2. Good GovernanceGood Governance
Pengelolaan Aset secara:Pengelolaan Aset secara:
• ProfesionalProfesional
• TransparanTransparan
• AkuntabelAkuntabel
Kondisi IdealKondisi Ideal
Pengelolaan Aset Negara/DaerahPengelolaan Aset Negara/Daerah
““Pengelolaan Aset untukPengelolaan Aset untuk
sebesar-besarnyasebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”kemakmuran rakyat”
Welfare StateWelfare State
Best PracticeBest Practice
Pengelolaan Aset berdasarkan prinsip-prinsip:Pengelolaan Aset berdasarkan prinsip-prinsip:
• Tranparansi & AkuntabilitasTranparansi & Akuntabilitas
• Profesionalitas, Proporsionalitas & ObjektifProfesionalitas, Proporsionalitas & Objektif
• Pemeriksaan oleh badan pemeriksa eksternPemeriksaan oleh badan pemeriksa ekstern
yg bebas & mandiri (independen)yg bebas & mandiri (independen)
• Konsisten & Acceptable bds. standarKonsisten & Acceptable bds. standar
akuntansi sektor publik yg berlaku umumakuntansi sektor publik yg berlaku umum
3. Kekayaan
Negara
Dimiliki Pemerintah
(domein privat)
Dikuasai Negara
(domein public)
Kekayaan yang
Tdk Dipisahkan
(BMN/D)
Kekayaan yang Dipisahkan/
Investasi Pemerintah
(PMN/D)
BUMN/D
PT
BHMP
Lainnya
Bumi, air & kekayaan
alam yang
terkandung di dlmnya
Tubuh Bumi
(di bawah Tanah & Air)
Ruang Angkasa
(di atas Tanah & Air)
Permukaan Bumi
(Tanah)
Diperoleh/dibeli
atas beban APBN/D
Perolehan lain yang
sah
Hibah/
Sumbangan
Pelaksanaan
Perjanjian/Kontrak
Bds kpts Pengadilan yg
berkekuatan hukum tetap
Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang
Ruang Lingkup Kekayaan NegaraRuang Lingkup Kekayaan Negara
4. 1. Adanya “dikotomi” antara pengelolaan uang dengan pengelolaan
barang
2. Kurangnya “concern” dalam pengelolaan barang dibandingkan
pengelolaan uang
3. “Point of view“ pengelolaan barang umumnya masih terbatas pada
pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan
4. Pengelolaan aset cenderung “cost oriented” daripada “benefit
oriented”
5. “Prosedur pembukuan” aset belum memenuhi kaidah standar
akuntansi publik
6. “Pencatatan nilai” dalam Laporan Keuangan (Neraca) belum
mencerminkan nilai wajar dan/atau tidak sesuai kondisi riil
7. “Belum memadainya peraturan” tentang pengelolaan barang untuk
memenuhi perkembangan kebutuhan dalam praktek
8. “Kurangnya pengetahuan dan kemampuan SDM” pengelola barang
9. “Kurangnya dukungan sistem informasi manajemen” dalam
pengelolaan aset
Kondisi Riil Pengelolaan Aset Negara/DaerahKondisi Riil Pengelolaan Aset Negara/Daerah
5. 1. Pengelolaan aset, terutama pemanfaatan, pemusnahan atau
pemindahtangan aset tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
a. Belum/tidak memenuhi syarat dan/atau prosedur yang ditetapkan
b. Tanpa persetujuan/ijin pejabat yang berwenang
c. Tidak melalui proses tender/lelang
d. Harga/tarif tidak wajar
e. Hasil penerimaan tidak disetor ke rekening kas negara
2. Adanya aset-aset yang berlebih dan/atau idle belum digunakan
dan/atau dimanfaatkan secara optimal
3. Ketidakjelasan status kepemilikan dan/atau penguasaan aset
4. Sengketa kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan
aset antar instansi pemerintah pusat, antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah
pusat/daerah dengan pihak lain
5. Gugatan dari pihak lain atas kepemilikan dan/atau penguasaan aset
oleh pemerintah pusat dan/atau daerah
6. Okupasi/penguasaan aset negara/daerah oleh pihak lain
7. Berkurangnya/hilangnya aset milik negara/daerah
Masalah-Masalah Pengelolaan Aset Negara/DaerahMasalah-Masalah Pengelolaan Aset Negara/Daerah
6. PRESIDEN:PRESIDEN:
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA. KEU. NEG
( PSL. 6 )
PRESIDEN:PRESIDEN:
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA. KEU. NEG
( PSL. 6 )
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGEL. FISKAL &
WK. PEM. DLM KEPEMILK
KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGEL. FISKAL &
WK. PEM. DLM KEPEMILK
KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI/PIMP. LBGMENTERI/PIMP. LBG
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
KEMENT. NEG./LEMBG.
