makalah hukum dan politik tentang kelangkaan BBM

1. KELANGKAAN BBM DIKARENAKAN PENIMBUNAN DAN
PERMAINAN POLITIK
Disusun Guna Memenuhi Tugas Hukum dan Politik
Oleh :
DELA ASFARINA C.
8111412264
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hampir semua orang mengetahui sikap pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga
BBM (Bahan Bakar Minyak). Kenaikan ini terjadi karena pemerintah tak mampu lagi
memberikan subsidi pada BBM. Pemerintah telah mempertimbangkannya, yaitu bersamaan
dengan naiknya harga minyak mentah dunia di pasaran Internasional. Sebelum diputuskan,
rencana pemerintah menaikan harga BBM ini menimbulkan banyak persoalan. Banyak rakyat
kelas menengah ke bawah mungkin merasa tercekik dengan kondisi yang sedemikian rupa. Ini
logis, sebab kenaikan harga BBM juga akan memicu kenaikan harga sembako dan harga-harga
lainnya. Masyarakat kelas kecil semakin tersudutkan. Selain itu dampak lainnya adalah
permintaan BBM melonjak naik. Hal ini diduga banyaknya aksi sejumlah warga melakukan
spekulasi untuk meraup keuntungan besar dengan cara menimbun BBM dan dijual pada saat
harga sudah naik. Tindakan ini bertujuan untuk meraup laba dengan jumlah besar, karena ia
membeli dengan harga yang belum dinaikkan, jauh di bawah harga penjualan nantinya kalau
suda dinaikkan. BBM yang ditimbun pun tak sedikit jumlanya. Aksi ini juga membuat
permintaan BBM di SPBU bertambah, dan dikhawatirkan terjadi kelangkaan. Kabar berita
kenaikan harga saja sudah menyulitkan, apalagi dengan penimbunan oleh spekulan-spekulan itu.
Kalau kita amati seksama, penimbunan BBM bukan hanya merupakan kasus biasa. Di dalam
tindakan tersebut, telah terjadi adanya pelanggaran nilai- nilai luhur ideologi bangsa, yaitu
pancasila.
Kalau kita amati seksama, penimbunan BBM bukan hanya merupakan kasus biasa.
Didalam tindakan tersebut, telah terjadi adanya pelanggaran nilai- nilai luhur ideologi bangsa
yaitu pancasila, hakekat negara dengan penimbunan BBM, pengaruh wilayah dan institusi
terhadap pengontrolan distribusi BBM, dan pelanggaran mengenai hubungan dan batasan hak
dan kewajiban warga negara
1.2 Perumusan Masalah
 Bagaimana pengaruh wilayah dan institusi terhadap pengontrolan disribusi BBM?
 Bagaimana hubungan batasan hak dan kewajiban warga negara dengan penimbunan
BBM?
 Bagaimana hak dan kewajiban negara yang seharusnya diterapkan terkait dengan
penimbunan BBM?

3. 1.3 Hipotesis
Kurangnya penerapan dan pemahaman mengenai Pancasila, negara dan pemerintah
Indonesia serta kewarganegaraan menyebabkan terjadinya penimbunan BBM
1.4 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari makalah penulis yang berjudul “Penimbunan BBM”
 Memberikan informasi mengenai faktor- faktor apa saja yang menyebabkan
masalah BBM terjadi di Indonesia.
 Memberikan informasi mengenai hubungan hakekat negara dengan penimbunan
`BBM.
 Memberikan informasi mengenai pengaruh wilayah dan institusi terhadap
pengontrolan distribusi BBM.
 Memberikan informasi mengenai hubungan batasan dan kewajiban warga negara
dengan penimbunan BBM.
 Memberikan informasi mengenai hak dan kewaj iban negara yang seharusnya
diterapkan terkait dengan penimbunan BBM.
1.5 Metode Penulisan
Dalam makalah penulis yang berjudul “Penimbunan BBM” ini penulis menggunakan
metode analisis studi literatur

