Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional
Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
LPEM-FEB Universitas Indonesia, 15 November 2023
Monitoring dan Evaluasi:
Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya

dadang-solihin.blogspot.com 2
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof).
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh
dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of
Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah
menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat
mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate
Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi
Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX
tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian
serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan
Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

Monitoring dan Evaluasi:
Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya
LPEM FEBUI, 15 November 2023
Sesi 1: Pengantar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sesi 2: Pentingnya Monitoring dan Evaluasi
Sesi 3: Kerangka Konseptual Monitoring dan Evaluasi
Sesi 4: Jenis Evaluasi dan Evaluator
Sesi 5: Tahapan, Pendekatan, dan Kriteria Evaluasi
Sesi 6: Sistem Pengukuran Kinerja
Sesi 7: Pengertian dan Konsep Dasar Indikator Kinerja
Sesi 8: Theory of Change: From Input to Impact
Sesi 9: Konsep Dasar Kriteria Evaluasi
Sesi 10: Studi Kasus: Program Rumah Swadaya

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Perencanaan
Definisi Monitoring
Definisi Evaluasi
Studi Kasus dan Latihan
1
2
3
4
5
Sesi 1:
Pengantar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Menggabungkan M&E
ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan 1
UU25/2004 ttg Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
•UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
•UU 33/2004 ttg Perimbangan
•UU 17/2014 ttg MD3
PP 39/2006 ttg
Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
•UU 23/2014 ttg Pemda
•Perpres 70/2012 ttg
Procurement

Kedudukan Monev dalam Perencanaan
2
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari
berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Definisi Monitoring
3
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada
saat kegiatan sedang berlangsung mencakup
aspek-aspek antara lain:
• Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses dan
output)
• Pelaporan tentang kemajuan
• Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan
dan pelaksanaan.

Definisi Evaluasi
4
• Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan,
kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap
sebuah intervensi yang direncanakan, sedang
berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)

5
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 1 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami
pengantar monitoring dan evaluasi pembangunan terutama yang berkaitan dengan
menggabungkan M&E ke dalam siklus manajemen Pembangunan, kedudukan monev dalam
perencanaan, definisi monitoring, dan definisi evaluasi dalam konteks situasi nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas hasil
pembelajaran pengantar monitoring dan evaluasi pembangunan disertai contoh
dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Program Pemberantasan Kemiskinan di Kota Sejahtera
Deskripsi Program: Kota Sejahtera, sebuah kota dengan populasi yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, meluncurkan program mengurangi
tingkat kemiskinan. Program ini mencakup inisiatif pendidikan, pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan, dan bantuan sosial bagi
keluarga yang membutuhkan.
Tujuan Program:
1. Mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 30% dalam waktu lima tahun.
2. Meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan kesehatan di antara kelompok rentan.
Langkah-langkah Utama Program:
1. Menyediakan akses pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin.
2. Melaksanakan pelatihan keterampilan untuk orang dewasa agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Memastikan layanan kesehatan mendasar tersedia dan terjangkau bagi seluruh warga.
Proses Monitoring dan Evaluasi:
Langkah 1: Pendefinisian Indikator
• Indikator Kemiskinan: Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan.
• Indikator Pendidikan: Tingkat partisipasi anak-anak dari keluarga miskin di sekolah.
• Indikator Kesehatan: Akses dan penggunaan layanan kesehatan oleh kelompok rentan.
5
Studi Kasus dan Latihan Sesi 1

Langkah 2: Pengumpulan Data
• Data pendapatan diambil dari lembaga keuangan setempat dan survei rumah tangga.
• Partisipasi pendidikan dipantau oleh sekolah setempat dan survei pendidikan.
• Layanan kesehatan dinilai melalui laporan dari fasilitas kesehatan dan wawancara dengan masyarakat.
Langkah 3: Analisis Data dan Evaluasi
• Data dianalisis untuk melihat tren penurunan kemiskinan, peningkatan partisipasi pendidikan, dan akses layanan kesehatan.
• Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memeriksa apakah langkah-langkah program berjalan sesuai rencana.
Langkah 4: Tindak Lanjut dan Perbaikan
• Jika data menunjukkan ketidaksesuaian dengan target, perubahan strategi dilakukan.
• Misalnya, jika partisipasi pendidikan tidak naik sesuai target, program pendidikan tambahan dapat diperkenalkan.
Hasil dan Implikasi: Setelah dua tahun pelaksanaan program, data menunjukkan penurunan 15% dalam tingkat kemiskinan. Namun, partisipasi
pendidikan hanya meningkat sebesar 10%. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi untuk mencapai target yang diinginkan.
Rekomendasi:
• Memperkuat program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa.
• Meninjau kembali strategi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.
• Mengadakan dialog dengan masyarakat untuk memahami hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan kesehatan.
Dalam kasus ini, monitoring dan evaluasi adalah instrumen kunci untuk menilai kinerja program dan membuat perubahan yang diperlukan demi
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5

Jenis Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
Mengapa Perlu Monev
Informasi yang Diberikan Evaluasi
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
1
2
3
4
5
Sesi 2:
Pentingnya Monitoring dan Evaluasi

Jenis Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1
Tahap Perencanaan (ex-ante):
▪ dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
▪ untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
▪ dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
▪ untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
▪ untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
Tahap Pelaksanaan (on-going)
▪ Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
▪ Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
▪ Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Mengapa Perlu Monev
2
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
✓Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?
✓Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah
benar?
✓Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?
3

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
4
Aspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan
program yang sedang berjalan
Memberikan gambaran pada suatu waktu
tertentu mengenai suatu program
Fokus • Akuntabilitas penyampaian input program
• Dasar untuk aksi perbaikan
• Penilaian keberlanjutan program
• Akuntablitas penggunaan sumber daya
• Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat
dilakukan lebih baik di masa yang akan
datang
Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai dengan
rencana?
• Apakah terdapat penyimpangan?
• Apakah penyimpangan tersebut dapat
dibenarkan?
• Relevansi
• Keberhasilan
• Efektifitas biaya
• Pembelajaran
Waktu
Pelaksanaan
Dilaksanakan terus menerus atau secara
berkala selama pelaksanaan program
Umumnya dilaksanakan pada pertengahan
atau akhir program

5
pentingnya monitoring dan evaluasi terutama yang berkaitan dengan jenis evaluasi menurut
waktu pelaksanaan, mengapa perlu monev, informasi yang diberikan evaluasi, dan
perbedaan monitoring dan evaluasi dalam konteks situasi nyata.
pebelajaran pentingnya monitoring dan evaluasi disertai contoh dalam kehidupan
nyata.

