Pelatihan ini membahas pentingnya indikator dan data yang akurat dalam evaluasi pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Peserta mempelajari teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, serta pengembangan indikator untuk memantau dampak pembangunan. Mereka juga mempelajari desain database untuk menyimpan dan mengelola data evaluasi secara aman dan berkelanjutan.

1. Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional
Pelatihan JFP Tingkat Pertama Angkatan 61
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LPEM-FEBUI, 6 November 2023

2. dadang-solihin.blogspot.com 2
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof).
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh
dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of
Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah
menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat
mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate
Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi
Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX
tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian
serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan
Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

3. dadang-solihin.blogspot.com 3
Sesi 1 Konsep Dasar Evaluasi Pembangunan

4. Subject of Discussion
dadang-solihin.blogspot.com 4
Tujuan Pelatihan
Definisi Evaluasi Pembangunan
Peran Evaluasi Pembangunan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan dan Kehutanan
Bagaimana Evaluasi Pembangunan Dapat Membantu Melindungi Sumber Daya Alam
1
2
3
4
5

5. dadang-solihin.blogspot.com 5
Tujuan Pelatihan
1
• Dengan bantuan evaluasi pembangunan, staf Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dapat memahami lebih baik dampak
pembangunan pada lingkungan dan kehutanan serta
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
melindungi sumber daya alam dan mendorong
pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
• Evaluasi memungkinkan pengambilan keputusan yang
lebih bijaksana dan berbasis bukti dalam mengelola
sumber daya alam yang sangat penting ini.

6. dadang-solihin.blogspot.com 6
Definisi Evaluasi Pembangunan
2
• Evaluasi pembangunan adalah proses sistematis yang digunakan
untuk menilai dampak dari berbagai tindakan pembangunan atau
kebijakan publik terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan.
• Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan
untuk menentukan apakah tujuan pembangunan telah tercapai dan
untuk menilai dampak positif atau negatif yang mungkin timbul dari
kebijakan atau proyek tertentu.
• Evaluasi pembangunan mencakup pengukuran kinerja, identifikasi
masalah, dan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan.
• Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,
dan keberlanjutan dari tindakan pembangunan.

7. dadang-solihin.blogspot.com 7
Peran Evaluasi Pembangunan dalam
Pembangunan Berkelanjutan
3
• Evaluasi pembangunan berperan kunci dalam pembangunan berkelanjutan karena
berkontribusi pada pemahaman dan pemantauan dampak kebijakan dan proyek terhadap
aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
1. Mengukur dan mengelola dampak lingkungan: Evaluasi membantu mengidentifikasi
dampak negatif potensial pada lingkungan, seperti deforestasi atau pencemaran air, sehingga
tindakan perbaikan dapat diambil untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Menentukan dampak sosial dan ekonomi: Evaluasi membantu dalam menilai dampak
sosial seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan aspek sosial lainnya. Ini juga
membantu dalam mengukur dampak ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja, dan distribusi pendapatan.

8. dadang-solihin.blogspot.com 8
Peran Evaluasi Pembangunan dalam
Pembangunan Berkelanjutan
3
3. Pengambilan keputusan berbasis bukti: Evaluasi memberikan bukti konkret tentang
efektivitas kebijakan atau proyek. Ini membantu pengambil keputusan dalam menggantinya
atau meningkatkannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
4. Peningkatan partisipasi: Evaluasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat lokal, dalam proses evaluasi, yang mengarah pada partisipasi yang lebih besar
dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
5. Pemantauan dan pengendalian perubahan: Evaluasi membantu dalam melacak
perubahan yang terjadi akibat kebijakan atau proyek. Ini membantu dalam mengelola
perubahan dan beradaptasi dengan perubahan yang tidak diinginkan.

9. dadang-solihin.blogspot.com 9
Dampak Pembangunan terhadap
Lingkungan dan Kehutanan
4
Pembangunan ekonomi dan sosial seringkali dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan
kehutanan. Dampak-dampak ini bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana
pembangunan tersebut direncanakan, diimplementasikan, dan diawasi.
1. Deforestasi: Pembangunan yang melibatkan penggundulan hutan atau penebangan pohon untuk keperluan
konstruksi, pertanian, atau industri dapat menyebabkan deforestasi. Ini dapat mengurangi keanekaragaman
hayati, menghilangkan habitat satwa liar, dan menyebabkan erosi tanah.
2. Pencemaran Lingkungan: Proyek-proyek industri atau pemukiman perkotaan dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air dan udara. Pencemaran ini dapat berdampak negatif pada
kualitas air dan udara serta kesehatan manusia.
3. Degradasi Tanah dan Lahan: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pemukiman dapat
mengakibatkan degradasi tanah dan lahan. Ini dapat mengganggu produktivitas lahan dan mengurangi
ketersediaan lahan untuk pertanian atau pelestarian alam.
4. Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Hutan adalah rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan.
Ketika hutan ditebang atau terdegradasi, itu bisa menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati yang tak
tergantikan. Ini juga bisa berdampak negatif pada ekosistem yang ada.

10. dadang-solihin.blogspot.com 10
Bagaimana Evaluasi Pembangunan Dapat
Membantu Melindungi Sumber Daya Alam
5
1. Mengukur Dampak Lingkungan: Evaluasi membantu dalam mengukur dampak yang dihasilkan dari
proyek atau kebijakan pembangunan, seperti dampak terhadap hutan, lahan, air, dan udara. Ini
membantu dalam mengidentifikasi dampak negatif dan potensial yang perlu diatasi.
2. Mengidentifikasi Masalah: Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi masalah atau tantangan yang
muncul selama pelaksanaan proyek atau kebijakan. Ini bisa termasuk dampak negatif terhadap sumber
daya alam. Dengan mengidentifikasi masalah ini, langkah-langkah perbaikan dapat diambil.
3. Mengembangkan Rekomendasi: Evaluasi memberikan dasar untuk mengembangkan rekomendasi
dan tindakan perbaikan. Ini termasuk mengidentifikasi tindakan yang harus diambil untuk melindungi
sumber daya alam, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Pemantauan dan Pelacakan: Evaluasi pembangunan juga mencakup pemantauan dan pelacakan
implementasi rekomendasi dan perubahan yang telah diadopsi. Ini memastikan bahwa langkah-langkah
perbaikan dilaksanakan dan dampak negatif dikendalikan.
5. Berbagi Informasi: Hasil evaluasi dapat dibagikan dengan pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan, untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah
lingkungan dan mendorong tindakan yang berkelanjutan.

