Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
PPT_KLP 6_HAN (1).pptx
1. KONSEP PERBUATAN PEMERINTAH
DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MATA KULIAH : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Dosen Pengampu : Dra. Rispawati , M.Si .
2. KELOMPOK 6
Muhammad Aditya Saputra
“Tugas yang baik adalah
tugas yang selesai”
Muhammad Zikro
"Jika orang lain bisa, maka
aku belum tentu."
Routh intang
Masgustipati
Hiduplah berdasarkan kenyataan,
jangan berdasarkan humor
5. Menurut van poelje adalah tindakan-tindakan
hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan
fungsi pemerintahan.
Menurut romeijn adalah tiap-tiap tindakan atau
perbuatan dari satu alat administrasi negara yang
mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada diluar
lapangan hukum tata pemerintahan, peradilan dan lain-lain
dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang
hukum administrasi.
Perbuatan pemerintah adalah tindakan atau
langkah-langkah yang diambil oleh entitas pemerintahan
dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya
terhadap masyarakat dan negara. Ini mencakup berbagai
keputusan, kebijakan, regulasi, program, dan interaksi
yang pemerintah lakukan untuk mengelola pemerintahan
dan memengaruhi kehidupan warga negara serta
perkembangan negara secara keseluruhan.
7. Konsep perbuatan pemerintah mencakup beberapa hal, yaitu
Keputusa
n
Dalam hukum administrasi negara, perbuatan
pemerintah berupa keputusan diartikan
sebagai tindakan hukum sepihak yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat
pemerintahan yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini memiliki kekuatan mengikat
bagi pihak-pihak yang terkait.Secara umum,
keputusan pemerintah dapat dibagi menjadi
dua jenis, yaitu:
Keputusan yang bersifat penetapan,
Keputusan yang bersifat pengaturan,
Peraturan
Perbuatan pemerintah berupa peraturan dalam
hukum administrasi negara adalah tindakan
pemerintah yang berupa penetapan norma hukum
yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan ini dibuat
oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek
kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan
budaya.
Peraturan pemerintah berupa peraturan memiliki
beberapa karakteristik, yaitu: bersifat umum dan
abstrak, Memiliki kekuatan hukum mengikat, di buat
oleh pemerintah, undang-undang, peraturan
pemerintah,peraturan presiden, peraturan daerah,
8. Konsep perbuatan pemerintah mencakup beberapa hal, yaitu
Dispensas
i
Dispensasi adalah perbuatan pemerintah berupa
keputusan yang memberikan pengecualian
terhadap suatu larangan atau perintah yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hukum administrasi negara, dispensasi
memiliki beberapa ciri, yaitu: merupakan bentuk
tindakan pemerintahan,memberikan pengecualian
terhadap larangan atau perintah,bersifat negatif,
untuk kepentingan umum, untuk kepentingan
sosial, untuk kepentingan kemanusiaan.
Vergunnin
g
Vergunning dalam hukum administrasi negara adalah
suatu perbuatan pemerintah yang memberikan
perkenan atau izin kepada seseorang atau badan
hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang secara
umum dilarang. Vergunning merupakan salah satu
bentuk tindakan pemerintah yang bersifat
perseorangan, artinya hanya berlaku untuk orang atau
badan hukum tertentu.
Vergunning memiliki beberapa tujuan, antara lain:Untuk
melindungi kepentingan umum.Untuk melindungi
kepentingan pribadi atau badan hukum.Untuk
mengatur atau mengendalikan suatu kegiatan.
9. Konsep perbuatan pemerintah mencakup beberapa hal, yaitu
Lisensi
Dalam hukum administrasi negara, lisensi
merupakan suatu perbuatan pemerintah berupa
pemberian izin kepada pihak lain untuk
melakukan suatu perbuatan hukum yang
sebenarnya dilarang. Lisensi ini biasanya diberikan
oleh pemerintah kepada pihak swasta untuk
menjalankan suatu kegiatan usaha atau pelayanan
publik.
Lisensi memiliki beberapa karakteristik,
yaitu:Bersifat izin,Bersifat khusus, Bersifat
terbatas.
Konsesi
Konsep perbuatan pemerintah berupa konsesi dalam
hukum administrasi negara adalah suatu perbuatan
pemerintah yang memberikan hak kepada pihak swasta
untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan umum. Konsesi ini dapat berupa
pemberian izin, lisensi, atau pemberian hak tertentu
kepada pihak swasta.
Konsesi dapat diberikan oleh pemerintah untuk
berbagai macam kegiatan, seperti:Pembangunan
infrastrukturPengelolaan sumber daya
alamPenyelenggara layanan publikPengusahaan jasa
keuangan
11. Implementasi perbuatan pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa konsep, yaitu
keputusan, peraturan, dispensasi, vergunning, lisensi, dan konsesi. Berikut adalah
implementasi dari masing-masing konsep tersebut:
Keputusan: Keputusan pemerintah dapat diterapkan dalam berbagai hal,
seperti dalam Keputusan pemerintah untuk memberikan izin usaha
kepada suatu perusahaan merupakan salah satu contoh implementasi
tindakan pemerintah berupa keputusan. Izin usaha ini merupakan salah
satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat
menjalankan usahanya. Pemberian izin usaha ini merupakan bentuk
dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
Adit
Peraturan: Peraturan pemerintah dapat diterapkan dalam
mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin
kepentingan umum. Peraturan ini dapat berupa
peraturan daerah, peraturan pemerintah, atau undang-
undang
Adit
12. LANJUTAN
Dispensasi: Dispensasi dapat diterapkan dalam
memberikan keputusan administrasi negara yang
membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan
peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
Contohnya adalah memberikan dispensasi dalam
pembangunan gedung yang melanggar aturan
ketinggian bangunan.
Zikro
Vergunning: Vergunning dapat diterapkan dalam
memberikan izin untuk melakukan suatu perbuatan
yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan.
Contohnya adalah memberikan vergunning untuk
membuka usaha yang membutuhkan izin khusus.
Zikro
13. LANJUTAN
Lisensi: Lisensi dapat diterapkan dalam memberikan izin
untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, seperti
menjalankan bisnis atau mengemudi. Contohnya
adalah memberikan lisensi untuk membuka usaha
atau mengemudi kendaraan bermotor.
Intang
Konsesi: Konsesi dapat diterapkan dalam memberikan
penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan
kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat
dispensasi-dispensasi, jiin-ijin, serta lisensi-lisensi
disertai dengan pemberian semacam wewenang
pemerintah terbatas pada konsensionaris. Contohnya
adalah memberikan konsesi untuk pengelolaan sumber
daya alam tertentu.
Intang
14. CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by Flaticon,
and infographics & images by Freepik.
Thanks
Do you have any questions?
addyouremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
Please keep this slide for attribution.