Studi Kasus: Program Peningkatan Akses Air Bersih di Desa X
Deskripsi Program: Program untuk meningkatkan akses air bersih di Desa X, yang sebelumnya menghadapi masalah serius
terkait ketersediaan air bersih. Program ini mencakup pembangunan sumur, pendidikan sanitasi, dan pelatihan bagi penduduk
setempat untuk memelihara infrastruktur baru.
Tujuan Program:
1. Menyediakan akses air bersih bagi setiap rumah di Desa X.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang sanitasi dan kebersihan di antara penduduk desa.
1. Pembangunan sumur dan sistem distribusi air.
2. Pelatihan tentang sanitasi dan kebersihan untuk masyarakat setempat.
3. Pemantauan rutin untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur air.
Proses Monitoring dan Evaluasi:
Langkah 1: Pendefinisian Indikator
• Indikator Akses Air Bersih: Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air bersih.
• Indikator Pengetahuan Sanitasi: Tingkat partisipasi dalam pelatihan sanitasi.
5

Langkah 2: Pengumpulan Data
• Data terkait jumlah sumur, distribusi air, dan partisipasi masyarakat dikumpulkan secara berkala.
• Survei pendapat, wawancara, dan pengamatan lapangan digunakan untuk memantau perubahan perilaku dan pengetahuan.
Langkah 3: Analisis Data dan Evaluasi
• Data dianalisis untuk memahami tingkat keberhasilan dalam menyediakan akses air bersih dan peningkatan pengetahuan sanitasi.
• Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pendekatan yang diambil efektif dan memenuhi kebutuhan desa.
Langkah 4: Tindak Lanjut dan Perbaikan
• Jika ada ketidaksesuaian dengan target, langkah-langkah perbaikan diperlukan.
• Misalnya, jika hanya sebagian kecil rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, perlu memperbaiki infrastruktur atau strategi distribusi.
Hasil dan Implikasi:
• Setelah setahun, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam akses air bersih, namun partisipasi dalam pelatihan sanitasi masih di bawah
target. Ini menandakan perlunya penyesuaian strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan
sanitasi.
Rekomendasi:
• Meningkatkan kampanye sosialisasi untuk pendidikan sanitasi.
• Melibatkan tokoh masyarakat dalam mendukung program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
• Dalam studi kasus ini, monitoring dan evaluasi memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas suatu program. Mereka membantu
dalam memahami apakah program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan
perbaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
5

Fokus Monev
Pertanyaan Kunci Monitoring
Tujuan Monitoring
Tujuan Evaluasi
1
2
3
4
5
Sesi 3:
Kerangka Konseptual Monitoring dan Evaluasi

Fokus Monev
1
• Monitoring dan Evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari apa yang telah
dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, dengan memfokuskan pada:
– Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah sesuai dengan output
yang dihasilkan
– Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang
ditetapkan
– Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan memberikan perbedaan
terhadap masalah yang ingin diselesaikan

Pertanyaan Kunci Monitoring
2
1. Masalah apa yang timbul ?
2. Apakah proyek berjalan sesuai jadwal ?
3. Apakah proyek menghasilkan Output yang direncanakan ?
4. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana ?
5. Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana?
6. Apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas proyek ?

Tujuan Monitoring
3
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk
mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Tujuan Evaluasi
4
• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala daerah) dan masyarakat
tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini
menggabungkan tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika politik
dan penegakkan demokrasi.
• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih
rasional diantara tindakan yang berbeda dan meningkatkan manajemen layanan publik.
• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan,
penghentian atau perubahan sebuah kebijakan.
• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi pelaksana umum dan mitra
kerja melalui pemahaman terhadap proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
oleh mereka sendiri.

5
kerangka konseptual monitoring dan evaluasi terutama yang berkaitan dengan fokus
monev, pertanyaan kunci monitoring, tujuan monitoring, dan tujuan evaluasi dalam konteks
situasi nyata.
pembeajaran kerangka konseptual monitoring dan evaluasi disertai contoh dalam
kehidupan nyata.

Studi Kasus: Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
Deskripsi Program: Program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di daerah tertentu. Program ini mencakup penyediaan
pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, akses pasar, dan pendampingan dalam pengembangan usaha.
Tujuan Program:
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan sebesar 40% dalam waktu tiga tahun.
2. Meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan.
1. Pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan, dan keahlian lainnya.
2. Bantuan modal untuk mendirikan atau mengembangkan usaha.
3. Fasilitasi akses pasar baik lokal maupun regional.
Kerangka Konseptual Monitoring dan Evaluasi:
1. Tujuan dan Sasaran:
• Mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
• Tujuan jangka pendek: Peningkatan pendapatan sebesar 40% dalam tiga tahun.
• Tujuan jangka panjang: Meningkatkan jumlah usaha yang berkelanjutan.
5

2. Indikator Kinerja:
• Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga: Mencerminkan peningkatan ekonomi masyarakat.
• Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang Bertahan dalam Waktu Lama: Menunjukkan keberlanjutan usaha.
3. Sistem Pengumpulan Data:
• Survei rumah tangga untuk mencatat pendapatan dan perkembangan usaha.
• Catatan tentang bantuan modal yang diberikan dan dampaknya.
• Wawancara dengan peserta program untuk memahami dampak pelatihan.
4. Analisis Data dan Evaluasi:
• Data diproses untuk melihat tren peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha.
• Evaluasi dilakukan untuk memeriksa sejauh mana program berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi.
5. Pengambilan Keputusan:
• Berdasarkan hasil evaluasi, keputusan diambil apakah program perlu disesuaikan atau diperluas.
• Misalnya, jika peningkatan pendapatan tidak sesuai target, perlu dilakukan peninjauan terhadap strategi pemberian bantuan modal.
6. Pelaporan dan Komunikasi:
• Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada stakeholder dan masyarakat untuk transparansi.
Dampak dan Implikasi: Setelah dua tahun pelaksanaan program, data menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 25% dan jumlah usaha
yang bertahan dalam waktu lama naik 30%. Meskipun ada progres, evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian strategi untuk mencapai target
secara lebih efektif.
5

Jenis Evaluasi
Jenis Evaluasi menurut Tujuan
Tipe Evaluator
Evaluasi Internal dan External
1
2
3
4
5
Sesi 4:
Jenis Evaluasi dan Evaluator

Jenis Evaluasi
1
1. Evaluasi Formatif
• Evaluasi yang fokus pada kinerja yang lebih baik (kebijakan, program atau kegiatan).
• Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasana,
keperluan pembentukan hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan
evaluasi yang lebih lengkap.
2. Evaluasi Sumatif
• Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat).
• Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang kegunaan sebuah program.
3. Evaluasi Prospektif.
• Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan:
a. Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus evaluasi?
b. Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau sumberdaya yang digunakan?
• Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil monitoring (monitoring) dan penilaian dari
studi awal untuk menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan, program atau kegiatan yang
baru diusulkan.