11. dadang-solihin.blogspot.com 11
Sesi 2 Indikator dan Data Evaluasi Pembangunan

12. Subject of Discussion
dadang-solihin.blogspot.com 12
Tujuan Pelatihan
Memahami Indikator Pembangunan Berkelanjutan
Pengumpulan dan Pengelolaan Data
Analisis Data dan Penyusunan Indikator
Membuat Database untuk Evaluasi Pembangunan
Studi Kasus dan Latihan
1
2
3
4
5
6

13. dadang-solihin.blogspot.com 13
Tujuan Pelatihan
1
• Sesi ini berfokus pada pemahaman tentang indikator
pembangunan berkelanjutan, pengumpulan, pengelolaan,
dan analisis data yang relevan untuk lingkungan hidup dan
kehutanan.
• Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang
kuat tentang bagaimana indikator pembangunan
berkelanjutan relevan dengan lingkungan hidup dan
kehutanan, serta bagaimana data yang akurat dan efisien
dapat digunakan untuk evaluasi pembangunan
berkelanjutan.
• Ini juga mempersiapkan peserta untuk menerapkan
pengetahuan ini dalam konteks studi kasus nyata.

14. dadang-solihin.blogspot.com 14
2
• Definisi Indikator Pembangunan Berkelanjutan:
• Indikator pembangunan berkelanjutan adalah alat atau ukuran
yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan.
• Indikator ini membantu dalam memantau dampak kebijakan
dan program terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
• Contoh Indikator yang Relevan untuk Lingkungan Hidup
dan Kehutanan:
• Tingkat deforestasi, keberlanjutan penggunaan lahan, kadar
polusi udara dan air, kualitas habitat hutan, dan tingkat
keanekaragaman hayati.
• Indikator ini membantu mengukur dampak aktivitas manusia
terhadap lingkungan.
Memahami Indikator Pembangunan
Berkelanjutan

15. dadang-solihin.blogspot.com 15
Pengumpulan dan Pengelolaan Data
3
• Teknik Pengumpulan Data:
• Teknik pengumpulan data dapat mencakup survei lapangan, pemantauan jarak jauh dengan teknologi
satelit, penggunaan sensor, dan pemantauan cuaca.
• Data dapat dikumpulkan secara periodik atau kontinu, tergantung pada indikator yang diukur.
• Pengelolaan Data yang Efisien:
• Pengelolaan data mencakup penyimpanan, pengorganisasian, dan pemrosesan data yang diperlukan.
• Database, perangkat lunak pengelolaan data, dan sistem pengindeksan adalah alat yang digunakan
dalam pengelolaan data.
• Pentingnya Keakuratan dan Keberlanjutan Data:
• Data yang digunakan untuk evaluasi pembangunan berkelanjutan harus akurat dan berkelanjutan
seiring waktu.
• Keakuratan data memastikan bahwa evaluasi pembangunan didasarkan pada informasi yang dapat
dipercaya.

16. dadang-solihin.blogspot.com 16
Analisis Data dan Penyusunan Indikator
4
• Metode Analisis Data:
• Berbagai metode analisis data, seperti analisis statistik,
pemodelan matematis, dan teknik data mining,
digunakan untuk mengekstraksi wawasan dari data yang
dikumpulkan.
• Pengembangan Indikator dari Data yang Ada:
• Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk
mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan.
• Ini melibatkan transformasi data menjadi ukuran yang
dapat digunakan untuk pemantauan dan evaluasi.

17. dadang-solihin.blogspot.com 17
Membuat Database untuk Evaluasi
Pembangunan
5
• Desain dan Pengelolaan Database:
• Pembuatan dan pengelolaan database adalah
langkah kunci dalam penyimpanan dan akses data.
• Ini melibatkan perencanaan struktur database,
pengaturan tabel, dan relasi data.
• Keamanan dan Keberlanjutan Data:
• Penting untuk memastikan keamanan data dan
mempertahankan data dalam jangka panjang.
• Langkah-langkah keamanan dan cadangan data
diperlukan.

18. dadang-solihin.blogspot.com 18
Studi Kasus dan Latihan
6
1. Dalam rangka optimalisasi penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan, peserta diminta
untuk mempraktikkan pengumpulan, analisis data, dan
penyusunan indikator.
2. Studi kasus ini memberikan pengalaman praktis dalam
mengaplikasikan konsep dan keterampilan yang telah
dipelajari dalam sesi 2 ini.
3. Peserta diminta untuk menyusun dan memaparkan
tabel di sebelah ini.
4. Tabel ini adalah tabel minimal, kelompok peserta dapat
mengembangkannya sebagaimana poin 1.
No. Level Indikator
1. Input
2. Output
3. Outcome
4. Impact

19. Kelompok 1
1. HELMI HANAFIAH, S.HUT
2. RULI DESIANTI, S.I.P.
3. JON PITER ZAI, S.HUT
4. GESTA MONICA NOOR
ALFIAT, S..E
5. ZINDA RAHMA ILFANA,
S.HUT

