JUDUL

Materi
• Pengertian
• Indikator Kinerja dan Log-Frame
• Perumusan Isu Strategis OPD
• Perumusan Visi-Misi OPD
• Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah OPD
• Renstra OPD
• Evaluasi Kinerja Pembangunan
4dadang-solihin.blogspot.com

Pengertian
• Rencana Strategis adalah:
– Kerangka atau rencana skala besar yang mengintegrasikan tujuan-tujuan
kebijakan dan tindakan/program organisasi (termasuk lingkungan),
– Rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu
organisasi di masa datang,
– Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan,
– Pilihan tentang apa yg ingin dicapai (tujuan) dan bagaimana cara mencapainya.
• Indikator Kinerja Pembangunan adalah:
– Uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang
mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati
dan ditetapkan,
– Sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post),
– Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.
dadang-solihin.blogspot.com 5

INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
ABK
AT
KPJM

Alur Pikir Logic Model
7
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com

Matriks Logic Model
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Kinerja
Impacts
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs
Needs
(permasalahan,
penyebab)
A
B
C
D

Apa Itu Isu Strategis?
• Isu Strategis adalah
– Isu paling pokok
– Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak
– Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap
isu lainnya
• Isu Strategis akan menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah
untuk 5 tahun mendatang.

Tolok Ukur Penentuan Strategis
1. Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?
2. Apakah isu ini mendesak?
3. Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?
4. Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi daerah?
5. Apakah isu ini jika dibahas akan membantu
pembangunan daerah?
6. Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?
7. Apakah isu ini aman dari dampak negatif?
Aktual
Urgensi
Relevansi
Dampak +
Kesesuaian
Inklusi
Sensitivitas

Tujuan dan Prinsip
• Mendapatkan kepastian isu
strategis apa yang disepakati
untuk diangkat dan
menjadikan arah fokus
pembangunan untuk jangka
panjang,
• Yang selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam
mengidentifikasi dan
merumuskan visi, misi serta
agenda pembangunan daerah
Prinsip-Prinsip
1. Penetapan isu strategis didasarkan atas
pertimbangan matang setelah
mensinergikan hasil kajian dari aspek
politis, teknokratis, partisipatif, top-down
dan bottom up
2. Rancangan visi daerah jangka panjang
perlu tegas, jelas arahnya, ringkas,
realistis dan aplikatif, serta mampu
menjawab tantangan dan permasalahan
menjadi isu strategis
3. Rumusan misi harus mempunyai
keterkaitan jelas dengan pencapaian visi
Tujuan

Keluaran
• Rumusan isu-isu strategis yang diorganisasikan sesuai klasifikasi
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
• Yang diperkirakan akan menghambat perwujudan good governance
dan pembangunan berkelanjutan,
• Terutama yang berkaitan dengan
1. Ekonomi:
• Pertumbuhan dan pengembangan daya saing daerah
• Hambatan-hambatan dalam investasi penanaman modal
• Ekonomi biaya tinggi
1/2

Keluaran
2. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang:
• Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan
ruang terbangun
• Kerusakan Sumber Daya Alam
• Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam
3. Perlindungan Sosial:
• Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran
• Konflik-konflik sosial
4. Pelayanan Umum
• Pelayanan Publik
• Hambatan Penyelenggaraan otonomi daerah
• Pemekaran wilayah
2/2

Metode dan Langkah
Metode
• Kajian analitis
dan diskusi antar
Tim Penyusun
• Dialog atau
diskusi melalui
FGD
Langkah-langkah
1. Review kembali draft rumusan strategis
2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil
FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah
dibahas
3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah
4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun
rumusan alternatif
• Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat
• Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi
perkembangan daerah
• Rumusan hasil FGD yang telah disepakati
Informasi yang Disiapkan

V I S I
• Visi Pembangunan Daerah dalam
RPJMD adalah Visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih
yang disampaikan pada waktu
pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),
• Visi tersebut seharusnya
mengambarkan arah pembangunan
atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam masa
jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi
yang diemban.

