Recommended
More Related Content
Similar to 440914995-SLIDE-PRESENTASI-PMK-PEMUSNAHAN-DAN-PENGHAPUSAN-2016-FINAL-pptx.pptx
Similar to 440914995-SLIDE-PRESENTASI-PMK-PEMUSNAHAN-DAN-PENGHAPUSAN-2016-FINAL-pptx.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
440914995-SLIDE-PRESENTASI-PMK-PEMUSNAHAN-DAN-PENGHAPUSAN-2016-FINAL-pptx.pptx
- 1. 6 JUNI 2016 1 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
- 2. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 80 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.” Menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara Diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 2 LATAR BELAKANG
- 3. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 3 POKOK-POKOK PERUBAHAN dari PMK 50/PMK.06/2014 1. Pengaturan lebih rinci terkait Pemusnahan BMN dalam bab tersendiri 2. Penambahan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang dan Pengguna Barang terkait Pemusnahan BMN 3. Penambahan pengaturan untuk harmonisasi pendelegasian kewenanganan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 4. Penambahan pengaturan norma waktu penerbitan keputusan Penghapusan BMN pada Pengelola Barang 5. Penyempurnaan pengaturan mengenai objek Penghapusan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang 6. Penambahan pengaturan perubahan Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat Penghapusan. 7. Penyempurnaan pengaturan mengenai Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain
- 4. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 4 RUANG LINGKUP Tata Cara Pelaksanaan PEMUSNAHAN PENGHAPUSAN PENGGUNA PENGELOLA* PENGGUNA PENGELOLA* * Termasuk Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang berasal dari: a. Eks kepabeanan dan cukai; b. Barang gratifikasi; c. Barang ramasan negara; d. Aset bekas milik asing/Tionghoa; e. Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama; f. Aset eks Pertamina; g. Perjanjian kerjasama/karya pengusahaan pertambangan batubara; h. Aset lain-lain sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri
- 5. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5 PEMUSNAHAN a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan b. Terdapat alasan lain sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan DILAKUKAN DALAM HAL SUBJEK Untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang dibakar dihancurkan ditimbun ditenggelamkan dirobohkan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan DILAKUKAN DENGAN PENGELOLA PENGGUNA Setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang OBJEK Bangunan Selain tanah dan/atau bangunan
- 6. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 6 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BMN PADA PENGELOLA BARANG Pengelola melakukan penelitian: a. Penelitian Administratif b. Penelitian Fisik Laporan Hasil Penelitian Keputusan Pemusnahan BMN Pelaksanaan Pemusnahan [paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pemusnahan BMN ditetapkan] Berita Acara Pemusnahan
- 7. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 7 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BMN PADA PENGGUNA BARANG No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Persiapan Pengguna Barang 1. Penelitian administratif 2. Penelitian Fisik Dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian - 2. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dokumen kepemilikan. 3. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi KIB. 4. Laporan kondisi barang. 5. Foto terkini BMN - 3. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan. 2. Penelitian data dan kelengkapan dokumen. 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Pemusnahan BMN (dalam hal disetujui) - 4. Pelaksanaan Pengguna Barang Pemusnahan BMN Berita Acara Pemusnahan, sekurang-kurangnya ditanda tangani oleh PB/KPB Pemusnahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan Pemusnahan BMN, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan
- 8. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 8 PENGHAPUSAN SUBJEK Untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang PENGELOLA PENGGUNA Setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang OBJEK Tanah dan/atau Bangunan Selain tanah dan/atau bangunan, termasuk Aset Tak Berwujud
- 9. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 9 PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN BMN Dari DAFTAR BARANG PENGGUNA/DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA Penyerahan kepada Pengguna Barang Pemindahtanganan Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemusnahan Sebab-sebab lain Penyerahan kepada Pengelola Barang Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Sebab-sebab lain Dari DAFTAR BARANG PENGELOLA Dari DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang Setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain Pemindahtanganan Pemusnahan Dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang Tanpa mendapat persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang dilaporkan kepada Pengelola Barang Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola Penghapusan BMN dari Daftar Pengguna/Kuasa Pengguna
- 10. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 10 PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN lanjutan... PENGHAPUSAN BMN karena Sebab-Sebab Lain Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair Mati untuk hewan, ikan dan tanaman Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan Harus dihapuskan untuk ATR atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk KSP, BGS/BSG atau KSPI, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure) Tidak sesuai dengan perkembangan teknologi Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Rusak berat Masa manfaat/kegunaan telah berakhir ASET BERWUJUD ASET TAK BERWUJUD
- 11. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - BAST pemindahtanganan/BA Pemusnahan - BAST penyerahan kepada Pengguna Barang Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan [paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST / BA Pemusnahan] Pengelola Barang melakukan Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Pengelola Barang melakukan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara 11 PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PADA PENGELOLA BARANG Karena Penyerahan kepada Pengguna Barang Karena Pemindahtanganan Karena Pemusnahan Pengelola Barang melakukan penelitian (Penelitian data & dokumen, penelitian fisik dan penelitian terhadap isi putusan pengadilan untuk Penghapusan karena adanya putusan pengadilan) Laporan Hasil Penelitian Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan [paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Laporan Hasil Penelitian] Pengelola Barang melakukan Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Pengelola Barang melakukan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