20. IMPACT
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan
Masyarakat
OUTCOME
Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
penurunan laju deforestasi
OUTPUT
1. Pengumpulan Data dan Informasi Kerawanan Tipihut Bidang LHK
2. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
3. Operasi Peredaran Hasil Hutan
4. Operasi Gabungan dan Kolaborasi antar stakeholders/ aparat penegak hukum
dan lainnya
5. Pembangunan Sistem Pemantauan Kerawanan Tipihut Bidang LHK
6. Rapat Koordinasi Penegakan Hukum LHK secara berkala
7. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat terkait Penegakan Hukum LHK
8. Monitoring dan Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Penegakan Hukum LHK
9. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum LHK
INPUT
1. Regulasi/ Mandat Penegakan Hukum LHK
2. Jumlah SDM Polisi Kehutanan sebanding dengan luas kawasan hutan
3. Anggaran APBN untuk kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK
4. Jumlah sarana prasarana penegakan hukum
5. Tata Kelola Proses Bisnis Penegakan Hukum LHK
DADANG-SOLIHIN.BLOGSPOT.COM 20

21. 1. Teknik Pengumpulan
Data
• Survei Lapangan dalam rangka kegiatan Puldasi, Operasi, Sosialisasi
• Penggunaan Aplikasi Database Polhut untuk monitoring data Polhut secara
berkala
• Penggunaan teknologi dalam rangka deteksi pembukaan lahan
• Penggunaan aplikasi layanan pengaduan Masyarakat
• Penggunaan Data Eksisting
• Monitoring kegiatan secara periodic/ berkala
2. Analisis Data
• Analisis Spasial Data Kerawanan Tipihut
• Analisis Statistik Penelaahan Data Kerawanan Tipihut
DADANG-SOLIHIN.BLOGSPOT.COM 21

22. Kelompok 2
• Agnes Rumenta
• Jevan Nelon
• Ghusnun Khairunnisa
• Nurul Hofiah
• Zunita Fadhilah K
OPTIMALISAS
I PENEGAKAN
HUKUM LHK
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. OUTLINE
Input
Output
Outcome
Impact
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Input
1. Anggaran
RM 295,995,441,000
PNBP 199,759,806,000
Total 495,755,247,000
2. Sarana Prasarana
Sumber: Data Ditjen Gakkum 2023
Sumber: Data Ditjen Gakkum 2023
2. Sumber daya Manusia
3. Regulasi
4. Intelligence center sebagai
pusat informasi yang
memberikan dukungan dalam
pengambilan keputusan
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. OUTPUT
1. Peningkatan jumlah SDM dan kompetensi SDM
2. Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan
3. Pelaksanaan operasi keamanan
4. Pelaksananaan Pendindakan Hukum Pidana
5. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana bersama
instansi terkait
6. Penambahan jumlah Balai
7. Optimalisasi dan jejaring kerjasama
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. OUTCOME
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutananan
yang mendukung visi KLHK
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. IMPACT
"Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan
Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan
Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Optimalisasi Penegakan Hukum
Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kelompok 3 Minggu ke-2
● Adzani Fawzia
● Wina Karlina
● Muhammad Yahya Hariadi
● Imam Agi Pratama

29. Sarana dan
Parasarana
Opsroom
Senjata
Kendaraan
Sumber Daya
Manusia
Polhut 695 orang
Pengawas LH 189 orang
Penyidik LHK 251 orang
SDM lainnya
Anggaran
APBN
Hibah Luar Negeri
REGULASI
1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
7. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
8. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
INPUT
INPUT
29

30. Output
1. Peningkatan Kapasitas Polhut, PPNS, PPLH → Jumlah SDM
2. Operasi Pengamanan hutan dan hasil hutan → Jumlah Operasi
3. Peningkatan kerja sama dengan stakeholder terkait → Jumlah Kerjasama
4. Sosialisasi penegakan hukum LHK kepada masyarakat → Jumlah Kegiatan
5. Penguatan regulasi penegakan hukum LHK → Jumlah Regulasi
6. Peningkatan Sarana Prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan
dan penindakan → Jumlah Sarana Prasarana
7. Peningkatan sistem layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan →
Kecepatan Pelayanan
8. Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan secara
multidoor → Jumlah Kasus
9. Pengawasan Izin Perusahaan → Jumlah Izin
10. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di luar
pengadilan → Jumlah Kasus
11. Penerapan sanksi administrasi penegakan hukum LHK → Jumlah Sanksi
OUTPUT
30

31. Optimalisasi Penegakan Hukum Bidang
Lingkungan Hidup dan kehutanan
OUTCOME
31

32. Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”
IMPACT
32

33. dadang-solihin.blogspot.com 33
Sesi 3 Proses Evaluasi dan Pelaporan

34. Subject of Discussion
dadang-solihin.blogspot.com 34
Tujuan Pelatihan
Langkah-langkah dalam Proses Evaluasi Pembangunan
Analisis Dampak dan Implikasi Kebijakan
Mengidentifikasi Masalah dan Peluang
Pelaporan Hasil Evaluasi dan Komunikasi dengan Pihak-pihak Terkait
Studi Kasus dan Latihan
1
2
3
4
5
6

35. dadang-solihin.blogspot.com 35
Tujuan Pelatihan
1
• Sesi ini fokus pada langkah-langkah dalam proses evaluasi
pembangunan, analisis dampak kebijakan terhadap
lingkungan dan kehutanan, identifikasi masalah dan
peluang, pelaporan hasil evaluasi, serta pentingnya
berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.
• Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang
proses evaluasi pembangunan, analisis dampak kebijakan,
identifikasi masalah dan peluang, serta pentingnya
berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.
• Ini juga memberikan kesempatan untuk melatih
keterampilan praktis dalam menyusun laporan evaluasi dan
berkomunikasi secara efektif.

36. dadang-solihin.blogspot.com 36
2
1. Perencanaan:
• Langkah pertama dalam evaluasi pembangunan adalah perencanaan.
• Ini melibatkan pengembangan kerangka kerja evaluasi, penetapan tujuan, dan merancang metode
evaluasi.
2. Pengumpulan Data:
• Data relevan dikumpulkan sesuai dengan rencana evaluasi yang telah ditetapkan.
3. Analisis:
• Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, dampak, dan implikasi kebijakan.
4. Penyusunan Rekomendasi:
• Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi dapat disusun untuk memperbaiki atau memperkuat kebijakan
dan praktik yang ada.
5. Pelaporan:
• Hasil evaluasi dan rekomendasi dikumpulkan dalam laporan evaluasi yang kemudian disajikan kepada
pemangku kepentingan.
Langkah-langkah dalam Proses
Evaluasi Pembangunan

37. dadang-solihin.blogspot.com 37
Analisis Dampak dan Implikasi
Kebijakan
3
• Bagaimana Kebijakan Dapat Mempengaruhi
Lingkungan dan Kehutanan:
• Kebijakan dapat memiliki dampak signifikan pada
lingkungan dan kehutanan, baik positif maupun
negatif.
• Analisis dampak bertujuan untuk memahami
bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi aspek-
aspek lingkungan, seperti deforestasi, polusi,
keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam.
• Teknik Analisis Dampak:
• Analisis dampak kebijakan melibatkan teknik-teknik
seperti analisis ekonomi, analisis dampak sosial,
analisis dampak lingkungan, serta pemodelan dampak
kebijakan.

38. dadang-solihin.blogspot.com 38
Mengidentifikasi Masalah dan Peluang
4
• Mengenali Masalah Lingkungan dan Peluang
Kebijakan:
• Selama evaluasi, penting untuk mengidentifikasi
masalah lingkungan yang mungkin muncul akibat
kebijakan yang ada, serta peluang untuk
memperbaiki kebijakan tersebut.
• Peran Staf dalam Identifikasi Masalah:
• Staf yang terlibat dalam evaluasi memiliki peran
kunci dalam mengidentifikasi masalah dan peluang.
• Mereka harus dapat mengidentifikasi isu-isu yang
muncul selama proses evaluasi.

39. dadang-solihin.blogspot.com 39
Pelaporan Hasil Evaluasi dan
Komunikasi dengan Pihak-pihak Terkait
5
• Cara Menyusun Laporan Evaluasi yang Efektif:
• Laporan evaluasi harus disusun dengan baik dan mengikuti format yang sesuai.
• Ini mencakup ringkasan eksekutif, metodologi, temuan utama, rekomendasi, dan sumber daya
pendukung.
• Pentingnya Berkomunikasi dengan Pemangku Kepentingan:
• Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang terpengaruh oleh atau
mempengaruhi hasil evaluasi.
• Berkomunikasi dengan mereka adalah kunci untuk mendapatkan dukungan dan memastikan
kebijakan dan praktik yang relevan.
• Bagaimana Berkomunikasi dengan Efektif:
• Komunikasi dengan pemangku kepentingan harus dilakukan dengan jelas, terbuka, dan dalam
bahasa yang mudah dipahami.
• Ini melibatkan pertemuan, laporan, presentasi, dan dialog terbuka.

40. dadang-solihin.blogspot.com 40
Studi Kasus dan Latihan
6
• Dengan studi kasus, peserta
diminta untuk mengenali
lingkungan strategis internal
dan eksternal melalui Analisa
SWOT.
• Studi kasus ini memberikan
kesempatan untuk menerapkan
pengetahuan dan keterampilan
yang telah dipelajari dalam
situasi nyata.
Threats
(Ancaman)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Opportunities
(Peluang)
INTERNAL
EKSTERNAL

41. Kelompok 1
Analisis SWOT

42. Strengths
No Variabel Nilai Urgensi Bobot Faktor Total
1 Memiliki mandat dan kewenangan yang
didukung oleh regulasi penegakan hukum LHK
yang terintegrasi
5 35 175
2 Ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai dan SDM penegakan hukum LHK
yang berkualitas
3 20 60
3 Tersedianya dukungan dana APBN dari
Pemerintah
4 25 100
4 Proses Bisnis Gakkum LHK yang kuat 2 15 30
5 Terdapat dukungan JF lainnya dalam
penegakan hukum LHK
1 5 5
Total 100 370
dadang-
solihin.blogspot.com
42

43. Weaknesses
No Variabel Nilai Urgensi Bobot Faktor Total
1 Keterbatasan jumlah SDM Polisi Kehutanan tidak
sebanding dengan luas kawasan hutan
5 30 150
2 Anggaran APBN untuk kegiatan Ditjen
Penegakan Hukum LHK terbatas karena
kebijakan automatical adjustment, refoccusing
anggaran
4 25 100
3 Keterbatasan wewenang Polhut dalam
melakukan penegakan hukum LHK
2 15 30
4 Kesenjangan kesempatan diklat antara Polhut di
pusat dan daerah
1 5 5
5 Teknologi penegakan hukum LHK oleh
pemerintah yang tidak sejalan dengan
perkembangan teknologi kejahatan LHK
3 25 75
Total 100 360
dadang-
solihin.blogspot.com
43

44. Opportunities
No Variabel Nilai Urgensi Bobot Faktor Total
1 MoU dengan instansi penegak
hukum lainnya
3 30 90
2 Regulasi terkait Penegakan Hukum
LHK
5 30 150
3 Dukungan masyarakat terhadap
kegiatan penegakan hukum LHK
4 20 80
4 Adanya hibah dari luar negeri terkait
anggaran dan sarpras
2 15 30
5 SDM di jabatan strategis berasal
dari luar KLHK
1 5 5
Total 100 355
dadang-
solihin.blogspot.com
44

45. Threats
No Variabel Nilai Urgensi Bobot Faktor Total
1 Faktor KKN yang berasal dari
oknum tertentu kepada penegak
hukum
5 35 175
2 Jaringan kejahatan LHK (mafia) 4 30 120
3 Intervensi kebijakan alih fungsi
kawasan hutan untuk kepentingan
investasi
2 15 30
4 Penolakan masyarakat (adat) dalam
pengelolaan kawasan hutan oleh
pemerintah
3 15 45
5 Intervensi kondisi politik (partai,
politik luar negeri)
1 5 5
Total 100 375
dadang-
solihin.blogspot.com
45