MENTERI/PIMP. LBGMENTERI/PIMP. LBG
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
KEMENT. NEG./LEMBG.
GUB/BUPATI/WALIKOTAGUB/BUPATI/WALIKOTA
SELAKU KEPL. PEMRTH. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &
WK. PEMDA DLM KEPEMILKN. KEKY.
DAERAH YG DIPISAHKAN
GUB/BUPATI/WALIKOTAGUB/BUPATI/WALIKOTA
SELAKU KEPL. PEMRTH. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &
WK. PEMDA DLM KEPEMILKN. KEKY.
DAERAH YG DIPISAHKAN
DISERAHKANDIKUASAKAN
UU No.1/2004, BAB II: PEJABAT PERBENDAHARAAN & BAB VII: PENGELOLAAN BMN/DUU No.1/2004, BAB II: PEJABAT PERBENDAHARAAN & BAB VII: PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
SELAKU BUNBUN:
• MENTPKN. KEBJKN. & PEDMN.
PENGEL. BMN (PS 7)
• MENGTR. PENGL. BMN (PS 42)
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
SELAKU BUNBUN:
• MENTPKN. KEBJKN. & PEDMN.
PENGEL. BMN (PS 7)
• MENGTR. PENGL. BMN (PS 42)
MENTERI/PIMP. LMBG.MENTERI/PIMP. LMBG.
SELAKU PA/PBPA/PB KEMENT NEG/LEMBG:
• MENTPKN. PJBT. PENGL. BMN (PS 4)
• MENGGUNAKAN BMN (PS 4)
• MENGEL & ME-TU-KAN BMN (PS 44)
MENTERI/PIMP. LMBG.MENTERI/PIMP. LMBG.
SELAKU PA/PBPA/PB KEMENT NEG/LEMBG:
• MENTPKN. PJBT. PENGL. BMN (PS 4)
• MENGGUNAKAN BMN (PS 4)
• MENGEL & ME-TU-KAN BMN (PS 44)
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAGUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
• MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)
• MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43)
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAGUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
• MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)
• MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43)
PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
PP No. 6/2006, BAB II: PEJABAT PENGELOLAAN BMN/DPP No. 6/2006, BAB II: PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
SELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN
(PS 4)
MENTERI KEUANGANMENTERI KEUANGAN
SELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN
(PS 4)
MENTERI / PIMP. LBGMENTERI / PIMP. LBG
SELAKU PIMPINAN KMNTRN./
LMBG. ADALAH PENGGUNA BMN
(PS 6)
MENTERI / PIMP. LBGMENTERI / PIMP. LBG
SELAKU PIMPINAN KMNTRN./
LMBG. ADALAH PENGGUNA BMN
(PS 6)
KEPALA KANTOR
ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA
(PS 7)
KEPALA KANTOR
ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA
(PS 7)
GUB./BUPATI/WALIKOTAGUB./BUPATI/WALIKOTA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD
(PS 5)
GUB./BUPATI/WALIKOTAGUB./BUPATI/WALIKOTA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD
(PS 5)
SEKRETARIS DAERAHSEKRETARIS DAERAH
ADALAH PENGELOLA BMD
(PS 5)
SEKRETARIS DAERAHSEKRETARIS DAERAH
ADALAH PENGELOLA BMD
(PS 5)
KEPALA SATKERKEPALA SATKER
PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH
ADALAH PENGGUNA BMD
(PS 8)
KEPALA SATKERKEPALA SATKER
PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH
ADALAH PENGGUNA BMD
(PS 8)
UU No.17/2003, BAB II: KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAUU No.17/2003, BAB II: KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
7. PP No.6/2006 dirubah mjd PP no 38 tahun 2008PP No.6/2006 dirubah mjd PP no 38 tahun 2008
tentang Pengelolaan BMN/Dtentang Pengelolaan BMN/D
1. Usaha ke arah unifikasi peraturan;
2. Pengelolaan secara tertib, tepat dan benar;
3. Menampung kebutuhan dalam praktek;
4. Adanya prosedur yang baku;
5. Adanya data BMN/D yg valid;
PELAKSANAAN UU NO.1/2004.
8. 1.1. Fungsional:Fungsional:
sesuai dg fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-
masing Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
2. Kepastian hukum:2. Kepastian hukum:
berdasarkan hukum & per-UU-an;
3. Transparansi dan keterbukaan:3. Transparansi dan keterbukaan:
hrs transparan/terbuka thd hak masyarakat dlm
memperoleh informasi yg benar;
4. Efisiensi:4. Efisiensi:
sesuai batasan standar kebutuhan penyelenggaraan
Tupoksi scr optimal
5. Akuntabilitas:5. Akuntabilitas:
hrs dpt dipertanggungjawabkan kpd rakyat;
6. Kepastian nilai:6. Kepastian nilai:
hrs didukung dg ketepatan jumlah dan nilai dlm rangka
optimalisasi BMN/D dan penyusunan neraca.
