyaPelaksana Lapangan Pekerjaan Bangun air Limbah Permukiman Madya
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangun air Limbah Permukiman Madya
 
Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptx
Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptxPetunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptx
Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan SOPHI.pptx
 

Probolinggo-Sosialisasi Penerapan SMKK.pdf

  • 1. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Probolinggo, 23 Juni 2022 Acara Sosialisasi Dilaksanakan Oleh : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo
  • 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR ... TAHUN 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Outline 01 LATAR BELAKANG 02 PENERAPAN SMKK • Dokumen SMKK • Penerapan SMKK Tahap Pembangunan 03 KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK • Komponen Penerapan SMKK • Unit Keselamatan Konstruksi • Biaya Penerapan SMKK 04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 2 05 MANAJEMEN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
  • 3. 3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I LATAR BELAKANG
  • 4. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberianjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi; UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 52 Perubahan Ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat 2 Ayat 1 Pasal 59 4 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  • 5. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN 5
  • 6. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK Pasal 84L Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMKK sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK. 6 Pasal 1 Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020
  • 7. Pasal 2 1)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. 2)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3)Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan: a.konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi; b.Konsultansi Konstruksi pengawasan; c.Pekerjaan Konstruksi; dan d.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 4)Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan: a.pengkajian; b.perencanaan; dan c.Perancangan 5)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. PERMEN PUPR NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
  • 8. Diagram Venn Peraturan dan Perundangan K4 K3 KK Keselamatan Konstruksi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  • 9. “SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI” Keselamatan Keteknikan Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan Publik Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Lingkungan Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP), Prosedur Kerja Aman, Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), Program Mutu, dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)  Bangunan/aset konstruksi  Peralatan, material  Pemilik/pemberi pekerjaan  Tenaga kerja konstruksi  Pemasok, tamu, Subpenyedia Jasa  Masyarakat di sekitar proyek  Masyarakat terpapar  Lingkungan kerja  Lingkungan terdampak proyek  Lingkungan alam  Lingkungan terbangun Menjamin Objek yang Diselamatkan Pencegahan Terhadap Metode Pencegahan Matriks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Kecelakaan Keteknikan Konstruksi Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja Kecelakaan pada Masyarakat Kecelakaan Lingkungan Kecelakaan Konstruksi
  • 10. PENGATURAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 1 0 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Pasal 52, Pasal 24 Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 2 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) PP No. 14 Tahun 2021 1 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 3 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Amanat Perpres No. 12 Tahun 2021 UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (4) Mencabut Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 4 Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR Amanat PP No. 14 Tahun 2021 Inmen PUPR No. 2 Tahun 2022 5 Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Amanat Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
  • 11. 1 SMKK PMPM: RMPK, Program Mutu RKK (dan Rancangan Konseptual SMKK) RKPPL RMLLP SMK3 SMM SML SMLL Spesifikasi Teknis, SNI SOP Pedoman SMKK SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN YANG TERINTEGRASI Keterangan: SMKK  Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMK3  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja RKK  Rencana Keselamatan Konstruksi SMM  Sistem Manajemen Mutu PMPM  Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu RMPK  Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi SML  Sistem Manajemen Lingkungan RKPPL  Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SMLL  Sistem Manajemen Lalau Lintas RMLLP  Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan PP  Peraturan Pemerintah • PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi • PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perpres  Peraturan Presiden Permen  Peraturan Menteri • Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK • Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan • Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan • Permen PUPR No. 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus • Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau • Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • 12. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN “ “ “ “ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 12 PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI PENERAPAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU (PMPM) PEKERJAAN KONSTRUKSI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)  PENGKAJIAN  PERENCANAAN  PERANCANGAN  MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI/MK  SUPERVISI/PENGAWASAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pembangunan,pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali)  PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN (Standar K4) Keselamatan Keteknikan Konstruksi Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Lingkungan Keselamatan Publik  Bangunan/aset konstruksi  Peralatan, material  Pemilik/pemberi pekerjaan  Tenaga kerja konstruksi  Pemasok, tamu, subpenyedia jasa  Lingkungan kerja  Lingkungan terdampak proyek  Lingkungan alam  Lingkungan terbangun  Masyarakat di sekitar proyek  Masyarakat terpapar Pasal 1–2