- 12. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - Permohonan Pemindahtanganan/alih status ke Pengguna Barang lain/Pemusnahan - Penyerahan kepada Pengelola Barang (BMN Idle) - Persetujuan Pemindahtanganan/alih status ke Pengguna Barang Lain/Penghapusan karena Pemusnahan - Keputusan penyerahan kepada Pengelola Barang - BAST Pemindahtanganan/alih status ke Pengguna Barang lain/BA Pemusnahan - BAST penyerahan kepada Pengelola Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST / BA Pemusnahan dan Pengguna Barang menghapus BMN dari DBP/DBKP Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan BAST / BA Pemusnahan 12 PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PADA PENGGUNA BARANG Permohonan Penghapusan (karena putusan pengadilan, menjalankan ketentuan UU, sebab-sebab lain) Pengelola Barang melakukan penelitian Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Penghapusan BMN dan Pengguna Barang menghapus BMN dari DBP/DBKP Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMN Penyerahan kepada Pengelola Barang Pemindahtanganan Alih status kepada Pengguna Barang Lain Pemusnahan Karena Sebab-Sebab Lain Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 12
- 13. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 13 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (HILANG, KECURIAN, TERBAKAR, SUSUT, MENGUAP, ATAU MENCAIR) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 2. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 3. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan KIB - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, kecuali untuk alasan hilang dan kecurian, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN
- 14. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 14 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (MATI UNTUK HEWAN, IKAN, DAN TANAMAN) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang 2. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN
- 15. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 15 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (HARUS DIHAPUSKAN UNTUK BMN BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH PIHAK LAIN ATAU PEMERINTAH DAERAH KARENA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN ) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Fotokopi perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain atau Pemerintah Daerah, jika ada 5. Surat Pemberitahuan dari pihak lain atau Pemerintah Daerah terkait Penghapusan BMN yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN 4. Ketentuan Tambahan Pengguna Barang Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
- 16. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 16 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (HARUS DIHAPUSKAN UNTUK ASET TETAP RENOVASI PADA BMN MILIK PIHAK LAIN KARENA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sekurang- kurangnya memuat: Identitas PB/KPB Pernyataan tanggung jawab penuh Pernyataan bahwa BMN berupa ATR pada BMN milik pihak lain tidak dapat dipindahtangankan - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN
- 17. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 17 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (HARUS DIHAPUSKAN UNTUK BANGUNAN DALAM KONDISI RUSAK BERAT DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN SEKITAR ) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN 4. Ketentuan Tambahan Pengguna Barang Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
- 18. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 18 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (HARUS DIHAPUSKAN KARENA ANGGARAN UNTUK BANGUNAN PENGGANTI SUDAH DISEDIAKAN DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Fotokopi dokumen penganggaran - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN 4. Ketentuan tambahan Pengguna Barang Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
- 19. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 19 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (HARUS DIHAPUSKAN UNTUK BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK PEMANFAATAN DALAM BENTUK KSP, BGS/BSG ATAU KSPI, SETELAH BANGUNAN TERSEBUT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI INVESTASI PEMERINTAH) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Salinan surat perjanjian KSP, BGS/BSG atau KSPI - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN 4. Ketentuan tambahan Pengguna Barang Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai dengan perjanjian Pemanfaatan BMN antara Pengguna Barang dan Mitra Pemanfaatan
- 20. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 20 PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN (KEADAAN KAHAR /FORCE MAJEURE) No Tahapan Pelaksana Kegiatan Dokumen Waktu 1. Permohonan Pengguna Barang Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang 1. Surat keterangan dari Instansi Berwenang 2. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 3. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 4. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan KIB - 2. Persetujuan Pengelola Barang 1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 2. Penelitian data dan dokumen BMN 3. Penelitian fisik, jika diperlukan Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui) - 3. Pelaksanaan Pengguna Barang Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN 4. Ketentuan tambahan Pengguna Barang Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
- 21. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 21 HAL PENTING LAINNYA KETENTUAN LAIN-LAIN •Tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Pemusnahan dan Penghapusan BMN di luar negeri. KETENTUAN PERALIHAN •Permohonan Pemusnahan dan/atau Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; •Persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini. KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 22. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA-DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Terima Kasih 22