Dokumen tersebut membahas tindakan hukum yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tindakan hukum terdiri dari aspek administrasi, perdata, dan pidana sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen ini juga membahas sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, ancaman pidana, serta
1. Modul ini membahas hukum bisnis dan lingkungan hidup khususnya hukum lingkungan. Terdapat pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum lingkungan, jenis pengadilan lingkungan dan kewajiban perusahaan terkait lingkungan.
Dokumen tersebut merangkum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang meliputi pengertian, manfaat, dan prosedur pelaksanaan AMDAL mulai dari penapisan, pelingkupan, identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, serta rencana pengelolaan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tindakan hukum yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tindakan hukum terdiri dari aspek administrasi, perdata, dan pidana sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen ini juga membahas sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, ancaman pidana, serta
1. Modul ini membahas hukum bisnis dan lingkungan hidup khususnya hukum lingkungan. Terdapat pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum lingkungan, jenis pengadilan lingkungan dan kewajiban perusahaan terkait lingkungan.
Dokumen tersebut merangkum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang meliputi pengertian, manfaat, dan prosedur pelaksanaan AMDAL mulai dari penapisan, pelingkupan, identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, serta rencana pengelolaan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang merupakan pedoman untuk menanggulangi dampak lingkungan dari suatu proyek, mencakup pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan institusi. RKL memuat langkah-langkah pengelolaan lingkungan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Tugas mata kuliah Pengetahuan Lingkungan tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Berisikan tentang pasal pasal atau undang undang yang mengatur Amdal tersebut.
Dokumen tersebut membahas pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, prosedur AMDAL, dan rona lingkungan. Pihak-pihak terkait meliputi komisi penilai, pemrakarsa proyek, dan masyarakat. Prosedur AMDAL terdiri dari empat dokumen yaitu KA-Andal, Andal, RKL dan RPL. Rona lingkungan merupakan keadaan lingkungan sebelum proyek dibangun yang menjadi dasar pendugaan dampak ling
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan definisi penting terkait AMDAL, serta kriteria proyek yang wajib menyusun dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Dokumen tersebut menjelaskan pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang mencakup pengertian, lingkup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta muatan yang harus ada dalam dokumen RKL-RPL seperti pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup."
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai masalah lingkungan hidup seperti pencemaran, penipisan sumber daya alam, bencana alam, dan perubahan iklim. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergitas antara pembangunan dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Dyana Anggraini
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan menurut undang-undang dan para ahli, dasar hukum dalam mengelola lingkungan, jenis penegakan hukum lingkungan, dan kasus lumpur Lapindo sebagai contoh penerapan hukum lingkungan terhadap perusahaan. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hukum lingkungan di Indonesia.
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...sucimeidianapratiwi
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan penegakannya. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dan perlindungannya. Ada beberapa aspek hukum yang terkait, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara administratif, pidana, dan perdata. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan pelanggaran lingkun
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...Rinytrianas21
Modul ini membahas hukum lingkungan dari perspektif hukum dan hubungannya dengan bisnis. Ia menjelaskan konsep hukum lingkungan, dasar hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia, jenis penegakan hukum lingkungan, dan contoh kasus pencemaran lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang merupakan pedoman untuk menanggulangi dampak lingkungan dari suatu proyek, mencakup pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan institusi. RKL memuat langkah-langkah pengelolaan lingkungan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Tugas mata kuliah Pengetahuan Lingkungan tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Berisikan tentang pasal pasal atau undang undang yang mengatur Amdal tersebut.
Dokumen tersebut membahas pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, prosedur AMDAL, dan rona lingkungan. Pihak-pihak terkait meliputi komisi penilai, pemrakarsa proyek, dan masyarakat. Prosedur AMDAL terdiri dari empat dokumen yaitu KA-Andal, Andal, RKL dan RPL. Rona lingkungan merupakan keadaan lingkungan sebelum proyek dibangun yang menjadi dasar pendugaan dampak ling
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan definisi penting terkait AMDAL, serta kriteria proyek yang wajib menyusun dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Dokumen tersebut menjelaskan pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang mencakup pengertian, lingkup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta muatan yang harus ada dalam dokumen RKL-RPL seperti pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup."
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai masalah lingkungan hidup seperti pencemaran, penipisan sumber daya alam, bencana alam, dan perubahan iklim. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergitas antara pembangunan dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Hbl 15, dyana anggraini, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana...Dyana Anggraini
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan menurut undang-undang dan para ahli, dasar hukum dalam mengelola lingkungan, jenis penegakan hukum lingkungan, dan kasus lumpur Lapindo sebagai contoh penerapan hukum lingkungan terhadap perusahaan. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hukum lingkungan di Indonesia.
HBL 15, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM LINGKUNGAN, UNIVERSITAS MERCU...sucimeidianapratiwi
Modul ini membahas tentang hukum lingkungan dan penegakannya. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dan perlindungannya. Ada beberapa aspek hukum yang terkait, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara administratif, pidana, dan perdata. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan pelanggaran lingkun
15. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
Tugas XV mendiskusikan hukum lingkungan dan implementasinya. Dokumen ini menjelaskan pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan, konsep tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
Hbl 15, riny triana savitri, prof. hapzi ali, hukum lingkungan, universitas m...Rinytrianas21
Modul ini membahas hukum lingkungan dari perspektif hukum dan hubungannya dengan bisnis. Ia menjelaskan konsep hukum lingkungan, dasar hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia, jenis penegakan hukum lingkungan, dan contoh kasus pencemaran lingkungan.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara di Indonesia, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi dan Baku Tingkat Kebisingan, hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan dan Baku Mutu Emisi untuk Ketel Uap.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar PengadilanSepi saepulloh sanam
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dengan pilihan penyelesaian secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal.
Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini memberikan penjelasan mengenai konsep hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, dan kasus implementasi hukum lingkungan terhadap perusahaan yang dikenakan sanksi karena membakar lahan.
Modul ini membahas hukum lingkungan dan bisnis serta kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan PT Surabaya Kertas. Modul ini menjelaskan jenis penegakan hukum lingkungan, sanksi yang dapat diterapkan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran, dan prinsip-prinsip hukum pidana lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Similar to Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018.pdf (20)
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...megiirianti083
1. Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
2. Terjadi perdagangan internasional karena keanekaragaman produksi, penghematan biaya, perbedaan selera, memperluas pasar, dan memperoleh manfaat spesialisasi.
3. Dampak perdagangan internasional terhadap Indonesia mencakup positif seperti pertumbuhan ekonomi, namun juga negatif seperti persaingan tidak sehat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hukum antidumping dalam perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia.
2. Beberapa prinsip dasar GATT seperti asas nondiskriminasi dan anti proteksi juga dibahas.
3. Kritik terhadap penerapan hukum antidumping di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan aturan WTO dan perlu pembenahan.
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hak atas kekayaan, intelektual, ha...megiirianti083
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan pelanggaran hak merek serta paten. Dibahas pula definisi HAKI, jenis-jenis hak yang termasuk dalam HAKI, konsep dan bentuk dari kekayaan intelektual, serta undang-undang yang mengatur perlindungan HAKI di Indonesia.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...megiirianti083
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi, termasuk pengertian, jenis transaksi perbankan, sumber hukum perbankan, asas-asas dan pihak-pihak dalam transaksi perbankan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perbankan dan asuransi."
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...megiirianti083
1. Hukum perbankan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan kegiatan sehari-hari bank.
2. Terdapat dua jenis transaksi utama di bank, yaitu transaksi tunai dan transaksi usaha.
3. Sumber hukum perbankan terdiri atas sumber hukum formal dan materi.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, anti moopoli dan persaingan bisnis tid...megiirianti083
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Ia menjelaskan pengertian anti monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan, serta kegiatan yang dilarang dalam monopoli seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan."
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, jenis-jenis konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, serta lembaga dan pengadilan yang terkait dengan perlindungan konsumen.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab...megiirianti083
Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Modul ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan konsumen.
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...megiirianti083
Modul ini membahas tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis. Jenis lembaga pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, modal ventura, dan perdagangan surat berharga. Manfaat lembaga pembiayaan antara lain memberikan ketenangan, sebagai investasi dan tabungan, serta membantu meminimalkan kerugian. Peran lembaga pembiaya
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, 2018.pdf
1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DAN LINGKUNGANDAN LINGKUNGAN
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
15Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Megi Irianti Pariakan (43217010083)
HUKUM LINGKUNGAN
2. TINDAKAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN YANGTINDAKAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGANMELAKUKAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
A. ASPEK ADMINISTRASI
Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang pertama
diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan
perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi
instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan
terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan
yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.
B. ASPEK PERDATA
Aspek perdata merupakan tindakan hukum yang kedua yang diberikan
terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan
lingkungan. Terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk
menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup
3. C. ASPEK PIDANA
Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir.
Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan
pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk
mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang
dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan
umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.
Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku
pontensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung
jawab terhadap lingkungan hidup.
Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada
perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus
pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan
hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus
terbukti kesalahannya.
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 76 ayat ( 2 ) Sanksi administratifPasal 76 ayat ( 2 ) Sanksi administratif
a. Teguran tertulis.
b. Paksaan Pemerintah.
c. Pembekuan izin lingkungan.
d. Pencabutan izin lingkungan.
5. a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
b. Pemindahan sarana produksi.
c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
d. Pembongkaran.
e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpontensi
menimbulkan pelanggaran.
f. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran
dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
Pasal 80 ayat ( 1 ) Paksaan Pemerintah sebagaimanaPasal 80 ayat ( 1 ) Paksaan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 76 ayat ( 2 ) huruf bdimaksud dalam pasal 76 ayat ( 2 ) huruf b
6. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan menurut Pasal 87 s/d Pasal 93 UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
diselenggarkan untuk menyelesaikan ganti rugi,
pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak,
Tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak
gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat
masyrakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup,
gugatan administrative.
7. Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan
Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu
ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan
usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 berupa :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau
kegiatan.
c. Perbaikan akibat tindak pidana.
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling
lama 3 ( tiga ) tahun.
8. FAKTOR KENDALA DAN HAMBATANFAKTOR KENDALA DAN HAMBATAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANPENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Faktor kendala dan hambatan
penegakan hukum lingkungan hidup
mengakibatkan tidak efektivitasnya
faktor pendukung dalam penegakan
hukum lingkungan. Banyak peraturan-
peraturan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah, namun pelaksanaanya
dilapangan masih banyak kendala dan
hambatan yang ditemui.
9. Kendala dan hambatan itu terletak pada
faktor, yaitu :
1. Sarana Hukum
2. Aparat Penegak Hukum
3. Fasilitas dan Sarana
4. Perizinan
5. Sistem AMDAL
6. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Lingkungan
10. KESIMPULANKESIMPULAN
Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah
laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang
pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak
yang berwenang.
Tindakan hukum yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran
dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek
pidana.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pasal 76 ayat ( 2 ) Sanksi administratif terdiri atas : Teguran tertulis., Paksaan
Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan. Terhadap
penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau
biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur ( Pasal 84 ) yaitu :
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup melalui pengadilan. Apabila tindak pidana lingkungan hidup
dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan
sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah
untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai
pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut ( Pasal 116 ayat ( 1 ) dan ( 2 )).
Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara
dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan
usaha Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
11. SARANSARAN
Saran saya agar penerapan asas hukum pada
undang-undang ini juga tetap mengedepankan bentuk-
bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui jalur
pengadilan maupun melalui jalur pengadilan.Jalur
pengadilan juga dapat dibedakan lagi menjadi penerapan
hukum pidana ataupun penerapan hukum perdata.
Penerapan hukum perdata dilakukan melalui ganti
kerugian dan pemulihan lingkungan,tanggung jawab
mutlak,hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,hak
gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan.
•