Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 mengatur tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara secara tepat dan akuntabel, dengan mengatur pelaksanaan penghapusan pada pengelola barang dan pengguna barang serta kelengkapan dokumen yang diperlukan.

1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 50/PMK.06/2014
Tata Cara Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara

2. MATERI
Latar Belakang
Pokok-Pokok Perubahan
Ruang Lingkup PMK
Pelaksanaan Penghapusan pada Pengelola Barang
Pelaksanaan Penghapusan pada Pengguna Barang
Hal Penting Lainnya
2

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 4/PMK.02/2015 Tentang
Pedelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola
Barang Kepada Pengguna Barang
a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang
 Pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan dan pemusnahan
b. Pelaksana kewenangan dan tanggung jawab harus dilakukana oleh Menteri /
Pimpinan lembaga selaku pengguna barang secara funsional dilakukan oleh :
1. Sekretaris jenderal/Sekretaris kementerian/Sekretaris utama pada
kementerian/lembaga termasuk kantor menteri koordinator/kantor menteri
Negara
2. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada kejaksaan agung.
3. Asisten kepala kepolisian negara republik indonesia bidang sarang dan
prasarana pada kepolisian negara republik indonesia
4. Pimpinan kesekretariatan/Kepaniteraan pada lembaga tinggi negara

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 4/PMK.02/2015 Tentang
Pedelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola
Barang Kepada Pengguna Barang. Lanjutan..........
c. Klasifikasi Pedelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab memberikan
persetujuan atas permohonan penghapusan BMN terhadap BMN berupa :
1. Persediaan;
2. Aset tetap lainya, berupa hewan, ikan dan tanaman;
3. Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen
kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta
perunit/satuan
4. Penghapusan dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang
merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, seperti rusak berat yang tidak
bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kaduluarsa,
mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai
akibat dari keadaan kahar (force majere)

5. • mewujudkan
akuntabilitas
pengelolaan Barang Milik
Negara, penghapusan
Barang Milik Negara
perlu dilaksanakan
secara tepat dan
akuntabel.
• menyikapi
perkembangan kondisi
dan praktik tata kelola
pemerintahan yang baik,
pengaturan mengenai
penghapusan Barang
Milik Negara dalam
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 perlu
ditinjau kembali
PMK No.
96/PMK.06
/2007
RPMK tentang
Tata Cara
Pelaksanaan
Penggunaan
Barang Milik
Negara
PMK tentang
Tata Cara
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Barang Milik
Negara
RPMK tentang Tata
Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan
Barang Milik
Negara
PMK tentang
Tata Cara
Pelaksanaan
Penghapusan
Barang Milik
Negara
LATAR BELAKANG
5

6. POKOK-POKOK PERUBAHAN
1. Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan)
2. Pengaturan lebih rinci penghapusan BMN pada Pengelola
Barang
3. Mempertegas penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud
4. Pengaturan lebih rinci penghapusan BMN karena sebab-sebab
lain
5. Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan
penghapusan pada Pengguna Barang
6

7. PRINSIP UMUM
PMK 96/2007 PMK 50/2014 KETERANGAN
Penghapusan dilakukan
sebelum dilakukannya
pemindahtanganan
/penyerahan kepada
pengelola/ alih status
penggunaan (sebelum
adanya berita acara serah
terima).
Penghapusan dilakukan
setelah dilakukannya
pemindahtanganan
/penyerahan kepada
pengelola/ alih status
penggunaan.
Dalam siklus pengelolaan BMN,
penghapusan merupakan proses
terakhir. Hal ini sejalan dengan PP
6 Tahun 2006:
Pasal 42 ayat (1), penghapusan
BMN dilakukan dalam hal BMN
sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna
barang/kuasa pengguna barang.
Pasal 43 ayat (1), penghapusan
BMN dari Daftar BMN dilakukan
dalam hal BMN dimaksud sudah
beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan, atau karena sebab-
sebab lain.
7

8. - Permohonan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan dengan
pemusnahan
- Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle)
- Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan dengan
pemusnahan
- Keputusan penyerahan kepada pengelola
Penghapusan dengan menerbitkan
Keputusan Penghapusan (paling lama
1 bulan sejak tanggal persetujuan)
- BAST pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/BA Pemusnahan
- BAST penyerahan kepada Pengelola
Barang
- Permohonan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan karena
pemusnahan
- Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle)
- Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan karena
pemusnahan
- Keputusan penyerahan kepada pengelola
- BAST pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/BA Pemusnahan
- BAST penyerahan kepada Pengelola Barang
Penghapusan dengan menerbitkan
Keputusan Penghapusan (paling lama
2 bulan sejak tanggal BAST)
ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PMK 96/PMK.06/2007 PMK 50/PMK.06/2014
8

9. RUANG LINGKUP PMK
BMN selain tanah dan/atau bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada
BMN berupa software komputer, lisensi, franchise, paten, hak cipta, dan hasil
kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.
9

10. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGELOLA BARANG
10

11. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGGUNA BARANG
1
• Penyerahan kepada Pengelola Barang
2
• Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain
3
• Pemindahtanganan
4
• Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya
5
• Ketentuan peraturan perundang-undangan
6
• Pemusnahan
7
• Sebab-sebab lain
11

12. Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN pada DBMN
Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan
Penghapusan BMN ditandatangani
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal BAST)
BAST Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang
Proses Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang
1
• Penghapusan Karena Penyerahan BMN Kepada Pengelola
Barang
12

13. 2
• Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN
Kepada Pengguna Barang Lain
13

14. Proses Pemindahtanganan BMN
BAST Pemindahtanganan BMN
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan
Penghapusan (paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST)
Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani
Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN pada DBMN
3
• Penghapusan Karena Pemindahtanganan
14

15. PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
Permohonan
Penghapusan
BMN
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMNmemastikan kesesuaian antara BMN yang
menjadi objek putusan pengadilan dengan
BMN yang menjadi objek permohonan
Penghapusan:
- penelitian data dan dokumen BMN
- penelitian terhadap isi putusan
- pengadilan terkait BMN sebagai objek
putusan pengadilan
- penelitian lapangan (on site visit), jika
diperlukan
laporan hasil
penelitian
Setuju
?
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
Ya
Tidak
4
• Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya
Hukum Lainnya
paling lama2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
15

16. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
1. permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang–
kurangnya memuat:
• pertimbangan dan alasan Penghapusan
• data BMN
2. Permohonan Penghapusan BMN dimaksud sekurang–kurangnya dilengkapi
dengan:
- salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang
- fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen
setara
Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya
(lanjutan…)
16

17. PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
Permohonan
Penghapusan
BMN
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
- pertimbangan dan alasan Penghapusan
- data BMN
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
5
• Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan
Perundang–undangan
paling lama 2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
17

18. PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
Permohonan
Penghapusan
BMN
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
- pertimbangan dan alasan Penghapusan
- data BMN
Setuju
?
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
Ya
Tidak
Pelaksanaan
Pemusnahan BMN  BA
Pemusnahan
paling lama 1 bulan sejak tgl
persetujuan
paling paling 2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
6
• Penghapusan BMN Karena Pemusnahan
18

19. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
Permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang–
kurangnya memuat:
1. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
2. data BMN;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang
ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
b. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan,
baik materiil maupun formil; dan
c. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan
atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
5. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status
penggunaannya;
6. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
7. foto BMN.
Penghapusan BMN Karena Pemusnahan (lanjutan…)
19

20. PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
Permohonan
Penghapusan
BMN
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
- pertimbangan dan alasan Penghapusan
- data BMN
Setuju
?
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
Ya
Tidak
paling lama 2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
7
• Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain
20

21. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan…)
1. BMN hilang, permohonan dilengkapi dengan:
a. Surat keterangan dari kepolisian; dan
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari
Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-
kurangnya memuat:
1. Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
2. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas
kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil
maupun formil; dan
3. pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat
ditemukan.
21

22. Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab
Lain (Lanjutan…)
2. BMN rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman,
permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang
sekurang-kurangnya memuat:
 Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
Pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk
hewan/ikan/tanaman.

23. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan…)
3. keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua)
dokumen sebagai berikut:
a. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
 mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna
Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).
Catatan: untuk BMN rusak berat, cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (force
majeure), dalam hal masih mempunyai nilai ekonomis maka diusulkan terlebih dahulu pemindahtanganan.
23

24. KETENTUAN LAIN-LAIN
• Tata cara Penghapusan BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar
negeri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN di luar negeri.
KETENTUAN PERALIHAN
• permohonan Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
• persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara dinyatakan tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penghapusan BMN sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
HAL PENTING LAINNYA
24

25. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENJUALAN
(PMK 96/PMK.06/2007)
1. Pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan cara:
a. Melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
b. Tanpa melalui lelang, untuk:
1. Barang Milik Negara yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku, yaitu:
a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya;
b. Kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara
2. Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang
berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Pengguna Barang dan instansi teknis
terkait, yaitu:
a. Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan
umum;
b. Yang jika dijual secara lelang akan merusak tata niaga berdasarkan
pertimbangan dari instansi yang berwenang, misalnya gula atau beras
selundupan yang disita oleh negara;
c. Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal
pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri,
sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran.

26. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENJUALAN
(PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan.....
3. Tindak lanjut penjualan Barang Milik Negara yang tidak laku dijual secara lelang:
a. Dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk lainnya;
b. Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, Barang Milik Negara
dimaksud dimusnahkan;
c. Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
4. Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau
bangunan adalah sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan teknis:
1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila
diperbaiki;
2. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis,
aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
4. Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut
dalam penyimpanan/pengangkutan.
b. Memenuhi persyaratan ekonomis :
secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual, karena biaya
operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

27. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENJUALAN
(PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan.......
5. Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dinas operasional diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual apabila telah berusia sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun :
a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi
baru;
b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut
pada huruf a;
c. sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
b. Penjualan kendaraan bermotor selain tersebut huruf a dapat dilakukan apabila kendaraan
bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan
kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang
berkompeten. (Dinas Perhubungan)
c. Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor pada kantor perwakilan
Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan negara setempat.

28. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENJUALAN
(PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan......
6. Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan adalah sebagai berikut:
a. Lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan RUTR disebabkan perubahan
tata ruang kota;
b. Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; atau
c. Tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukan
bagi pembangunan perumahan pegawai negeri;
7. Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan
pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen penganggaran yang menyatakan
bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri;
b. Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan langsung kepada masingmasing
pegawai negeri.

29. TATA CARA PENJUALAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN (PMK 96/PMK.06/2007)
a. Pengelola Barang membuat perencanaan penjualan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan yang memuat antara lain lokasi, jangka waktu penjualan dan pertimbangan dari aspek
teknis dan ekonomis.
b. Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dijual berdasarkan
perencanaan tersebut dalam butir a atau permintaan pihak lain.
c. Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang dan/atau
Pengguna Barang yang menyerahkan barang yang akan dijual, serta instansi teknis yang
berkompeten dengan tugas :
1. Melakukan penelitian data administratif, yaitu:
a. Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, dan peruntukan serta nilai perolehan dan/atau NJOP tanah;
b. Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan
serta nilai perolehan bangunan;
2. Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan
mencocokkan data administrasi yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim antardep.
d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau
bangunan yang akan dijual.

30. TATACARA PENJUALAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN (PMK 96/PMK.06/2007) Lanjutan.....
e. Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui tim.
f. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, dilampiri berita
acara penelitian dan laporan penilaian.
g. Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menyetujui atau tidaknya usulan penjualan tersebut.
h. Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak
yang mengajukan usulan disertai alasannya.
i. Dalam hal usulan penjualan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai
Barang Milik Negara yang akan dijual.
j. Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan DPR, Pengelola
Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPR.
k. Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR tetapi hasil
penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pengelola Barang
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Presiden.
l. Dalam hal penjualan dilakukan secara lelang, pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku
dan serah terima barang dilaksanakan setelah pembeli menyelesaikan kewajibannya yang
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
m. Hasil penjualan Barang Milik Negara harus disetor ke rekening kas umum negara.
n. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada pada huruf l, Pengelola Barang
menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan
penghapusan barang

31. Tata Cara Penghapusan Dengan Penjualan Barang Milik
Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan
(PMK 96/PMK.06/2007)
a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk
melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan
hal-hal yang bersifat teknis. Dalam hal diperlukan, Tim dapat
melibatkan penilai atau instansi teknis yang berkompeten untuk
melakukan penilaian Barang Milik Negara tersebut.
b. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan penilaian.
c. Berdasarkan laporan Tim tersebut, Pengguna Barang mengajukan
usul penjualan kepada Pengelola Barang dengan disertai:
1. Penjelasan dan pertimbangan penjualan;
2. Data administratif antara lain mengenai tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, surat penetapan status penggunaan,
bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah
penjualan.

32. Tata Cara Penghapusan Dengan Penjualan Barang Milik
Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan
(PMK 96/PMK.06/2007) lanjutan........
d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
penjualan Barang Milik Negara dimaksud, dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permohonan penjualan, terutama dalam kaitannya dengan
pertimbangan;
2. Melakukan penelitian data administrasi;
3. Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik untuk
mencocokkan data administratif yang ada, termasuk
melakukan penilaian
e. Berdasarkan penelitian atas usulan penjualan dimaksud,
Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan
penjualan Barang Milik Negara dimaksud.

33. Tata Cara Penghapusan Dengan Penjualan Barang Milik Negara
Selain Tanah Dan/Atau Bangunan
(PMK 96/PMK.06/2007) lanjutan........
f. Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut di atas Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih
dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden atau DPR
sesuai batas kewenangannya.
g. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang
berupa penjualan Barang Milik Negara dimaksud, yang sekurang-
kurangnya memuat:
1. Data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas
teknis, bukti kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai perolehan dan nilai
limit terendah penjualan; dan
2. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan
kepada Pengelola Barang.
h. Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan
dilaksanakan mengikuti ketentuan

34. Tata cara penjualan bangunan yang harus dihapuskan karena
anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran. (PMK 96/PMK.06/2007)
a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan
penjualan bangunan yang bangunan penggantinya sudah tersedia anggarannya
dalam dokumen penganggaran dengan tugas:
1. Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
2. Melakukan penelitian data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan,
konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan;
3. Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada
Pengguna Barang.
b. Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan atas penjualan bangunan
kepada Pengelola Barang, dengan disertai:
1. Fotokopi dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang
diusulkan dijual;
2. Data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan
status kepemilikan serta nilai bangunan;
3. Nilai bangunan yang akan dijual dari instansi yang teknis kompeten.

35. Tata Cara Penjualan Bangunan Yang Harus Dihapuskan Karena
Anggaran Untuk Bangunan Pengganti Sudah Disediakan Dalam
Dokumen Penganggaran. (Pmk 96/Pmk.06/2007) Lanjutan........
c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan bangunan
dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut:
c. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan
penjualan;
d. Melakukan penelitian data administrasi bangunan, antara lain tahun pembuatan,
konstruksi, luas, dan status kepemilikan;
e. Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas bangunan yang akan dijual
dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan
penilaian
d. Dalam hal nilai bangunan tersebut di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
penjualan bangunan dimaksud kepada Presiden.
e. Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan kepada Pengguna Barang,
yang sekurang-kurangnya memuat objek penjualan dan nilai limit terendah penjualan
bangunan dimaksud.
f. Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan
dilaksanakan mengikuti ketentuan

36. Menteri Keuangan yang melimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Kepada Pejabat Dilingkungan Direktorat Kekayaan Negara
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 :
No.
Menteri Keuangan yang
melimpahkan kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara
Kepada Pejabat Dilingkungan
Direktorat Kekayaan Negara
Tanah dan /
Atau
bangunan
dengan nilai
buku BMN
perusulan
Selain tanah dan atau
bangunan dengan nilai
buku BMN perusulan
1
Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Kekayaan
Negara(DJKN Pusat)
> 5 M s.d 10
M
> 1 M s.d 5 M
2
Kepala Kantor Wilayah di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN
Wilayah)
> 1 M s.d 5
M
> 500 JT s.d 1 M
3
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaaan Negara dan Lelang
(KPKNL)
s.d 1 M s.d 500 Juta