  • 13. 13 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I SUBSTANSI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) Mengatur keselamatan konstruksi yang meliputi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan termasuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, termasuk pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Mengatur pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, dengan mendetailkan pekerjaan konsultansi konstruksi dan pekerjaan sederhana Berlaku untuk seluruh penyelenggara kegiatan usaha jasa konstruksi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  • 14. STRUKTUR BATANG TUBUH BAB I Ketentuan Umum Bab II Penerapan SMKK Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Rancangan Konseptual SMKK Bagian Ketiga : RKK Bagian Keempat : RMPK dan Program Mutu Bagian Kelima : RKPPL Bagian Keenam : RMLLP Bagian Ketujuh : Penerapan SMKK Tahap Pembangunan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Paragraf 3 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Paragraf 4 Tahap Serah Terima Pekerjaan Bab III Komponen Kegiatan Penerapan SMKK Bagian Kesatu: Umum Bagian Kedua: Risiko Keselamatan Konstruksi Bagian Ketiga: Unit Keselamatan Konstruksi Bagian Keempat: Biaya Penerapan SMKK BAB IV Pembinaan dan Pengawasan BAB V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup 14 Sublampiran A Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengguna dan Penyedia Sublampiran B Tata Cara PMPM Pekerjaan Konstruksi Sublampiran C Rancangan Konseptual SMKK Sublampiran D Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Sublampiran E Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Sublampiran F Program Mutu Sublampiran G Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) Sublampiran H Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Sublampiran I Laporan Pelaksanaan Sublampiran J Kriteria Penentuan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Sublampiran K Komponen Kegiatan Penerapan SMKK STRUKTUR LAMPIRAN
  • 15. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PENERAPAN SMKK 15 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  • 16. DOKUMEN SMKK 04 Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) 02 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 03 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu 01 Rancangan Konseptual SMKK 05 Ketentuan Lain dalam Dokumen SMKK 16 Pasal 2–19
  • 17. Rancangan Konseptual SMKK Rancangan Konseptual SMKK (memuat tingkat risiko keselamatan konstruksi, biaya penerapan SMKK yang ada di dalam EE) Dok. Penawaran Teknis (RKK Penawaran) Dok. Penawaran Harga (Biaya Penerapan SMKK) RKK Pelaksanaan & RMPK Program Mutu RKK Pengawasan/ MK RKPPL _ RMLLP _ PENGKAJIAN & PERENCANAAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PEMILIHAN PELAKSANAAN TAHAPAN DOKUMEN PELAKU Risiko sedang & besar Perubahan di dalam PP No. 14/2021 17 * RKPPL : Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. RMLLP : Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan. Pengguna (untuk swakelola), Konsultan Pengkajian, Konsultan Perencanaan, dan Konsultan Perancangan Calon Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor, Calon Konsultan Pengawas/MK Pengguna (untuk swakelola), Pelaksana Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor, Konsultan Pengawas/MK DOKUMEN SMKK PADA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
  • 18. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 18 Pasal 3–5 & Sublampiran C 01 Disusun oleh: a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian; b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan; c. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan; d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; atau e. Ahli K3 Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi di Pengguna Jasa. Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK, Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Untuk pekerjaan Pengkajian, perencanaan, dan perancangan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rancangan Konseptual SMKK hanya memuat IBPRP. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
  • 19. a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi; b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ; c. standar pemeriksaan dan pengujian; d. rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup; e. rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan; f. identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP); g. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain; h. pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi; i. biaya SMKK serta kebutuhan personel keselamatan Konstruksi; dan j. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. MUATAN SUBSTANSI dan KORELASI RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 19 Pasal 4–5 & Sublampiran C Informasi Awal Lokasi Kondisi lokasi, Ketersediaan material, bahan dan alat Lingkungan FIsik Perlakuan metode sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan Pengaruh konstruksi pada vegetasi, polusi, bangunan sekitar proyek kebutuhan perlindungan lingkungan fisik dan keselamatan publik di sekitar proyek Sosio- Ekonomi pengaruh hubungan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat dan kearifan lokal masyarakat sekitar proyek Dampak Lingkungan telaahan aspek lingkungan kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) kebutuhan pengkajian dampak konstruksi terhadap sosio-ekonomi masyarakat sekitar proyek Aspek Informasi RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK TAHAP PERANCANGAN Rekomendasi Teknis RANCANGAN KONSEPTUAL PENGKAJIAN DAN/ATAU PERENCANAAN 01
  • 20. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 20 Disusun oleh: a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi; b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan; c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; atau d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat:  prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;  formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan  laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Untuk pekerjaan pengawasan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung disusun RKK sederhana paling sedikit memuat: a. kebijakan Keselamatan Konstruksi; b. pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja; c. IBPRP sederhana; d. rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan e. jadwal inspeksi. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) Pasal 6–14 & Sublampiran D RKK PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PENYEDIA JASA 02
  • 21. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 21 Disusun oleh: Ahli K3 Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas keselamatan konstruksi di Pengguna Jasa Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola atau tanpa penyedia jasa, disusun RKK kegiatan yang memuat IBPRP, analisis keselamatan konstruksi, jadwal inspeksi, serta pengadaan APD dan APK Dalam hal pekerjaan pengawasan konstruksi dilaksanakan secara swakelola, disusun RKK kegiatan pengawasan memuat identifikasi bahaya, serta sasaran dan program RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) RKK PEKERJAAN KONSTRUKSI TANPA PENYEDIA JASA (SWAKELOLA) 02 Pasal 6–14 & Sublampiran D
