1. Modul ini membahas hukum bisnis dan lingkungan hidup khususnya hukum lingkungan. Terdapat pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum lingkungan, jenis pengadilan lingkungan dan kewajiban perusahaan terkait lingkungan.
Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia dengan menjelaskan konsep ekologi, ekosistem, dan pengelolaan lingkungan hidup. Buku ini juga membahas perkembangan kesadaran lingkungan global dan nasional serta ketentuan hukum lingkungan di Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan penegakan hukum. UU ini menggunakan berbagai instrumen seperti KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan instr
Maaf, saya tidak bisa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan penugasan pribadi Anda. Saya hanya dapat memberikan informasi umum dan merangkum dokumen sesuai instruksi Anda.
Dokumen tersebut membahas tentang peran berbagai disiplin ilmu dalam pengelolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip hukum lingkungan, dan perkembangan kesadaran global akan pentingnya perlindungan lingkungan sejak tahun 1960-an.
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari pengertian hukum lingkungan, konferensi-konferensi internasional tentang lingkungan hidup, hingga undang-undang terkait yang dikeluarkan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar-dasar hukum dalam mengelola lingkungan hidup di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini memberikan penjelasan mengenai konsep hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, dan kasus implementasi hukum lingkungan terhadap perusahaan yang dikenakan sanksi karena membakar lahan.
Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia dengan menjelaskan konsep ekologi, ekosistem, dan pengelolaan lingkungan hidup. Buku ini juga membahas perkembangan kesadaran lingkungan global dan nasional serta ketentuan hukum lingkungan di Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan penegakan hukum. UU ini menggunakan berbagai instrumen seperti KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan instr
Maaf, saya tidak bisa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan penugasan pribadi Anda. Saya hanya dapat memberikan informasi umum dan merangkum dokumen sesuai instruksi Anda.
Dokumen tersebut membahas tentang peran berbagai disiplin ilmu dalam pengelolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip hukum lingkungan, dan perkembangan kesadaran global akan pentingnya perlindungan lingkungan sejak tahun 1960-an.
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari pengertian hukum lingkungan, konferensi-konferensi internasional tentang lingkungan hidup, hingga undang-undang terkait yang dikeluarkan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar-dasar hukum dalam mengelola lingkungan hidup di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini memberikan penjelasan mengenai konsep hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, dan kasus implementasi hukum lingkungan terhadap perusahaan yang dikenakan sanksi karena membakar lahan.
Dokumen tersebut merupakan modul perkuliahan tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian hukum lingkungan, sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dimulai dari Konferensi Stockholm hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Modul ini juga menjelaskan pandangan para ahli mengenai pengertian lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
UU No 32 Tahun 2009 membahas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran. Undang-undang ini meningkatkan sanksi pidana berupa denda minimal miliaran rupiah dan memperketat pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan. Undang-undang ini juga memperkuat aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari definisi lingkungan hidup, sejarah perkembangan hukum lingkungan, hubungan antara ekologi dan hukum lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, latar belakang hukum lingkungan, hubungan antara hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta beberapa permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan asap di Indonesia yang diperkirakan men
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ekologi, ekosistem, dan berbagai istilah terkait lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola lingkungan dalam industri.
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan dan hubungannya dengan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, perlindungan hukum dalam pengelolaan lingkungan, penegakan hukum lingkungan termasuk penyelesaian sengketa di pengadilan, dan penegakan hukum lingkungan dalam administrasi seperti tata ruang, AMDAL, dan perizinan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia seperti penebangan liar dan polusi, serta pentingnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
Peraturan ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti transparansi informasi, kesetaraan pihak, dan kerjasama. Lampiran peraturan ini memuat tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlindungan hutan dengan tujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Perlindungan hutan dilaksanakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dari perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, dan penyakit serta mempertahankan hak negara dan masyarakat
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...sucimeidianapratiwi
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan penegakannya. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dan perlindungannya. Ada beberapa aspek hukum yang terkait, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara administratif, pidana, dan perdata. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan pelanggaran lingkun
1. Limbah pabrik tahu dapat merusak lingkungan hidup terutama perairan dan mengancam kesehatan manusia. Pencemaran limbah tahu dapat mengganggu ekosistem perairan dan kualitas air.
2. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi industri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup termasuk pabrik tahu. Industri harus memenuhi baku mutu lingkungan dan mendapat izin pelepasan limbah.
