1. Bab.1
A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh rokok , seperti asap rokok
yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun
dan 43 jenis lainnya yang dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat
yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida , asap rokok yang
baru mati di asbak juga sangat berbahaya karena mengandung tiga kali lipat bahan
pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengeiritasi mata dan
pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap
melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat
yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet . Maka dari itu ,
pemerintah kota Pontianak meluncurkan PERATURAN
DAERAH NO 10
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK .
Perda ini juga dibuat untuk menciptakan udara yang bersih juga memberikan
perlindungan efektif dari bahaya asap rokok bagi orang di sekitarnya .Yang
dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau ruangan
tertutup
yang
dinyatakan
dilarang,orang untuk
merokok,
menjual
dan
mengiklankan di kawasan tersebut terutama di dalam gedung sehingga jika ingin
merokok harus berada di luar area KTR. Kemudian , kawasan yang termasuk
tanpa rokok sesuai Perda tersebut di antaranya tempat umum , tempat kerja,
tempat ibadah, tempat bermain anak-anak , angkutan umum, lingkungan tempat
proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan.
1

2. Dengan adanya Perda terkait kawasan tanpa rokok ini , diharapkan seluruh
kalangan mampu untuk mematuhinya demi menjaga generasi – generasi penerus
bangsa dari ancaman dan bahaya rokok serta melindungi segenap masyarakat kota
Pontianak dari pengaruh dan dampak negative yang ditumbulkan oleh rokok dan
dengan ini pula masyarakat di harapkan dapat hidup lebih sehat . Namun
seringkali terjadi ketidak sesuaian antara tujuan awal dengan realisasi di lapangan
. Maka dari itu , saya memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap
implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok di kota Pontianak tersebut ,
khususnya melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso.
B.
Batasan Masalah
Untuk menghindari melebarnya topik yang akan diteliti, maka penulis
membatasi
permasalahan
yang
akan
diteliti
sebagai
berikut
:
1. Penelitian hanya akan dilakukan di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah
Soedarso Pontianak.
2 .penelitian bersifat kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data
sebagai berikut :
Pengamatan langsung
3 . Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada masalah implementasi
perda tentang kawasan tanpa rokok serta sosialisasinya di tempat yang dipilih oleh
peneliti
2

3. C.
Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas , maka penelitian ini difokuskan pada
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 10
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT
UMUM DOKTER SOEDARSO PONTIANAK .
D.
Rumusan Permasalahan
Dalam penelitian ilmiah ini, penulis akan mencoba merumuskan persoalan
dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :
1. Apakah ada sosialisasi PERDA NO 10 TAHUN 2010 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah
Soedarso Pontianak?
2. Apakah PERDA NO 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK
dikawasan Rumah Sakit Umum Doktor Soedarso Pontianak
Implementasikan sesuai dengan konsep yang ada pada perda tersebut ?
3. Bagaimana pengaruh di luncurkannya PERDA NO 10 TAHUN 2010
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK di kawasan
Rumah Sakit
Umum Dokter Soedarso Pontianak?
3

4. E.
TujuanPenelitian
Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui bagaimana bentuk sosialisasi PERDA NO 10 TAHUN 2010
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK yang efektif dan efisien menurut
Dokter dan Pasien Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh diluncurkannya PERDA NO 10
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK dikawasan Rumah
Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak .
3. Mengetahui dan menganalisis implementasi PERDA NO 10 TAHUN 2010
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK kawasan Rumah Sakit Umum
Dokter Soedarso Pontianak .
F.
Manfaat Penelitian
Penelitian ilmiah yang akan dilakukan penulis ini mudah-mudahan dapat
bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap khasanah
keilmuan, khususnya bagi yang mengambil focus penelitian pada kebijakan ,
terkait mengenai implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat .
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat:
4

5. a. Bagi Dokter/Perawat
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada Dokter,
Perawat, yaitu mensosialisasikan bahaya rokok dan bagian – bagiannya .
b. Bagi Orang Tua/keluarga/masyarakat
Penelitian ini diharapkan supaya orang tua, keluarga atau masyarakat
mampu memberikan perhatian yang lebih, sehubungan dengan bahaya rokok bagi
perokok aktif maupun perokok pasif .
c. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan
bagi peneliti sehingga mampu mendeskripsikan mengenai bahaya rokok dan Perda
Kota Pontianak no 10 tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .
5

6. Bab. II
A.
KAJIAN TEORI
Teori
Kebijakan merupakan suatu proses, yaitu meliputi formulasi, implementasi,
dan evaluasi.
Kebijakan Publik oleh R. dye sebagaimana dikutip Thoha (2008:107)
didefinisikan “sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan
ataupun untuk tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do)”.
Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak
hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, melainkan termasuk
juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.
Adapun menurut Carl Friedrich (Pandji 2008:35) kebijakan publik sebagai
seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah Daerah dengan suatu tujuan dan
diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”.
Ahli Ilmu Politik lainnya, David Easton (sebagaimana dikutip dalam Thoha,
2008:107) “Adapun alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan
tetapi hanya pemerintah-lah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh
masyarakat.Dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah Daerah untuk dikerjakan
atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai tersebut”.
Sedangkan James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan
pengertian kebijakan publik, “sebagai serangakaian kegiatan yang mempunyai
maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau
sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal
6

7. yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan kepada apa yang
sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud dan hal
inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan
diantara beberapa alternatif yang ada.
Kebijakan Publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai suatu
aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat
seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot
pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh
lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.
Dengan demikian, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang
mengandung konsekuensi moral yang didalamnya ada keterikatan akan
kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di
mana yang bersangkutan berada.
Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan atau dipengaruhi pula oleh proses
kebijakan itu sendiri. Adapun proses kebijakan dimaksudkan sebagai rangkaian
kegiatan di dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan suatu
kebijakan.
Menurut Mustopadidjaja (dalam Tachjan, 2006:20-21), pada garis besarnya
suatu kebijakan terdiri dari tiga hal pokok, yaitu : (1) perumusan kebijakan, (2)
implementasi kebijakan, dan (3) pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan
kebijakan”.
Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (sebagaimana
dikutip Tachjan, 2006:57-59) variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya
7

8. tujuan-tujuan
formal
pada
keseluruhan
proses
implementasi
dapat
di
klasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut :
1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan, dengan
indikator :
a. Kesukaran-kesukaran teknis
b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
c. Prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk
d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat
proses implementasinya, dengan indikator :
a. Kejelasan dan konsistensi tujuan
b. Digunakannya teori kausal yang memadai
c. Ketepatan alokasi sumber dana
d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
f. Rekruitmen pejabat pelaksana
g. Akses formal pihak formal
3. Pengaruh langsung berbagai variabel yang termuat dalam keputusan
kebijakan tersebut, dengan indikator :
a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
b. Dukungan publik
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok
d. Dukungan dari pejabat atasan
e. Komitmen
pelaksana.
dan
kemampuan
kepemimpinan
pejabat-pejabat
Melihat dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan, dalam meningkatkan
tingkat keberhasilan suatu implementasi, maka perlu adanya sinergitas antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat dimana, setiap pilar mempunyai peran
masing-masing yang sangat berkaitan.
8

9. Kesinergissan antara pilar-pilar tersebut juga merupakan suatu awal untuk
menciptakan Pemerintahan yang baik.Sedangkan syarat bagi terciptanya
Pemerintahan yang baik itu sendiri, adalah dengan memenuhi beberapa prinsip
dasar, meliputi partisipatoris, rule of law (penegakkan hukum), transparansi,
responsiveness (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan
efisiensi, dan akuntabilitas.
Diantara beberapa faktor diatas, partisipasi dan transparansi-lah yang lebih
dominan dalam cara mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Karena, saat
ini kepemerintahan di Indonesia menganut asas demokrasi, yang berarti untuk
membangun suatu bangsa yang makmur dan sejahtera maka perlu adanya peran
aktif rakyat serta keterbukaan akses informasi publik terhadap rakyat bangsa
tersebut.
Pengertian partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses
atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan
sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.
Partisipasi juga merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan
komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan
manfaat (Verhangen sebagaimana telah dikutip dalam Mardikanto, 2003:83).
Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau
keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan
tertentu.Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat
9

10. pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan (Theodorson
sebagaimana telah dikutip Mardikanto, 2003:84).
Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan
seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam
kegiatan
masyarakatnya,
di
luar
pekerjaan
atau
profesinya
sendiri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya
partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan.
Conyers (dikutip oleh Ibrahim, 2009:78) juga menyebutkan tiga alasan
mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting yaitu :
Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi
mengenai
kondisi,
kebutuhan,
dan
sikap
masyarakat,
tanpa
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek
atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan
perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan
akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut.
Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara
karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat
dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Suatu partisipasi tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak
mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan
suatu roda Pemerintah Daerah. Maka, disinilah diperlukannya proses transparansi
oleh pemerintah, khususnya dalam hal akses informasi publik.
Transparansi
berarti
terbukanya
akses
bagi
semua
pihak
yang
berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan
10

11. perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah Daerah dengan biaya yang
minimal.
Transparansi harusdibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang
memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.
Transparansi menurut Jones (sebagaimana dikutip Robbins, 2006:115)
adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
dicapai.
Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses
pengambilan
keputusan
dan
implementasi
kebijakan
publik.
Sebab,
penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki
pemerintah
dapat
memberikan
kesempatan
kepada
berbagai
komponen
masyarakat untuk turut mengambil keputusan.
Dalam partisipasi itu sendiri, koordinasi juga diperlukan koordinasi yang
baik dan efektif guna menciptakan suatu sistem administrasi publik yang dapat
memajukan bangsa Indonesia dari keterpurukan birokrasi selama ini.Serta
membangun sinergitas di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Menurut G.R..Terry (sebagaimana dikutip Robbins, 2006:35) koordinasi
adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu
yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan
yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
11

12. Sedangkan menurut E.F.L. Brech (sebagaimana dikutip Robbins, 2006, 36)
koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan
lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar
kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para
anggota itu sendiri.
Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan
kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena
satu sama lain saling mempengaruhi. (sebagaimana dikutip Robbins, 2006 : 41)
Derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang
tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubahubah serta saling ketergantungan adalah tinggi.
B.
Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian belum mendapatkan hasil penelitian yang relevan dan benar-
benar sejenis yang dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian mengenai
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
IMPLEMENTASIKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 10 TAHUN 2010
TENTANG KAWASAN BEBAS ROKOK
12

13. C.
Kerangka Pikir
Suatu Kebijakan merupakan suatu bidang kajian yang sangat menarik,
karena kompleksitas permasalahan yang dimilikinya. Dua faktor utama
dikenal sebagai determinan sifat dinamika kehidupan kota yang sangat tinggi
yaitu faktor kesehatan.
Bertambahnya angka kematian penduduk di kota yang dipicu oleh
meningkatnya jumlah perokok dan penderita penyakit pernafasan yang
diakibatkan oleh rokok dalam kehidupan masyarakat, telah mengakibatkan
meningkatnya angka pasien penderita TBC. Konsekuensi tersebut sangat jelas
yaitu sehingga Pemerintah Daerah membuat Perda No.10 Tahun 2010
Partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda kota Pontianak No.10
Tahun 2010 tentang kawasan bebas rokok khususnya di Rumah Sakit Umum
Dokter Soedarso dan juga menurut Teori George Edward harus adanya suatu
proses yaitu;
Komunikasi
Sumberdaya
Disposisi
Struktur Birokrasi
13

14. D.
Pertanyaan Penelitian
Adapun pertanyaan penelitian yang ingin peneliti ungkapkan dalam
penelitian ini adalah, sebagai berikut :
1. Apakah implementasi Perda kota Pontianak No 10 Tahun 2010 sudah
sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah Daerah ?
2. Dampak dari Perda No 10 Tahun 2010 tentang kawasan bebas Rokok
3. Sejauh mana peran serta masyarakat dan Dokter serta Pasien Rumah Sakit
Dokter Soedarso?
4. Factor-factor lain apa saja yang mendorong serta menghambat
implementasi Perda kota Pontianak No 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan
Bebas Rokok
5. Bagaimana solusi yang tepat, sehingga dinilai mampu membantu
implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan
Bebas Rokok.
14

15. Bab. III
A.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai
dengan gejala yang diteliti. Agar nantinya, dapat memecahkan masalah secara
sistematis (metode ilmiah) dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan
dengan masalah tersebut. Sehingga, metode yang ditentukan harus sesuai dengan
bagaimana data tersebut diperoleh. Adapun, metode penelitian yang digunakan
peneliti dalam penelitian ini ialah metode deskriptif.
Menurut Hadari Nawawi (1990:63) metode deskriptif adalah “proses
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tempat sebagaimana
adanya”.
Dari definisi diatas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa jenis
penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh di
lapangan kemudian menganalisanya sesuai dengan kenyataan yang ada untuk
menarik suatu kesimpulan.
Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai
berikut :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengambil data dan informasi dari
berbagai literatur (kepustakaan) baik itu teori-teori maupun dari berbagai
15

16. penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, agar dapat
dijadikan landasan dalam membahas penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan dilakukan terutama untuk memperoleh data primer
maupun sekunder.Selain mengadakan pengamatan langsung pada objek
penelitian, juga mempelajari dan mencatat setiap gejala yang tampak
sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
B.
Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso
Peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yaitu,
“Terdapatnya permasalahan yang menyangkut proses Implementasi Kebijakan.
Disekitar lokasi Rumah Sakit yang masih belum Sadar dan Mentaati Perda No 10
Tahun 2010 Tentang Kawasan Bebas Rokok tersebut.
C.
Subjek dan Objek Penelitian
Peneliti dalam penelitian ini, harus mengumpulkan data sebagai dasar
kesimpulan berdasarkan informasi dari subjek penelitian (informan) dengan
menggunakan metode purposive sampling, peneliti langsung memilih informan
sebagai subjek penelitian dengan menggunakan pertimbangan bahwa sumber
tersebut mengetahui secara pasti informasi yang peneliti perlukan.
16

17. D.
Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berarti, instrumen
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti
harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan
masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi
dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya.
E.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
a. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan pengamatan
secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data
yang sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti akan terlibat langsung dalam
prosesnya (participant-observation).
b.Alat Pengumpulan data
1. Check List
Daftar yang berisikan subjek dan objek yang akan di observasi
berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti. Penelitian ini
menggunakan catatan-catatan yang digunakan untuk mengumpulkan
data dari informan dengan teknik wawancara dan dokumen resmi,
sebagai penunjang peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan
valid.
17

18. F.
Teknik Analisa Data
Menurut Miles dan Huberman (1992 : 15) hal-hal yang terdapat dalam
analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan berupa
rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara
(observasi, wawancara, dokumen) dan diproses sebelum digunakan melalui
pencatatan dan pengetikan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata
yang disusun kedalam teks yang diperluas.
Tujuan analisis data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data
dalam bentuk yang mudah dipahami.Analisis data dalam penelitian kualitatif
adalah induksi terpretatif yaitu usaha pengambilan keputusan berdasarkan dan
perkiraan logis atas data perkiraan yang diperoleh.Pendekatan interpretatif dalam
ilmu sosial dimulai dengan pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan
empiris sensual dan empiris logic theory (brya Fat dalam Lexy Moleong, 67-72).
Adapun langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif adalah sebagai
berikut :
1. Membaca dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasainya
sepenuhnya sambil memikirkan untuk mencari apakah ada pola-pola
yang menarik.
2. Melihat berbagai konsep yang ditimbulkan informan.
3. Menerangkan sejumlah data dan metode untuk mengungkapkan
karakteristik kategori data tertentu.
18

19. 4. Mencari hubungan antar konsep dalam usaha mengembangkan suatu
teori.
Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka data yang telah diperoleh,
dikumpulkan, disusun, di-interpretasikan untuk selanjutnya ditarik suatu
kesimpulan secara umum.
G.
Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)
Data hasil penelitian adalah data empirik (teramati), sehingga diperlukannya
suatu pengujian terhadap objek penelitian agar mendapatkan data yang valid.
Untuk mencapai kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik :
1. Saturasi Data
Saturasi data atau kejenuhan data, dicapai apabila data atau informasi
yang dikumpulkan oleh peneliti telah menunjukkan ketetapan (tidak
berubah). Sehingga memungkinkan peneliti untuk tidak menambahkan
data baru, karena hasilnya akan sama dengan data yang sudah diperoleh
peneliti sebelumnya.
2. Feedback
Adalah upaya untuk meningkatkan kredibilitas data hasil penelitian
dengan cara mendapatkan masukan baik dari rekan sejawat sesama
peneliti maupun para pakar atau stakeholders. Masukkan, sumbang
saran atau curah pendapat yang diberikan oleh pihak luar tersebut sangat
berguna dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian.
19

20. Daftar Pustaka
http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
918:pemkot-pontianak-luncurkan-perda-kawasan-tanparokok&catid=51:pontianak&Itemid=65 tanggal 14mei 2013 jam 9.19
http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/01/lnnjxm-say-no-tono-smoking-anggota-dprd-kalbar-sepakat-tolak-larangan-merokok-dalam-ruangan
tgl 14mei 2013jam 9.54
http://www.pontianakkota.go.id/?q=news/perokok-bukan-kategori-orang-miskin
tgl 30 des 2011 jam 10.06
http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok tgl 14mei 2013jam 10.21
http://organisasi.org/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusiaakibat-sebatang-rokok-racun-ketagihan-candu-buang-uang-dan-dosa
tgl
14mei
2013jam, 10.26
Pemerintah Daerha Kota Pontianak
, Peraturan Daerah No 10 tahun 2010
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
20