  • 22. No Elemen Subelemen 1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal; b. organisasi pengelola SMKK; c. komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan d. supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan. 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi a. IBPRP; b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan c. pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi. 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi a. sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya; b. kompetensi tenaga kerja; c. kepedulian organisasi; d. manajemen komunikasi; dan e. informasi terdokumentasi. 4 Operasi Keselamatan Konstruksi a. perencanaan implementasi RKK; b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi; c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan d. investigasi kecelakaan Konstruksi. 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK a. pemantauan atau inspeksi; b. audit; c. evaluasi; d. tinjauan manajemen; dan e. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi. MUATAN SUBSTANSI RKK PEKERJAAN KONSTRUKSI/ PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 22 Pasal 6–11 & Sublampiran D 02
  • 23. No Elemen Subelemen 1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi a. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko b. Peraturan Perundang-undangan dan Standar c. Sasaran dan Program Pengawasan 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi a. Kompetensi b. Biaya 4 Operasi Keselamatan Konstruksi a. Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi b. Pengelolaan Keselamatan Konstruksi 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK a. Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan (sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani) dan b. laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. MUATAN SUBSTANSI RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 23 02 Pasal 6–11 & Sublampiran D
  • 24. RMPK 02 Jadwal 03 Gambar dan Spesifikasi teknis 04 Tahapan Pekerjaan Program Mutu 01 Struktur Organisasi Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Program Mutu MUATAN RMPK DAN PROGRAM MUTU 05 Work Method Statement 06 Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection Test Plan (ITP) 07 Pengendalian Subpenyedia Jasa 01 Informasi Kerja 02 Organisasi Kerja 03 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 04 Metode Pelaksanaan Kerja 05 Pengendalian Pekerjaan (kesesuaian dengan metode kerja) 06 Laporan Pekerjaan KONTRAKTOR PENGAWAS/MK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 24 Pasal 15–16 & Sublampiran E–F 03 08 Pengendalian Pemasok
  • 25. RKPPL 02 Pelaporan kegiatan 02 Rona lingkungan awal sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi 03 Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan 04 Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RMLLP 01 Rencana manajemen lalu lintas pekerjaan yang paling sedikit memuat: a. analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan b. pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas. 01 Struktur Organisasi Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan PENAMBAHAN DALAM DOKUMEN PENERAPAN SMKK PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 25 Pasal 18–19 & Sublampiran G–H 04 KONTRAKTOR KONTRAKTOR
  • 26. KETENTUAN LAIN DALAM DOKUMEN SMKK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 26 05 Pasal 15–20 Dalam pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, penyedia jasa harus memastikan Kontrak memuat anggaran Biaya Penerapan SMKK sesuai kebutuhan. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok. Dalam hal pekerjaan Konsultansi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Program Mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL dan menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP Untuk pekerjaan konstruksi yang tidak terkait dengan lalu lintas, RMLLP paling sedikit memuat penentuan lalu lintas di lokasi pekerjaan, pertimbangan kelas jalan, serta perambuan untuk keselamatan pekerja, dan pengguna jalan Penyusunan RMLLP harus memperhatikan: a. ketentuan mengenai kelebihan dimensi dan beban muatan; dan b. analisis dampak lalu lintas (jika diperlukan). PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  • 27. Penerapan SMKK Tahap Pembangunan 02 Ketentuan SMKK dalam tahap Konstruksi 03 Ketentuan SMKK dalam Serah Terima Pekerjaan Konstruksi 01 Ketentuan SMKK dalam tahap Pemilihan 27 Pasal 20–32
  • 28. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 28 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN 01 Pasal 21–23 TAHAP PEMILIHAN Penetapan Pemenang Penetapan Pemenang Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Persiapan Pemilihan Persiapan Pemilihan Dokumen Pemilihan a) uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko; b) biaya penerapan SMKK pada HPS; c) kualifikasi personil manajerial a) uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko; b) biaya penerapan SMKK pada HPS; c) kualifikasi personil manajerial Penjelasan penerapan SMKK saat aanwyzing Hasil dokumen Perancangan a) RKK penawaran; b) Biaya penerapan SMKK berdasar pengendalian dalam RKK; c) Personil manajerial untuk keselamatan konstruksi a) RKK penawaran; b) Biaya penerapan SMKK berdasar pengendalian dalam RKK; c) Personil manajerial untuk keselamatan konstruksi Penyampaian dokumen penawaran Evaluasi dokumen penawaran a) Personil manajerial sesuai kualifikasi risiko keselamatan konstruksi b) RKK penawaran, memuat 5 elemen SMKK; c) Biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga a) Personil manajerial sesuai kualifikasi risiko keselamatan konstruksi b) RKK penawaran, memuat 5 elemen SMKK; c) Biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi OK OK
  • 29. KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN a. Menyusun dokumen pemilihan yang memuat: manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan Biaya Penerapan SMKK pada HPS. b. Mensyaratkan dan mengevaluasi personel manajerial keselamatan konstruksi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi c. Menilai RKK penawaran d. Memberikan penjelasan terkait SMKK saat aanwyzing PENGGUNA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI Menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi dalam dokumen pemilihan dengan mengacu hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 29 01 Pasal 21 & Sublampiran A
  • 30. a. Menyusun dokumen pemilihan yang memuat: identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi; dan Biaya Penerapan SMKK pada HPS. b. Memberikan penjelasan terkait SMKK saat aanwyzing c. Mengevaluasi Tenaga Ahli keselamatan konstruksi PENGGUNA JASA PEKERJAAN KONSULTANSI KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 30 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN 01 Pasal 23 & Sublampiran A