Kriteria Rumusan Visi
1. Mengambarkan dengan jelas tentang kondisi masa depan yang
ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu
startegis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah.
3. Disertai penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah menjadi
acuan bagi perumusan startegi, kebijakan dan program
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah,
relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan
daerah.
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang
daerah.

M I S I
• Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi.
• Rumusan misi merupakan hal yang
penting memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran dan arah kebijakan
yang ingin dicapai dalam menentukan
jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai misi

Kriteria Perumusan Misi
1. Menunjukkan dengan jelas upaya-
upaya yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka
mewujudkan visi daerah.
2. Disusun dengan memperhatikan
faktor-faktor lingkungan strategis
eksternal dan internal daerah.
3. Disusun dengan menggunakan
bahasa yang ringkas, sederhana dan
mudah diingat.

Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran

Yang Harus Diingat
• Konsistensi Internal (dalam dokumen itu sendiri):
– Visi  Misi  Tujuan  Sasaran  Strategi  Kebijakan
Program  Kegiatan  Pagu Indikatif.
• Konsistensi Ekternal :
– Apakah sudah mengacu/selaras kepada dokumen diatasnya
seperti RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra Provinsi/K/L dan lain-
lain

Tujuan dan Sasaran
• Tujuan dan sasaran adalah
tahapan perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah
• Yang selanjutannya akan
menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan
daerah secara keseluruhan.

Tujuan
• Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan.
• Kriteria Tujuan:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan visi,
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa
tujuan,
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah,
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti

Sasaran
• Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.
• Kriteria Sasaran:
1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.
2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
4. Memenuhi kriteria SMART

27
Merumuskan Indikator
yang Memenuhi Kriteria SMART
Specific
(Spesifik/khusus)
 Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan
akses untuk mendapatkannya.
Measureable
(Terukur)
 Indikator yang dapat terukur baik secara kuantitatif
atau kualitatif.
Accountable
(Dapat Dipertanggungjawabkan)
 Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam
mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 Berada dalam rentang kendali/pertanggungjawaban
akuntabilitas unit kerja yang bersangkutan.
Result-oriented
(Relevan)
 Relevan /terkait langsung dengan Program/Kegiatan
yang diukur.
 Uji dengan “Jika-Maka”: Jika digunakan Indikator
Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapai
atau tidaknya sasaran strategis dari suatu
Program/Kegiatan akan dapat diketahui.
Time-bound
(Periode Waktu Tertentu)
 Memperhitungkan rentang atau periode waktu
pencapaian, untuk analisa perbandingan kinerja
dengan masa-masa sebelumnya.

Langkah Penyusunan Tujuan dan Sasaran
1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan
melihat kesesuaian dengan program Kepala Daerah terpilih.
2. Menguji apakah rancangan pernyataan dapat memecahkan isu-isu
strategis dalam jangka menengah.
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran pada
setiap tujuan
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap
sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi kriteri indikator kunci.
5. Menyelaraskan rancanan pernyataan-pernyataan sasaran dan
capaian indikator yang terukur.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran
Visi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misi Tujuan Sasaran
Misi 1: . . . . . . . . . . Tujuan . . . . . . Sasaran . . . . . .

Contoh dari Misi ke Tujuan
Visi 2013-2018: “Riau Maju, Sejahtera dan Ihsan"
Misi Tujuan
Menyelenggarakan tata kelola
kepemerintahan yang baik.
Membangun prasarana dan sarana yang
serasi dengan dinamika dan pertumbuhan
kota.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik
Mewujudkan ketersediaan prasarana dan
sarana kota yang merata bagi seluruh
warga.
Meningkatkan kehidupan sosial
masyarakat melalui layanan pendidikan
kesehatan dan layanan sosial lainnya.
Meningkatkan perekonomian melalui
pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah, peningkatan investasi, serta
penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Mewujudkan kehidupan warga yang
dinamis, inovatif,kreatif dan berperan aktif
dalam pembangunan.
• Mewujudkan pemenuhan kehidupan
dasar pendidikan dan kesehatan.
• Memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
aman, tertib, tenteram dan damai.
Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial,
keteladanan dan kehidupan beragama
yang kondusif dan terpelihara.

Strategi dan Arah Kebijakan
• Strategi dan Arah Kebijakan
merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana
Pemerintah Daerah mencapai
Tujuan dan Sasaran RPJMD
dengan efektif dan efisien

Strategi
• Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
• Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan
• Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dan dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat
antara lain menggunakan metode SWOT.

Arah Kebijakan
• Arah Kebijakan adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari waktu-kewaktu selama 5 (lima) tahun.
• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar
memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
• Kriteria Arah Kebijakan:
1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau
setelah alternatif strategi dibuat,
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap startegi kepada sasaran secara
lebih rasional,
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan
sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan

Contoh dari Visi sampai Program
Meningkatkan
kehidupan
sosial
masyarakat
melalui
layanan
pendidikan
dan kesehatan
Menurunkan angka
kematian bayi per
1000 kelahiran
Meningkatnya
usia harapan
hidup
Misi
Tujuan/
Sasaran
Strategi
Meningkatkan APM
SMP/MTS/Paket
Meningkatkan
Jumlah Penduduk
>15 tahun melek
huruf
Meningkatnya
angka rata-rata
lama sekolah
Menurunkan angka
kematian ibu
melahirkan per
100.000 kelahiran
Kebijakan
Penyediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan
masyarakat yang
berkualitas
Peningkatan
tingkat
pendidikan
tenaga
kesehatan
masyarakat
Peningkatan
Pemahaman
masyarakat
terhadap
kesehatan ibu
dan anak
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Program Promosi
Kesehatan dan
Kesehatan
Masyarakat
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
Program

Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
1/2

Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
2/2

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Renstra SKPD

Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008

Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
2.1 Struktur Organisasi
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
2.3 TUPOKSI
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain
yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian
terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang
dihadapi masa kini
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
SKPD
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
efektif)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD
4.2 Misi SKPD
4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
Measurable, Achievable, Results Oriented,
Time Bound)
4.4 Strategi
4.5 Kebijakan
BAB 5 PROGRAM
5.1 Program SKPD
5.2 Program Lintas SKPD
5.3 Program Lintas Kewilayahan
5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan
BAB 6 PENUTUP

Persiapan
Penyusunan
Rancangan
Awal RPJMD
Penyusunan
Rancangan
Awal Renstra
SKPD
Pelaksanaan
Musrenbangda
Jangka
Menengah
1 Penyusunan
Rancangan
Akhir RPJMD/
Renstra SKPD
Penetapan
Perda tentang
RPJMD
3 5
2 4 6
Step by Step Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12.Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD
1

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10.FGDs untuk setiap Topik
11.Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
2

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
3

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
4
5

Tahap Penetapan Peraturan
Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
6

Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.

Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)

53
Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Mengapa Perlu Monev
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
1/3
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
 mengantisipasi perubahan-perubahan,
 kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
 merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

2/3
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.

3/3
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah
dengan kendala fiskal SKPD.
.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD
.

Lampiran: Contoh Logframe
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator
Impacts Meningkatnya
kesetaraan gender
Meningkatnya IPG dan IDG  Indeks Pembangunan Gender
(IPG) atau Gender-related
Development Index (GDI) dan
 Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) atau Gender Empowerment
Measurement (GEM).
Outcomes  Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di
bidang sosial,
politik, dan hukum
Meningkatnya jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di bidang sosial,
politik, dan hukum menjadi 18
kebijakan pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan, program, dan
kegiatan pelaksanaan PUG di
bidang sosial, politik, dan hukum
di tingkat nasional dan daerah
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di
bidang ekonomi
Meningkatnya jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di bidang ekonomi
menjadi 31 kebijakan pada tahun
2014
 Jumlah kebijakan, program, dan
kegiatan pelaksanaan PUG di
bidang ekonomi di tingkat
nasional dan daerah
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
perempuan
terhadap berbagai
tindak kekerasan
 Meningkatnya Jumlah kebijakan
perlindungan perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan menjadi
26 kebijakan pada tahun 2014
 Meningkatnya Persentase cakupan
perempuan korban kekerasan yang
mendapat penanganan pengaduan
menjadi 100 persen pada tahun
2014
 Jumlah kebijakan perlindungan
perempuan terhadap berbagai
tindak kekerasan
 Persentase cakupan perempuan
korban kekerasan yang mendapat
penanganan pengaduan

Output  Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang pendidikan
 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun
2014.
 5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan ARG di bidang pendidikan pada
tahun 2014
 Jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan
 Jumlah K/L dan pemda yang
difasilitasi dalam penerapan ARG
di bidang pendidikan (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang kesehatan
PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan
pada tahun 2014
penerapan ARG di bidang kesehatan pada
tahun 2014
PUG di bidang kesehatan
di bidang kesehatan (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
partisipasi
perempuan di
bidang politik dan
pengambilan
keputusan
PUG di bidang politik dan pengambilan
keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun
2014
penerapan ARG di bidang politik dan
pengambilan keputusan pada tahun 2014
PUG di bidang politik dan
pengambilan keputusan
di bidang politik dan
pengambilan keputusan (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang
ketenagakerjaan
PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3
kebijakan pada tahun 2014
penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan
pada tahun 2014
PUG di bidang ketenagakerjaan
di bidang ketenagakerjaan (K/L
dan prov)

Output  Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
perempuan dari
tindak kekerasan
 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9
kebijakan tahun 2014
penerapan kebijakan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan kebijakan
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan (K/L dan prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
penerapan sistem
data gender
 Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan
sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada
tahun 2014.
penerapan kebijakan penerapan sistem data
terpilah gender pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan penerapan sistem
data gender
dalam penerapan kebijakan penerapan
sistem data terpilah gender (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
tenaga kerja
perempuan
tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan
pada tahun 2014
 1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan
perlindungan tenaga kerja perempuan
(K/L dan prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
korban tindak
pidana
perdagangan
orang
korban tindak pidana perdagangan orang
menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.
penerapan kebijakan perlindungan korban
tindak pidana perdagangan orang pada tahun
2014.
 Jumlah kebijakan perlindungan korban
tindak pidana perdagangan orang
perlindungan korban tindak pidana
perdagangan orang (K/L dan prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
penghapusan
kekerasan pada
anak
 Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada
tahun 2014.
 6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang
penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.
 Jumlah kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak
tentang penghapusan kekerasan pada
anak (K/L dan prov)

Activities  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang pendidikan yang responsif gender
 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang kesehatan yang responsif gender
partisipasi perempuan di bidang politik dan
pengambilan keputusan
bidang ketenagakerjaan yang responsif
gender
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
penyusunan data gender
perlindungan tenaga kerja perempuan
perlindungan korban perdagangan orang
penghapusan kekerasan pada anak
Input  Dana
 SDM

Level Uraian Keterangan
Needs  Kapasitas kelembagaan
PUG masih terbatas dan
pemberdayaan
perempuan belum
optimal
 Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan
belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih
terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber
daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2)
rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik,
jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya
kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan
iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial,
serta terjadinya penyakit.
 Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum
memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan
korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus
dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.
 Belum efektifnya
kelembagaan PUG dan
pemberdayaan
perempuan
 Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan
dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas
pembangunan;
 Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG,
terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan
data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
 Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta
manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota
 Kapasitas kelembagaan
perlindungan anak masih
terbatas
 Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala
bentuk kekerasan dan diskriminasi

JUDUL

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to JUDUL

Similar to JUDUL (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

JUDUL