4. BAB II
LANDASAN TEORI
LANDASAN TEORI
2.1 Pancasila
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila juga merupakan ideologi dan
identitas negara Indonesia.
Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek: (1)
aspek filosofis, (2) aspek yuridis, dan (3) aspek politis. Secara filosofis, Pancasila merupakan
dasar keyakinan masyarkat Indonesia yang dicita-citakan. Secara yuridis, Pancasila merupakan
dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Secara politis, Pancasila dapat dipandang sebagai
kesepakatan luhur yang mengikat seluruh bangsa Indonesia menjadi kesatuan. Sebagai ideologi,
artinya Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam
kehidupan bernegara.
Selain itu, Pancasila dari segi pandangan hidup merupakan jiwa bangsa Indonesia. Isi
Pancasila mencerminkan apa yang menjadi jiwa bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam Pancasila, tercakup nilai-nilai kehidupan bernegara. Berikut adalah sila-sila Pancasila:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sebagai dasar negara, mengubah bahkan menolak Pancasila sama saja seperti kehilangan
identitas diri sebab Pancasila juga merupakan landasan visi dan misi pembangunan Indonesia.
Meski demikian, Pancasila tidak boleh dipandang sebagai suatu hal yang kaku. Pancasila
merupakan ideologi terbuka yang berarti Pancasila merorientasi ke depan dan mampu
menghadapi perubahan dengan luwes dan fleskibel. Hal ini berarti Pancasila mampu
menyesuaikan diri dengan zaman. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan acuan negara
Indonesia.

5. Bersama UUD 1945, Pancasila adalah salah satu pemersatu bangsa Indonesia yang
heterogen. Melihat betapa pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,
keberadaannya harus dipertahankan dan kelima silanya harus diamalkan bukan hanya
menghafalkan Pancasila agar keberlangsungan dan keutuhan bangsa dan negara tetap terjaga.
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Masing-masing suku bangsa itu
mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan suku bangsa lainnya, baik dalam bahasa,
adat istiadat, cara hidup, dan sebaginya. Oleh karena itu, Indoensia merpuakan bangsa yang
majemuk dengan berbagai suku bangsa yang membentuk menjadi satu kesatuan yaitu bangsa
Indonesia.
Konsekuensi dari pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemungkinan terjadinya konflik
karena kemungkinan terdapat perbedaan dalam cara pandang tertentu. Oleh karena itu,
dibutuhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang mengatur kehidupan bernegara rakyat
Indonesia.
Pada era globalisasi masa kini, rakyat Indonesia mudah melupakan budaya sendiri dan
meniru gaya hidup negara lain. Kita juga sering mendengar peristiwa pertikaian antara satu suku
bangsa dengan suku bangsa yang lain, atau satu golongan dengan golongan yang lain. Masalah-masalah
ini berkaitan dengan rasa kebangsaan rakyat Indonesia yang juga berhubungan dengan
jati diri bangsa.
Kebanggaan menjadi bangsa Indonesia dan persatuan bangsa Indonesia perlu terus
diupayakan sehingga jati diri bangsa Indonesia mengarah pada nilai-nilai yang menunjukkan diri
kita sejatinya bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengikat bangsa Indonesia menjadi suatu
kesatuan, seperti yang terumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, acuan bagi
jati diri bangsa Indonesia sebagai ideologi dan dasar dalam bernegara adalah Pancasila dan UUD
1945, yang harus dilaksanakan secara benar dan konsisten.
2.2 Hakikat Negara
Bangsa terbentuk karena semakin bertambahnya banyaknya manusia yang bersatu karena
suatu persamaan. Kemudian bangsa tersebut membentuk wadah organisasi yang disebut negara
(state) yang akan melindungi diri dan tempat tinggalnya. Dalam pengertian ini, negara meliputi
wilayah, rakyat, dan pemerintah yang bersifat konstitutif sesuai Konvensi Montevideo.

6. Wilayah adalah merupakan wilayah yang telah dinyatakan sebagai milik negara dan
batas-batasnya ditentukan dalam perjanjian internasional. Rakyat adalah semua orang yang
mendiami wilayah tersebut tunduk pada peraturan negara tersebut. Pemerintah adalah
pemerintah yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang mengikat rakyatnya. Selain ketiga syarat tersebut, ditambahkan pula
adanya pengakuan dari negara lain (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2001: 36) dan tujuan
negara yang tertulis dalam kontitusi.
Negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan, yaitu konsep mengenai kekuasaan tertinggi
suatu negara. Kedaulatan pada prinsipnya dipegang oleh seseseorang, sekelompok orang, suatu
badan, atau sekelompok badan yang melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi
pemerintahan. Dalam ilmu hukum, terdapat lima teori kedaulatan, yaitu (1) kedaulatan Tuhan,
(2) kedaulatan raja, (3) kedaulatan negara, (4) kedaulatan hukum, dan (5) kedaulatan rakyat.
Indonesia menganut kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Konsep
kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dari yang selanjutnya dikenal sebagai konsep demokrasi.
Dapat disimpulkan bahwa negara adalah merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah
yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Negara bersifat memaksa,
monopoli, dan mencakup semua. Negara bersifat memaksa berarti negara mempunyai kekuatan
fisik secara legal, misalnya polisi atau tentara, dan semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku diharapkan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara tercapai. Negara bersifat
monopoli berarti negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh
dan tidak boleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Negara
bersifat mencakup semua berarti segala peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua
orang tanpa kecuali.
Dibutuhkan ideologi dan konstitusi negara agar kehidupan berbangsa dan bernegara
berjalan lancar. Ideologi bangsa digali dari budaya bangsa tersebut. Menurut Kaelan, makna
ideologi bagi negara adalah (1) mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, dan negara
serta membentuk cita-cita, (2) sumber motivasi bangsa, dan (3) terbuka, reformatif, dan dinamis.
Sementara itu, konstitusi adalah aturan dasar pembentukan negara yang berfungsi
membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
Indonesia telah melalui tujuh periode dalam pelaksanaan UUD di Indonesia.
1. Periode UUD 1945 (1945 – 1949)
2. Periode Konstitusi RIS (1949 – 1950)
3. Periode UUDS (1950 – 1959)

7. 4. Kembali ke UUD 1945 (1959 – 1966)
5. Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (1966- 1998)
6. Periode UUD 1945 Pasca Order Baru (21 Mei 1998 – 19 Oktober 1998)
7. Periode UUD 1945 yang Diamandemen (1998 – sekarang [Reformasi])
2.3 Negara dalam Arti Wilayah dan Institusi/Organisasi
 Negara dalam Arti Wilayah
Negara dalam arti wilayah dapat dibedakan atas (1) negara daratan yang berbatasan
dengan daratan negara tetangga dan (2) negara yang berbatasan dengan laut. Negara yang
berbatasan dengan latu dibedakan lagi menjadi tiga: (a) negara pantai, (b) negara pulau, dan (c)
negara kepulauan.
Merujuk pada Pasal 46 UNCLOS 1982, Negara Kepulauan adalah suatu negara yang
terdiri atas satu kepulauan atau lebih yang dapat mencakup-cakup pulau-pulau lainnya. Istilah
“kepulauan” dapat diartikan sebagai gugusan pulau.
Ciri khas negara Indonesia adalah bahwa Indonesia (1) merupakan negara kepulauan, (2)
berada di antara dua samudera, yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik dan berada di antara
dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta (3) berada di bwah lintasan Geostationary
Satelite Orbit (GSO) sepanjang 12,8% GSO bumi.
 Negara dalam Arti Institusi/Organisasi
Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaan utamanya berada di
tangan Pemerintah Pusat. Negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat seperti yang tertera
pada sila keempat Pancasila. Akan tetapi, makna “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” adalah bahwa demokrasi Pancasila berbeda
dari demokrasi Barat yang berwatak individualistik dan juga berbeda dari demokrasi sosialis
yang lebih mengutamakan golongan daripada individu. Bangsa Indonesia lebih mengutamakan
keserasian hidup sehingga lebih memilih bermusyawarah untuk mufakat dalam setiap
penyelesaian masalah.
Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial dengan
pemisahan kekuasaan negara (separation of power) menjadi tiga bagian seperti doktrin Trias
Politica oleh Montesquieu. Doktrin ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu
kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-

8. undang), dan kekuasaan yudikatif (mengawasi undang-undang). DPR dan DPD berfungsi
sebagai badan legislatif, pemerintah adalah badan eksekutif, dan Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, serta Komisi Yudisial berfungsi sebagai badan yudikatif.
 Hak Warga Negara dan Batasan-batasan terhadap Hak dan Kebebasan Warga
Negara
Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya melekat pada individu bahkan sejak dia belum
dilahirkan. HAM melekat pada manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat sehingga hak ini
tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Hak-hak asasi manusia dapat
dibagi atas hak mempertahankan diri, hak kemerdekaan, hak persamaan pendapat, hak untuk
dihargai, dan hak bergaul bersama manusia.
Hak warga negara Indonesia dilindungi oleh UUD 1945. Hak warga negara dapat
dikelompokkan dalam tiga kategori: (1) keamanan, (2) kesetaraan, dan (3) kemerdekaan. Dalam
Pembukaan UUD dikatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti negara menjamin keamanan dan
keselamatan warga negara.
Bila ditinjau lebih jauh, aktivitas politik yang dilakukan tiap warga negara juga
merupakan saana untuk memenuhi hak-haknya. Berikut adalah hak-hak yang berkaitan dengan
aktivitas politk: hak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapat informasi, hak berserikat, hak
untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hak untuk
memilih dalam pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Pemenuhan hak-hak warga negara tidak berarti warga negara dapat melaksanakan haknya
tanpa batasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan manusia juga memiliki batasan-batasan
karena sebagai warga negara, seorang indivud juga berhadapan dengan hak orang lain dan hak
masyarkaat. Jika haknya tidak dibatasi, seorang individu dapat melanggar hak orang lain. Maka
negara berwenang menetapkan peraturan yang membatasi hak warga negara. Hal ini dilakukan
untuk menjaga keamanan dan keselamatan seluruh warga negara dan ketertiban masyarakat
secara umum. Dengan kesadaran bahwa orang lain dan masyarakat juga memiliki hak-hak yang
harus dipenuhi, tiap warga negara diharapkan menyadari bahwa untuk memenuhi hak-haknya,
dia juga wajib menghargai hak-hak orang lain.

9.  Kewajiban Warga Negara
Seiring dengan hak warga negara, warga negara juga mempunyai kewajiban warga
negara agar kegiatan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik. Kewajiban warga negara
meliputi (1) mematuhi hukum dan pemerintahan, (2) membela negara, (3) membayar pajak, (4)
mengikuti pendidikan dasar/wajib sekolah, dan (5) menghormati hak asasi orang lain.
2.5 Kewajiban dan Hak Negara
Kewajiban negara tercantum pada alinea keempat Alinea ke-4 yaitu (1) melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara juga
berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Pancasila. Agar keempat tujuan
tersebut tercapai, negara memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan agar keempat
tujuan negara tersebut terlaksana.
Sementara itu, warga negara wajib memenuhi hak negara yaitu, mempertahankan
kemerdekaan negara, memnayar pajak, mematuhi hukum, bela negara, dan lain-lain.
Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban
negara, tujuan negara akan tercapai dan hak-hak warga negara akan terpenuhi pula.

10. BAB III
PEMBAHASAN
DATA
3.1 Terungkap 29 Kasus Penimbunan BBM
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, khususnya premium, banyak
dimanfaatkan sekelompok masyarakat untuk berbuat curang. Indikasi bakal adanya kecurangan
tersebut diantisipasi oleh jajaran Polda Jabar melalui Operasi Dian Lodaya 2013. Hanya dalam
sepuluh hari, mulai 20-29 April, Polda Jabar dan jajarannya berhasil mengungkap 29 kasus
penimbunan BBM.
Dari 29 kasus yang berhasil diungkap, Polda Jabar mengamankan 33 tersangka dengan
barang bukti kejahatan sebanyak 21.319 liter (21,3 ton) BBM. Adapun barang bukti yang disita
terdiri dari 15.974 liter (solar), 1.915 liter premium, dan 3.520 liter minyak tanah. Selain BBM,
polisi juga mengamankan sejumlah tabung gas elpiji. Para tersangka, akan dijerat Pasal 53 huruf
c dan d dan atau pasal 55 Undang- Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 Miliar.
3.2 Menjawab Persoalan Distribusi BBM Indonesia
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas mensosialisasikan penyaluran bahan bakar minyak
bersubsidi untuk jenis tertentu di sektor transportasi laut. BPH Migas terus meningkatkan
sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk jenis tertentu khususnya transportasi laut kepada
para pihak termasuk di Bengkulu.
Pihak BPH Migas mengatakan, sosialisasi tersebut juga bertujuan meningkatkan pengawasan
pendistribusian jenis bahan bakar tertentu khususnya transportasi laut yang rawan
penyelewengan. Para pihak yang dilibatkan antara lain Administrator Pelabuhan Baai, Kantor
Pelabuhan Malakoni Pulau Enggano, lembaga penyalur, PT Pertamina, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, mekanisme subsidi
BBM jenis tertentu merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga
eceran per liter jenis BBM tertentu.Penyediaan kuota BBM bersubsidi untuk industri tra nsportasi
laut disesuaikan dengan trayek dan jumlah penggunanya dan diutamakan untuk kapal
penumpang, pelayaran rakyat, dan kapal beroperasi secara tetap, katanya.nSebelumnya,

11. sosialisasi serupa sudah digelar di empat provinsi lainnya di wilayah II yaitu Sumatra Selatan,
Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
Konsultan Mitra BPH Migas Abdul Gofur mengatakan, penyelewengan bahan bakar minyak
bersubsidi untuk transportasi laut masih tinggi sehingga penyalurannya perlu diawasi dengan
ketat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2008 diketahui bahwa penyelewengan bahan
bakar minyak terbesar terjadi pada sektor transportasi laut. Penyelewengan yang tinggi mencapai
63 persen sehingga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat sasarann. Dijelaskan,
pendistribusian jenis BBM tertentu premium dan solar, yang masih menggunakan sistem terbuka
membuka peluang terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan tepat volume. Dampaknya
jumlah yang didistribusikan belum menggambarkan kebutuhan yang nyata dari konsumsi
transportasi laut.
Sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dinilai sangat lemah dan tidak komprehensif. Akibatnya,
realisasi pendistribusian BBM subsidi melebihi kuota dan tidak pada tempatnya, sehingga
sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah kekurangan stok BBM
seperti yang terjadi belakangan ini. Pengamat Migas yang juga Direktur Pusat Study Kebijkan
Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, seharusnya BPH Migas mampu menerapkan
sistem dan mekanisme pengawasan dalam menghapus segala bentuk penyelewengan distribusi
BBM subsidi di samping menekan kebijkan lonjakan konsumsi BBM subsidi yang trendnya terus
meningkat.
3.3 Pemerintah dan Para Oknum Penimbun BBM
Kenaikan BBM kala ini terjadi karena pemerintah tak mampu lagi memberikan subsidi pada
BBM. Pemerintah telah mempertimbangkannya, yaitu bersamaan dengan naiknya harga minyak
mentah dunia di pasaran Internasional. Sebelum diputuskan, rencana pemer intah menaikan harga
BBM ini menimbulkan banyak persoalan. Banyak rakyat kelas menengah ke bawah mungkin
merasa tercekik dengan kondisi yang serupa. Ini logis, sebab kenaikan harga BBM juga akan
memicu kenaikan harga sembako dan harga-harga lainnya. Selain itu dampak lainnya adalah
penimbunan BBM melonjak naik. Hal ini diduga banyaknya aksi sejumlah warga yang
melakukan spekulasi untuk meraup keuntungan besar dengan cara menimbun BBM dan dijual
pada saat harga sudah naik. Tindakan ini bertujuan untuk meraup laba dengan jumlah besar,

12. karena ia membeli dengan harga yang belum dinaikan, jauh di bawah harga penjualan nantinya
kalau sudah dinaikkan.
Sikap pemerintah untuk menindak para penimbun BBM sudah cukup tegas. Hal ini dapat
dikatakan demikian karena pemerintah telah menetapkan Undang–Undang (UU) Minyak dan
Gas Bumi nomor : 22 tahun 2001 pasal 55 yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan
pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dengan
dasar hukum ini tinggal pemerintah melakukan tindakan penangkapan yang didasarkan pada
Surat Keputusan (SK) Bupati. Agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja (sat-Pol PP) bersama
pihak Kepolisian melakukan Sidak.
Namun seperti pepatah mengatakan, keputusan dibuat untuk dilanggar. Ada-ada saja
tindakan para oknum untuk menimbun BBM, mulai dari menggelapkannya terang-terangngan
hingga melakukan berbagai cara dalam menimbun BBM demi meraup keuntungan besar.
Pemerintah pun tidak tinggal diam mengenai hal ini, tim intelejen pun dibentuk untuk
mengawasi dan melakukan sidak terhadap para oknum. Namun sebelum sidak dilakukan, rahasia
sidak pun terbongakar sehingga para oknum melarikan diri dan menyebabkan aparat kesulitan
dalam menangkap mereka.
Banyak spekulasi yang mucul di masyarakat mengenai tindak sidak para oknum penimbun
BBM yang seharusnya dirahasikan namun dengan cepat terbongkar. Setelah dilakukan
penyelidikan oleh beberapa pihak, hasilnya sungguh sangat mengecewakan. Alasan mengapa
cepatnya rahasia sidak yang terbongkar adalah karena adanya orang dalam dari pemerintah
sendiri yang “menjual” informasi sidak kepada para oknum. Hal ini mengindikasikan adanya
tidak pidana “korupsi informasi” yang dilakukan oleh orang dalam dari pemerintah yang tidak
bertanggung jawab. Hal ini sungguh sangat disayangkan mengingat peraturan dibuat oleh
pemerintah namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut dilanggar pertama kali oleh oknum
orang dalam dari pemerintah sendiri yang tidak bertanggung jawab.
Batasan hak dan kewajiban warga negara terhadap penimbunan BBM
Batasan-batasan terhadap kebebasan warga negara dapat dilihat bahwa hak warga negara
bukanlah tak terbatas, karena hak warga negara, sebagai seorang individu, harus berhadapan
dengan hak orang lain dan hak masyarakat. Pihak negara (pemerintah) dapat menetapkan UU

13. atau peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak warga negara. Hal itu dilakukan untuk
menjaga keamanan dan keselamatan warga negara dan ketertiban masyarakat secara umum.
Dengan kesadaran bahwa orang lain dan masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi,
maka tiap warga negara diharapkan menyadari bahwa untuk memenuhi hak-haknya secara penuh
ia pun wajib menghargai hak-hak orang lain pula.
Melihat pembahasan di atas, secara keseluruhan kita memperoleh kesimpulan bahwa
kebebasan warga negara bukan berarti bahwa mereka bebas melakukan apa saja yang mereka
inginkan. Namun kebebasan tersebut ada batasnya. Batasnya tidak lain adalah kebebasan dan
hak orang lain. Dalam kasus ini penimbun BBM melanggar batasan kebebasan masyarakat untuk
memperoleh haknya karena dengan penimbunan BBM ini masyarakat dirugikan.
Hak dan kewajiban negara yang seharusnya diterapkan terkait dengan penimbunan BBM
Hak dan kewajiban negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 alinea ke-4. Mengawasi
dan mengatur penyaluran bahan bakar minyak (BBM) secara adil bagi seluruh rakyatnya juga
termasuk kewajiban negara sesuai dengan sila ke-2 dan ke-5 yaitu kemanusiaan yang adil dan
beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak
memperoleh BBM dengan harga yang adil. Apabila negara membiarkan penimbun BBM tidak
resmi beraksi, sejumlah warga negara dirugikan karena mereka tidak dapat memperoleh BBM
dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan harga umum yang dipasarkan
negara, yaitu Rp4500,-. Jika mereka terpaksa harus membeli dari penimbun tidak resmi, mereka
harus membayar lebih mahal dan akibatnya, mereka memberi keuntungan besar hanya didapat
sepihak oleh para penimbun tidak resmi. Padahal seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat
membeli BBM, yang disubsidi pemerintah, dengan harga yang sama karena negara yang
menanggung sebagian biayanya. Sementara itu, negara juga dirugikan kare na tujuan negara
memberi subsidi BBM untuk meringankan beban ekonomi rakyat miskin tidak tercapai. Malahan
penimbun tidak resmi yang mendapat keuntungannya.
Negara mengatur hal mengenai penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dalam Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu. Yang termasuk BBM tertentu adalah minyak tanah, bensin RON
88, dan minyak solar. Pada Perpres ini, dinyatakan bahwa terminal BBM/Depot/Penyalur adalah
tempat penimbunan yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina atau badan usaha lain yang
mendapat penugasan khusus. Pada Pasal 7 Ayat 1, tertulis bahwa badan usaha dan/atau

14. masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis
BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku
penimbunan akan diberi sanksi sesuai undang-undang.
Negara memiliki hak menghukum para pelaku penimbunan BBM tidak resmi dengan
tegas agar mereka jera dan orang lain tidak mau mengikuti tindakan mereka. Selain itu, negara
juga seharusnya lebih ketat dalam mengawasi penyaluran BBM sehingga penimbunan BBM
tidak resmi dapat dicegah. Sebaiknya negara juga mengajarkan pendidikan berdasarkan
Pancasila pada rakyatnya sehingga mereka menjadi manusia yang beradab dan berkarakter
sehingga mereka tidak mau melakukan tindakan tercela seperti menimbun BBM ilegal. Dengan
demikian, negara melaksanakan kewajibannya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila.
Lengahnya pemerintah terhadap penimbun BBM
Hampir semua orang mengetahui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan
Bakar Minyak). Kenaikan ini terjadi karena pemerintah tak mampu lagi memberikan subsidi
pada BBM. Pemerintah telah mempertimbangkannya, yaitu bersamaan dengan naiknya harga
minyak mentah dunia di pasaran Internasional. Sebelum diputuskan, rencana pemerintah
menaikan harga BBM ini menimbulkan banyak persoalan. Banyak rakyat kelas menengah ke
bawah mungkin merasa tercekik dengan kondisi yang serupa. Ini logis, sebab kenaikan harga
BBM juga akan memicu kenaikan harga sembako dan harga-harga lainnya. Selain itu dampak
lainnya adalah penimbunan BBM melonjak naik. Hal ini diduga banyaknya aksi sejumlah warga
yang melakukan spekulasi untuk meraup keuntungan besar dengan cara menimbun BBM dan
dijual pada saat harga sudah naik. Tindakan ini bertujuan untuk meraup laba dengan jumlah
besar, karena ia membeli dengan harga yang belum dinaikan, jauh di bawah harga penjualan
nantinya kalau sudah dinaikkan.
Sikap pemerintah untuk menindak para penimbun BBM sudah cukup tegas. Hal ini dapat
dikatakan demikian karena pemerintah telah menetapkan Undang–Undang (UU) Minyak dan
Gas Bumi nomor : 22 tahun 2001 pasal 55 yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan
pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dengan
dasar hukum ini tinggal pemerintah melakukan tindakan penangkapan yang didasarkan pada

15. Surat Keputusan (SK) Bupati. Agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja (sat-Pol PP) bersama
pihak Kepolisian melakukan Sidak.
Namun seperti pepatah mengatakan, keputusan dibuat untuk dilanggar. Ada-ada saja
tindakan para oknum untuk menimbun BBM, mulai dari menggelapkannya terang-terangngan
hingga melakukan berbagai cara dalam menimbun BBM demi meraup keuntungan besar.
Pemerintah pun tidak tinggal diam mengenai hal ini, tim intelejen pun dibentuk untuk
mengawasi dan melakukan sidak terhadap para oknum. Namun sebelum sidak dilakukan, rahasia
sidak pun terbongakar sehingga para oknum melarikan diri dan menyebabkan aparat kesulitan
dalam menangkap mereka.
Banyak spekulasi yang mucul di masyarakat mengenai tindak sidak para oknum
penimbun BBM yang seharusnya dirahasikan namun dengan cepat terbongkar. Setelah dilakukan
penyelidikan oleh beberapa pihak, hasilnya sungguh sangat mengecewakan. Alasan mengapa
cepatnya rahasia sidak yang terbongkar adalah karena adanya orang dalam dari pemerintah
sendiri yang “menjual” informasi sidak kepada para oknum. Hal ini mengindikasikan adanya
tidak pidana “korupsi informasi” yang dilakukan oleh orang dalam dari pemerintah yang tidak
bertanggung jawab. Hal ini sungguh sangat disayangkan mengingat peraturan dibuat oleh
pemerintah namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut dilanggar pertama kali oleh oknum
orang dalam dari pemerintah sendiri yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, sikap pemerintah terdahulu yang tidak konsisten terhadap kenaikan BBM juga
menjadi polemik di masyarakat. Hal ini menyebabkan kelangkaan BBM di berbagai daerah
akibat dari permainan pihak-pihak tertentu. Penimbunan BBM bersubsidi sudah dilakukan oleh
para oknum penimbun BBM sebelum rencana kenaikan harga BBM ditetapkan, dan nantinya
setelah harga BBM bersubsudi dinaikkan, barulah para oknum menjualnya dengan harga yang
mahal sehingga mereka mendpatkan keuntungan yang tidak sepantasnya.

16. BAB IV
PENUTUP
 KESIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak kenaikan BBM disebabkan oleh
marakanya oknum penimbun BBM di masyarakat. Maraknya penimbunan BBM di daerah-daerah
juga menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi. Masalah ini sesungguhnya tidak lepas
dari campur tangan pemerintah yang menyebabkan polemik di masyarakat. Hal ini dapat
dikatakan demikian karena sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap menerapkan
peraturan dalam menaikkan harga BBM. Oknum orang dalam dari pemerintah yang
membocorkan rahasia sidak kepada para penimbun juga merupakan salah satu penyebab
masalah penimbunan BBM tidak dapat diatasi dengan tuntas.
 SARAN
Pemerintah seharusnya dalam perencanaan dan program untuk subsidi BBM dan
sebagainya lebih dimatangkan agar mempersempit ruang gerak permainan politik. Pemerintah
pula harusnya memberikan sanksi lebih tegas terhadap penimbun BBM karena memberikan
kerugian besar bagi negara.
 DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.jurnalparlemen.com/view/8185/ketua-dpr-minta-pt-pertamina-tanggung-jawab-
atas-kelangkaan-bbm.html
2. http://www.jurnalbandung.com/category/politik-pemerintahan/page/5/
3. http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2012/03/09/tni-back-up-penanganan-demo-kenaikan-
bbm/
4. www.academia.edu
5. Rama, dkk. 2007. Menghasilkan Biodiesel Murah Mengatasi Polusi & Kelangkaan
BBM. Jakarta : PT ArgoMedia Pustaka.
6. Rahman,ahmad.2007 Sistem politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu Undang-undang
No12 Tahun 2003
7. Tatang H. Soerawidjaya, Tirto P. Brodjonegoro, dan Iman K. Reksowardojo. 2005.
Prospek, Status, dan Tantangan Penegakan Industri Biodiesel di Indonesia.
Bandung:ITB.
8. Bambang. 2006. Biodiesel Sumber Energi Alternatif Pengganti Solar Yang Terbuat
Dari Ekstraksi Minyak Jarak Pagar. Surabaya : Trubus Agrisarana.