46. Hasil Analisis SWOT
INTERNAL/
EKSTERNAL
S
(370)
W
(360)
O
(355)
S-O
(725)
W-O
(715)
T
(375)
S-T
(745)
W-T
(735)
Strategi S-T (gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman)
1. Memperkuat implementasi atas mandat, kewenangan, regulasi dan proses bisnis
penegakan hukum LHK dalam mengatasi KKN, intervensi kebijakan dan intervensi
politik dalam kegiatan penegakan hukum LHK
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perihal teknologi agar mampu memutus
jaringan kejahatan LHK
3. Berkolaborasi dengan JF lainnya dalam rangka pendekatan penegakan hukum LHK
kepada masyarakat
4. Pemanfaatan anggaran tersedia untuk optimalisasi penegakan hukum LHK
dadang-
solihin.blogspot.com
46

47. Kelompok 2
• Agnes Rumenta
• Jevan Nelson
• Ghusnun Khairunnisa
• Nurul Hofiah
• Zunita Fadhilah K
ANALISIS SWOT
DITJEN PENEGAKAN HUKUM
LHK
47

48. NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR
TOTAL
1. SDM Aparat Gakkum LHK yang
kompeten
5 40 200
2.
Pemanfaatan Sains dan Teknologi
(Center of Intelligence)
3 15 45
3. Komitmen Pimpinan yang Tinggi 2 10 20
4. Mandat dan Kewenangan Gakkum
LHK
4 30 120
5.
Balai yang tersebar di 5 region di
Indonesia
1 5 5
TOTAL 100 390
STRENGTHS
48

49. NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1. Kesenjangan ketersediaan SDM dan
LOKUS kejahatan yang sangat luas
5 35 175
2. Sarana Prasarana yang kurang
memadai untuk melakukan
penindakan hukum secara cepat
dan tepat
1 5 5
3. Ego sektoral unit kerja 4 30 120
4. Kesenjangan pelaksanaan
penegakan hukum di pusat dan
daerah
3 20 60
5. Keterbatasan alokasi anggaran
terkait peningkatan kapasitas SDM
2 10 20
TOTAL 100 380
WEAKNESSES
49

50. NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1. Kerjasama dengan K/L lain baik
dalam negeri maupun luar negeri
(seperti Kemenkeu, AHU, Bakamla,
CIWT)
5 45 225
2. Perluasan penerapan akses
teknologi
1 5 5
3. Adanya dukungan politik dan
harapan publik atas tegaknya
keadilan bidang LHK
4 25 100
4. Koordinasi yang baik dengan PPNS,
Kepolisian, Kejaksaan, dan penegak
hukum lainnya
3 15 45
5. Optimalisasi koordinasi antara
Balai dan Pemerintah Daerah
2 10 20
TOTAL 100 395
OPPORTUNITIES
50

51. NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1. Modus Operandi Kejahatan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang berubah-ubah dan
terorganisasi
5 40 200
2. Regulasi terkait penegakan hukum
LHK yang terus berubah
4 25 100
3. Kondisi geografis Indonesia yang
luas dan lokus kejahatan tersebar
hingga area terpencil
3 20 60
4. Adanya pemotongan anggaran 2 10 20
5. Kemungkinan turunnya
kepercayaan publik atas efektivitas
penegakan hukum LHK
1 5 5
100 385
THREATS
51

52. NO VARIABEL TOTAL
1. STRENGTH 390
2. WEAKNESSES 380
3. OPPORTUNITIES 395
4. THREATS 385
SCORING ANALISIS
SWOT
52

53. Strategi Strengths dan Opportunities
(SO)
1. Melakukan kerja sama dengan K/L lain untuk memperoleh data dan
informasi yang dibutuhkan
2. Perluasan penerapan akses teknologi yang lebih mutakhir
3. Meningkatkan koordinasi dengan PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan
instansi penegakan hukum lain untuk optimalisasi pelaksanaan
mandat dan regulasi penegakan hukum LHK
4. Menjaga hubungan dan dukungan politik serta publik dalam
pelaksanaan penegakan hukum LHK
5. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum
LHK
53

54. Kesimpulan Hasil Analisis
Berdasarkan hasil skoring analisis SWOT yang dilakukan, dihasilkan
rekomendasi penyelesaian masalah melalui Strategi Strength dan
Opportunities (SO). Karena dengan segala kekuatan yang dimiliki, mulai
dari SDM, pemanfaatan sains dan teknologi, komitmen pimpinan yang
tinggi, mandat dan kewenangan Gakkum LHK, dan Balai yang tersebar di
Indonesia, Ditjen Penegakan Hukum LHK selalu berupaya untuk
mendapatkan hasil maksimal dengan memanfaatkan peluang-peluang
yang ada demi keamanan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sumber daya
hutan untuk masyarakat.
54

55. Analisis SWOT
Optimalisasi Penegakan Hukum
Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Oleh: Kelompok 3 Minggu ke-2
● Adzani Fawzia
● Wina Karlina
● Muhammad Yahya Hariadi
● Imam Agi Pratama

56. INPUT
STRENGTHS
NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1 Kuatnya mandat dan kewenangan Gakkum
LHK yang dijamin oleh regulasi terkait
5 40 200
2 Penerapan pemanfaatan teknologi untuk
peningkatan kinerja
2 10 20
3 Komitmen para pimpinan yang mempunyai
integritas tinggi
3 15 45
4 Kebijakan multi instrumen hukum 4 30 120
5 Sinergitas antara Unit Kerja Internal dalam
Penegakan Hukum terus meningkat
1 5 5
TOTAL 100 390
56

57. INPUT
WEAKNESSES
NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1 Belum Tersebarnya Unit Pelaksana Teknis
Penegakan Hukum LHK Hingga Tingkat
Setiap Provinsi
1 10 10
2 Jumlah Sarana Prasarana yang belum
memadai
3 20 60
3 Kesenjangan jumlah SDM dengan beban
kinerja dan kuantitas yang dihadapi
4 25 100
4 Pengembangan kapasitas SDM yang masih
terbatas
2 15 30
5 Administrasi dan birokrasi internal belum
optimal
5 30 150
TOTAL 100 350
57

58. NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1 Dukungan publik terhadap penegakan hukum
LHK
4 20 80
2 Penguatan data-data eksternal dari berbagai
pihak
1 5 5
3 Dukungan instansi lain dalam penerapan
instrumen hukum pasal berlapis terhadap tindak
pidana LHK agar menimbulkan efek jera
5 50 250
4 Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya
keberlangsungan hutan dan lingkungan hidup
2 10 20
5 Dukungan kegiatan dan dana hibah dari pihak
Non Governmental Organization
3 15 45
TOTAL 100 400
OPPORTUNITIES
58

59. INPUT
THREATS
NO VARIABEL NILAI URGENSI BOBOT FAKTOR TOTAL
1 Egosentrisme lembaga penegak hukum lain
(Polisi, TNI)
2 15 30
2 Pengawasan dan penegakan hukum di
daerah masih terbatas
3 20 60
3 Adanya pemotongan anggaran (AA) pada
kegiatan yang telah direncanakan
4 25 100
4 Intervensi dan ancaman dari pihak luar yang
menghambat proses penegakan hukum LHK
1 10 10
5 Kompleksitas kejahatan bidang LHK yang
semakin meningkat
5 30 150
TOTAL 100 350
59

60. STRATEGI
STRENGTHS WEAKNESSES
Opportunities Didapati hasil S-O
Threats
60

61. STRATEGI STRENGTH - OPPORTUNITY
1. Meningkatkan penerapan multi instrumen hukum untuk mendukung Ditjen Gakkum
berkolaborasi dengan instansi lain dalam berbagai kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam bentuk perjanjian kerja
sama, membentuk tim gabungan, dan melakukan fasilitasi penanganan kasus
3. Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Seluruh
Pihak termasuk Masyarakat,
4. Memperkuat pengolahan data dari pihak eksternal dengan teknologi yang dimiliki
5. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bersama dengan
NGO dalam rangka bersama-sama memikul beban tanggung jawab untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup dan kehutanan
6. Internalisasi nilai-nilai Gakkum (integritas, profesionalitas, responsif, dan inovatif) dengan cara
pembinaan pegawai.
7. Meningkatkan layanan pengaduan melalui pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam menjaga kawasan hutan.
“KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG”
61

62. EXIT PLAN STRATEGI WT
1. Perlunya banyak perekrutan baru untuk SDM inti yang menangani bidang
Penegakan Hukum (Polhut, PPNS, dan Pengawas LH).
2. Upaya peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan secara intens dan berkala.
3. Menjaga koordinasi dan sinergitas dengan pihak luar.
4. Memperluas cakupan penegakan hukum pidana untuk meminimalisir terjadinya
kejahatan bidang LHK.
5. Sarana dan prasarana seperti kendaraan lapangan dan senjata perlu ditambah.
Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman
62

63. dadang-solihin.blogspot.com 63
Sesi 4 Penyusunan Rekomendasi dan Implementasi

64. Subject of Discussion
dadang-solihin.blogspot.com 64
Tujuan Pelatihan
Mengembangkan Rekomendasi Berdasarkan Temuan Evaluasi
Manajemen Perubahan
Memantau dan Melacak Kemajuan
Evaluasi Pemulihan dan Berkelanjutan
Studi Kasus dan Latihan
1
2
3
4
5
6

65. dadang-solihin.blogspot.com 65
Tujuan Pelatihan
1
• Sesi ini membahas langkah-langkah yang diperlukan
setelah hasil evaluasi pembangunan telah disusun.
• Ini mencakup pengembangan rekomendasi berdasarkan
temuan evaluasi, perencanaan tindakan perbaikan,
manajemen perubahan, pemantauan dan pelacakan, serta
evaluasi efektivitas tindakan perbaikan.
• Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan
keterampilan dalam mengimplementasikan rekomendasi
hasil evaluasi pembangunan, termasuk pengembangan
rencana tindakan perbaikan, manajemen perubahan,
pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan.
• Ini juga memberikan kesempatan untuk melatih
keterampilan praktis dalam situasi studi kasus.

66. dadang-solihin.blogspot.com 66
2
• Mengidentifikasi Langkah-langkah Perbaikan:
• Berdasarkan temuan evaluasi, rekomendasi dikembangkan untuk
mengatasi masalah yang diidentifikasi. Rekomendasi ini harus
spesifik, relevan, dan sesuai dengan tujuan evaluasi.
• Rencana Tindakan yang Efektif:
• Rencana tindakan perbaikan adalah dokumen yang merinci
langkah-langkah yang akan diambil untuk mengimplementasikan
rekomendasi.
• Ini mencakup jadwal, tanggung jawab, dan sumber daya yang
diperlukan.
• Alokasi Sumber Daya:
• Penting untuk menentukan dan mengalokasikan sumber daya
yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tindakan, termasuk
anggaran, personil, dan peralatan.
Mengembangkan Rekomendasi Berdasarkan Temuan
Evaluasi dan Merencanakan Tindakan Perbaikan

67. dadang-solihin.blogspot.com 67
Manajemen Perubahan
3
• Mengelola Perubahan dalam Organisasi:
• Implementasi rekomendasi seringkali memerlukan
perubahan dalam organisasi.
• Manajemen perubahan melibatkan upaya untuk
memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan
diimplementasikan dengan baik oleh staf dan pemangku
kepentingan.
• Komunikasi dan Dukungan:
• Komunikasi yang efektif dan dukungan dari pihak-pihak
terkait sangat penting dalam manajemen perubahan.
• Memastikan bahwa staf dan pemangku kepentingan
memahami tujuan perubahan dan memiliki dukungan yang
cukup adalah kunci keberhasilan.

68. dadang-solihin.blogspot.com 68
Memantau dan Melacak Kemajuan
4
• Pentingnya Pemantauan dan Pelacakan dalam
Implementasi:
• Pemantauan dan pelacakan berkaitan dengan mengukur
kemajuan dalam pelaksanaan rencana tindakan perbaikan.
• Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan yang
perlu dilakukan dan mengukur apakah tindakan yang diambil
sesuai dengan rencana.

69. dadang-solihin.blogspot.com 69
Evaluasi Pemulihan dan Berkelanjutan
5
• Evaluasi Efektivitas Tindakan Perbaikan:
• Setelah rencana tindakan perbaikan
diimplementasikan, evaluasi pemulihan digunakan
untuk menilai apakah rekomendasi dan tindakan
tersebut telah berhasil dalam memperbaiki situasi yang
dievaluasi.
• Integrasi Evaluasi Berkelanjutan dalam Kebijakan:
• Evaluasi berkelanjutan adalah proses yang berlanjut
yang mencakup peninjauan periodik kebijakan, praktik,
dan rekomendasi.
• Ini memastikan bahwa perubahan yang diperlukan
terus dipantau dan dilakukan.

70. dadang-solihin.blogspot.com 70
Studi Kasus dan Latihan
6
• Sesi ini akan melibatkan studi kasus dan latihan yang memungkinkan peserta untuk mengembangkan
rekomendasi, merencanakan tindakan perbaikan, mengelola perubahan, memantau kemajuan, dan
mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan dalam konteks situasi nyata.
• Peserta diminta untuk merumuskan pertanyaan evaluasi berikut:
• Masalah Evaluasi: Bagaimana optimalisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan?
• Pertanyaan Evaluasi:
1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan saat ini?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang diharapkan?
3. Bagaimana strategi optimalisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan?
• Sebagai Penutup Evaluasi, peserta diminta untuk menyusun Kesimpulan, Saran dan
Rekomendasi.

71. • Penegakan Hukum LHK saat ini telah berjalan dengan cukup baik, tetapi
masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah SDM aparat penegak
hukum khususnya Polisi Kehutanan dan teknologi dalam mendeteksi kejahatan
tindak pidana LHK.
• Di sisi lain, dengan adanya anggaran dari Pemerintah dan hibah luar negeri,
serta dukungan masyarakat dan kerjasama antar instansi penegak
hukum diharapkan dapat menjaga keberlanjutan LHK untuk kesejahteraan
masyarakat.
• Strategi yang dapat dilakukan ialah memperkuat implementasi regulasi
penegakan hukum LHK, peningkatan sarana dan prasarana serta teknologi,
juga kolaborasi bersama stakeholder terkait dengan pemanfaatan anggaran
secara optimal.
Kelompok 1: Kesimpulan
dadang-
solihin.blogspot.com
71

72. Saran
Seluruh pegawai Ditjen Penegakan Hukum LHK dapat mengimplementasi mandat,
kewenangan, regulasi dan proses bisnis penegakan hukum LHK secara optimal.
Rekomendasi
● Penyadartahuan masyarakat oleh Polisi Kehutanan/Penyuluh Kehutanan melalui
sosialisasi dan edukasi perihal penegakan hukum LHK dalam menjaga keberlanjutan
LHK.
● Peningkatan kualitas SDM penegakan hukum melalui beberapa pelatihan yang dilakukan
oleh Pusdiklat atau Instansi Pengajar terkait (Lemdiklat, Perbakin, PPATK, AHU).
● Pembaharuan teknologi dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan penegakan
hukum LHK oleh Setditjen PHLHK.
● Penyusunan strategi pendekatan penegakan hukum LHK yang dilakukan antara Polisi
Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan kepada masyarakat adat.
● Memperkuat sinergitas dan koordinasi bersama lingkup Ditjen Gakkum LHK dalam
perencanaan kegiatan dan penganggaran yang optimal pada kegiatan penegakan hukum
LHK oleh seluruh Direktorat dan dimonitor oleh Setditjen secara berkala.
dadang-
solihin.blogspot.com
72

73. Kelompok 2
• Agnes Rumenta
• Jevan Nelson
• Ghusnun Khairunnisa
• Nurul Hofiah
• Zunita Fadhilah K
KESIMPULAN, SARAN, DAN
REKOMENDASI
EVALUASI OPTIMALISASI
PENEGAKAN HUKUM LHK
73

74. Kondisi Saat Ini
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK (Ditjen PHLHK) saat ini telah
melakukan tugas penegakan hukum LHK dengan baik melalui kegiatan operasi,
pengawasan, dan penyidikan melalui SDM (Polhut, Pengawas, dan Penyidik)
yang kompeten di bidangnya. Ditjen PHLHK juga memiliki UPT yang tersebar di
5 region di Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat aksi penegakan hukum
LHK yang lokusnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Ditjen
PHLHK telah melakukan kerja sama dengan pihak lain (dalam dan luar negeri)
guna memperluas akses data dan informasi. Pemimpin Ditjen PHLHK memiliki
komitmen yang tinggi dalam melakukan penegakan hukum LHK, salah satunya
dengan membentuk Center of Intelligence (Opsroom) yang digunakan sebagai
pusat data dan informasi guna mendukung pengambilan keputusan.
74

75. Kondisi yang Diharapkan
Pelaksanaan penegakan hukum LHK yang diharapkan yaitu perlu adanya
koordinasi yang komprehensif antara aparat penegak hukum dan instansi
terkait yang terlibat agar memiliki tujuan yang sama. Perlu adanya perbaikan
kejelasan regulasi agar pembagian tugas menjadi lebih jelas sehingga tidak
terpusat hanya di KLHK. Perlu meningkatkan transparansi agar tercipta
penanganan penegakan hukum yang konsisten berdasarkan nilai kepastian
hukumnya. Dan perlu dilakukan pengembangan teknologi yang lebih
responsif dalam menangani modus operandi dan perkembangan tipologi
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang terus berubah.
75

76. Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum LHK
Optimalisasi penegakan hukum LHK dapat dilaksanakan dengan cara
peningkatan kualitas SDM yang ada di Ditjen Gakkum LHK.
Kerjasama dengan instansi atau stakeholder terkait menjadi hal yang
penting dalam pencapaian kinerja suatu organisasi. Pemanfaatan
teknologi dan informasi untuk mendukung penanganan kasus
kejahatan LHK dan koordinasi antara aparat penegak hukum
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelibatan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum LHK untuk
mendapatkan kepercayaan publik dan menciptakan citra organisasi
dengan cara penanganan kasus LHK yang optimal.
76

77. Saran
Optimalisasi Penegakan Hukum LHK
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK harus Mengurangi kesenjangan ketersediaan SDM
terhadap lokusi kejahatan yang sangat luas, tersebar di 38 Provinsi Indonesia dengan SDM yang
terbatas.
Selain itu sarana prasarana yang kurang memadai untuk implementasi penindakan hukum
secara cepat dan tepat perlu menjadi perhatian, seperti sebisa mungkin memberikan ruang lebih
pada anggaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Akhirnya apabila hal-hal tersebut bisa dilaksanakan secara menyeluruh, membuat
keseimbangan,keselarasan antara Balai dan Kantor Pusat menjadi lebih baik.
77

78. Rekomendasi
1. Ditjen Penegakan Hukum LHK melakukan kerja sama penegakan hukum
dan akses teknologi dengan K/L dalam negeri (Kemenkeu, Bakamla, AHU,
CIWT)
2. Ditjen Penegekan Hukum melakukan koordinasi dengan instansi penegakan
hukum lain antara lain PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan untuk optimalisasi
pelaksanaan mandat dan regulasi penegakan hukum LHK
3. Ditjen Penegakan Hukum bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya
penegakan hukum LHK
4. Ditjen Penegakan Hukum LHK menjaga hubungan dan dukungan politik
serta publik dalam pelaksanaan penegakan hukum LHK
78

79. • Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan saat ini sudah mempunyai mandat
dan kewenangan yang kuat dan dijamin oleh regulasi.
• Komitmen para pimpinan Ditjen Gakkum sudah mempunyai integritas tinggi untuk
menegakkan hukum di bidang LHK. Dan juga saat ini Ditjen Gakkum LHK dalam penerapan
pemanfaatan teknologi sudah tepat.
• Meskipun demikian penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memiliki
beberapa kelemahan, seperti kesenjangan jumlah SDM dengan beban kinerja dan
kuantitas yang dihadapi, jumlah Sarana Prasarana yang belum memadai, dan terkait
administrasi-birokrasi internal yang belum optimal sehingga penegakan hukum masih
belum responsif terhadap kondisi di lapangan.
Kelompok 3:
Bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan saat ini?
79

80. • Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan mampu membentuk
masyarakat yang mempunyai ketaatan yang tinggi terhadap penegakan hukum LHK, terjalin
sinergitas yang tinggi antara aparat penegak hukum lainnya sehingga mampu memberantas
kejahatan LHK secara cepat, tanggap, efektif dan efisien.
• Kemudian mampu memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang perlakunya
tidak hanya terbatas pada oknum-oknum yang lemah tetapi pelaku-pelaku kejahatan skala
nasional maupun internasional, mampu melakukan penegakan hukum LHK yang tidak hanya
menimbulkan efek jera namun dapat mengembalikan kerugian negara dan memulihkan fungsi
lingkungan hidup serta menurunkan tingginya kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan
Bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan yang diharapkan?
80

81. 1. Meningkatkan penerapan multi instrumen hukum untuk mendukung Ditjen Gakkum
berkolaborasi dengan instansi lain dalam berbagai kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan K/L terkait, organisasi nasional maupun
internasional dan masyarakat secara luas
3. Memberikan edukasi secara berkala terhadap masyarakat terkait penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan baik terkait regulasi maupun penanganan kasus di berbagai
daerah.
4. Memperkuat pemanfaatan teknologi sistem informasi untuk meningkatkan layanan penegakan
hukum LHK terhadap publik
5. Memperkuat basis kekuatan SDM, anggaran, peraturan dan kuantitas serta kualitas SDM
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk penegakan hukum LHK
Bagaimana strategi optimalisasi penegakan
hukum lingkungan hidup dan kehutanan?
81

82. KESIMPULAN
Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah upaya mencapai ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan. Tujuannya adalah
untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, memaksa pelaku menanggulangi
dan memulihkan, sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain, melindungi hak-hak
masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum, dan meminimalisasi
kerugian dan timbulnya korban.
Dalam mencapai optimalisasi penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan
perlu dianalisis apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Mandat
dan kewenangan Gakkum LHK yang dijamin oleh regulasi terkait dan dukungan instansi lain
dalam penerapan instrumen hukum pasal berlapis terhadap tindak pidana LHK menjadi
salah satu kekuatan dalam optimalisasi penegakan hukum LHK. Kerja sama dengan pihak
lain dan kebijakan multi instrumen menjadi salah satu upaya dalam melawan kejahatan
lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks dan melibatkan multiaktor,
multisektor bahkan lintas batas.
82

83. SARAN
Seluruh pegawai Ditjen Gakkum KLHK agar dapat mengimplementasi nilai-nilai
integritas, profesionalitas, responsif, dan inovatif dalam kegiatan proses bisnis
penegakan hukum.
83

84. REKOMENDASI
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Dirjen Gakkum KLHK dapat melakukan peningkatan kualitas SDM saat tahun
berjalan melalui pembinaan pegawai dengan diklat pegawai sesuai tugas dan
fungsinya, serta penerapan nilai nilai gakkum oleh pimpinan sehingga menjadi
contoh seluruh SDM di bawahnya dalam aktivitas harian
2. Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Hukum ke Masyarakat
Sosialisasi ini dilakukan oleh Unit pelaksana Teknis di daerah bersama dengan
mitra kepada masyarakat di desa sekitar hutan untuk tetap dapat berkomitmen
menjaga hutan bersama sama dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah.
3. Memperkuat Koordinasi Kelembagaan
Koordinasi dilakukan oleh Ditjen Gakkum KLHK baik lintas K/L, organisasi, dan
masyarakat di pusat maupun daerah
84

85. TERIMA KASIH
dadang-solihin.blogspot.com 85
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya