Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (16)
Similar to 3. instrumen dasar pemerintahan
Similar to 3. instrumen dasar pemerintahan (20)
More from Dian Oktavia
More from Dian Oktavia (10)
3. instrumen dasar pemerintahan
- 2. INSTRUMEN PEMERINTAHAN adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum (pemerintahan dalam arti luas). Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif, dan yudikatif.
- 3. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan “instrumen hukumnya.” Pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pulalah pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi negara (TUN) melalui “instrumen hukum” yang ada.
- 4. Instrumen dasar pemerintahan itu disebut sebagai instrumen yuridis yang digunakan untuk menjalankan kegiatan guna mengatur urusan pemerintah dan kemasyarakatan.
- 5. 1. Peraturan perundang-undangan 2. KeputusanTata Usaha Negara 3. Peraturan Kebijaksanaan/Freiese Ermessen 4. Rencana 5. Perizinan 6. Instrumen Hukum Keperdataan
- 6. Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).
- 7. Secara teoretis, istilah “perundang-undangan” (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai berikut: 1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan- peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. 2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
- 8. 1. Bersifat Umum dan Komprehensif 2. Bersifat Universal 3. Memiliki Kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.
- 9. Dalam Negara kesejahteraan (welfare state) tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.
- 10. 1. UUD NRITahun 1945; 2. Ketetapan MPR, 3. UU/PERPU, 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. Peraturan Presiden (PERPRES); 6. Peraturan Daerah (PERDA), yang meliputi: a. Perda Provinsi b. Perda Kab/Kota c. Perdes
- 11. Dengan peraturan Perundang-undangan tersebut administrator atau pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara LEGAL (berdasarkan hukum), bahkan dengan peraturan ini pula pemerintah memiliki kewenangan yang sebelumnya tidak mereka miliki.
- 12. KeputusanTata Usaha Negara berbentuk suatu KETETAPAN yang mengikat. Ketetapan merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama.
- 13. Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.
- 14. Ketetapan adalah suatu tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret. Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik dan dibuat untuk satu atau lebih individu berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.
- 15. 1. pernyataan kehendak sepihak secara tertu;is. 2. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara 3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) 4. Ditunjukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret, individual dan final; 5. Menimbulkan akibat hukum dalam bidang adminisrasi.
- 16. 1. Ketetapan Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif Adalah ketetapan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut.
- 17. 2. Ketetapan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban Artinya: ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu, yang tanpa adanya ketetapan itu tidak akan ada keringanan beban yang ada atau mungkin ada.
- 18. 3. Ketetapan Eenmalig dan ketetapan yang Permanen Ketetapan eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat kilat (vluctige beschikking) seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum, sedangkan ketetapan permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku relatif lama.
- 19. 4. Ketetapan yang Bebas danTerikat Adalah ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegheid) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha Negara baik dalam bentuk kebebasan maupun kebebasan interprestasi.
- 20. 5. Ketetapan Positip dan Negatif Ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan, sedangkan ketetapan negatif adalah ketetapan yang menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada.
- 21. 6. Ketetapan Perorangan dan Kebendaan Ketetapan perorangan (persoonlijk beschikking) adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau ketetapan yang berkaitan dengan orang, seperti ketetapan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat Negara, ketetapan mengenai surat izin mengemudi, dan sebagainya.
- 22. Peraturan Kebijakan disebut juga Freies Ermessen (diskresionare) Sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.
- 23. suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yakni kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.
- 24. Penggunaan Freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif). Penggunaan Freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.
- 25. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, yang memberikan kewenangan untuk itu. Rencana merupakan salah satu instrumen pemerintah, yang sifat hukumnya berbeda di antara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undang, dan ketetapan.
- 26. Perencanaan memiliki bentuk tersendiri (sui generis), patuh pada peraturan-peraturan sendiri, serta mempunyai tujuan sendiri, yang berbeda dengan peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undang, dan ketetapan. Rencana merupakan himpunan kebijaksanaan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang, tetapi ia bukan peraturan kebijaksanaan, karena ia merupakan kewenangan pemerintah yang jelas.
- 27. Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin membuat sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh atas otoritas pihak berwenang.
- 28. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenakan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- 29. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.
- 30. 1. InstrumenYuridis dalam bentuk keputusan (ketetapan) 2. Harus ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 3. Dikeluarkan oleh organ pemerintah 4. Ditujukan untuk peristiwa kongkret 5. Harus memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu.
- 31. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.
- 32. Ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Organ yang berwenang 2. Yang dialamatkan 3. Diktum/Keputusan yang memuat izin 4. Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan- Pembatasan dan Syarat-Syarat 5. Pemberian Alasan 6. Pemberitahuan-PemberitahuanTambahan
- 33. Pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintahan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdataan.
- 34. Pemerintah, sebagaimana manusia dan badan hukum privat, dapat terlibat dalam pergaulan hukum privat. Pemerintah melakukan jual beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik. Pemerintah juga bertanggungjawab ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah.
- 35. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan penggunaan instrumen hukum privat merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan, yang menurut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat, yang dalam rangka itu, pemerintah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 36. Pada suatu negara hukum modern, setiap tindakan hukum pemerintahan dengan intrumen yuridis apapun yang digunakan haruslah tetap koridor hukum dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum {bestuurszorg}, sesuai dengan gagasan awal munculnya konsep negara hukum modern {welfare state}.
- 37. Dalam melakukan semua tindakannya, pemerintah tidak saja bersandarkan pada pengaturan perundang-undangan atau hukum tertulis, tetapi hukum tidak tertulis yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemeritahan yang layak.