Manuskrip Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal Perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011

1. PERSETUJUAN PEMBIMBING
Manuskrip dengan judul “Model Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten
Tegal ” yang ditulis oleh Dela Asfarina Cahyaningrum dengan NIM 8111412264
telah disetujui pada:
Hari :
Tanggal : September 2016
Mengetahui,
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Tri Sulistiyono,SH.MH.
NIP.197206192000032001 NIP.197505242000031002
2

2. Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal
Dela Asfarina Cahyaningrum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K1 Sekaran, Semarang,
Jawa Tengah Indonesia, 50229
Email: delaasvarina@gmail.com
ABSTRAK
Cahyaningrum, Dela Asfarina. 2016. Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten
Tegal Perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum.
Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi dan
Tri Sulistiyono, SH., MH
Kata Kunci: Percepatan; Kota Layak Anak; Perspektif
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota
Layak Anak telah dengan rinci mengamanatkan bahwa kabupaten/kota layak anak
adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak..
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bagaimana percepatan KLA di
Kabupaten Tegal, bagaimana kendalanya, lalu bagaimana strategi percepatan
tersebut. Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian kualitatif hukum dengan
jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah
Kabupaten Tegal. Analisis data secara deskriptif fokus penelitian yaitu penelitian
untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan “Percepatan kabupaten/kota layak anak
di Kabupaten Tegal” yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaannya yang menyangkut permasalahannya. Sumber data meliputi data
primer dan sekunder yang diambil dengan menggunakan metode wawancara,
Observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu
penelitian hukum sosiologis. . Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr ( 2001 ),
konsep strategi dapet didefinisikan berdasarkan 2 prespektif yang berbeda yaitu :
(1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intends to do), dan (2)
dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). Hasil
penelitian menunjukan bahwa percepatan KLA di Kabupaten Tegal hak anak
sudah dilihat dari data yang didapatkan dari jawaban 31 indikator Kota Layak
Anak meskipun data yang didapatkan belum sepenuhnya terlengkapi namun
sudah mewakili bahwa perlindungan atas hak anak di Kabupaten Tegal sudah
terpenuhi. Untuk kendalanya dari percepatan kota layak anak di Kabupaten Tegal
adalah kurangnya perhatian khusus oleh SKPD di setiap indikator dan kurangnya
koordinasi antar SKPD yang menjadikan masih ada sekitar 45 % indikator belum
terpenuhi yang dikarenakan banyak data belum masuk ke BPPKB dan dianggap
tidak terpenuhi mengingat pentingnya data penilaian tersebut. Strategi percepatan
Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal sendiri adalah peningkatan
3

3. koordiasi antar SKPD dalam perencanaan pemenuhan hak anak, setiap SKPD
yang mempunyai tanggungjawab per indikator memberikan perhatian khusus
untuk pemenuhannya dan melaporkan setiap hambatannya agar didapatkan solusi
pemecahan tercepat dalam rapat koordinasi.Ada pun kesimpulan permasalahan
dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam 31 indikator Kota Layak Anak
Kabupaten Tegal meskipun masih ada 45 % data belum terpenuhi namun pada
realitanya perlindungan atas hak anak sudah terpenuhi mengingat sudah adanya
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak dan minimnya angka kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.
Sehingga dilihat dari permasalahan untuk mempercepat Kota Layak Anak adalah
peningkatan koordinasi antar SKPD yang mempunyai tanggung jawab per
indikator untuk memberikan perhatian khusus dalam pemenuhannya.
ABSTRACT
Cahyaningrum, Dela Asfarina. 2016. Acceleration of the Child in the City Proper
in Tegal Regency perspective Minister of State for Women's Empowerment and
Child Protection No. 12 of 2011. Skripsi. Departement Science Of Law. Faculty
Of Law. Semarang State University. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi and Tri
Sulistiyono, SH., MH.
Key Word : Acceleration; The City Proper Of The Child; Prespective.
Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection No. 12
of 2011 on indicators Regency / City Proper Child has detailed mandates that
districts / cities eligible children are regencies / municipalities that have a
development system based on the integration of children's rights and the
commitment of government resources, public and the business world thorough
planned and sustainable policies, programs and activities to ensure the fulfillment
of children's rights. Issues examined in this study were (1) How the acceleration
of the Child in the City Proper in Tegal Regency, How the City Proper
implementation constraints acceleration Children in Tegal regency, and How the
strategy to overcome the obstacles acceleration of the local government about the
City of Eligible Children in Tegal regency. The results showed that the
acceleration of the KLA in Tegal regency rights of children are being met which
includes about violence, abuse and exploitation counted as minimum in numbers
seen from the data obtained from the answers 31 indicators City Proper Child
even though the data obtained were not yet fully-complete, but was already
represented that the protection of the rights of children in Tegal regency has been
fulfilled. For barriers of acceleration cities eligible children in Tegal regency was
the lack of special attention on education in each of the indicators and the lack of
coordination between SKPD made there are still about 45% of the indicators have
not been fulfilled, because much of the data has not been entered into BPPKB and
deemed not met given the importance of assessment data the. City Proper Child
acceleration strategies (KLA) in Tegal regency itself was an increase koordiasi
between SKPD in planning the fulfillment of children's rights, each SKPD who
have responsibilities per the indicators give special attention to compliance and
4

4. report any obstacles in order to get the fastest solving solutions in coordination
meetings.There is also the conclusion of the problem and the discussion in this
study that the 31 indicators City for Children Tegal although there are still 45% of
the data have not been met, but in reality the protection of the rights of children
are met in view of already their District Regulation Tegal No. 5 of 2016 on the
Implementation of the Protection of Children and lack of violence, abuse and
exploitation. So that the views of the issues in order to accelerate the City Proper
Child was increased coordination between SKPD who has responsibility per
indicators to give special attention to fulfillment.
A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi dan mengakui
Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan akan penegakan HAM di Indonesia telah
diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari amanat
Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penegakan HAM adalah dengan dibentuknya
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam
Pasal 1 Undang-Undang 39/1999, HAM didefinisikan sebagai perangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan
turut serta dalam pembangunan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat
martabat manusia, termasuk hak asasi manusia segenap warga negaranya. Anak
merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan
dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu
lingkungan yang layak.Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem
pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak. Anak
merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa,
penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar
utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan
mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen
masyarakat.1
Salah satu penyebab dari berbagai masalah sosial antara lain adalah
belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten/ kota layak anak (KLA)
yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak.
Lahirnya kebijakan KLA diharapkan dapat menciptakan keluarga yang saying
anak, rukun tetangga, dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak,
kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak
anak bagi anak sebagi prasayarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan
1
Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2014: 1
5

5. berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan
psikologinya.2
Pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat
menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi
Konvensi Hak Anak dan komitmen negara lainnya di bidang anak. KLA adalah
kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, berarti anak:
a. Keputusannya mempengaruhi kotanya
b. Dapat mengekspresikan pendapatnya mengenai kota yang mereka
inginkan;
c. Dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;
d. Dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
e. Dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan
sanitasi yang baik;
f. Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran;
g. Merasa aman berjalan di jalan;
h. Dapat bertemu dan bermain dengan temannya;
i. Hidup di lingkungan yang bebas polusi;
j. Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan
k. Secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa
Inisiatif KLA ini telah diadaptasi oleh Kementerian Negara
PemberdayaanPerempuan Republik Indonesia. Tahun 2006 konsep KLA
diujicobakan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota
Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa
Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir
Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo.3
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak telah
dengan rinci mengamanatkan bahwa kabupaten/kota layak anak adalah
kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kabupaten Tegal
adalah salah satu Kabupaten yang saat ini sedang menginisiasi KLA, hal ini
terbukti dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan
Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Layak Anak. Komitmen ini diwujudkan
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Dimana dalam RPJMD Kabupaten Tegal,
komitmen tersebut telah dituangkan dalam program prioritas yang ke 11 mengenai
Program Keserasian Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan. Pada tahun
2015 Kabupaten Tegal merencanakan KLA Pratama, tahun 2016 merencanakan
KLA Nindya, dan pada tahun 2017 harapannya Kabupaten Tegal sebagai
Kabupaten Layak Anak dapat terwujud.4
“Hans Kelsen in his proposition, Stuffenbow, argued that legal norms are
2
Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2014: 3
3
Laporan Pengembangan Model Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo: www.kla.or.id/
4
RPJMD Kabupaten Tegal, 2014: 127
6

6. leveled and layered in a structure of hierarchyin which the lower norm is
conducted, referred, and based on the higher norm until this regresus
eventually stops in the highest norm (Grondnorm).” (Rodiyah, Tri Sulistiyono,
Waspiah; 2014)5
Berikut adalah contoh 10 data evaluasi Kabupaten Tegal terkait dengan
kabupaten/kota layak anak dalam hasil analisis gambaran umum kondisi daerah
terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun 2009-
2013 (RPJMD Kabupaten Tegal, 2014 : 144-161) adalah :
1. Angka partisipasi sekolah SD/MI untuk tahun 2009 (87,10), tahun 2010
(83,63), tahun 2011 (79,31), tahun 2012 (91,27), untuk tahun 2013 (109,80)
telah mencapai target dari angka 105,00.
2. Presentase balita gizi baik untuk tahun 2009 (99,97), tahun 2010 (99,97),
tahun 2011 (99,96), tahun 2012 (98,56), tahun 2013 (99,08) telah mencapai
target.
3. Sudah memiliki Akta Kelahiran untuk tahun 2009 (217.804), tahun 2010
(268.651), tahun 2011 (303.551), tahun 2012 (316.869), tahun 2013 (331.449)
belum mencapai target.
4. Perpustakan milik Pemerintah Daerah untuk tahun 2009 sampai denga tahun
2013 (1) telah mencapai target.
5. Perpustakan non Pemerintah Daerah (sekolah) untuk tahun 2009 (422), tahun
2010 (430), tahun 2011 (448), tahun 2012 (454), tahun 2013 (867) telah
melebihi target.
Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan tercapainya program
prioritas Kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak, perlu dukungan semua
sektor pembangunan terutama dalam sektor khususnya sektor-sektor yang
berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Untuk melihat seberapa jauh progress
pelaksanaan program prioritas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tegal, maka
diperlukan sebuah kajian dengan menggunakan kriteria dan indikator yang
terukur,sehingga dapat diketahui apakah Kabupaten Tegal sudah dapat dikatakan
sebagai Kabupaten Layak Anak atau belum. Selain itu akan ditemukan kendala
dan strategi dalam pelasanaan percepatan Kota Layak Anak. Kajian ini akan
menggunakan indikator yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak.
B. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian kualitatif hukum dengan jenis
penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah
Kabupaten Tegal yaitu di BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana) Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan, FASA (Forum Anak
Slawi Ayu), DPRD Kabupaten Tegal Komisi IV , dan Masyarakat Kabupaten
5
2014. The Accelerated Model Of The Right To Work Through The Harmonization Of Manpower
Policies (A Case Study Of Outsourcing Manpower After The Constitutional Court Decision
Number 27/PUU-IX/2011 about the review of law number 13 of 2003 cincerning substantive
justice attainment). International Journal Of Business, Economics And Law, Vol 4, Issue 3 (June)
2014. ISSN 2289-1560
7

7. Tegal. Analisis data secara deskriptif fokus penelitian yaitu penelitian untuk
memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala
sesuatu yang berhubungan dengan “Percepatan kabupaten/kota layak anak di
Kabupaten Tegal perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011” yang dikaitkan dengan teori-teori
hukum dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahannya.Sumber
data meliputi data primer dan sekunder yang diambil dengan menggunakan
metode wawancara, Observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan
mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai
peraturan yang berkaitan denganPercepatan Kota Layak Anak di Kabupaten
Tegal. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,
dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni
mengenai pengimplementasian Indikator Kota Layak Anakdi Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011di
Kabupaten Tegal dilihat dari Percepatannya, selanjutnya akan dikaji dengan
dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis
data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan
menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang
diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban
atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.6
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Kabupaten Tegal Layak Anak
Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif
Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di kota Slawi, yang
terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan
Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan
yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan
Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja. Kabupaten Tegal secara
administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6
kelurahan.Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara
108°57’06" BT - 109°21’30" BT dan 6°50’41" LS - 7°15’03" LS, dengan luas
wilayah 87.879 ha atau 878,79 km2
. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal
adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten
Banyumas
c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
Penduduk di Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu
15-64 tahun. Hal ini merupakan bonus demografi, dimana tenaga kerja tersedia
secara melimpah. Bahkan, banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang merantau di
daerah lain untuk bekerja. Bonus ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal,
6
Ashshofa,Metode Penelitian Hukum,(Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hal 20-21
8

8. karena jika tidak dapat dimanfaatkan justru akan menjadi beban. Penduduk usia
produktif yang melimpah akan menyediakan jumlah tenaga kerja potensial yang
relatif murah, tetapi pemanfaatan yang kurang baik justru akan menambah jumlah
pengangguran. Saat ini penduduk usia muda nonproduktif (0-14 tahun)
berkembang dengan sangat pesat. Hal ini juga harus menjadi perhatian, karena
akan meningkatkan kebutuhan pangan dan pelayanan sarana dan prasarana.
Penyuluhan mengenai pentingnya keluarga menjadi satu hal yang harus lebih
digalakkan agar ketahanan pangan tetap terjaga dan pelayanan sarana dan
prasarana tetap dapat berjalan dengan optimal, sebagaimana Gambar berikut ini.
Gambar Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan usia / umur Tahun 2013
Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka, 2013
Penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam Tabel di
bawah ini :
Tabel
Penduduk Berdasarkan Usia
Tahun 2009-2013
Usia 2009 2010 2011 2012 2013
0 – 4 109.326 107.334 130.171 131.422 124.326
5 – 9 140.565 137.941 134.987 129.357 121.823
10 - 14 162.021 159.048 144.044 140.840 120.519
15 - 19 119.001 116.781 120.389 126.507 116.217
20 - 24 102.209 100.316 101.694 105.095 94.062
25 - 29 103.018 101.162 118.577 111.576 125.951
30 - 34 105.844 103.952 114.949 116.328 126.979
35 - 39 114.804 112.733 105.825 107.048 117.498
40 - 44 95.774 94.025 95.426 95.390 109.572
45 - 49 90.877 89.252 82.874 86.599 98.700
50 - 54 85.889 84.317 72.591 77.174 90.017
80 60 40 20 0 20 40 60 80
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
Laki-laki Perempuan
9

9. Usia 2009 2010 2011 2012 2013
55 - 59 62.580 61.423 55.478 61.682 61.715
60 - 64 51.990 51.031 41.172 45.883 38.257
65 + 76.862 75.524 82.079 86.100 73.775
Jumlah 1.420.760 1.394.839 1.400.256 1.421.001 1.415.009
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2013
2. Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal
Penelitian terkait percepatan kota layak anak (KLA) di Kabupaten Tegal,
peneliti mengadakan penelitian di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPPKB), Forum Anak di Kabupaten Tegal yaitu Forum Anak Slawi
Ayu, DPRD Kabupaten Tegal Komisi IV, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan
Masyarakat. Penelitian dilakukan di empat tempat guna mendapatkan hasil
penelitian yang akurat. Sehingga peneliti dapat membandingkan hasil yang
diperoleh.
Akta Kelahiran adalah salah satu indicator Kota Layak Anak. Data
kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tegal tahun 2015 belum terkumpul.
Bapak Kristiyanto selaku Kassubid Kesejahteraan Anak (BPPKB) dalam
wawancara, menuturkan bahwa :
“Pengumpulan data mengenai anak untuk mendukung percepatan
program pemerintah mengenai kota layak anak itu sulit mba, BPPKB hanya
yang mengkolektifkan sedangkan yang mengumpulkan adalah SKPD
terkait. Contohnya Disdukcapil dalam pencatatan akta kelahiran. Pemberian
Akta Kelahiran gratis sudah diberikan sejak tahun 2010 yang sudah diatur
melalui Perda Kabupaten Tegal No. 3 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan. Untuk Standard Operational Procedure(SOP)
yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran sudah ada.
Sedangkan keterlibatan Forum Anak dalam percepatan kepemilikan akte di
daerah masih baru dalam rencana program kerja Forum Anak. ” (Kutipan
Wawancara, tertanggal 11 Maret 2015 Pukul 10.15 WIB)
Bebas bea disini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya
Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai
dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga
diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang
dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak,
administrasi, biaya cetak, retribusi, materai, denda, pungutan ataupun biaya lain
yang dimintakan kepada pelapor / penerima Akta. Jumlah anak usia 0-<18 tahun
yang dimaksud adalah jumlah seluruh anak yang baru lahir hingga anak yang
berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari
kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data
yang diperoleh akurat dan menggunakan patokan yang sama, maka penentuan
usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada
tahun berjalan. Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada
tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah
anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (up to date)
pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya
10

10. pendataan pada tahun berjalan tersebut. Jumlah anak yang tercatat dan memiliki
Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 0-18 tahun per tanggal 1 Januari tahun
berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus
sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun
belum dibuatkan Akte Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta
Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak
boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok
rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data.7
Upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam
percepatan kepemilikan akte di daerah adalah sebagai berikut :
1. Melakukan kerjasama dengan profesi kebidanan (IBI Kabupaten Tegal)
dalam memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran.
2. Pendekatan dan pelayanan kolektif yang dilakukan oleh aparat / pamong
desa dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran.
3. Bhakti sosial oleh kelompok masyarakat (SLKT) dalam pelayanan
pembuatan akta kelahiran.
4. Sosialiasi oleh PKK melalui pertemuan ditingkat desa dan dusun
pentingnya akta kelahiran.
Fasilitas informasi layak anak yang dapat diakses oleh semua anak, dan
jumlah fasilitas meningkat setiap tahun yang merupakan indikator kota layak anak
nomer 9 di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
1. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Tegal ada 1 yang beralamat di
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 51 Procot, Slawi Kabupaten Tegal.
2. Jumlah perpustakaan keliling ada 1 milik perpustakaan daerah Kabupaten
Tegal.
3. Jumlah Perpustakaan di sekolah adalah hampir semua mempunyai
perpustakaan sekolah dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA.
4. Jumlah taman baca di Kabupaten Tegal ada 9 di 7 kecamatan.
5. Media penyiaran milik pemerintah ada 1 di Radio Slawi Ayu FM.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Tegal di Radio Slawi
Ayu FM.
7. Media Cetak di Kabupaten Tegal ada Media Suara Pertiwi yang terbit 6
kali per tahun.
8. Internet / Hotspot disediakan di Alun-alun Slawi dan Mobil internet
keliling di setiap kecamatan.
9. Fasilitas penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana telah di
bentuk sekolah tanggap bencana.
Fasilitas informasi layak anak tersebut diatas untuk jarak tempuhnya mudah
dijangkau, bebas biaya, mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, Anak
Jalanan, anak dri keluarga miskin, anak putus sekolah, dll), dan lokasi yang sudah
mendengarkan / meperhatikan pandangan anak.
Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
menyebutkan dalam Pasal 28B ayat 2 :Setiap anak berhak atas kelangsungan
7
Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12
Tahun 2011, 2011: 17
11

11. hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Di Kabupaten Tegal fasilitas diatas sudah memenuhi kriteria
layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya misalnya :
kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevulgaran, kecabulan, , atau
ekspose data / diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa
dan ada pemantauan rutin oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang
adalah lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan
pengawasan terhadap materi informasi layak anak diatas.
Tempat ibadah yang menyediakan fasilitas informasi layak anak, baru ada di
wilayah Kecamatan Slawi. Untuk keterlibatan forum anak dalam pencegahan
akses informasi yang tidak layak anak dalam bentuk khusus belum ada menurut
Bapak Kritiyanto selaku Kassubid Kesejahteraan Anak di BPPKB Kabupaten
Tegal, biasanya bila dalam pertemuan forum anak mereka akan menyampaikan
apa yang mereka lihat yang ada di sekitar. Kendala yang menghalangi
terpenuhinya akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak dari
kelompok rentan lainnya (misalnya dari kelompok miskin, minoritas, korban
berencana, terasing dan sebagainya) baik dalam bentuk fasilitas
gedung/sarana/prasarana maupun juga dari sisi materi/ tulisan/ bahasa.
Presentase forum anak, termasuk kelompok anak, yang ada di
Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa / Kelurahan yang merupakan indikator
Kota Layak Anak (KLA) nomer 10, di Kabupaten Tegal sudah di bentuk Forum
Anak dengan nama Forum Anak Slawi Ayu (FASA). Forum Anak tersebut di
bentuk pada tahun 2014 melalui Keputusan Bupati No 467 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Forum Anak Kabupaten. Proses pembentukan Forum Anak
dilaksanakan atas tuntutan dan pemenuhan hak-hak anak dengan inisiatif bersama
antara Gugus Tugas KLA dan anak-anak, pada dasarnya dengan pembentukan
forum anak, mereka merasa diperhatikan dan dipenuhi hak-hak anak.
Ibu Khusnul Khotimah selaku Kassubid Perlindungan Anak dan PKHA di
BPPKB Kabupaten Tegal yang juga merupakan Pembina Forum Anak Slawi Ayu
dalam wawancara bersamanya mengenai proses pembentukan forum anak,
menuturkan :
“Dalam pembentukan BPPKB memfasilitasi pembentukan kota layak anak
yang melalui proses vooting suara terbanyak dengan mengundang beberapa
siswa sekolah dan organisasi anak/ kelompok anak. Pembentukan Forum
anak ini atas inisiatif BPPKB” (kutipan wawancara, tertanggal 10 Maret
2016 Pukul 11.00 WIB).
Presentase usia perkawinan pertama dibawah umur 18 tahun. Di Kabupaten
Tegal anak laki-laki dibawah usia 18 tahun, yang menikah pada tahun 2013
terdapat 31 (tiga puluh satu) orang, dan tahun 2014 menurun menjadi 17 (tujuh
belas) orang. Sedangkan anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun,
pada tahun 2013 terdapat 22 (dua puluh dua) orang dan tahun 2014 menurun
menjadi 17 (tujuh belas) orang. Sumber data ini di peroleh dari BPPKB
Kabupaten Tegal. Penyebab terjadinya pernikahan usia anak adalah kebanyakan
dari masalah sosial budaya dan minimnya pengetahuan orang tua. Untuk
meminimalisir angka pernikahan anak usia dibawah 18 tahun salah satu program/
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Sosisalisasi Kesehatan
12

12. Reproduksi Remaja di sekolah dan di desa. Banyak instansi/SKPD , lembaga
masyarakat, dan dunia usaha yang terlibat dalam upaya menurunkan angka
pernikahan usia anak seperti Dinas Kesehatan, Dikpora, BPPKB, TP PKK, dan
Kementrian Agama/KUA. Untuk sasaran dari kegiatan tersebut adalah anak,
orang tua, dan kelompok masyarakat. Keterlibatan forum anak untuk kegiatan
meminimalisir angka perkawinan usia di bawah 18 tahun belum ada, hanya saja
masih seperti memberikan penyuluhan kepada sesama teman-temanya mengenai
kesehatan reproduksi. Bapak Kristiyanto selaku kasubid bidang kesejahteraan
anak di BPPKB Kabupaten Tegal, dalam wawancaranya mengenai perkawinan
usia dini, berikut yang dituturkannya:
“Masalah perkawinan usia dini biasanya adalah faktor lingkungan,
kebanyakan dari desa yang lingkungannya minim pendidikan dan nikah
muda. Selain faktor itu ada faktor lain yaitu kecelakaan karena kurangnya
pengetahuan mengenai reproduksi. Maka dari itu sosialisasi mengenai
reproduksi di sekolah dan kelompok masyarakat sedang digiatkan guna
mengurangi angka pernikahan dini”. (kutipan wawancara pada hari Kamis
tanggal 11 Maret 2016 di BPPKB Kabupaten Tegal)
Data yang didapatkan di BPPKB, angka perkawinan pertama anak usia
dibawah 18 tahun yang setiap tahun semakin menurun sudah memenuhi ukuran
indikator kota layak anak no 11 (sebelas) klaster II. Indonesia telah meratifikasi
KHA melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus
1990, yang didalam nya berisi mengenai definisi anak (pasa l) yaitu setiap
manusia yang berumur kurang dari delapan belas tahun kecuali jika legislasi yang
berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Batas umur legal yang
membedakan antara anak dan orang dewasa ini sangat krusial terutama bagi upaya
perlindungan anak.8
Dilihat dari bidang hukum perdata, banyak instrumen hukum
yang mengatur masalah anak. Instrumen hukum tersebut mengatur usia anak yang
berbeda satu sama lain, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I
dalam Pasal 330 mengatur bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum
berumur 21 tahun atau mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi telah
menikah. Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak disebutkan :
“ Anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun termasuk yang
masih dalam kandungan.”
Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7 bahkan ditentukan batas usia
yang berbeda antara persyaratan menikah dan mereka yang dianggap belum
dewasa untuk mendapatkan persetujuan orang tua. Undang-Undang Perkawinan
menetukan syarat usia 16 tahun bagi perempuan yang akan menikah. Ketentuan
ini jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas sangat
bertentangan dengan prinsip-prinsip hak anak untuk anak tumbuh dan
berkembang. Rekomendasi agar dilakukan keseragaman atas berbagai peraturan
tentang perbedaan menetapkan usia anak dibidang hukum perdata sangat
diharuskan karena berbagai perbedaan tersebut akan menyebabkan kebingungan
8
Rika Saraswati,SH., CN., M.Hum. , 2015:17
13

13. pada masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya akan
berpengaruh dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak.
Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal menurut masyarakat yang
peneliti wawancarai, banyak masyarakat yang belum tahu dengan adanya program
ini. Pada umumnya, masyarakat hanya mengerti tentang Sekolah didanai BOS,
Imunisasi, dan fasilitas-fasilitas lain yang sudah umum untuk anak sedangkan
mengenai fasilitas dari pemerintah Program Kota Layak Anak sendiri masyarakat
belum banyak tahu. Masyarakat juga banyak yang belum mengerti apa itu KLA
karena menurut mereka tidak adanya informasi mengenai KLA itu sendiri. Dalam
wawancara pada salah satu pedagang di Pasar Bawang, Bapak Marto (56 tahun)
mengenai Percepatan KLA di Kabupaten Tegal :
“Kaya nyong tah ora ngarti nok apa kue Kota Layak Anak, sing
nyong ngarti anake nyong sekolah SD gratis, wingi ya nggawe akte
kelahiran gratis, saluihe ora paham apamaning program-programe. Mbuh!
( Seperti saya ini tidak mengerti nak apa itu Kota Layak Anak, yang saya
tahu anak saya sekolah SD gratis, kemarin saya membuat aktekelahiran
anak saya juga gratis, selebihnya saya tidak paham dengan program-
program pemerintah).” (Adiwerna, 15 September 2016)
Peneliti juga mewawancarai pada salah satu masyarakat yang berprofesi guru
di Desa Jatilaba Kecamatan Pangkah, Ibu Hunaini, S.Pd (51 tahun) mengenai
Percepatan KLA di Kabupaten Tegal :
“Saya baru tahu tentang Kota Layak Anak sendiri dari mbaknya,
untuk programnya memang benar di Kabupaten Tegal akan di
indahkannya program mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA) namun
sampai saat ini di sekolahan yang saya mengajar belum di realisasikan.
Mungkin masih belum turunnya dana anggaran. Mengenai fasilitas-
fasilitas lain saya kurang tau mbak.” (Jatilaba, 16 September 2016)
Dilihat dari wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa
masyarakat pada umumnya masih belum banyak mengerti tentang program
pemerintah mengenai Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal. Dengan fasilitas
yang sudah disediakan pemerintah untuk anak, faktor belum dimanfaatkannya
oleh anak adalah salah satunya kurangnya informasi para orangtua.
3. Kendala Pemerintah Daerah Mengenai Percepatan Kota Layak Anak di
Kabupaten Tegal
Setiap kebijakan pasti menghadapi kendala dalam hal penerapannya. Pada
bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan kendala-kendala. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, pemerintah Kabupaten Tegal, memiliki kendala
dalam hal melakasanakan tanggung jawabnya terkait implementasi Kota Layak
Anak. Kendala itu muncul baik dalam hal upaya pemerintah Kabupaten Tegal
untuk memenuhi hak anak. Setiap anak dijamin haknya untuk beristrahat dan
memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. Negara memberikan ruang yang tak
terbatas kepada anak untuk berkreasi dan mengembangkan imajinasi dalam
membentuk diri. Hal ini merupakan wujud kepedulian Negara dan masyarakat
dewasa terhadap perlunya pengembangan diri anak dalam mewujudkan generasi
14

14. penerus yang mampu tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
Bahkan anak Indonesia dijamin haknya untuk memperoleh sarana bermain yang
aman dan sehat. Dengan aturan tentang perlindungan anak, ada sejumlah kepala
daerah yang berkeinginan menjadikan daerahnya sebagai Kota Layak Anak
(KLA) begitupun Kabupaten Tegal. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak
Kristiyanto, selaku Kassubid Kesejahteraan Anak, BPPKB Kabupaten Tegal,
Beliau menjelaskan bahwa kurang terpenuhinya hak anak, yang dalam hal ini
adalah terkait permasalahan data yaitu tidak adanya data tentang perlindungan
anak yang up to date, penyajian data dari dinas terkait masih berbeda-beda, data
mengenai anak menyebar di berbagai instansi dan belum ada koordinasi untuk
menjadi data spesifik dan menyeluruh, data di BPS tidak menggambarkan
pemilahan terkait dengan usia anak untuk kebutuhan masing-masing dinas.
Kendala terkait dengan organisasi/kelembagaan yaitu mengenai anggota yang
hadir selalu bergantian yang membuat semakin lambat untuk mencapai fokus dan
tujuan, anggota yang hadir selalu bergantian (orangnya tidak tetap), anggota yang
hadir tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan (yang hadir staff),
dan banyak pejabat yang kurang peduli terhadap hak anak. Sedangkan terkait
program pemenuhan hak anak kendalanya adalah mengenai anggaran untuk
program perlindungan anak sangat sedikit sekali, masih kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap perlindungan anak sedikit sekali, masih kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak, persoalan belum dianggap
penting dan masih dianggap menjadi tanggung jawab keluarga, dan belum adanya
komitmen antara pejabat tentang perlindungan anak.
Dewi Kartika Ratri dalam jurnalnya mengenai Implementasi Peraturan
Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak yaitu
“Selama proses implementasi yang singkat tersebut tidak begitu saja berjalan
dengan mulus terdapat masalah-masalah di antaranya masalah komunikasi baik
antar pelaksana kebijakan maupun pelaksana kebijakan dengan masyarakat,
kemudian masalah disposisi pelaksana kebijakan yang masih rendah, masih
kurangnya keahlian dari sumber daya manusia pelaksana kebijakan serta masalah
anggaran. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama
bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja
pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya di antaranya yaitu Bappeda,
Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, Dinas Pendidikan, Kepolisian serta elemen-lemen lain. Terdapat 31
indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk
memperoleh predikat Kota Layak Anak. 31 indikator tersebut diklasifikasikan
dalam lima kluster di antaranya yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, kluster
lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, kluster kesehatan dasar dan
kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
dan kluster upaya-upaya perlindungan khusus”. Selain itu menurut Ibu Khusnul
Khotimah, selaku Kassubid Perlindungan Anak dan PKHA BPPKB Kabupaten
Tegal dan selaku Penanggungjawab Forum Anak Slawi Ayu, Beliau menjelaskan
bahwa dalam percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal
kendalanya adalah kurangnya anggaran dana guna program dalam Forum Anak
Slawi, kegiatan sekolah dan forum anak sering bertumbukan untuk dikumpulkan
15

15. dalam pertemuan/ rapat forum. Seperti dalam Teori Implementasi Kebijakan
Publik Edward III adalah Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan
implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan
terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana
disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain
implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang
mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Karena
dana anggaran merupakan modal dari keterlaksananya program.
Bapak Slamet Sukamto, S.Gz selaku Kassi Kesehatan Anak dan Remaja
di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, menuturkan bahwa untuk percepatan
Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tegal kendalanya dalam bidang kesehatan
adalah kurangnya anggaran kegiatan dan koordinasi dengan lintas sektor, dan
kurang nya SDM. Seperti dalam jurnalnya Dewi Kartika Ratri ,Perintah
implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika
pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan maka implementasipun cenderung kurang efektif.
Sumber daya manusia, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber
daya manusia (Staf) harus cukup dan cakap. Artinya bahwa SDM harus memadai
secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. Sumber daya
anggaran, Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan
kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat
pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi
kualitas pelayan yang diberikan kepada masyarakat. Sumber daya fasilitas,
fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan
memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam
melaksanakan tugasnya. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan, menurut
Edward dalam Winarno, ada dua bentuk informasi yang pertama informasi
mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan
kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan
menjadi lebih jelas. Bentuk kedua yaitu informasi berupa data tentang ketaatan
personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Kewenangan adalah sumber
daya berikutnya yang ikut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
Edward III dalam Widodo menegaskan bahwa “kewenangan yang cukup untuk
membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi
lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan”. Ketika institusi dihadapkan
pada masalah yang memerlukan penanganan yang cepat maka kewenangan
menjadi hal yang sangat dibutuhkan.9
Sedangkan menurut Bapak Agus Salim
selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, menjelaskan bahwa beberapa
9
Jurnal Ilmu Pemerintahan UB, 10 September 2014
16

16. indikator sudah jalan seperti pembuatan organisasi tingkat kabupaten dan
kecamatan, pembuatan perda. Tinggal indikator yang sifatnya teknis yang belum
dapat direalisasikan, seperti contoh sekolah ramah anak. Selain itu, kendala
lainnya menurut bapak agus adalah karena terkait dengan beberapa SKPD
sementara selevel sama-sama eselon 2 yang menjadikan kurangnya koordinasi.
Kendala dari percepatan kota layak anak di Kabupaten Tegal adalah
kurangnya perhatian khusus oleh SKPD di setiap indikator yang menjadikan
masih ada sekitar 45 % indikator belum terpenuhi contohnya dari semua sekolah
di Kabupaten Tegal belum sesuai sekolah ramah anak dan klaster V hampir semua
data belum masuk dan dianggap tidak terpenuhi , selain itu koordinasi antara
SKPD masih perlu ditingkatkan karena dalam contoh pengumpulan data saja
banyak SKPD yang masih belum dikumpulkan datanya, karena pengumpulan data
atau pengkolektifan data di BPPKB sangat penting guna penilaian pencapaian
Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal sendiri. Masyarakat masih acuh terhadap
program pemerintah karena minimnya informasi dan perlunya sosialisasi di setiap
RT dan selain itu menurut peneliti kendandala yang paling mendasar adalah
kurangnya koordinasi dalam perencanaan pemenuhan hak anak.
Kendala spesifik mengenai percepatan kota layak anak salah satu contoh
terkait pendidikan adala penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu, kurang
kesiapannya pemerintah. Baik kesiapan dari segi saranana dan prasarana, juga dari
segi tenaga pengajar. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tidak ada
kekhususan fasilitas bahwa SD tersebut sebagai sekolah penyelenggara inklusif.
Selain itu dari pemerintah baru mengadakan sosialisasi terkait pendidikan inklusif.
Sehingga ada keterlambatan pengetahuan terkait inklusif. Dan pengetahuan tenaga
pengajar tentang teknik mengajar kepada siswa Penyandang Disabilitas masih
kurang. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memang tidak sesederhana
menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan di lapangan dalam hal karakteristik
anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan, seperti
dalam hal penerimaan jenis kekhususan yang tidak dibatasi, tingkat kecerdasan
yang masih dibawah rata-rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa diterima,
serta belum adanya syarat rekomendasi tertulis dari pihak sekolah, belum
memiliki sarana dan prasarana khusus. Tenaga pengajar belum memiliki
pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing
anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajarnya. Secara umum, ketersediaan
tenaga pendidik masih belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan
pendidikan inklusif, karena sebagian sekolah inklusif belum memperoleh
dukungan guru pembimbing khusus maupun tenaga ahli.
4. Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Percepatan dari Pemerintah
Daerah Mengenai Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal
Setiap kebijakan mempunyai strategi guna mencapai tujuan
ketercapaiannya, begitu pula dengan percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten
Tegal sendiri. Dilihat dari kendalanya dapat ditemukan strategi apa saja yang
dihadapi dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya percepatan
Kota Layak Anak. Sebagaimana kendala yang dikemukakan oleh Bapak
Kristiyanto, selaku Kassubid Kesejahteraan Anak, BPPKB Kabupaten Tegal,
17

17. menurut peneliti strateginya adalah adalah terkait permasalahan data yaitu
sinkronisasi dan koordinasi data dari dinas terkait untuk menjasi data spesifik dan
menyeluruhguna penyajian data yang up to date tidak berbeda-beda antar instansi.
BPS untuk memudahkan kendala mengenai data dibuatkannya pemilahan data
terkait dengan usia anak untuk kebutuhan masing-masing dinas.
Ibu Khusnul Khotimah, selaku Kassubid Perlindungan Anak dan PKHA
BPPKB Kabupaten Tegal dan selaku Penanggungjawab Forum Anak Slawi Ayu,
Beliau menjelaskan beberapa kendala dalam forum anak.. Sedangkan strategi
percepatan nya menurut Ibu Khusnul adalah diikutkannya forum anak dalam
pertemuan-pertemuan yang menyangkut hak anak, dan selalu dilibatkannya forum
anak dalam rapat-rapat di SKPD yang mengenai anak. Menurut Bapak Slamet
Sukamto, S.Gz selaku Kassi Kesehatan Anak dan Remaja di Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal, untuk percepatan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tegal
strategi dilihat dari kendalanya dalam bidang kesehatan adalah pemenuhan
anggaran, peningkatan kualitas SDM pada tenaga kesehatan, peningkatan SDM,
dan Sosialisasi-sosialisasi mengenai kesehatan-kesehatan di sekolah dan
puskesmas se-Kabupaten Tegal. Sedangkan menurut Bapak Agus Salim selaku
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, menjelaskan untuk upayanya atau
strateginya sendiri dari DPRD secara teknis sudah ada Perbub (dari Januari) dan
pengawasan pada akhir desember 2016 (akhir tahun) tentang pelaksanaannya pada
SKPD. Strategi percepatan Kabupaten Layak Anak dari DPRD sendiri adalah
kunjungan daerah yang sudah KLA, pembuatan perda dan
pengimplementasiannya, dan mendorong dari sisi penganggaran.
Model percepatan hak untuk bekerja melalui harmonisasi kebijakan
perlindungan anak dianalisis dengan menggunakan model IRR yaitu Integratif
RIA (Analisa Dampak Regulasi) -RegMap (Regulatory Mapping). Formulasi ini
yang didasarkan padatahap RIA dimulai dari pemetaan formulasi secara vertikal
dan horizontal. Prasyarat penggunaan IRR adalah : Sebuah. IRR dapat
dilaksanakan jika RegMAP secara efektif dilakukan oleh badan legislatif.
Stakeholder merumuskan local Peraturan yang Dewan Perwakilan Daerah (Badan
Legislatif, Komite Sensus, BPLD) dan berkualitas local pemerintah
mendemonstrasikan kompetensi akademik, perilaku moral, karakter Pancasila,
dan tanggung jawab untuk masyarakat.; Implementasi efektif IRR harus
didukung oleh pengeluaran lokal yang cukup dan anggaran.
;Kesadaranmasyarakat dalam perumusan peraturan daerah dapat secara efektif
ditingkatkan melalui sosial atau organisasi keagamaan di sana serta asosiasi
profesi regional.10
Strategi guna percepatan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal
sendiri adalah peningkatan koordiasi antar SKPD dalam perencanaan pemenuhan
hak anak, setiap SKPD yang mempunyai tanggungjawab per indikator
memberikan perhatian khusus untuk pemenuhannya dan melaporkan setiap
hambatannya agar didapatkan solusi pemecahan tercepat dalam rapat koordinasi.
Untuk pemanfaatan fasilitas dari pemerintah seperti perpustakaan, taman cerdas,
10
Rodiyah, 2014 ; South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol.
4, Issue 3 (June) ISSN 2289-1560
18

18. rumah pintar, sanggar untuk menampung anak-anak kreatif, dan rumah singgah
masih kurangnya informasi anak-anak mengenai keberadaannya dan harus
digencarkan sosialisasi bila perlu setiap kecamatan harus ada. Jam belajar malam
untuk para pelajar dari jam 18.00 sampai jam 20.00 dengan diberitahukannya
kepada warga melalui surat edaran agar warga dapat mendukung program dan
bersama untuk mengawasi para pelajar di lingkungan sekitarnya . Keluarga
merupakan tumpuan dasar dalam masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan
dalam upaya terwujudnya komitmen Negara harus mendapat bantuan dan
bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Melindungi, mendidik dan
mengembangkan anak merupakan tanggung jawab utama yang terletak pada
keluarga. Segenap lembaga pemerintah dan masyarakat layaknya harus banyak
membantu keluarga-keluarga dalam mengambil sikap untuk hal ini.
Strategi untuk kendala yang ditemukan dalam masyarakat yaitu sosialisasi
rutin mengenai KLA dengan alat bantu seperti banner di setiap titik keramaian,
lampu merah, kantor-kantor kelurahan samapi kecamatan, puskesmas dan tempat-
tempat strategis lainnya. Selain itu sosialisasi presentasi juga bisa dilakukan di
setiap perkumpulan warga atau khusus diadakannya acara sosialisasi KLA di
setiap desa. Orang tua atau keluarga harus lebih peka terhadap hak anak nya, dan
diharapkan lebih mawas informasi segala mengenai anak dan memenuhi hak-
haknya.Sebagai pendamping selain guru di sekolah, harus lebih memperhatikan
serta mengawasi kegiatan pemenuhan hak anak yang diberikan oleh
pemerintah.sehingga apabila terdapat pelanggaran dalam praktek penyelenggaraan
pendidikan untuk anak, orang tua bisa melapor.
Kabupaten Tegal adalah salah satu Kabupaten yang saat ini sedang
menginisiasi KLA, hal ini terbukti dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati
untuk mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Layak Anak. Komitmen
ini diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Dimana dalam RPJMD Kabupaten
Tegal, komitmen tersebut telah dituangkan dalam program prioritas yang ke 11
mengenai Program Keserasian Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan.
Pada tahun 2016 Kabupaten Tegal merencanakan KLA Pratama, tahun 2017
merencanakan KLA Nindya, dan pada tahun 2018 harapannya Kabupaten Tegal
sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud.
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tegal, 2015
19

19. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam
menghadapi perubahan lingkungan bisnis.Strategi memberikan kesatuan arah bagi
semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang
diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan
keputusan yang lain.
“A model is a framework that is able to construct facts to a prototype to
be used as a basis in conducting anactivity.”Sebuah model adalah
kerangka yang mampu membangun fakta untuk prototipe yang
akandigunakan sebagai dasar dalam melakukanaktivitas. (Rodiyah,
Waspiah, Andry Setiawan; 2015)11
Masyarakat yang merupakan lingkungan tumbuh kembang anak,
diharapkan dapat mengedepankan pemenuhan hak anak dengan melek informasi
mengenai anak dan mendukung segala program pemerintah mengenai pemenuhan
hak anak.Masyarakat harus mengubah pandangan mengenai persoalan anak yang
merupakan hanya tanggung jawa keluarga menjadi tanggung jawab bersama.
5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum
Tentang Bentuk Dan Bangunan Makam diperoleh simpulan bahwaUntuk
pelaksanaan percepatan KLA di Kabupaten Tegal dengan berdasar pada 31
indikator ketercapaian KLA tersebut dilihat dari terpenuhinya segala data ada 13
data yang belum terpenuhi atau sekitar 60% data terpenuhi dan 40 % data belum
terpenuhi.Data yang belum diterpenuhi faktornya adalah kurangnya koordinasi
antar SKPD.Kendalanya adalah Kurangnya Koordinasi antar SKPD , Anggaran
untuk program perlindungan anak masih sediki.Kendala bagi orang tua dan
masyarakatmasih minimnya informasi orang tua dan masyarakat mengenai
fasilitas pemenuhan hak anak oleh pemerintah dan masih kurangnya tanggung
jawab masyarakat mengenai perlindungan anak.Strategi percepatan Kota Layak
Anak (KLA) di Kabupaten Tegal sendiri adalah peningkatan koordiasi antar
SKPD dalam perencanaan pemenuhan hak anak, setiap SKPD yang mempunyai
tanggungjawab per indikator memberikan perhatian khusus untuk
pemenuhannya dan melaporkan setiap hambatannya agar didapatkan solusi
pemecahan tercepat dalam rapat koordinasi.Strategi terkait permasalahan data
yaitu sinkronisasi dan koordinasi data dari dinas terkait untuk menjadi data
spesifik dan menyeluruhguna penyajian data yang up to date tidak berbeda-beda
antar instansi. BPS untuk memudahkan kendala mengenai data dibuatkannya
pemilahan data terkait dengan usia anak untuk kebutuhan masing-masing dinas.
Untuk sarannyaadalah upaya – upaya strategi per indikator harus diberikan
perhatian khusus untuk pelaksanaannya guna percepatan pemenuhan 40 %
indikator yang belum terpenuhi.Penguatan koordinasi antar SKPD guna
terpenuhinya semua indikator mengingat adanya keterkaitan dan
pertanggungjawaban antar SKPD dan SKPD lain atau Instansi lain.Anggaran
yang masih sedikit , menurut Bapak Agus salim untuk program KLA (Kota
11
2014. The Accelerated Model Of protection Rights for the impact of natural disaster based on
the local wisdom throught the harmonization of legislations. International Journal Of Business,
Economics And Law, Vol 4, Issue 3 (June) 2013. ISSN 2289-1552
20

20. Layak Anak) akan didorong sisi penganggarannya. Dan diharapkan cepat
terealisasikan.Orang tua atau keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan
tumbuh kembang anak, diharapkan dapat mengedepankan pemenuhan hak anak
dengan melek informasi mengenai anak dan mendukung segala program
pemerintah mengenai pemenuhan hak anak. Selain itu masyarakat harus
mengubah pandangan mengenai persoalan anak hanya tanggung jawab keluarga
menjadi tanggung jawab bersama.Dalam rapat koordinasi atau kelembagaan
pemerintah , anggota atau peserta yang hadir dalam rapat diharapkan tidak
berganti-ganti karena akan mengurangi fokus tujuan dan memperlambat
percepatan kota layak anak dan anggota yang hadir harus yang memiliki
kewenangan untuk mengambil kebijakan.Diharapkan untuk BPS penyajian
data selalu data terbaru mengenai anak dan diklasifikasikan berdasarkan umur.
1) UCAPAN TERIMAKASIH
Kepada Ibu Dr. Rodiyah, S.pd., S.H., M,Si, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen pembimbing I yang telah
meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi
penulis selama pembuatan skripsi. Bapak Tri Sulistiyono, SH. MH., Dosen
pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam
membimbing dan memotivasi penulis selama skripsi ini.Dosen dan Staf
Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2) DAFTAR BUKU
Sumber Buku
Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
Deputi Bidang Perlindungan Anak. 2009. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA).Jakarta : Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik
Indonesia.
Saraswati, Rika . 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandug : PT
Citra Aditya Bhakti.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia
Sumber Jurnal Dan Skripsi
Ratri, Dewi Kartika. 2014, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun
2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan
Universitas Brawijaya 10 September 2014.
Rodiyah. 2013. Aspect Democracy In The Formation Of Regional Regulation
(Case Study The Formation Of Regional Regulation About Education In
Perspective Socio-Legal). International Journal Of Business, Economics
And Law, Vol 2, Issue 3 (June) 2013. ISSN 2289-1552.
---------. 2014. The Accelerated Model Of The Right To Work Through The
Harmonization Of Manpower Policies (A Case Study Of Outsourcing
Manpower After The Constitutional Court Decision Number 27/PUU-
IX/2011 about the review of law number 13 of 2003 cincerning
21

21. substantive justice attainment). International Journal Of Business,
Economics And Law, Vol 4, Issue 3 (June) 2014. ISSN 2289-1560.
---------. 2014. The Accelerated Model Of protection Rights for the impact of
natural disaster based on the local wisdom throught the harmonization
of legislations. International Journal Of Business, Economics And Law,
Vol 4, Issue 3 (June) 2013. ISSN 2289-1552.
---------. 2014. Membangun politik hukum sumber daya alam (politik hukum
pengelolaan SDA Indonesia (perspektif UU no. 23 tahun 2014 berbasis
pada efektifitas pemerintahan yang mensejahterakan). Thafamedia-
yogyakarta.ISBN. 978-602-14207-8-2. Hal 115-142.
---------. 2015. Accelerated Model in obtaining intellectual property righta (IPR)
On micro, small and medium enterprises (SMEs) in semarang city
central java. IJBEL_International Journal Of Business, Economics And
Law, Vol 6, Issue 4 (Apr) 2015. Law. E. ISSN 2289-1552.
. Subiyakto,Rudi. 2012, Membangun Kota Layak Anak Studi kebijakan Publik di
Era Otonomi Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 10,
No.1, Februari 2012.
Sumber Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12
Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
22