Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat untuk merumuskan peraturan desa tentang perlindungan anak melalui diskusi kelompok dan pemetaan masalah. Beberapa langkah yang diambil antara lain mengadakan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, membentuk kelompok paralegal anak, serta memfasilitasi perumusan rancangan peraturan desa bersama masyarakat dan pemerintah desa

1. Disampaikan dalam kegiatan Community Watch di Bogor, 4
Juli 2018
WARGA BICARA
PERATURAN DESA
Catatan pengalaman di isu anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Barat

3. MENGEMBANGKAN, BUKAN MENERAPKAN
MENGGALI, BUKAN MENGAJARI
PARTISIPASI, BUKAN MOBILISASI
Memfasilitasi warga untuk mengungkapkan,
merumuskan dan merencanakan.
Menggunakan metode dan media yang beragam.
Diam bukan berarti tidak punya gagasan dan
harapan.
Mengaitkan dan mengkontekstualisasi isu kepada
kehidupan sehari-hari yang HARI INI dan DI SINI
Melihat ulang dan menguatkan nilai-nilai dan
kepercayaan yang dipegang warga
the done
the do

4. Ketika suatu yang “baru”--- perubahan ---
ditawarkan, ada banyak reaksi:
“Barangkali memang ada masalah . Tapi saya ragu”
“Saya melihat ada masalah . Tapi saya khawatir”
“Saya melihat ada masalah . Saya tertarik untuk terlibat”
“Saya melihat ada masalah . Tapi itu bukan persoalan
saya”
“Saya tidak melihat ada masalah . Jadi tidak perlu
berubah”

5. APA YANG LAHA
LAKUKAN DI DESA
MENDORONG DAN MEMASTIKAN DESA
MEMILIKI
KOMITMEN DAN KECAKAPAN DALAM
UPAYA
PERLINDUNGAN
ANAK
MENCIPTAKAN TOKOH BARU
MEMETAKAN TEMA, PROBLEMA, DAN POTENSI
MEMBANGUN KEGELISAHAN
MEMETAKAN DAN MERUMUSKAN RESPON
MENDORONG LAHIRNYA REGULASI

6. RISET
PEMBENTUKAN PARALEGAL ANAK
WORKSHOP & DISTRIBUSI ISU/PESAN
BALAKECRAKAN WARGA
LOBBY
PERATURAN DESA PERLINDUNGAN ANAK
KERANGKA PELIBATAN WARGA
DALAM PENYUSUNAN PERDES
WORKSHOP
PERUMUSAN

7. MEMETAKAN TEMA, PROBLEMA,
DAN POTENSI
Menemukenali & menilai kembali
praktek, kebiasaan, pola relasi &
kebijakan yang dijalankan oleh
keluarga, masyarakat maupun
pemerintah lokal terkait perlindungan
anak & penanganan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum serta
dampaknya terhadap perkembangan
anak.
Menemukenali potensi institusi lokal
dan kepemimpinan sosial yang dapat
menjadi faktor pendukung
implementasi Keadilan Restoratif
dalam penanganan kasus anak

8. MENCIPTAKAN TOKOH
BARU
Bersama Kepala Desa Cibiru Wetan MERUMUSKAN
KRITERIA dan memilih anggota Paralegal Anak
PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
Paralegal Anak
Memfasilitasi Paralegal Anak Desa Cibiru Wetan dalam
MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT tentang
perlindungan anak, pengasuhan anak, dan anak yang berhadapan
dengan hukum
Memfasilitasi Paralegal Anak
Desa
Cibiru Wetan dalam
MELAHIRKAN KEBIJAKAN
perlindungan anak

9. MEMBANGUN KEGELISAHAN
Kegelisahan dibangun melalui pengkhalayakan isu.
Banyak informasi telah didengar dan dibicarakan
warga. Namun, hanya informasi yang
BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN
KEBUTUHANLAH yang mampu mempengaruhi
tindakan
Pengkhalayakan isu merupakan upaya untuk MEMPERSIAPKAN
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WARGA agar siap
berdiskusi dalam merumuskan aspirasi dalam forum
Balakecrakan Warga
Tahap pengkhalayakan isu:
Workshop penyusunan pesan dan materi
diskusi
Pendataan nomor Whatsapp warga dan memilah ke
dalam 3 kelompok: orangtua, anak, dan pemuda/i
Mengkhalayakan pesan melalui broadcast whatsapp,
spanduk, dan penyuluhan. Distribusi pesan diprioritaskan
melalui whatsapp dilakukan seminggu 2 kali.

10. MEMETAKAN DAN
MERUMUSKAN RESPON
 Pemetaan kegelisahan dan perumusan respon dilakukan
dalam bentuk BALAKECRAKAN WARGA dan 2 kali
workshop untuk mengelompokkan dan memetakan serta
menyusun merespon kegelisahan
 Untuk MENJAGA TINGKAT PARTISIPASI WARGA,
pertemuan dibagi ke dalam 4 kelompok: Anak, Orangtua,
Toga Tomas Topem, dan Pendidik
 Peserta yang terlibat dalam pertemuan ini adalah warga
yang diduga telah MENERIMA PESAN dan MELEK
INFORMASI perlindungan anak
 Hasil dari pemetaan dan
perumusan ini adalah adanya
usulan warga yang dikemas
dalam bentuk:
• Pointers isi Peraturan
Desa
• Matrik usulan
program/kegiatan

11. MENDORONG LAHIRNYA
REGULASI
 Memfasilitasi Paralegal Anak dan BPD untuk
memformulasikan usulan warga ke dalam bentuk
Rancangan Peraturan Desa
 Rancangan Peraturan Desa Perlindungan
ditargetkan oleh BPD menjadi Perdes di tahun 2018
 Memastikan perwakilan Paralegal Anak masuk ke dalam
Tim 11

12. PENCEGAHAN PENANGANAN
PENGURANGAN
RESIKO
KERANGKA KEBIJAKAN
•Kampanye
•Peningkatan kesadaran
•Peningkatan kepekaan
•Pengarusutamaan gender
dan anak
•Pendidikan
•Parenting
•Sarana dan prasarana
•Dll
• Pemetaan kelompok &
lokasi rentan
• Konsultasi
• Pendampingan
• Dukungan keluarga
• Parenting
• Dll
• Proses hukum
• Konseling
• Rehabilitasi &
reintegrasi
• Dll
UNIVERSAL
PERSEORANG
AN
BERSASARAN

13. AKSESIBILTAS vs AVAILABILITAS
MENGUBAH KEBIASAAN
MENJAGA TINGKAT PARTISIPASI
Warga terbiasa terima jadi/pasif. Sementara di
perancang kebijakan terbiasa instant
Mengelola tingkat partisipasi pada dasarnya
mengelola harapan dan memperkuat kepemilikan
warga atas kebijakan
Tergoda cukup bangga dengan menyediakan layanan
tapi abai untuk memikirkan aksesibilitas warga
Di tangan pengelola desa kekuasaan desa dipegang. Di tangan
pengelola desa pula kewenangan tersimpan. Tandatangan
pengelola desalah yang menentukan kemana desa akan diarahkan.
Karenanya, tantangannya adalah:

14. PESAN MORAL DARI
PENGALAMAN
Ibarat sebuah tangga, maka tantangan mengembangkan
lingkungan yang melindungi dapat digambarkan sebagai
berikut:
Apa yang DIKATAKAN belum tentu DIDENGAR
Apa yang DIDENGAR belum tentu DIMENGERTI
Apa yang DIMENGERTI belum tentu DISETUJUI
Apa yang DISETUJUI belum tentu DILAKUKAN
Apa yang DILAKUKAN belum tentu jadi
KEBIASAAN

15. Terima
Kasih
Andi Akbar
Ds.pemagarsariBogor 16330