Jenis Evaluasi menurut Tujuan
2
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada
masalah penyampaian pelayanan (service delivery).
• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan
sumberdaya & manfaat dari program.
• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan
terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan.

Tipe Evaluator
3
1. Evaluator Internal
• Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya, problem,
keberhasilan dan sebagainya.
• Menyatu dengan obyek yang dievaluasi.
2. Evaluator Eksternal
• Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik.
• Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan.
3. Evaluator Partisipatif
• Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima manfaat)
bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan evaluasi.
• Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi internal dan
eksternal.

Kelebihan Kekurangan
Evaluasi
Internal
• Evaluator cukup mengenal dengan lingkungan
yang dievaluasi
• Beberapa responden lebih mudah digali
informasinya oleh orang dalam daripada orang
luar
• Biaya lebih rendah dibanding eksternal
• Objektifitas tim evaluasi terhadap
hasil evaluasi mungkin dapat
dipengaruhi berbagai kepentingan
• Tim evaluasi mungkin kurang terlatih
atau memiliki kemampuan dalam
bidang evaluasi
Evaluasi
Eksternal
• Evaluasi dapat lebih objektif
• Evaluator memiliki kemampuan dan
keterampilan lebih dalam bidang evaluasi
• Beberapa responden lebih mudah digali
informasi oleh orang luar
• Menggunakan evaluator eksternal dapat
memberikan kredibilitas lebih terhadap hasil
temuan
• Evaluasi eksternal dapat memakan
biaya yang besar
• Evaluator eksternal mungkin salah
mengerti keinginan kita terhadap
apa yang ingin dievaluasi
Evaluasi Internal dan External
4

5
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 4 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami jenis
evaluasi dan evaluator terutama yang berkaitan dengan jenis evaluasi, jenis evaluasi
menurut tujuan, tipe evaluator, serta evaluasi internal dan external dalam konteks situasi
nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas jenis
evaluasi dan evaluator disertai contoh dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Evaluasi Program Pemberdayaan Wanita
Deskripsi Program: Program pemberdayaan wanita di sebuah komunitas pedesaan mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan
kewirausahaan, akses permodalan, serta advokasi untuk kesetaraan gender.
Tujuan Program:
1. Meningkatkan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi sebesar 50% dalam dua tahun.
2. Meningkatkan kesadaran akan hak-hak wanita dan kesetaraan gender di komunitas.
Jenis Evaluasi:
1. Evaluasi Formatif:
• Pada tahap awal program, dilakukan evaluasi formatif untuk memahami kelayakan program, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki
strategi jika diperlukan.
2. Evaluasi Proses:
• Evaluasi proses dilakukan selama program berlangsung untuk memonitor implementasi program, memeriksa apakah kegiatan berjalan sesuai
rencana, dan mengukur efisiensi pelaksanaan.
3. Evaluasi Sumatif:
• Pada akhir program, evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan akhir. Ini mencakup evaluasi terhadap tingkat partisipasi
ekonomi wanita dan perubahan kesadaran dalam komunitas terkait kesetaraan gender.
5

Peran Evaluator:
1. Evaluator Internal:
• Seorang staf di dalam LSM yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi program sepanjang pelaksanaannya. Mereka dapat
secara rutin mengumpulkan data, menganalisis pelaksanaan program, dan memberikan rekomendasi kepada tim pelaksana.
2. Evaluator Eksternal:
• Seorang konsultan independen atau lembaga evaluasi eksternal dapat diundang untuk melakukan evaluasi independen terhadap program.
Mereka membantu dalam memberikan pandangan yang objektif terhadap efektivitas program, memberikan wawasan yang tidak bias, serta
memberikan rekomendasi yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda.
• Setelah dua tahun program, evaluasi formatif menunjukkan bahwa strategi pelatihan kewirausahaan kurang efektif, sementara evaluasi
proses menunjukkan bahwa penggunaan dana perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan program. Evaluasi sumatif menunjukkan
peningkatan partisipasi ekonomi wanita sebesar 40% dan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender. Rekomendasi yang dihasilkan
melalui evaluasi membantu dalam perbaikan strategi ke depan.
• Dalam hal ini, evaluasi berbagai jenis membantu dalam memahami pelaksanaan program serta memberikan wawasan yang berguna untuk
perbaikan dan keberhasilan program di masa mendatang.
5

Perencanaan Evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi
Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan
1
2
3
4
5
Sesi 5:
Tahapan, Pendekatan, dan Kriteria Evaluasi

1
1.Melakukan penilaian kesiapan yaitu sebuah kerangka kerja analitis
Untuk menilai kemampuan dari organisasi dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi
terhadap “tujuan pembangunan” yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
2.Sepakat atas hasil yang dimonitor dan dievaluasi
Kesepakatan dalam perumusan “hasil” ditekankan dalam langkah kedua ini karena
membuat tujuan yang diharapkan dari tindakan pemerintah menjadi jelas.
3.Pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil
• indikator diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih
responsif terhadap usulan konkret masyarakat;
• indikator bermanfaat untuk menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat tentang
capaian pemerintah;
• indikator berguna sebagai cara untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1
4.Pengumpulan Baseline Data untuk indikator
• data yang berguna untuk menentukan posisi kita sekarang secara terukur.
5.Rencana perbaikan-pemilihan sasaran nyata target
• Rencana perbaikan terhadap hasil program, kegiatan dan kebijakan diinginkan
membutuhkan “target”.
• Target adalah tingkatan indikator yang dapat dihitung dan diinginkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah untuk dicapai pada waktu tertentu.

Pelaksanaan Evaluasi
2
1.Monitoring hasil
• Terpilah dua yaitu monitoring dan Evaluasi (P & E) hasil (terhadap hasil dan dampak)
dan P&E pelaksanaan (terhadap masukan, kegiatan dan keluaran).
2.Pelaksanaan evaluasi
• Memusatkan perhatian pada peran penting evaluasi sebagai pelengkap informasi
tentang masukan dan keluaran.
• Meskipun disisi lain, monitoring telah membuka wawasan tentang apa yang
dilakukan untuk mencapai hasil dan masukan.
3.Analisa dan pelaporan data
• Langkah penting untuk menentukan temuan mana yang akan dilaporkan; kepada
siapa laporan P&E ditujukan; dalam format apa dan dengan jeda waktu bagaimana.

