Dokumen ini membahas tentang sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan. Ada beberapa tantangan dalam sinkronisasi ini seperti perbedaan waktu pelaksanaan, pembagian sasaran pencapaian indikator, dan komitmen pemerintah daerah. Untuk mengatasinya diperlukan penyesuaian RPJ
3. Pertanyaan yang muncul dari Dinkes Kab. Situbondo,
Juni 2016
“Darimanakami tahu, bahwaapa yang kami
kerjakandi tingkat Kabupaten telahmendukung
pencapaianindikator nasional?Atausebaliknya
belummendukung? ”
4. PENYELARASAN
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DENGAN DAERAH
Diacu Diperhatikan
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra KL
Renja -
KL
RAPBN
RKA-KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pemerintah
Daerah
Bahan
Bahan (diserasikan
dlm RAKORPUS &
Trilateral Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
Slide - 4
Berpedoman
(UU 23/2014)
HSR
TA
Renstra
Modul
Bappenas
Modul
Roren
TA
UU 23
SKN/SKP/
SKD
?
11. PROPOSED SOLUTIONS
• Berdasar UU 25/2004, segera setelah RPJMN ditetapkan maka
RPJMD melakukan penyesuaian melalui revisi/review RPJMD.
Penyesuain juga bisa dilakukan pada RKPD (tahunan).
• Di tahun 2020, seluruh Pilkada Kabupaten/Kota akan
dilaksanakan serentak, sehingga periode 2016 – 2019 adalah
golden moment utk persiapan dan sosialisasi.
16. Distribusi target utk akreditasi Puskesmas
didukung dengan data target yang baik dari
seluruh Kab/Kota, karena terkait dengan
distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK).
17. LINGKUP MENU KEGIATAN DAK
BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
Biro Perencanaan dan Anggaran – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
18. 1). DAK FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
SUBBIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR
SUBBIDANG
PELAYANAN KEFARMASIAN
SUBBIDANG
PELAYANAN RUJUKAN
Biro Perencanaan dan Anggaran - Setjen – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• PUSKESMAS (TERMASUK
PUSKESMAS DI PERBATASAN
NEGARA)
• RS PRATAMA
• DINKES KAB/ KOTA
• PUSKESMAS OBAT & BMHP
• INSTALASI FARMASI KAB/ KOTA
• INSTALASI FARMASI PROVINSI
• RS RUJUKAN NASIONAL
• RS RUJUKAN PROVINSI
• RS RUJUKAN REGIONAL
• RSUD PRIORITAS, RS TNI/ POLRI
SASARAN :
19. 2). DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
Biro Perencanaan dan Anggaran - Setjen – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• PUSKESMAS Promotif-Preventif
• DINKES KAB/KOTA (BOK Dinkes Kab/
Kota) Promotif-Preventif
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Jaminan Persalinan
(Jampersal)
Akreditasi :
• Rumah Sakit
• Puskesmas
Distribusi Obat ke
Puskesmas
SASARAN :
• PUSKESMAS & RTK
• RUMAH SAKIT
• PUSKESMAS
• DINKES KAB/KOTA
21. PROPOSED SOLUTIONS
• Seluruh indikator di RPJMD dipastikan sinkron
dengan indikator RPJMN (lihat modul
sinkronisasi UGM-AIPHSS 2016).
• Perlu dibuat bank data untuk seluruh indikator
RPJMN dari seluruh Kab/Kota, sehingga jelas
mappingnya, mana Kab yang bisa mencapai
diatas target atau dibawah target.