  • 31. a. Menyusun dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai dokumen pemilihan b. Menyediakan personel manajerial atau tenaga ahli keselamatan konstruksi sesuai ketentuan c. Menyusun RKK penawaran dan melengkapi RKK pada rapat preaward meeting (untuk kontraktor) d. Menyampaikan biaya penerapan SMKK :  untuk kontraktor pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.  untuk konsultansi dengan kontrak lumsum pada keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga  untuk konsultan dengan kontrak waktu penugasan dalam biaya langsung non-personel PENYEDIA JASA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 31 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PEMILIHAN 01 Pasal 21–23 & Sublampiran A
  • 32. Pasal 24–29 & Sublampiran B PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 32 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 02 TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan Konstruksi Persiapan Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Rapat persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dokumen SMKK a) Rancangan Konseptual SMKK Perancangan b) RKK pelaksanaan, RKK MK, RKK Pengawasan; c) Rencana Mutu Pekerjaan konstruksi (RMPK); d) Program Mutu; e) RKPPL; f) RMLLP. a) Rancangan Konseptual SMKK Perancangan b) RKK pelaksanaan, RKK MK, RKK Pengawasan; c) Rencana Mutu Pekerjaan konstruksi (RMPK); d) Program Mutu; e) RKPPL; f) RMLLP. Penyesuaian Dokumen SMKK berdasar perubahan lingkup dan kondisi saat pelaksanaan pekerjaan Pelaporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan dan akhir) Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) Pengawasan dan Evaluasi Kinerja penerapan SMKK, bulanan. Oleh pengguna jasa Peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi IZIN KERJA a) Gambar Kerja b) Rencana Metode Pelaksanaan Kerja (Work Methode Statement), c) Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) dan d) Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP) PELAKSANAAN KONSTRUKSI OK OK Pengawasan dan evaluasi penerapan SMKK oleh pengguna jasa a) RKK pelaksanaan, RKK Pengawasan/ RKK MK; b) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Program Mutu; d) RKPPL; dan e) RMLLP.
  • 33. RKK, RMPK/Program Mutu, RKPPL dan RMLLP diperbaharui dalam hal terjadi: a. Perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi; b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan c. kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. PELAKSANAAN & PENGAWASAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 33 KETENTUAN SMKK DI TAHAP PELAKSANAAN 02 Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi. Pasal 24–29
  • 34. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 34 KETENTUAN SMKK DI TAHAP SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI 03 TAHAP SERAH TERIMA PEKERJAAN SERAH TERIMA AKHIR (FHO) SERAH TERIMA AKHIR (FHO) MASA PEMELIHARAAN MASA PEMELIHARAAN SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) Penyampaian dokumen RKK Pelaksanaan, RKK MK, RKK Pengawasan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, RMLLP BAST PHO Pelaksanaan Pemeliharaan dengan Menerapkan Elemen Operasi dalam RKK Data: a) Gambar Terpasang dan dokumen terlaksana b) panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan konstruksi bangunan hasil pelaksanaan perancangan dan RKK yang dimutakhirkan. a) Penyerahan dokumen Laporan Pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP b) Gambar Terpasang dan dokumen terlaksana c) Panduan Operasi dan Pemeliharaan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan Berita Acara Serah Terima Akhir (BA FHO) Pengguna Jasa mengeluarkan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Konstruksi disertai lampiran laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi, dan surat peringatan (jika ada) Pengguna Jasa mengeluarkan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Konstruksi disertai lampiran laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi, dan surat peringatan (jika ada) Pekerjaan Selesai 100% sesuai standar dalam kontrak OK OK OK OK OK PENYERAHAN PEKERJAAN KE PA/KPA Pasal 30–32 & Sublampiran B & sublampiran i
  • 35. 35 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK
  • 36. Komponen Penerapan SMKK 02 Unit Keselamatan Konstruksi 03 Biaya Penerapan SMKK 01 Kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi 36
  • 37. • bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang; • menggunakan peralatan berupa pesawat angkat; • menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. • bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya. • bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana. RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI 01 Pasal 34 & Sublampiran J PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 37
  • 38. Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi, penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi. IBPRP memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya yang ditentukan berjenjang pada skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi. Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I Pasal 34 & Sublampiran J 38 KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI 01
  • 39. UKK BESAR SEDANG KECIL Struktur Organisasi Pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi Pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi pimpinan UKK dapat merangkap pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi Kualifikasi personel Manajerial selaku pimpinan UKK • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Utama; atau • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya; atau • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda pengalaman minimal 3 (tiga) tahun • Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda; atau • Petugas Keselamatan Konstruksi Perbandingan personel keselamaan konstruksi dan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam pekerjaan konstruksi • 1 : 40, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/atau ahli keselamatan konstruksi muda pengalaman minimal 3 thn • 1 orang tambahan Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas K3 Kontruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang 1 : 50, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/atau ahli keselamatan konstruksi muda 1:60, dengan minimal 1 (satu) Petugas keselamatan konstruksi. UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI 02 39 Pasal 36 & 38 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I Kriteria Risiko
  • 40. BIAYA PENERAPAN SMKK 1) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup rincian: a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK; b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi. 2) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KONSULTANSI KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 40 03 Pasal 40 & 41 & Sublampiran K 1) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi mencakup rincian: a. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri*; d. asuransi dan perizinan; e. personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat Kesehatan*; g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas*; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan*. 2) Huruf c,f,g,dan i merupakan barang habis pakai 3) Huruf h tidak wajib untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil PELAKSANA KONSTRUKSI
  • 41. 41 CONTOH RINCIAN BIAYA SMKK (SESUAI PERMEN PUPR NO. 10/2021) Fasilitas,Sarana, Prasarana,dan Alat Kesehatan
  • 42. 42 CONTOH RINCIAN BIAYA SMKK (SESUAI PERMEN PUPR NO. 10/2021) (lanjutan)
  • 43. KETENTUAN LAIN BIAYA PENERAPAN SMKK Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi: a. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan b. kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan. Usulan perubahan Biaya Penerapan SMKK merupakan biaya terkait pemenuhan protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi dan pandemi. Penyedia Jasa pengawasan, manajemen konstruksi, dan pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK dalam hal terjadi penyebaran epidemi dan pandemi yang belum diperkirakan sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Untuk pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil melalui pengadaan langsung dan/atau padat karya, Biaya Penerapan SMKK paling sedikit meliputi: a. pengadaan APD/APK, b. sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan, dan c. rambu keselamatan sesuai kebutuhan. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 43 Pasal 39 dan 40 03
  • 44. 44 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  • 45. Pengguna Jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada Menteri melalui unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi Menteri melakukan pengawasan tertib penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kewenangannya Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang Bupati/walikota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan penerapan kebijakan SMKK kepada Menteri Gubernur menyampaikan laporan penerapan SMKK kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi Bupati/walikota menyampaikan laporan SMKK kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota PENGAWASAN PENERAPAN SMKK PP NO. 14/2021 Pasal 84 AI–85AJ PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 45 Pasal 42–43 & Sublampiran K
  • 47. Kelengkapan fungsi pada struktur organisasi proyek pada pengguna + penyedia jasa konstruksi, serta hubungan koordinasi dan komunikasinya Poin-poin yang diperlukan dalam penjaminan & pengendalian mutu pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tools: Dokumen dan Standar Prosedur Ketentuan terkait pelaporan yang harus disusun oleh masing- masing pihak, berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan pengawasan, dan laporan pengedalian Tata cara penyusunan & format RMPK yang akan disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi Tata cara penyusunan & format Program Mutu yang akan disusun oleh penyedia jasa konsultasi konstruksi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Para Pihak Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pelaporan Program Mutu Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) 1 2 3 4 5 POIN-POIN PENGATURAN Penjaminan Mutu & Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
  • 48. Tanggung Jawab dan Wewenang Penanggung Jawab Kegiatan dalam Tahap Pembangunan
  • 49. MASA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI 1 2 3 Persetujuan Dokumen SMKK TAHAP PENYELESAIAN (0) Award Meeting MASA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI Info terkait penyusunan dokumen RKK Pelaksanaan, RMPK, RKPPL, dan RMLLP
  • 50. TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pemeriksaan terhadap desain dan volume awal dengan kondisi lapangan, kemudian jika diperlukan dilakukan penyesuaian (perubahan/adendum kontrak) Permohonan izin memulai pekerjaan sekurang-kurangnya melampirkan: a.) Gambar Kerja b) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement)  4M + Analisis Keselamatan Konstruksi c) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection and Test Plan/ ITP) Pengawasan mutu pekerjan dilakukan melaui pemeriksaan dan pengujian (baik proses dan hasil pekerjaan) 1. Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah seluruh ketentuan mutu dalam kontrak dipenuhi; 2. Persetujuan dokumen penagihan didahului dengan pemeriksaan mutu dan volume hasil pekerjaan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check/MC-0) Permohonan Izin Mulai Kerja Pengawasan Mutu Pekerjaan Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan 1 2 3 4 2
  • 51. 51 a) Mutu b) Volume C) Aspek KK PCM PELAKSANAAN KONSTRUKSI PERSIAPAN PELAKSANAAN Penyerahan lokasi kerja SPMK Pembahasan Dokumen SMKK Penanda tanganan Kontrak Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) PELAKSANAAN KONSTRUKSI · Penyesuaian Gambar Desain dg lapangan · Menetapkan/ memastikan Volume Awal Perubahan Gambar Desain Perubahan BOQ Volume Kontrak atau CCO MC-0 MC-0 Method Statement (per pekerjaan) · Metode Kerja pelaksanaan ) · Tenaga Kerja yang terlibat · Peralatan yang dibutuhkan · Material yang digunakan · Analisi Keselamatan Kosntruksi · Jadwal Mobilisasi Pemeriksaan Ya a) Mutu b) Volume C) Aspek KK PELAKSANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI Pelaksanaan Pekerjaan/ sub pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan/ sub pekerjaan Cek Pekerjaan/sub pekerjaan selanjutnya Pengajuan Monthly Certificate (MC) Pengajuan Pembayaran Cek Proses Pembayaran Proses Pembayaran Pembayaran Bulanan Pembayaran Termin Cek Cek Persiapan Pengajuan Pembayaran : Pengawas Pekerjaan Memeriksa : Penanggung Jawab Kegiatan Cek : Pengawas Pekerjaan Memeriksa & Menyetujui Pekerjaan/sub pekerjaan selanjutnya Cek Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Lumpsum (Termin) Lumpsum (Termin) Harga Satuan Harga Satuan · Mekanisme pemeriksaan untuk pembayaran perlu dibedakan untuk Kontrak LS dan HS. · Untuk Kontrak HS, penarikan tagihan pertama (Monthly Certificate 0/MC 0), didasarkan pada adendum setelah pemeriksaan bersama (mutual check) · Checklist pelaksanaan Method Statement menjadi lampiran (back up) pada pengajuan pembayaran bulanan maupun termin Volume Awal Penyusunan Gambar Kerja Permohonan Memulai Pekerjaan Tidak : Pengawas Pekerjaan Memeriksa : Pengendali Pekerjaan Persetujuan Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP) 1 2 Adendum Menyetujui PEMELIHARAAN CCO 3 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/PCM
  • 52. SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) PEMELIHARAN HASIL PEKERJAAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (Final Hand Over/FHO) TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus perseratus) dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. a) Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, Penanggung Jawab Kegiatan memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan. b) Dalam rangka pelaksanaan FHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (As-Built Document) Serah terima pekerjaan selesai kepada Penyelenggara Infrastruktur dilakukan setelah terbitnya berita acara serah terima akhir, yang meliputi kegiatan: a) Pengambilalihan lokasi dan hasil pekerjaan b) Penyerahan pekerjaan selesai SERAH TERIMA PEKERJAAN SELESAI KPD PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR 3
  • 53. Pekerjaan Selesai 100% MASA PEMELIHARAAN Permintaan Serah Terima Pertama Pekerjaan Berita Acara PHO Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan (Fisik & Adimintratif) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Ke Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan → Pengawas Pekerjaan Cek Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Tidak P H O Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembayaran Pekerjaan (95% dari Kontrak, 5% Jaminan Pemeliharaan) Permintaan Serah Terima Akhir Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi ke Penanggung Jawab Kegiatan Pemeriksaan Pemeliharaan (Fungsi) Penanggung Jawab Kegiatan Ke Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Cek Tidak Ya Pembayaran/ Pengembalian Jaminan Pemeliharaan Penanggung Jawab Kegiatan Ke Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Penyerahan Pekerjaan Penanggung Jawab Kegiatan Ke PA/ KPA (Menteri/ Gubernur/Bupati/ Walikota) F H O Perbaikan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Berita Acara FHO Penanggung Jawab Kegiatan dan Pengawas Pekerjaan MASA PELAKSANAAN Ya Periode Akhir Kontrak Laporan PHO Penanggung Jawab Kegiatan ke PA/ KPA Penyerahan Aset BMN
  • 54. Jenis Laporan Pekerjaan Konstruksi Disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Penanggung Jawab Kegiatan, terdiri dari: 1. Laporan Harian; 2. Laporan Mingguan; dan 3. Laporan Bulanan. LAPORAN PENGAWASAN LAPORAN PENGENDALIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Disusun oleh pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan langsung. Laporan bulanan kepada Penanggung Jawab Kegiatan yang disusun oleh: • Direksi Teknis berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau • Konsultan Pengawas berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan.
  • 55. Laporan Mingguan Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau subpekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau subpekerjaan; 2. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan; 3. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan; 4. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan; Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pimpinan Unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan Bulanan Laporan Harian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Fisik)
  • 56. Laporan Mingguan Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 5. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah; 6. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan 7. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk. Laporan Bulanan Laporan Harian
  • 57. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya; b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya; c. Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait; d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya; e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan; f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain. Laporan Bulanan Laporan Harian Laporan Mingguan
  • 58. Laporan Mingguan Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya; b. Foto dokumentasi; c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa; d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan; e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya; f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan; g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain. Laporan Bulanan Laporan Harian
  • 59. 8) Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; 9) Daftar dan status persetujuan dokumen yang yang harus ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK; 10) Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya); 11) Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain- lain; 12) Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dari Direksi Lapangan/ Konsultan MK untuk tujuan kelancaran proyek. 1) Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya; 2) Foto dokumentasi; 3) Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna; 4) Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan; 5) Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya; 6) Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan; Paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: Laporan Pelaksanaan Pengawasan
  • 60. Laporan ini paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Ringkasan status kemajuan pekerjaan, baik kemajuan fisik maupun pembayaran/keuangan, serta sisa target berikutnya yang harus dicapai; b. Penilaian kinerja terhadap para pihak yang terlibat di dalam proyek, seperti Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Sub Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas; c. Kendala-kendala yang dihadapi terkait pengendalian pekerjaan konstruksi serta penanggulangan yang sudah dan/atau yang akan dilakukan; d. Potensi masalah yang mungkin terjadi serta rencana pencegahan atau penanggulangannya; e. Status perubahan kontrak, bila ada; f. Laporan keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian dengan rencana yang ditetapkan beserta penyebab keterlambatan serta usulan rencana percepatan dan/atau alternatif solusi lainnya; dan g. Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Laporan Pengendalian
  • 61. PERATURAN LKPP NO.12 TAHUN 2021 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
  • 62. KRITERIA PENETAPAN TINGKAT RISIKO Sub lampiran J
  • 63. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN SIPIL Jembatan bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) Jalan Lintas Atas (Flyover/Overpass) bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) Jalan Layang panjang > 1.000 m Jembatan tipe khusus Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, bentang paling sedikit 100 m, dengan ketinggian pilar diatas 40 m, kotak/box girder, dan lain- lain yang didesain secara khusus. Pembangunan Jembatan Gantung Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Jalan - Jalan Bebas Hambatan, Medan datar LHR ≤156.000 Medan bukit LHR ≤153.000 Medan gunung LHR ≤146.000 - Jalan Raya Medan datar LHR ≤110.000 Medan bukit LHR ≤106.600 Medan gunung LHR ≤103.400 - Jalan di daerah perbukitan dan/atau pegunungan DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN KHUSUS SIPIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI/ AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI ) Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
  • 64. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN SIPIL Terowongan Semua Underpass Semua Bendungan Semua bendungan Reklamasi Semua reklamasi Pemecah/penahan gelombang Perlu ada kriteria Rubble mound > 1 ton Ambang (Groundsill) - dengan lebar sungai > 20 m; - Tinggi Terjunan ≥ 3 m Saluran irigasi khusus Dengan konstruksi terowongan dan sipon Saluran irigasi Volume luasan > 2000 HA Terowongan air Semua terowongan Bendung dengan lebar sungai > 20 m Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m Instalasi Pembuangan Air Limbah Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m Embung Semua Dermaga Pembangunan pada program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR PER JENIS PEKERJAAN KHUSUS SIPIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI ) Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
  • 65. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Bangunan Gedung Berdasarkan Ketinggian Lantai Bangunan > 5 lantai Risiko keselamatan konstruksi besar s.d. 5 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang 1-2 lantai Risiko keselamatan konstruksi kecil Bangunan Gedung Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung Bangunan gedung semi basement dan/atau bangunan gedung 1 lapis dengan ketinggian lebih dari 3 meter di bawah tanah Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang Bangunan gedung > 2 lapis di bawah tanah dengan ketinggian per lapis 3 meter Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di bawah air Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di bawah sarana/prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di atas sarana/prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
  • 66. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Tapak Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Slope > 450 ∙ Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung ∙ Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Slope > 150-450 ∙ Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Slope < 150 ∙ Jenis Tanah: Tanah Batu Pracetak Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Semua komponen Pracetak ∙ > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Kolom dan Balok Prcetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Sloof dan Pondasi Prcetak Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
  • 67. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Susun Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Slope > 450 ∙ Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung ∙ Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Slope > 150–450 ∙ Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Slope < 150 ∙ Jenis Tanah: Tanah Batu 2–5 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Semua Komponen Pracetak Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Parsial Precast Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Konvensional 6–12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Pracetak dan Konvensional ∙ Rusun Campuran Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Parsial Precast Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
  • 68. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Susun > 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Pracetak dan Konvensional ∙ Rusun Campuran Helipad Risiko keselamatan konstruksi besar : ∙ Di atas Rumah Susun Lingkungan Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Daerah Militer; ∙ Kepadatan Penduduk Tinggi; ∙ Zona Merah Rawan Bencana. Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Kepadatan Penduduk Sedang; ∙ Zona Rawan Bencana Sedang. Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Kepadatan Penduduk Rendah; ∙ Zona Rawan Bencana Rendah. Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
  • 69. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Rumah Susun Peralatan Konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ Tower Crane dan Mobile Crane Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Mobile Crane Nilai Pekerjaan konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ 1 Tower > Rp. 50 M Jumlah Tenaga Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar: ∙ 100 orang Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ 25–100 orang Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ < 25 orang Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG/PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI ( AHLI K3 KONSTRUKSI / AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI / PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI )
  • 70. Pekerjaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), seperti: ✔ Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); ✔ Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: ∙ Menggunakan alat berat. Risiko keselamatan konstruksi kecil: ∙ Tidak Menggunakan alat berat, ∙ Mempekerjakan tenaga kerja di bawah 25 orang, ∙ Teknologi yang sederhana. DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM) JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN Keterangan: Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan di atas, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
  • 71. PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA, DAN SEDERHANA Teknologi Tinggi Peralatan berat dengan menggunakan mesin yang operasionalnya berbasis mekanikal, elektrikal, hidrolik, dan pneumatik yang terkontrol secara automatik dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dalam satu sistem, meliputi: Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut: ✔ Peralatan angkat a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: ∙ > 25 ton dan ≤ 100 ton; ∙ > 100 ton dan ≤ 300 ton; ∙ > 300 ton dan ≤ 600 ton; ∙ > 600 ton; b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding, dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: ∙ > 25 ton dan ≤ 100 ton; ∙ > 100 ton dan ≤ 300 ton; ∙ > 300 ton dan ≤ 600 ton; ∙ > 600 ton; c. Launcher girder; d. Mesin bor terowongan (tunnel boring machine). ✔ Peralatan angkut a. Keran Menara (tower crane), b. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan: ∙ Jenis forklift dan/atau lift truk > 15 ton ✔ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan di atas 150 psi (Pounds per Square inch); ✔ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan >5000 psi (Pounds per Square inch); ✔ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas di atas > 200 KVA.