Pemanfaatan Hasil Evaluasi
3
1. Pemanfaatan temuan
• Sistem Monev menghasilkan dan menyampaikan informasi berbasis hasil kepada
pengguna yang tepat di dalam pemerintahan.
2. Mempertahankan sistem Monitoring dan Evaluasi dalam organisasi
• Upaya pengembangan sistem Monev berbasis hasil dalam organisasi pemerintah
membutuhkan proses jangka panjang terutama guna memastikan pengambil
keputusan benar-benar mempertahankan dan memanfaatkan Monev.

Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan
4
▪ Monev hanya untuk kepentingan
instansi/lembaga lain yang lebih superior
▪ Sistem merupakan bagian dari sub-ordinasi
▪ Menjadi beban Lembaga
▪ Bagian dari kewajiban
▪ Tidak ada reward tapi hanya ada punishment
▪ Tidak adanya keterkaitan antara evaluasi dan
perencanaan ke depan
▪ Tidak adanya implikasi/dampak dari
pelaksanaan kegiatan evaluasi dengan
perencanaan
▪ Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
▪ Monev untuk kepentingan Lembaga sendiri
▪ Sistem yang baku untuk kepentingan
nasional dilengkapi dengan kekhasan
lokal.
▪ Menjadi kebutuhan
▪ Bagian dari akuntabilitas dan dibuka
kepada publik
▪ Menjadi bahan masukan perencanaan ke
depan
▪ Ada reward dan punishment berdasar
indikator yang jelas
Kondisi Saat Ini Harapan Ke Depan

5
tahapan, pendekatan, dan kriteria evaluasi terutama yang berkaitan dengan perencanaan
evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, serta kondisi saat ini dan
harapan ke depan dalam konteks situasi nyata.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas mengenai
tahapan, pendekatan, dan kriteria evaluasi disertai contoh dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Evaluasi Program Pendidikan di Daerah Terpencil
Deskripsi Program: Sebuah yayasan pendidikan meluncurkan program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Program ini meliputi pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan peralatan pendidikan.
Tahapan Evaluasi:
1. Tahap Perencanaan:
• Identifikasi tujuan evaluasi: Meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.
• Penetapan pendekatan evaluasi: Campuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dampak program secara holistik.
2. Tahap Pengumpulan Data:
• Data kuantitatif: Jumlah siswa yang terdaftar, rasio siswa-guru, hasil ujian, dan tingkat kehadiran.
• Data kualitatif: Wawancara dengan guru, murid, dan masyarakat setempat untuk memahami persepsi mereka terhadap perubahan dalam
pendidikan.
3. Tahap Analisis:
• Pendekatan kuantitatif: Analisis statistik terhadap data siswa, rasio siswa-guru, dan hasil ujian untuk menilai peningkatan kualitas pendidikan.
• Pendekatan kualitatif: Analisis tematik dari wawancara untuk memahami dampak sosial dan psikologis program.
5

Pendekatan Evaluasi:
1. Pendekatan Berbasis Kinerja: Mengukur pencapaian tujuan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah program diluncurkan.
2. Pendekatan Responsif: Mendengarkan suara semua pemangku kepentingan, termasuk guru, murid, dan komunitas, untuk menilai
efektivitas program dari sudut pandang mereka.
Kriteria Evaluasi:
1. Peningkatan Akses Pendidikan: Persentase peningkatan jumlah siswa yang terdaftar setelah program dibandingkan sebelumnya.
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Peningkatan dalam hasil ujian siswa atau peningkatan rasio siswa-guru yang mencerminkan perbaikan
pembelajaran.
3. Dampak Sosial dan Psikologis: Perubahan dalam persepsi dan motivasi siswa, guru, dan komunitas terhadap pendidikan setelah program
diluncurkan.
Data evaluasi menunjukkan peningkatan 30% dalam jumlah siswa yang terdaftar setelah program diluncurkan, namun hasil ujian belum
menunjukkan perubahan yang signifikan. Analisis kualitatif mengungkap bahwa masyarakat setempat merasakan perubahan positif dalam
kesadaran akan pentingnya pendidikan. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi membantu dalam menyesuaikan strategi untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran serta terus memperluas akses pendidikan.
5

Apa itu Pengukuran Kinerja?
Bagaimana Mengukur Program secara Efektif?
Mengapa Perlu Dilakukan Pengukuran Kinerja
Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja
1
2
3
4
5
Sesi 6:
Sistem Pengukuran Kinerja

Apa itu Pengukuran Kinerja?
1
• Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif
dan sistematis
• dalam mengumpulkan, menganalisa dan
menggunakan informasi
• untuk menentukan seberapa efektif dan efisien
sasaran dicapai.

Bagaimana Mengukur Program secara Efektif?
2
1. Definisikan outcome (hasil) dari program yang
ingin dicapai.
2. Ukur kinerja program yang berkaitan dengan
pencapaian hasil yang diinginkan.
3. Laporkan hasil kepada para pengambil
keputusan yang bisa mengambil tindakan
berdasarkan informasi yang diberikan.

Mengapa Perlu Dilakukan Pengukuran Kinerja?
3
Tanpa indikator
kinerja, sulit menilai
keberhasilan atau
kegagalan suatu unit
kerja

4
1. Pembuatan Kebijakan
dan Pengawasannya
▪ Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar
yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta
membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
2. Arahan Operasional ▪ Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk
mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan
analisa program yang berkelanjutan.
3. Akuntabilitas ▪ Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh
kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari
pendapatan yang diterima.
4. Perencanaan ▪ Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara
menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan
sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan
dan sasaran tersebut

4
5. Pengelolaan ▪ Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi
operasional.
▪ Memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan
pelayanan dan pencapaian tujuan.
6. Penganggaran ▪ Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang
obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan
menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
7. Menyerahkan
penyediaan
pelayanan kepada
pihak luar
▪ Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh
pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan
dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas
pelayanan
8. Pengawasan Kerja ▪ Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan
dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan
insentif.