AZAS PENGELOLAAN BMN/DAZAS PENGELOLAAN BMN/D
9. Presiden Menteri
Keuangan
Menteri
Dalam Negeri
Gubernur/
Bupati/Walikot
a
ALUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN/DALUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN/D
PP No. 6 Th 2006
Sbg Pedoman Teknis
& Administrasi
Kebijakan Umum
Pengelolaan BMN/D
(Permenkeu)
Kebijakan Teknis
Pengelolaan BMN
(Per/SE Menkeu)
Kebijakan Teknis
Pengelolaan BMD
(Permendagri)
Kebijakan
Pengelolaan BMD
(Perda)
11. Pengguna Barang Pengelola Barang Pengguna Barang
Lainnya Pihak Lain
Pengadaan
BMN/D
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Penggunaan sebatas utksebatas utk
penyelenggaraan tupoksipenyelenggaraan tupoksi
Barang Milik Negara:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih/idle/rusak/
tidak ekonomis
Tanah dan/atau bangunan
yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Tanah dan/atau bangunan
(wajib diserahkan kpd
Pengelola Barang)
Penggunaan sebatassebatas
utk penyelenggaraanutk penyelenggaraan
tupoksitupoksi
Fungsi
Pelayanan
Pemindahtanganan:
Jual
Tukar menukar
PMN
Hibah
Pemanfaatan:
Sewa
KSP
BSG/BGS
Pinjam Pakai
Non tanah dan/atau
bangunan
Persetujuan:
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Fungsi
Budgeter
Sebagian tanah
dan/atau bangunan
Penetapan
RKBMN/D
Perencanaan Kebutuhan
BMN/D
Pemusnahan
Persetujuan:
• Pemusnahan
ALUR PENGELOLAAN BMN/DALUR PENGELOLAAN BMN/D
14. PENGAMANAN FISIK
ADMINISTRASI
PENGAMANAN BMN/DPENGAMANAN BMN/D
HUKUM
•Pembukuan
•Inventarisasi
•Pelaporan
•Mencegah penurunan fungsi
•Mencegah penurunan jumlah
•Mencegah kehilangan
• Untuk Tanah & Bangunan dg:
Pemagaran
Pemasangan tanda batas
• Untuk Non Tanah & Bangunan dg:
Penyimpanan
Pemeliharaan
• Melengkapi bukti status
kepemilikan
• Menyimpan dokumen
buktikepemilikan
17. PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARABARANG MILIK NEGARA
PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARABARANG MILIK NEGARA
1. PEMBUKUAN
PENDAFTARAN
KLASIFIKASI/KODEFIKASI
PENCATATAN
BUKU Barang
DBR
KIB
DIL
2. INVENTARISASI
OPNAME FISIK
PENILAIAN/REVALUASI
PENYESUAIAN
3. PELAPORAN
BERJENJANG
BERKALA
- LS
- LT
18. DOKUMEN
1. Dokumen Pengadaan
• Pembelian
• Hibah
• Keputusan Pejabat/Berwenang
2. Berita Acara Serah Terima Barang
PENDAFTARAN
BARANG MILIK NEGARA
PENANGGUNG
JAWAB
Kuasa Pengguna Barang
Kepala Kantor
19. GOLONGAN BIDANG KELOMPOK
SUB
KELOMPOK
1.Barang Tidak
Bergerak
2.Barang Bergerak
3.Hewan, Ikan dan
Tanaman
4.Persediaan
KLASIFIKASI
BARANG MILIK NEGARA
(PMK 97 TAHUN 2007)
KLASIFIKASI
BARANG MILIK NEGARA
(PMK 97 TAHUN 2007)
Untuk mengidentifikasikan barang ditinjau dari Klasifikasi dan kodefikasi BMN
digunakan kombinasi angka sbb:
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
20. BUKU
INVENTARIS
PEMBUKUAN
BARANG MILIK NEGARA
PEMBUKUAN
BARANG MILIK NEGARA
PENGADAAN
• Pembelian
• Pengalihan
• Pembuatan
• Dan Lain-lain
PENGHAPUSAN
PEMINDAH
TANGANAN
Barang Bergerak
(Kecuali alat angkut) DBR
Barang Tidak Bergerak
• Alat Angkut
• Tanah
• Bangunan
KIB
• Hewan, Ikan
• & Tanaman
• Persediaan
• Lain-lain
DIL
21. PersediaanPersediaan
Investasi Jangka
Pendek (Saham
Obligasi) Yang
Akan
Diperjualbelikan
Investasi Jangka
Pendek (Saham
Obligasi) Yang
Akan
Diperjualbelikan
Alat Kantor
Alat Berat
Alat Angkutan
Alat Bengkel
Alat Komputer
Alat Pertanian
Alat
Laboratorium
Alat Kedokteran
Alat Lainnya
Buku
Perpustakaan
Barang Bercorak
Kebudayaan dan
Kesenian
Persenjataan
Permanent InvestmentPermanent Investment