Dokumen tersebut merupakan modul perkuliahan tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian hukum lingkungan, sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dimulai dari Konferensi Stockholm hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Modul ini juga menjelaskan pandangan para ahli mengenai pengertian lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
UU No 32 Tahun 2009 membahas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran. Undang-undang ini meningkatkan sanksi pidana berupa denda minimal miliaran rupiah dan memperketat pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan. Undang-undang ini juga memperkuat aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari definisi lingkungan hidup, sejarah perkembangan hukum lingkungan, hubungan antara ekologi dan hukum lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, latar belakang hukum lingkungan, hubungan antara hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta beberapa permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan asap di Indonesia yang diperkirakan men
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ekologi, ekosistem, dan berbagai istilah terkait lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola lingkungan dalam industri.
Hbl 15, mei ika,hapzi ali, hukum lingkungan,mercubuanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan dan hubungannya dengan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, perlindungan hukum dalam pengelolaan lingkungan, penegakan hukum lingkungan termasuk penyelesaian sengketa di pengadilan, dan penegakan hukum lingkungan dalam administrasi seperti tata ruang, AMDAL, dan perizinan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia seperti penebangan liar dan polusi, serta pentingnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
Peraturan ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti transparansi informasi, kesetaraan pihak, dan kerjasama. Lampiran peraturan ini memuat tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlindungan hutan dengan tujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Perlindungan hutan dilaksanakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dari perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, dan penyakit serta mempertahankan hak negara dan masyarakat
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...sucimeidianapratiwi
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan penegakannya. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dan perlindungannya. Ada beberapa aspek hukum yang terkait, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara administratif, pidana, dan perdata. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan pelanggaran lingkun
1. Limbah pabrik tahu dapat merusak lingkungan hidup terutama perairan dan mengancam kesehatan manusia. Pencemaran limbah tahu dapat mengganggu ekosistem perairan dan kualitas air.
2. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi industri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup termasuk pabrik tahu. Industri harus memenuhi baku mutu lingkungan dan mendapat izin pelepasan limbah.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya alam (MSDA) dan fungsi-fungsi manajemen yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dokumen ini juga menjelaskan definisi dan jenis-jenis sumber daya alam serta perbedaan antara sumber daya alam dengan sumber daya lingkungan dan ekonomi sumber daya alam.
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan dari perspektif hukum dan hubungannya dengan kegiatan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan, perkembangannya, kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, serta unsur-unsur perlindungan dan pengelolaan lingkungan menurut undang-undang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan hidup khususnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi akibat pembuangan sampah, limbah pabrik, sisa oli, dan penggunaan pupuk secara berlebihan yang menyebabkan tanah menjadi tercemar dan kehilangan kesuburannya. Upaya pelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan hidup, daya dukung lingkungan, faktor yang mendukung keseimbangan lingkungan, norma lingkungan, dan peraturan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi lingkungan hidup dan pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia serta peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Dyana Anggraini
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan menurut undang-undang dan para ahli, dasar hukum dalam mengelola lingkungan, jenis penegakan hukum lingkungan, dan kasus lumpur Lapindo sebagai contoh penerapan hukum lingkungan terhadap perusahaan. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hukum lingkungan di Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang teknologi dan industri di Indonesia, termasuk UU No. 23/1997 tentang lingkungan hidup, PP No. 27/1999 tentang AMDAL, dan berbagai peraturan terkait teknologi industri.
13. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hak cipta, hak paten, ha...Novi Siti
Modul ini membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan lainnya. HKI merupakan hak eksklusif atas hasil karya intelektual seseorang yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi. Ruang lingkup HKI dibagi menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri yang masing-masing memiliki cakupan perlindungan yang berbed
12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asur...Novi Siti
Modul ini membahas aspek hukum dalam perbankan dan asuransi, termasuk pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, dan para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan pihak perbankan."
10. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , anti monopoli dan persai...Novi Siti
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Topik utama meliputi pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan anti monopoli, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Modul ini menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen."
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, tujuan dan undang-undang terkait. Substansi utama meliputi penjelasan mengenai hukum perburuhan, sejarahnya di Indonesia, pendapat para ahli, serta tujuan dan ketentuan dalam UU ketenagakerjaan."
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi pengertian pencucian uang, tahapan pencucian uang, hukum pencucian uang di Indonesia, dan hukum acara penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Modul ini juga menjelaskan sanksi bagi pelaku pencucian uang berupa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda Rp10 miliar.
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018Novi Siti
Modul ini membahas tentang aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian lembaga pembiayaan, dasar pengaturannya, jenis-jenis lembaga pembiayaan, peran bisnis, dan definisi asuransi.
1. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau reso...Novi Siti
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Metode alternatif seperti mediasi dijelaskan sebagai upaya mendamaikan para pihak dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan."
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. universitas mercu buana, 2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
12
…. Novi Siti Sholekah
(43217010079
Abstract : Kompetensi
Hukum Lingkungan Mahasiswa mampu menjelaskan
Hukum Lingkungan
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
A. Pengertian Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia (human
environment) atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan "lingkungan" saja.
Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasa nya terdiri dari: manusia, hewan,
tumbuhan, dll. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan
manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.
Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam
bahasa Belanda disebut dengan Millieu, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut
dengan I'environment.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut para ahli:
1. PROF DR. IR. OTTO SOEMARWOTO
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang
yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita
2. S.J MCNAUGHTON & LARRY L. WOLF
Lingkungan hidup adalah semua faktor ekstrenal yang bersifat biologis dan fisika
yang langsung mempengarui kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan
reproduksi organism
3. MICHAEL ALLABY
Lingkungan hidup diartikan sebagai: the physical, chemical and biotic condition
surrounding and organism.
4. PROF. DR. ST. MUNADJAT DANUSAPUTRO, SH
Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia
dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
5. SRI HAYATI
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan mahluk
hidup. termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya
6. JONNY PURBA
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya
bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya
dengan simbol dan nilai
7. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam
melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
b. Landasan Teoritis / Dasar Hukum
Kepentingan Nasional adalah suatu cita-cita, sasaran yang bersifat umum dan abadi yang
digunakan sebagai landasan suatu bangsa untuk bertindak. Dalam kaitan dengan pengelolaan
hukum lingkungan, maka kepentingan nasional tercantum dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni :
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengelolaan cabang-cabang produksi,
bumi, air dan kekayaan alam oleh Negara maka diperlukan strategi pengelolaan lingkungan
tersebut agar tidak memberikan dampak terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjadi untuk kepentingan generasi saat ini
dan masa depan.
Hak Negara untuk mengatur kekayaan Negara yang terkandung didalamnya ini
dijabarkan dalam UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( UULH ) sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPLH ) dan diubah lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hukum Acara Lingkungan adalah hukum yang menetapkan dan mengatur tata cara atau
prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkara lingkungan (
sebagai akibat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan ). Didalam UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
BAB XII Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 86 ayat (1), (2)
dan (3), Pasal 87 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang pengaturannya secara konkrit akan ditetapkan
lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan.
Hukum Perdata Lingkungan merupakan hukum antar perorangan yang merupakan hak
dan kewajiban orang satu terhadap yang lain, maupun kepada Negara, khususnya dalam
peran sertanya bagi pelestarian kemampuan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam BAB X tentang
Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 66, Pasal 67,
Pasal 68, Pasal 69 ayat (1) dan (2), dan BAB XI tentang Peran Masyarakat Pasal 70 ayat (1),
(2) dan (3).
Hukum Pidana Lingkungan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam
kaitannya dengan Lingkungan Hidup, siapa sajakah yang dapat dipidana dan menetapkan
sanksi-sanksi tentang pelanggaranya. Didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana yaitu
Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 ayat (1) dan
(2), Pasal 100 ayat (1) dan (2), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal
106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal
120 ayat (1) dan (2).
Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap Perusahaan yang bergerak
dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini.
a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (
Pasal 22 ayat (1),dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26
ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1),
(2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan
pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaran usaha dan atau kegiatan ( Pasal 1 angka 11
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ). Hal-hal yang dianalisis meliputi:
1) Iklim dan Kualitas Udara.
2) Fisiologi dan Geologi.
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
3) Hidrologi dan kualitas air.
4) Ruang, lahan dan tanah.
5) Flora dan Fauna.
6) Sosial ( Demografi, Ekonomi, Sosial Budaya ) dan Kesehatan
Masyarakat.
b. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal,
wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL ( Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35
ayat (1), (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: Menghasilkan, Mengangkut,
Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang BAB VII tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun ( Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ).
Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang:
a. Melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup ( Pasal
20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
Adapun Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia
antara lain adalah sebagai berikut:
1. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
5. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
9. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
10. Dan masih banyak lagi peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan.
C. Jenis Penengakan Hukum Lingkungan
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa
Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada
juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut
gugatan class action.
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus
adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan
yang dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan,
kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta
atau peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus
7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria
gugatan perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim
segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model pembritahuan kepada
kelompoknya.
Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.
10. Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok.
Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2).
Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh.
12. Putusan Hakim
Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti
rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok
dalam proses penetapan dan pendistribusian.
1. Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di
Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat,
sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan
Gugatan”
2. Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM,
Warga Negara, atau orang perorangan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang lain
menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan
tindakan tertentu.
3. Hak Gugat (legal standing) secara umum
8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia
memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita lihat dalam pasal 34
UUPLH.
4. Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing untuk mengajukan
gugatan atas nama masyarakat.
5. Gugatan ganti rugi acara biasa
Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa
ganti rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata (civil liability) yang di
atur dalam UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan kesalahan (liabilty based on fauly)
UUPLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (strict liabilty)
UUPLH Pasal 35 ayat 1.
6. Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan
gugatan perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup.
Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat
diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class representative).
9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Hukum Lingkungan
Pengadilan Putuskan PT JJP Bersalah Membakar Lahan dan
Didenda RP. 1 Miliar
Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jum’at,
14 Juli 2017. Setelah ditunda dua kali, akhirnya pada Senin, 10 Juli 2017 Majelis
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir Provinsi Riau memutuskan PT JJP
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membakar lahan kebun sawit
miliknya. PT JJP harus membayar denda Rp. 1 miliar. Terdakwa Halim Gozali,
Direktur PT JJP, sempat mangkir sidang sebanyak dua kali. Ketua Majelis Hakim PN
Rokan Hilir Lukmanul Hakim dengan anggota Rina Yose dan Crimson untuk kasus
kejahatan korporasi ini menyatakan PT JJP telah bersalah melanggar Pasal 99 Ayat
1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Menanggapi putusan ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio
Ridho Sani mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini KLHK akan terus menindak
tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) baik perorangan
maupun korporasi dengan berbagai instrumen yang dimiliki KLHK, baik sanksi
administrasi, perdata maupun pidana. KLHK juga mengajukan gugatan perdata
terkait kebakaran lahan di areal kebun sawit PT JJP seluas 1.000 hektar. Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan upaya banding KLHK dengan memperkuat
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu PT JJP harus membayar ganti rugi
dan pemulihan lahan sebesar Rp. 491 miliar. Putusan-putusan pengadilan ini
membuktikan bahwa ada korporasi yang berada dibalik kebakaran hutan dan lahan.
“Seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan hukuman yang lebih berat karena
ini termasuk kejahatan korporasi,” komentar Muhammad Yunus, Direktur
Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
yang mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan ini.
Sebagai perbandingan dalam hukuman pidana perorangan untuk kasus yang
sama, PN Rokan Hilir telah menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp. 1
miliar kepada Manajer Kebun PT JJP, Kosman Vitoni. Pengadilan Tinggi Riau, 8
Desember 2015 memperberat hukuman Kosman Vitoni menjadi pidana penjara
10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
empat tahun dan denda Rp. 3 miliar. Agar ada efek jera, Rasio menegaskan bahwa
kedepan KLHK akan memprioritaskan penindakan kejahatan LHK korporasi.
Korporasi harus bertanggung jawab terhadap perusakan dan pencemaran
lingkungan akibat kegiatan mereka.
“Kita mengapresiasi korporasi yang berkualitas dan mengikuti hukum, tetapi
harus ada keadilan ketika korporasi melanggar hukum”, pungkas Rasio.
Tindakan ini merupakan komitmen dan perintah Menteri LHK, Siti Nurbaya agar
penyidik KLHK tidak ragu-ragu menindak tegas pelaku kejahatan LHK. Menteri LHK
berulang kali mengingatkan bahwa hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diwujudkan.
11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Hukum Tata Lingkungan, oleh Koesnadi Hardjasoemantri, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta 2005, hlm 101.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan
http://rickypardede1988.blogspot.com/2014/07/makalah-hukum-lingkungan.html (ricky
pardede di 00.57 Jumat, 04 Juli 2014)
http://indryirot.blogspot.com/2013/03/makalah-lingkungan-hidup.html (Sunday, March 31,
2013. Posted by Indriyani Irot at 2:03 AM )
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/645 (14 Jul 2017)
https://jpp.go.id/teknologi/lingkungan-hidup/306677-75-kasus-hukum-lingkungan-
dan-kehutanan-tuntas-pada-mei-2017 (Jumat, 26/05/2017 12:07 oleh Wisnubro )