Hukum privat dan hukum publik

1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
TUGAS KELOMPOK
Lourentius Dito (202022010)
Muhammad Khoirul Fadli (202022013)

2. Mengapa dalam Kasus Hukum Perlu memahami aspek hukum
privat dan aspek hukum publik
1. Sebagai pegangan ataupun landasan apabila terjadi proses hukum
2. Dapat membedakan mana yang termasuk hukum privat atau hukum publik
3. Dapat menegakkan keadilan
Contoh kasus hukum Privat
Pasti kita sering mendengar/melihat kasus satu ini di berita di tv atau media koran, karna banyak pemberitaan kasus perceraian
dikalangan artis. karna terjadinya perceraian didalam rumah tangga, dikarenakan saat terjadi sebuah permaslahan didalam sebuah
rumah tangga yang tidak menemukan solusi atau titik terang, maka sebagai jalan keluar/ alternatif keputusan yang harus diambil
ialah perceraian. Sebuah perceraian mungkin salah satu yang tidak boleh dilakukan didalam agama, karena perceraian tidak boleh
dialam agama tapi berdampak tidak baik bagi anak-anak nya dimasa yang akan datang. tapi jika tetap tidak menemukan jalan keluar,
pasti keputusan yang diambil bila tidak menemukan titik terang atau tidak mendapatkan solusi dengan melakukan perceraian. contoh
kasus ini salah satu kasus perdata tentang perceraian
Contoh kasus hukum Publik
Misalnya, pembongkaran bangunan tanpa izin dan penentuan tuntutan pidana ada pada jaksa.
Konsekuensinya, pada hukum publik ini, warga negara memiliki inisiatif untuk meminta perlindungan hukum

3. Mengapa perlu
mengetahui
syarat hukum ?
Untuk mengetahui bahwa diri kita sudah
dilindungi hukum sejak lahir
01
Untuk mengetahui apakah kasus yang dialami
termasuk hukum pidana atau perdata
02
Untuk memahami dasar timbulnya
perkara
03

4. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak
cakap dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Pada Pasal 1330 KUH Perdata
dinyatakan bahwa : “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:
• Orang-orang yang belum dewasa
• Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
• Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”
Contoh
Pada kasus arisan online yang dibuat oleh remaja 19 tahun asal
Kalimantan Barat harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap atas
dugaan penipuan terhadap 253 orang dengan modus arisan online.
Tersangka kini meringkuk di penjara. Penyidik menjeratnya dengan UU NO
11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau
penipuan dan penggelapan dalam kuhp, serta UU No.08/2010 Tentang
pencucian uang. Dari kasus tersebut membuktikan bahwa seseorang yang
belum cakap hukum nyatanya dapat dikenakan sanksi bahkan sampai
dijebloskan ke penjara.
apakah ada sanksi terhadap hubungan hukum/perikatan jika ada pihak kategori tidak cakap hukum atau tidak memen
uhi syarat UU, jelaskan dengan contoh dalam kegiatan bisnis.

5. Manusia (natuurlijke person)
NO SYARAT DASAR HUKUM
1 Cakap hukum Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan tentang orang
yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu: 1.
Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai
usia 21 tahun); 2. Orang yang berada dibawah
pengampuan (curatele); 3. Orang-orang perempuan
yang telah kawin.
2 Tidak menderita Difabel
Mental
Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada
dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau
sakit berubah akal.
3 Manusia dilahirkan Pasal 2 KUH Perdata menjelaskan tentang anak
yang ada dalam kandungan seorang
perempuan,dianggap sebagai telah
dilahirkan,bilamana juga kepentingan si anak
menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya,dia
dianggap tidak pernah ada.

6. Badan hukum (rechtpersoon)
NO SYARAT DASAR HUKUM
1 Terdaftar sebagai badan hukum. Pasal 1653 KUH-Perdata menyebutkan bahwa badan
hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan
hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan
hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan
tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-
undang atau kesusilaan.
2 Cakap dalam melakukan
perbuatan hukum
1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya
perjanjian- perjanjian, diperlukan empat syarat : 1.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 3. Suatu hal
tertentu ; 4. Suatu sebab yang halal.
3 Ada kepentingan bersama yang
diakui dan dilindungi oleh hukum
Pasal 1365 KUH-Perdata Kemampuan hukum atau kekuasaan
hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta
kekayaan pada dasarnya menunjukan persamaan penuh
dengan manusia selain secara tegas dikecualikan oleh
undangundang,badan hukum dapat membuat perjanjian,
mempunyai hak pakai, mempunyai hak cipta, merek, paten
dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum

7. PERBEDAAN PT dengan CV
30%
15%
25%
10%
20%
30%
25%
PT CV
Untuk badan usaha berbentuk PT maka setelah
mendapatkan pengesahan dari Kemenkum
HAM wajib mencantumkan frasa perseroan
terbatas atau disingkat PT dan nama tersebut
tak boleh dipakai perusahaan lain.
Bagi badan usaha berbentuk CV, tak ada
aturan khusus pencantuman statusnya. Nama
perseroan bisa saja memiliki kemiripan atau
kesamaan antara satu CV dengan CV lainnya.
Perseroan wajib memiliki modal dasar
perseroan, besaran modal tersebut ditentukan
berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
tidak ada batasan modal dalam pendiriannya.
Namun dalam praktiknya, besaran modal yang
disetorkan di CV akan mempengaruhi
pembagian porsi keuntungan di kemudian hari.
Pendirian PT harus dibuat di notaris untuk
kemudian harus mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar
berstatus sebagai badan hukum.
pendaftaran pendirian CV hanya perlu
didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan
Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Ini menyebabkan biaya pendiran CV
lebih murah ketimbang PT.

8. pertanyaan
Bab 1
• Mengacu pada tujjuan hukum, mengapa masa tahanan bisa disunat dan apa
yang menyebabkan hal itu terjadi?
• Sistem hukum apa yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia?
• Mengapa hukum bersifat memaksa?
Bab 2
Jelaskan tentang hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dari sudut
pandang dosen dan pasal apa yang membuktikan hubungan tersebut?
Bab 3
Pada slide 2 tentang pasal 2 ayat 1 KUHperdata apa yang dimaksudkan dengan
ada kepentingan yang menghendaki anak tersebut memperoleh status hukum?
A
G
R
I
AGRI

9. THANK YOU