ASET
TETAP
ASET
TETAP
ASET
LAINNYA
ASET
LAINNYA
ASET
LANCAR
ASET
LANCAR
TanahTanah
Gedung Dan
Bangunan
Gedung Dan
Bangunan
Peralatan Dan
Mesin
Peralatan Dan
Mesin
Jalan, Irigasi Dan
Jaringan
Jalan, Irigasi Dan
Jaringan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Aset Tetap LainnyaAset Tetap Lainnya
Barang Milik
Negara
22. AKTIVA LANCAR
1. Kas (Rek. KUN Debet)
2. Piutang
3. PERSEDIAAN
4. Investasi Jangka Pendek (saham,obligasi)
AKTIVA TETAP
1. TANAH
2. PERALATAN DAN MESIN
3. GEDUNG DAN BANGUNAN
4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
6. ASET TETAP LAINNYA
AKTIVA LAINNYA
• Permanent Investment
HUTANG LANCAR
1. Rekening KUN Kredit
2. Hutang Obligasi yang jatuh tempo
HUTANG JANGKA PANJANG
1. Hutang Obligasi yang belum jatuh tempo
2. Bantuan Luar Negeri (Loan)
EQUITAS DANA
• S A L
NERACA PEMERINTAHNERACA PEMERINTAH
24. PENILAIAN/PENILAIAN KEMBALI
BARANG MILIK NEGARA
PENILAIAN/PENILAIAN KEMBALI
BARANG MILIK NEGARA
STANDAR
PENILAIAN
• NILAI PEROLEHAN
• NILAI PERKIRAAN
• NILAI PENETAPAN
1.
NILAI BUKU
• NILAI PEROLEHAN
• NILAI PERKIRAAN
• NILAI PENETAPAN
2.
REVALUASI
(PENILAIAN KEMBALI)
• SECARA BERKALA
• SESUAI KEBUTUHAN3.
PENGHAPUSAN
• RUSAK BERAT
• BERLEBIH
• TIDAK DIPERGUNAKAN
• DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG
4.
25. DAFTAR BMN
TAHUNAN
Laporan Realisasi
Anggaran
Laporan
Arus Kas
REKONSILIASI
NERACA
PEMERINTAH
PELAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
PELAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
LTLS
LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
DPR
Kuasa
Pengguna
Barang
Kuasa
Pengguna
Barang
Pengguna
Barang
Pengguna
Barang
DEP.KEUDEP.KEU
26. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN/DPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN/D
PEMBINAAN:
1. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN/D;
2. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan
pengelolaan BMN;
3. Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan
pengelolaan BMD, sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan BMN/D.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN:
1. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban thd penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan
BMN yang berada dlm penguasaannya;
2. Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban thd penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan
BMN utk kantor/satuan kerja;
3. Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dpt meminta aparat pengawas
fungsional utk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban, dan
selanjutnya menindaklanjuti hasil audit tsb.;
4. Pengelola Barang berwenang utk melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangan BMN dlm rangka
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangan BMN;
5. Pengelola Barang dpt menindaklanjuti hasil pemantauan dan investigasi dg meminta
aparat pengawas fungsional utk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtangan BMN, yg hasilnya dsmpkn kpd Pengelola Barang
27. SK Penetapan
Status
MENKEU
MEN/PIM. LBG.
SETDA
KADIS
PJBT/PANITIA
PENGD. BRG.
GUB/BUP/WAKO
REKANAN/
PEMBORONG
Pengadaan/
Lelang
SP
PENGEL.
BMN
BUN
PB-BMNPA-P
KPA-P PB-BMD
Ka SKPD
PENGEL.
KEG.-P
KPB-BMD
PENGEL. BMD
BMN BMD
DIPA
DIPA
DIPA
+ SK
SK
BAST
Lap. +
BAST
Lap. +
BAST
Lap. +
Usul
Lap. +
Usul
Lap. +
Usul
Izin
SK+BAST
Teruskan
Penggunaan
Status
sementar
a
+ BAST
ALURPENGELOLAAN BMN
DEKONSENTRASI
DAN
TUGAS PEMBANTUAN