  • 72. Teknologi Madya Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut: ✔ Peralatan angkat a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: ∙ S.d. 25 ton b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: ∙ S.d. 25 ton ✔ Peralatan angkut a. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan: ∙ Jenis forklift dan/atau lift truk s/d 15 ton ✔ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan 100 s.d. 150 psi (Pounds per Square inch). ✔ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan diatas 1000 s.d. 5000 psi (Pounds per Square inch). ✔ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas 25 s.d. 200 KVA. ✔ Peralatan mesin: a. Mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine). b. Mesin bor, mesin derad, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat. ✔ Peralatan berat: Backhoe, excavator, bulldozer, loader, scrapper, asphalt finisher, tandem roller, tyre roller. ✔ Peralatan ringan: a. Tamping Rammer (Mesin Pemadat Ringan); b. Vibrator (Mesin Penggetar dan pemadat beton cair); c. Mesin pelurus, pemotong dan pembengkok besi beton; d. Penyebar semen cair maupun semen campuran; e. Bar bender, bar cutter; dan f. Peralatan sejenis lainnya. PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA, DAN SEDERHANA
  • 73. PENENTUAN TINGKAT TEKNOLOGI TINGGI, MADYA, DAN SEDERHANA Teknologi Sederhana ✔ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan <100 psi (Pounds per Square inch); ✔ Bor listrik, hammer drill, dan peralatan sejenis. ✔ Perkakas tangan seperti cangkul, palu, pahat, sabit, gergaji, kikir, obeng, tang, dan peralatan sejenis. ✔ Mesin sederhana: a. mesin asah, poles dan pelican; b. mesin tuang dan cetak, tempa dan pres; c. mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah; d. mesin penyaring pasir, mesin pengisi, mesin pengungkit; e. mesin pengaduk, serta mesin lain yang sejenis.
  • 74. KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK Sub lampiran K
  • 75. 1. Contoh Format Surat Peringatan Pertama [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] [kota], [tanggal bulan tahun] Nomor : Lampiran : Kepada Yth. [Nama Direktur Utama Penyedia Jasa] [Nama Badan Usaha Penyedia Jasa]  di [alamat badan usaha Penyedia Jasa] Perihal: Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..................................................................................... Dengan hormat, Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan Konstruksi terhadap:  Inspeksi Persiapan Pekerjaan.................  Inspeksi Proses.................  Inspeksi Akhir Pekerjaan.................  Inspeksi Peralatan Keselamatan Kerja.................  Pemakaian Alat Pelindung Diri.................  Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.................  Kebersihan Tempat Kerja.................  Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali.................  Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai.................  Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja.................  .......................... dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi karena belum/tidak melakukan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara benar, sesuai dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya Surat Peringatan Pertama ini. Apabila Surat Peringatan Pertama ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat Peringatan Kedua. Satuan kerja.............. Pejabat Pembuat Komitmen........... [tanda tangan] [nama lengkap]
  • 76. 2. Contoh Format Surat Peringatan Kedua [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] [kota], [tanggal bulan tahun] Nomor : Lampiran : Kepada Yth. [Nama Direktur Utama Penyedia Jasa] [Nama Badan Usaha Penyedia Jasa] di [alamat badan usaha Penyedia Jasa] Perihal: Surat Peringatan Kedua dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..................................................................................... Dengan hormat, Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan Konstruksi terhadap upaya tindak lanjut Penyedia Pekerjaan Konstruksi terhadap Surat Peringatan Pertama Nomor .................... yang diterbitkan tanggal.................., dengan memperhatikan:  Batas waktu perbaikan yang diberikan, terlewati  Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali  Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai  Terjadi kecelakaan setelah Surat Peringatan Pertama  ......................... dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penyedia Jasa karena belum/tidak menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama secara benar, sesuai dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya Surat Peringatan Kedua ini. Apabila Surat Peringatan Kedua ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara. Satuan kerja.............. Pejabat Pembuat Komitmen........... [tanda tangan] [nama lengkap] NIP:.................
  • 77. 3. Contoh Format Surat Penghentian Pekerjaan [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] [kota], [tanggal bulan tahun] Nomor : Lampiran : Kepada Yth. [Nama Direktur Utama Penyedia Jasa] [Nama Badan Usaha Penyedia Jasa] di [alamat badan usaha Penyedia Jasa] Perihal: Surat Penghentian Pekerjaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..................................................................................... Dengan hormat, Dengan merujuk dan memperhatikan: Surat Peringatan Pertama No. ..................... Tanggal....................; Surat Peringatan Kedua No. ..................... Tanggal....................; Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2017 dan/atau prosedur penghentian kerja sesuai ketentuan dalam kontrak ________, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK, bahwa:  Batas waktu perbaikan, terlampaui  Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali  Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai  Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja  .......................... Dengan ini kami memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sampai dengan dilaksanakannya upaya perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi secara benar, sesuai dengan dokumen penerapan SMKK – Kontrak (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP). Segala risiko akibat dari penghentian pekerjaan ini, baik material maupun non-material menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Satuan kerja.............. Pejabat Pembuat Komitmen........... [tanda tangan] [nama lengkap] NIP:..................
  • 78. 4. Contoh Format Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja [KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN] SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA Yang bertandatangan di bawah ini: [nama Pejabat Pembuat Komitmen] [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] Menerangkan bahwa: [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi] [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] Telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Kerja (SPMK) dengan Nomor ................... dengan waktu penyelesaian selama ..... (dalam huruf) hari kalender, terhitung mulai tanggal ............ bulan......... tahun......... sampai dengan tanggal ............ bulan......... tahun......... dan selama melaksanakan pekerjaan tersebut telah menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dengan pencapaian ...... Jam kerja “Nihil Kecelakaan Kerja”. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [kota], [tanggal bulan tahun] Pejabat Pembuat Komitmen............ [tanda tangan] [nama lengkap] NIP:...........................