Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Bintek Penyusunan Basis Data Potensi Daerah Pemkot Mojokerto di Astoria Convention Hall-Mojokerto 9 Desember 2010

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Data Perencanaan Pembangunan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Materi • Perencanaan Pembangunan Daerah • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah • Kegagalan Perencanaan • Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) • Data dan Informasi Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T 1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif; 3. Achievable: 3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p 5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah S b i h • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:  proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan  melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Peningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk:  Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t  Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan  Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSM Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Troika dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 1/4 Kegagalan Perencanaan g g  Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai, dik i  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Kegagalan Perencanaan 2/4  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. 3/4 Kegagalan Perencanaan g g  Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. 4/4 Kegagalan Perencanaan g g  Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  P Perencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. 1/2 Apa itu RPJMD • RPJMD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah untuk h k mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian Daerah, DPRD penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. 2/2 Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. t i dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Indikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. 1/2 Data dan Informasi  D Data adalah k d l h keterangan objektif tentang suatu f k b ik d l bj k if fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.  Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta fakta. Pasal 31 UU 25/2004 tentang SPPN  Sistem data dan informasi adalah suatu sistem informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana pembangunan sasaran dan hasil pembangunan, hasil- hasil yang telah dicapai. RPJMN 2010-2014 dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. 2/2 Data dan Informasi • Proses perencanaan memerlukan k P l k kapasitas d i data d statistik yang dan i ik baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. • Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam: – menyusun perencanaan, – melakukan pemantauan/monitoring, dan – mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan • Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Data dalam Perencanaan Pembangunan ata a a e e ca aa e ba gu a • Perencanaan pembangunan didasarkan pada DATA dan Penyusunan Rencana informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi UU 25/2004 Pelaksanaan DATA Penetapan Rencana Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Data dalam Perencanaan • Penggunaan terpenting d P i data d ldalam proses perencanaan adalah d l h untuk menyediakan target-target pembangunan ( y q, (Bayhaqi, 2010) ) Data berupa Target Proses Indikator Pembangunan Perencanaan dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Pentingnya Data di Era Otonomi Daerah P ti D t E Ot iD h Otonomi Daerah Pemda dituntut memanfaatkan sumber daya (resources) yang ada secara optimal Implementasi sistem perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis Data yang akurat pada setiap tahapan Perencanaan dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Potensi Daerah • Aset yang di iliki oleh suatu d A dimiliki l h daerah yang d h dapat memacu pertumbuhan daerah tersebut. • Potensi daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah tersebut. g j Jika potensi semakin berkembang maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut sehingga pembangunan daerah semakin maju dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. • Umumnya terdiri atas: – Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan; – Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya; – Potensi Sumberdaya Manusia (SDM); – Potensi Sumberdaya Spasial dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. 1/3 Data Dasar Pembangunan M P b Manusiai  IPM (Indeks Pembangunan Manusia)  GDI (Gender Development Index)  APK (Angka Partisipasi Kasar)  APM (Angka Partisipasi Murni)  APS (Angka Partisipasi Sekolah)  Angka Kematian Bayi  A k K Angka Kematian Ib ti Ibu  Angka Melek Huruf  Umur Harapan Hidup dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. 2/3 Data Dasar Indikator ekonomi I dik k i  PDRB  Pertumbuhan Ekonomi  Tingkat Pengangguran terbuka  Inflasi  Pendapatan Per Kapita  Nilai Rencana PMA yang disetujui  Nilai Realisasi Investasi PMA  Nilai Rencana PMDN yang disetujui  Nil i R li Nilai Realisasi I i Investasi PMDN i  dll dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. 3/3 Data Dasar Indikator l i I dik lainnya  Data kependudukan: Pertumbuhan penduduk, Jumlah p penduduk,jumlah p ,j penduduk miskin  Indeks Kriminalitas  Infrastruktur jalan, pelabuhan, penerbangan  Persentase kemiskinan  Luas lahan pertanian, kehutanan dll. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Data Sosial Indikator Implementasi Kependudukan mengetahui : jumlah penduduk jenis kelamin dan kelompok penduduk, umur, fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk (10 tahunan) Ketenagakerjaan mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan) Kemiskinan sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode tahunan Potensi Desa digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus p penduduk, sensus p pertanian, dan sensus ekonomi)) Kesehatan sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan manusia (ipm) setiap periode tahunan Perumahan data perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan) dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Data Ekonomi 1/2 Indikator Implementasi Produk domestik bruto menjadi indikator perkembangan pembangunan dan pertumbuhan indonesia setiap (triwulan) ekonomi Inflasi (I d k H I fl i (Indeks Harga Mengetahui pola k M t h i l konsumsi masyarakat (b l i k t (bulanan) ) Konsumen) Indeks Harga menggambarkan kondisi perekonomian secara Perdagangan Besar umum, deflator pdb, dan digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/konstruksi (bulanan) Nilai Tukar Petani untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai tukar p pp petani ( (bulanan) ) Produksi mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan) dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Data Ekonomi 2/2 Indikator Implementasi Industri untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan) Ekspor dan Impor untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan (bulanan d t h (b l dan tahunan) ) Transportasi Nasional memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara, (bulanan dan tahunan) Keuangan Daerah menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah provinsi ( p (tahunan) ) Konstruksi diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output yang dihasilkan (tahunan) dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Software Database Devinfo D i f  Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan  Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan, menyimpan dan menyajikan data  Dapat diunduh gratis melalui www.devinfo.org  Database dapat diupload di internet sehingga dapat diakses oleh semua orang  akuntabilitas  Pemda dapat menggunakan software database yang lain seperti desinventar, SAS dsb. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Software Pengolahan Data Potensi Daerah • Microsoft E Mi f Excel l • E views (untuk analisis statistik ekonomi) • SPSS (untuk analisis statistik sosial kesehatan dll) sosial, • Stata ( analisis statistik ekonomi) • SAS ( analisis statistik ekonomi, kesehatan, pertanian dll) , ,p ) • Ilwis (analisis spasial/GIS) • Arc View (Analisis Spasial/GIS) • Microsoft Visual Basic Versi 6.0 • Dll dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Penyedia dan Sumber Data  BPS  Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia  Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam perencanaan pembangunan  S b Sumber-sumber d t : b data  Sensus  Survei: Susenas Sakernas SDKI Supas SUSI Podes Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes,  Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan, Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Hambatan Penggunaan Data dalam Proses Perencanaan • Ketersediaan d K di data d daerah yang k h kurang ti l sehingga terkadang timely, hi k d perencanaan dilakukan dengan menggunakan data yang tidak update • Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu instansi dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Penutup • Perlu d P l adanya peran aktif P k if Pemerintah d l i h dalam pembuatan Si b Sistem Informasi dan Manajemen database terintegrasi untuk perencanaan pembangunan yang dapat diakses oleh semua stakeholders • Perlunya kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BPS dalam hal penyediaan data dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan P k j : Di kt E l Direktur Evaluasi Kinerja i Ki j Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor p : (021) 392 6248 ( ) HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 55

×