5
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 6 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami sistem
pengukuran kinerja terutama yang berkaitan dengan pengukuran kinerja, bagaimanatata
cara mengukur program secara efektif, mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja, dan
manfaat sistem pengukuran kinerja.
• Kelompok peserta diminta untuk merumuskan dan memaparkan di depan kelas tentang
sistem pengukuran kinerja disertai contoh dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
Deskripsi Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas,
infrastruktur yang baik, dan pendidikan yang merata di wilayahnya.
Tujuan Pemerintah Daerah:
1. Meningkatkan akses layanan kesehatan kepada seluruh populasi wilayah.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperbaiki kondisi jalan dan sarana transportasi umum.
3. Memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di wilayah tersebut.
Sistem Pengukuran Kinerja:
1. Indikator Kesehatan Masyarakat:
• Akses Layanan Kesehatan: Persentase populasi yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan.
• Angka Kematian Bayi: Menunjukkan kesehatan anak dan ibu.
• Penggunaan Layanan Pencegahan: Jumlah individu yang menggunakan layanan pencegahan seperti imunisasi.
2. Indikator Infrastruktur:
• Kondisi Jalan dan Transportasi Umum: Persentase jalan yang telah diperbaiki dan tingkat ketersediaan transportasi umum.
• Waktu Perjalanan: Menunjukkan efisiensi transportasi umum.
• Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur: Diukur melalui survei.
5

3. Indikator Pendidikan:
• Tingkat Partisipasi Sekolah: Persentase anak-anak yang hadir di sekolah.
• Tingkat Kelulusan: Persentase siswa yang lulus.
• Kualitas Pengajaran: Diukur melalui evaluasi dari sekolah dan survei kepada siswa.
4. Pengumpulan Data:
• Data populasi dan akses layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan.
• Data kondisi jalan, transportasi umum, dan survei kepuasan masyarakat.
• Data partisipasi sekolah dan hasil akademis dari lembaga pendidikan.
5. Analisis dan Evaluasi:
• Analisis data untuk memantau perkembangan dalam mencapai target.
• Evaluasi survei kepuasan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka.
• Analisis data pendidikan untuk mengidentifikasi daerah yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Hasil dan Implementasi:
Data menunjukkan peningkatan akses layanan kesehatan sebesar 20% dan peningkatan kondisi jalan sebesar 30% dalam setahun, namun masih
ada sejumlah daerah yang memerlukan perbaikan. Survei kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi mereka
terhadap infrastruktur. Namun, terdapat penurunan kehadiran siswa di beberapa wilayah. Pemerintah daerah kemudian merencanakan alokasi
anggaran dan program perbaikan yang lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu berdasarkan temuan evaluasi.
5

Pengertian Indikator
Pengertian Kinerja
Pengertian Indikator Kinerja
Kedudukan dan Fungsi Indikator Kinerja
1
2
3
4
5
Sesi 7:
Pengertian dan Konsep Dasar Indikator Kinerja

Pengertian Indikator
1
▪ Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat
digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).

Pengertian Kinerja
2
▪ Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi (LAN, 1999:3)
▪ Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan
organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi
masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
▪ Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan
bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi
tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Pengertian Indikator Kinerja
3
▪ Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau
kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
disepakati dan ditetapkan
KEGUNAAN
▪ dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going),
maupun setelahnya (ex-post)
▪ petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Kedudukan dan Fungsi Indikator Kinerja
4
Fungsi:
• Memperjelas tentang; what,
how, who, and when suatu
kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang
dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar
pengukuran, analisis, dan
evaluasi kinerja program
pembangunan
Perencanaan Pelaksanaan
monitoring dan
Evaluasi
Indikator
Kinerja
Kuantitatif
Kualitatif
Sasaran dan Tujuan

5
pengertian dan konsep dasar indikator kinerja terutama yang berkaitan dengan pengertian
indikator, pengertian kinerja, pengertian indikator kinerja, serta kedudukan dan fungsi
indikator kinerja dalam konteks situasi nyata.
pengertian dan konsep dasar indikator kinerja disertai contoh dalam kehidupan
nyata.

Studi Kasus: Pengertian dan Konsep Dasar Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Deskripsi Proyek Pembangunan: Pemerintah daerah menginisiasi proyek pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di
daerah tertentu, fokus pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.
Tujuan Proyek Pembangunan:
1. Meningkatkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan dengan membangun fasilitas kesehatan baru di wilayah yang sulit dijangkau.
2. Meningkatkan partisipasi pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur sekolah dan menyediakan akses yang lebih baik bagi anak-anak.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro dan kecil.
Pengertian dan Konsep Dasar Indikator Kinerja:
1. Indikator Kinerja Kesehatan:
• Akses Layanan Kesehatan: Persentase populasi yang tinggal di dekat fasilitas kesehatan.
• Angka Kunjungan Pasien: Mencerminkan tingkat penggunaan fasilitas kesehatan yang baru dibangun.
• Tingkat Kepuasan Pasien: Survei untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan.
2. Indikator Kinerja Pendidikan:
• Infrastruktur Sekolah: Persentase sekolah yang telah diperbaiki.
• Tingkat Partisipasi Siswa: Persentase siswa yang hadir di sekolah setelah perbaikan infrastruktur.
• Tingkat Kelulusan: Persentase siswa yang lulus dari sekolah.
5

3. Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi:
• Jumlah Pelatihan Keterampilan yang Diselenggarakan: Menunjukkan upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
• Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang Didukung: Menunjukkan upaya dalam mendukung pertumbuhan usaha lokal.
• Pendapatan Rumah Tangga: Mencerminkan perubahan dalam pendapatan masyarakat setempat.
4. Pengumpulan Data:
• Survei untuk menilai akses layanan kesehatan dan tingkat kepuasan pasien.
• Data partisipasi siswa, tingkat kelulusan, dan kondisi infrastruktur dari lembaga pendidikan.
• Data pelatihan keterampilan dan pertumbuhan usaha dari lembaga terkait.
• Data pendapatan rumah tangga dari survei dan laporan ekonomi.
5. Analisis dan Evaluasi:
• Analisis data untuk melihat peningkatan akses kesehatan, partisipasi pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.
• Evaluasi tingkat kepuasan dan reaksi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi.
Hasil dan Implementasi:
Setelah satu tahun, data menunjukkan peningkatan 25% dalam akses layanan kesehatan, 15% peningkatan partisipasi siswa di sekolah setelah
perbaikan infrastruktur, dan 20% peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil yang didukung. Meskipun ada peningkatan, evaluasi menunjukkan
masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah kemudian merencanakan alokasi anggaran
dan program perbaikan yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal.
5

Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja
Logic Model Theory
Indikator Kinerja Input
Indikator Kinerja Output
Indikator Kinerja Outcome
Indikator Kinerja Iimpact
1
2
3
4
5
6
7
Sesi 8:
Theory of Change: From Input to Impact

Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja
1
1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi
tujuan dan sasaran strategis institusi;
2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk
dimengerti dan digunakan;
3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati,
dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja
5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan
indikator;
7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Logic Model Theory
2
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubah
DAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOME
Produk/barang/jasa akhir yang
dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUT
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
KEGIATAN
Sumberdaya yang memberikan
kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUT
Metode
Pelaksanaan
Metode
Penyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja Input
3
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang
dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja Output
4
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok
ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja Outcome
5
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil
dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin
menyangkut kepentingan banyak pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh
dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan
kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh Indikator Kinerja Outcome
5
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja Impact
6
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil
kegiatan.
• Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu
menengah dan panjang.
• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan,
menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional
dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian

7
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 8 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami theory
of change: from input to impact terutama yang berkaitan dengan kriteria penyusunan
indikator kinerja, logic model theory, indikator kinerja input, indikator kinerja output,
indikator kinerja outcome, dan indikator kinerja iimpact dalam konteks situasi nyata.
theory of change: from input to impact disertai contoh dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Theory of Change: From Input to Impact
Deskripsi Proyek Sosial: Proyek pendidikan untuk meningkatkan tingkat melek huruf di sebuah komunitas pedesaan. Mereka
menyediakan program pelatihan, buku, dan sumber daya pendidikan bagi anak-anak dan orang dewasa di wilayah tersebut.
Teori Perubahan:
1. Input:
• Sumber Daya Pendidikan: Program pelatihan, buku, dan fasilitas pendidikan.
• Tenaga Pengajar dan Pendamping: Guru dan sukarelawan yang terlibat dalam memberikan pelatihan.
2. Aktivitas:
• Pelatihan dan Pendidikan: Kelas pembelajaran formal dan informal, seminar, dan kegiatan edukatif.
• Akses ke Buku dan Sumber Daya: Memberikan akses yang lebih baik terhadap bahan bacaan dan alat pembelajaran.
3. Output:
• Peningkatan Melek Huruf: Persentase penduduk yang mengikuti program pendidikan.
• Partisipasi dalam Kelas: Jumlah orang yang aktif terlibat dalam kegiatan pendidikan.
4. Outcome:
• Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan: Meningkatnya kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan lainnya.
• Peningkatan Kemandirian Pendidikan: Orang dewasa yang sebelumnya buta huruf mampu membaca dan menulis.
7

5. Impact:
• Perubahan Sosial: Penurunan tingkat buta huruf di komunitas.
• Peningkatan Kesempatan Kerja: Orang dewasa yang melek huruf memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan dan
kesempatan ekonomi.
Implementasi dan Evaluasi:
• Setelah satu tahun, data menunjukkan peningkatan 30% dalam partisipasi penduduk dalam program pendidikan, serta 25%
peningkatan keterampilan membaca dan menulis. Survei komunitas juga menunjukkan penurunan tingkat buta huruf. Sejumlah
orang dewasa yang sebelumnya tidak melek huruf mulai memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Evaluasi terus
dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang dan memperbaiki program sesuai kebutuhan komunitas.
• Dalam kasus ini, teori perubahan membantu dalam memahami bagaimana input program dapat berkontribusi pada perubahan
sosial yang diinginkan dalam jangka panjang.
7

Kriteria Evaluasi dan Logic Model
Relevansi
Efektivitas
Efisiensi
Dampak
Keberlanjutan
Penilaian Evaluasi
1
2
3
4
5
6
7
Sesi 9:
Konsep Dasar Kriteria Evaluasi

Kriteria Evaluasi dan Logic Model
1
Output
Effectiveness
Impact
Efficiency
Relevance
Sustainability
Input
Project Purpose
(Outcome)
Overall Goal
(Impact)
Policy
Program
Project

Relevansi
2
▪ Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Relevance
Overall Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs

Efektivitas
3
▪ Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Effectiveness
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
IRR
Use of
Outputs

Efisiensi
4
▪ Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan
dengan masukan.
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Efficiency
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
Project Period
Project Cost

Dampak
5
▪ Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah
intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak,
disengaja maupun tidak
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Impacts
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
Changes in
Economic, Social,
and Environmental
Conditions

Keberlanjutan
6
▪ Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi
(dalam jangka menengah dan jangka panjang)
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Sustainability
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
Operation &
Maintenance

Penilaian Evaluasi
7
(1) Relevance
a
b
c
(2) Effectiveness
(3) Efficiency
(4) Sustainability
(4) Sustainability
(4) Sustainability
A
Highly
Satisfactory
B
Satisfactory
C
Moderately
Satisfactory
D
Unsatisfactory
(2) Effectiveness
(3) Efficiency
(4) Sustainability
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

8
• Studi kasus dan latihan dalam Sesi 9 bertujuan agar peserta dapat lebih memahami konsep
dasar kriteria evaluasi terutama yang berkaitan dengan kriteria evaluasi dan logic model,
relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan, dan penilaian evaluasi dalam
konteks situasi nyata.
kriteria relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan disertai contoh
dalam kehidupan nyata.

Studi Kasus: Konsep Dasar Kriteria Evaluasi dalam Proyek Pengembangan Masyarakat
Deskripsi Proyek Pengembangan Masyarakat: Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan
masyarakat di sebuah daerah terpencil.
Konsep Dasar Kriteria Evaluasi:
1. Relevansi:
• Tujuan Program: Menilai sejauh mana program sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan.
• Studi Situasi Awal: Evaluasi terhadap kondisi awal masyarakat dan bagaimana program ini relevan dalam memecahkan masalah yang ada.
2. Efektivitas:
• Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Menilai apakah program telah berhasil meningkatkan akses layanan pendidikan dan
kesehatan.
• Partisipasi Masyarakat: Menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam program.
3. Efisiensi:
• Penggunaan Sumber Daya: Menilai sejauh mana sumber daya seperti anggaran dan waktu digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan.
• Biaya per Manfaat: Menilai biaya yang dikeluarkan per manfaat yang diterima masyarakat.
4. Dampak:
• Perubahan dalam Kondisi Masyarakat: Menilai perubahan sosial, ekonomi, atau kesejahteraan masyarakat setelah program dilaksanakan.
• Kemandirian Masyarakat: Menilai sejauh mana masyarakat menjadi mandiri setelah program berjalan.
8

5. Keberlanjutan:
• Kemampuan Program Berkelanjutan: Menilai apakah program ini dapat berlanjut setelah dana atau dukungan eksternal terhenti.
• Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan: Menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam menjaga dan memperluas
manfaat program.
6. Penilaian Evaluasi:
• Analisis Data: Melakukan analisis terhadap data yang terkumpul selama pelaksanaan program.
• Survei dan Wawancara: Mendapatkan masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Evaluasi partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam menilai keberhasilan dan kelemahan program.
Implementasi dan Evaluasi: Setelah dua tahun, data menunjukkan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan sebesar 35% dan peningkatan
pendapatan masyarakat sebesar 25%. Analisis menunjukkan bahwa program memiliki dampak yang positif, namun evaluasi juga menyoroti
kebutuhan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta memastikan program ini berkelanjutan. Dalam merespons temuan evaluasi,
yayasan tersebut melibatkan lebih banyak pelatihan dan pendekatan partisipatif dalam merencanakan kegiatan berkelanjutan.
Dalam kasus ini, konsep dasar kriteria evaluasi membantu dalam mengevaluasi kesuksesan program pengembangan masyarakat serta
memberikan arah untuk perbaikan dan keberlanjutan di masa mendatang.
8

Sesi 10 Studi Kasus: Program Rumah Swadaya

Ray C Rist
Ten Steps to a Results- Based Monitoring and
Evaluation System
http://preval.org/documentos/00804.pdf
1. Conducting a Readiness
Assessment
2. Agreeing on Outcomes to Monitor
and Evaluate
3. Selecting Key Performance
Indicators to Monitor Outcomes
4. Setting Baselines and Gathering
Data on Indicators
5. Planning for Improvement—
Selecting Results Targets
6. Monitoring for Results
7. The "E" in M&E—Using Evaluation
Information to Support a Results-
Based Management System
8. Reporting the Findings
9. Using the Findings
10. Sustaining the M&E System within
the Organization

Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Tujuan dan
Sasaran
Ruang Lingkup Pengertian
Indikator Kinerja:
Input, Proses,
Output, Outcome
Kelembagaan
Sistem dan
Prosedur
Mempertahankan Sistem
M&E dalam Organisasi
1 2 3
6 5 4
10
Mekanisme
Monitoring dan
Evaluasi
Melaporkan Hasil
M&E
Memanfaatkan
Hasil M&E
7 8 9

Tujuan dan Sasaran
1
Tujuan:
• Mendapatkan data dan informasi mengenai kegiatan perumahan swadaya;
• Mengindentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis dan administratif serta upaya
pemecahannya; dan
• Memastikan konsistensi antara konsep pengembangan Perumahan Swadaya dengan komitmen
pemerintah daerah.
Sasaran:
• Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
pengembangan perumahan swadaya di semua jenjang pelaksanaan;
• Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran antara pusat
dan daerah; dan
• Tepat dan terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan.

Ruang Lingkup
2
• Program dan kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan RPJMN,
Renstra PUPR, RPJMD, dan dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
dan
• Dampak dari pengembangan
perumahan swadaya.

Pengertian
3
• Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri
maupun berkelompok.
• Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan pada saat kegiatan sedang
berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan
output),
– Pelaporan tentang kemajuan,
– Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.
• Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan
menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan.
– Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum
kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.

Indikator Kinerja: Input
4
1. Kebijakan. Berupa kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan Rumah Swadaya.
2. Aturan Peruntukan Lahan. Adanya Peraturan Daerah yang menetapkan alokasi pengembangan Rumah
Swadaya yang tertuang dalam RTRW, RDTR dan/atau Rencana Zonasi.
3. Kegiatan dan Anggaran. Identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan Rumah
Swadaya.
4. Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah dan kompetensi SDM di Rumah Swadaya.
5. Kelembagaan. Identifikasi bentuk kelembagaan yang ada dan mendukung pengembangan Rumah Swadaya
[contoh: Kelompok Kerja (POKJA), Kelompok Usaha Bersama (KUB)].
6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Paket teknologi yang diterapkan di Rumah Swadaya.
7. Sarana. Identifikasi sarana yang ada di Rumah Swadaya.
8. Prasarana. Identifikasi prasarana yang ada di Rumah Swadaya.
9. Persyaratan Administrasi. Identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi [Rencana Induk, Surat
Keputusan Penetapan Lokasi
10. Kerja Sama Lintas Sektor. Identifikasi jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang berasal dari
stakeholders selain Kementerian PUPR
11. Kerja Sama Lintas Wilayah. Identifikasi aliran penduduk dan pemasaran dari dan keluar kawasan.

Indikator Kinerja: Proses
4
1. Kesesuaian Prosedur. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Ketaatan Hukum. Kegiatan yang dilakukan mengikuti aturan hukum yang berlaku.
3. Kelembagaan. Frekuensi pertemuan dan partisipasi anggota lembaga pengelola Rumah Swadaya.
4. Tepat Waktu. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
5. Sesuai rencana. Berpedoman pada Renstra Rumah Swadaya yang telah ditetapkan.
6. Promosi. Jumlah dan jangkauan promosi yang dilakukan sesuai dengan jenis.
7. Sosialisasi. Frekuensi dan partisipasi dalam sosialisasi Rumah Swadaya.
8. Sertifikasi. Efisiensi dalam proses keluarnya sertifikat.
9. Fasilitasi Kerja Sama Antar Wilayah. Jumlah fasilitasi yang dilakukan untuk mendorong kerja
sama antar wilayah.

Indikator Kinerja: Output
4
1. Penambahan Sarana. Jumlah dan jenis sarana Rumah Swadaya yang berkembang dan
bertambah.
2. Penambahan Prasarana. Jumlah dan jenis prasarana utama (jalan, air, listrik, dan lain-lain)
yang berkembang dan bertambah.
3. Peningkatan Usaha. Jumlah dan jenis usaha (Rumah Swadaya dan ikutannya) yang
berkembang.
4. Peningkatan Kontribusi dari Semua Stakeholders. Kegiatan dan anggaran dari
stakeholders (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat).
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM. Jumlah dan kualitas SDM yang memiliki
keterampilan di bidang Rumah Swadaya.
6. Peningkatan Jumlah Kelompok yang Terampil. Jumlah kelompok yang memiliki
keterampilan di bidang Rumah Swadaya meningkat.

Indikator Kinerja: Outcome
4
1. Peningkatan Pembangunan dan Pemasaran. Jumlah, nilai, dan kualitas
Rumah Swadaya.
2. Peningkatan Pendapatan. Peningkatan penghasilan rata-rata yang diterima
oleh pelaku utama.
3. Peningkatan Permodalan dan Investasi. Meningkatnya jumlah modal dan
investasi di bidang Rumah Swadaya maupun usaha ikutannya di Rumah
Swadaya.
4. Penyerapan Tenaga Kerja. Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat
diserap oleh kegiatan Rumah Swadaya dan kegiatan ikutannya.

Kelembagaan
5
1. Untuk melaksanakan pengembangan Perumahan Swadaya diperlukan pelaksana Monitoring, Evaluasi,
dan pelaporan yang kuat di Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga mampu melihat
dan melakukan penilaian baik terhadap kegiatan sektoral di daerah maupun kegiatan-kegiatan yang
diprakarsai oleh daerah.
2. Pada tingkat Kabupaten/Kota:
1. Melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perumahan swadaya
3. Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan
pengembangan perumahan swadaya; dan
4. Membuat laporan berkala.
3. Pada tingkat provinsi, Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Perumahan Swadaya di
kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Eselon I lingkup Kementerian PUPR yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan
Perumahan Swadaya melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan Perumahan Swadaya di seluruh
Indonesia.

Sistem dan Prosedur
6
1. Penetapan indikator untuk dimonitor. Menetapkan indikator-indikator untuk memantau kemajuan dari sisi
masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcomes). Indikator ini harus jelas, relevan, dapat diukur
dan dibatasi waktu sehingga dapat memberikan masukan yang berkesinambungan dan informasi yang
lengkap mengenai kinerja.
2. Mengumpulkan informasi tentang situasi saat ini. Pengumpulan informasi dapat digunakan pada awal
periode monitoring, evaluasi dan pelaporan kemudian dibandingkan terhadap perubahan atau tingkat
capaian yang akan ditetapkan.
3. Menetapkan target untuk dicapai dan jadwal untuk mencapainya. Target dapat ditetapkan dengan
mempertimbakan kondisi lingkungan saat ini, potensi yang ada, anggaran yang tersedia, teknologi yang
dikuasai dan SDM yang ada.
4. Monitoring dan Evaluasi data secara teratur untuk menguji target. Monitoring dan Evaluasi data yang
dihasilkan menjadi alat bukti mengenai kinerja dan dapat menjadi petunjuk bila ada perubahan yang harus
diadakan untuk mencapai target yang dicapai.
5. Pelaporan hasil. Pelaporan hasil merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap
serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui
laporan yang baik akan dapat dilihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan
tingkat keberhasilannya.

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
7
• Pelaksanaan Monitoring terhadap implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam
pengembangan Rumah Swadaya dilakukan terhadap seluruh satuan kerja yang melaksanakan
program/kegiatan dalam rangka pengembangan Rumah Swadaya di pusat dan daerah baik yang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Pusat, Dekonsentrasi, Tugas
Perbantuan), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
• Secara lebih rinci objek monitoring meliputi:
– Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari APBN untuk instansi pusat;
– Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari dekonsentrasi dan tugas
perbantuan untuk satuan kerja daerah;
– Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari DAK;
– Pelaksanaan kegiatan Rumah Swadaya yang dibiayai dari PHLN;
– Monitoring pelaksanaan program/kegiatan dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang
berlangsung (on-going project) dan pada saat kegiatan sudah operasional.

7
Monitoring pada saat kegiatan berlangsung
(on-going project)
1. Monitoring tidak langsung yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I lingkup PUPR yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Rumah Swadaya dengan
mempelajari laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah
2. Monitoring langsung yang dilakukan melalui peninjauan ke lapangan (on the spot).
– Pada tingkat Kementerian, kegiatan monitoring langsung ini akan dilakukan oleh Eselon
I lingkup PUPR yang bertanggung jawab pelaksanaan Rumah Swadaya atau secara
terintegrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Kerja Rumah Swadaya
melalui Biro Perencanaan.

7
Substansi Monitoring
• Substansi/materi Monitoring diarahkan pada hal-hal pokok pelaksanaan program/kegiatan,
meliputi:
1. Realisasi penggunaan anggaran;
2. Realisasi fisik (output) dan tingkat pemanfaatan sarana fisik yang sudah dibangun serta
manfaat (outcome) yang dicapai dari suatu output/kegiatan (indikator dan
parameternya);
3. Masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
4. Rekomendasi/tindak lanjut yang harus disampaikan.

7
• Materi Evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran.
• Evaluasi dilakukan di masing-masing Pokja Kabupaten/Kota dan Eselon I
penanggung jawab Rumah Swadaya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab
masing-masing.
– Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal (ex-ante),
– Sedang pelaksanaan (on-going), dan
– Evaluasi akhir (ex-post)
Evaluasi Rumah Swadaya

7
Ex-Ante Evaluation
1. Kegiatan Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal suatu lokasi dimana
sebuah kegiatan akan dilaksanakan atau dengan kata lain Evaluasi ini dilakukan sebelum
kegiatan diimplementasikan.
2. Hasil Evaluasi ini berupa data dasar yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding baik
bagi hasil Evaluasi on-going, maupun hasil Evaluasi ex-post.

7
On-going Evaluation
1. Evaluasi Kegiatan Sedang Berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan
sedang diimplementasikan/berjalan.
– Evaluasi ini dapat dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada saat Evaluasi Pertama (On-going
Evaluation) yang dilakukan pada akhir semester I dan Evaluasi Kedua (Terminal
Evaluation) yang dilakukan menjelang kegiatan berakhir.
2. Evaluasi Operasional Kegiatan. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat kegiatan sudah
selesai dan sudah dalam keadaan operasional.
– Evaluasi operasional kegiatan dilakukan berdasarkan hasil monitoring operasional
kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus.
• Contoh: melihat capaian penyerapan anggaran dan fisik kegiatan serta mengidentifikasi
hambatan untuk mengakselerasi pencapaian target

7
Ex-post Evaluation
• Evaluasi ini dapat dilaksanakan setelah program/kegiatan berakhir beberapa tahun guna
melihat dampaknya terhadap kelompok sasaran yang ditetapkan.
• Contoh: Evaluasi gap analisis antara target vs capaian.
• Target rumah swadaya:
1. 71% masyarakat Indonesia membangun rumahnya secara swadaya
2. Tahun 2017 bantuan stimulan rumah baru swadaya untuk 2.000 rumah
• Bandingkan angka tersebut dengan capaian/realisasinya

TERIMA KASIH
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya

Similar to Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya