Hukum Lingkungan dari Perspektif Hukum dan Hubungannya dengan Kegiatan Bisnis serta Dampak yang Timbul dari Undang Undang Lingkungan Hidup

1. 1. Hukum Lingkungan dari perspektif hukum dan hubungannya dengan
kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang
Lingkungan Hidup.
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 Bella Tri Oktaviana 43216010022

2. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
1. Pengertian Hukum Lingkungan
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982 tentang
ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH dan
disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam
pengertian yang sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah:
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan
prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
mahluk hidup lain.
2. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN
1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UULH-UULPH hak ini dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang,
kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak,
menurut pasal 5 ayat (2) UULH “setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan
mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”.
Penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak
merupakan hak asasi pada tingkat Undang-Undang Dasar tetapi hanya hak biasa pada Tingkat
Undang-Undang.
2. Hak Untuk Berperan Serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang
untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mencakup tahap
perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak
berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya
tentang izin lingkungan.
3. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
a. Sengketa Hukum Administratif
b. Sengketa Hukum Pidana
c. Sengketa Hukum Perdata
d. Sengketa Hukum Internasional

3. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Contoh Kasus Hukum Lingkungan
Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat
adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup, Sedangkan dalam UUPLH-2009 Pasal
1 angka 25 menyebutkan bahwa Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua
pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup. Dalam hal tersebut adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan,
sedangkan objek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaian menurut Pasal 84 ayat (1) UUPLH-2009 dapat
dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non-litigasi) atau
yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.
Dalam hal kasus diatas dapak disimak bahwa terdapat 2 pabrik aspal yang dinilai oleh
warga setempat telah merusak lingkungan sekitar dikarenakannya puluhan warga terserang
sesak nafas dan merusak tanaman warga. Patut diselidiki lebih lanjut mengenai berbagai
dampak yang telah dirasakan oleh warga tersebut.
Menurut saya dalam kasus diatas ada baiknya diselesaikan menggunakan Penyelesaian
Sengketa Alternatif dikarenakan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang
bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur
litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini
disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal,
pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering
tidak mampu menyelesaikan masalah.
Penyelesaian sengketa malalui jalur non-litigasi dalam kasus diatas adalah cara terbaik
karena apabila ditempuh melalui jalur litigasi tentunya akan memakan waktu yang lama bahkan
tidak tentu kapan akan terselesaikannya kasus tersebut dan pastinya akan memakan biaya yang
cukup banyak. Hal tersebut akan berimplikasi kepada para warga setempat yang telah lama
menderita baik secara kesehatan maupun finansial karena bertele-telenya penyelesaian melalui
jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur Litigasi juga merupakan kewajiban penggugat dalam
pembuktian pencemaran lingkungan tersebut yang mana dalam kasus diatas mayoritas adalah
petani yang umumnya berpendidikan rendah, maka adalah hal yang sangat sulit apabila para
petani tersebut dibebankan pembuktian pencemaran lingkungan tersebut.
Dalam UUPLH-2009 Pasal 85 dan 86 telah menentukan bahwa Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

4. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Pada Hakikatnya para pihak yang bersengketalah yang terlebih dulu melakukan
penyelesaian melalui mekanisme yang dalam kepustakaan hukum lingkungan disebut
“negosiasi lingkungan" Selain itu, tentu dapat melibatkan instasi pemerintah yang mana dalam
berita diatas baik pemerintah daerah maupun kepala desa akan berupaya memfasilitasi dan
mencari solusi terbaik dari keluhan warga tersebut, atau dapat juga melibatkan pihak lain yang
mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Pasal 85 ayat (3) UUPLH-2009 juga
menyebutkan “Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat
digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan
hidup.”
SUMBER:

5. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
http://indrabsangadji.blogspot.com/2016/03/anailis-kasus-sengketa-lingkungan.html