PERENCANAAN KEBUTUHAN PPPK 2023

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
Disampaikan pada Pertemuan Penyajian Data SDMK dan
Perencanaan Kebutuhan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, Agustus 2023
Abd.Gafur A.Ismail,SKM,M.Kes
Kabid Pengembangan Program dan SDK
Dinas Kesehatan Prov.Sultra

2. 2
2
UU No. 5 / 2014 (ASN)
Setiap Instansi
Pemerintah wajib
menyusun
kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan
PNS berdasarkan
analisis jabatan
dan analisis beban
kerja. “
UU 36/ 2009
(KESEHATAN)
Pemerintah
mengatur
perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan,
pembinaan, dan
pengawasan mutu
tenaga kesehatan
dalam rangka
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
PP 67/ 2019
(PENGELOLAAN
TENAGA KESEHATAN)
Perencanaan nakes
disusun
berjenjang dimulai
dari Faskes,
Pemda kab/kot,
Pemda provinsi,
dan pemerintah
pusat secara
nasional.
UU 36/ 2014
(TENAGA KESEHATAN)
Pemerintah dan
Pemerintah
Daerah
bertanggung
jawab terhadap
perencanaan,
pengadaan, dan
pendayagunaan
nakes sesuai
kebutuhan
SE MENPAN 6/2012
Poin 5a no 1
Perhitungan
beban kerja dalam
rangka
penyusunan
formasi PNS
ditindaklanjuti
dengan pedoman
perhitungan tenaga
kesehatan yang
dikeluarkan Menkes
PERMENKES NO.33 TAHUN 2015
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan SDM Kesehatan
Dasar Hukum Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kesehatan

3. PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
PEDOMAN TEKNIS  Permenkes
33/2015, muatan :
1. Pedoman Perencanaan
Kebutuhan SDMK secara Umum
2. Pedoman Tk Provinsi
3. Pedoman Tk Kab/Kota
METODE Perencanaan SDMK:
1. Standar Ketenagaan Minimal 
2. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) 
3. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan terhadap
Jumlah Penduduk (Populasi)  Sedang
berproses penyusunan Naskah Akademik Strategi
Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan
APLIKASI RENBUT
1. Pengembangan aplikasi
dilakukan sejak tahun 2016
2. Sejak tahun 2019 telah dilakukan
interoperabilitas dengan SI-
SDMK
3. Output ABK-Kes dapat
menggambarkan kebutuhan riil
berdasarkan Jenis dan Jenjang
PEMANFAATAN Perencanaan Kebutuhan SDMK
• ABK Kes : menjadi data dasar utama Pengajuan
formasi CPNS, PPPK dan redistribusi
• Standar Minimal : sebagai dasar Pemenuhan
Nakes secara temporer
• Proyeksi terhadap target populasi: menghitung
potensi/ kekuatan sistem kesehatan serta
kecukupan tenaga kesehatan terhadap populasi
(Provinsi dan Nasional)
Kebijakan dan
Implementasi
Tata Kelola
SDM Kesehatan

4. Proses Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
di Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah
Sumber : Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, 2022
Menghitung kebutuhan dengan
metode Standar Ketenagaan
Minimal (SKM) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) Kesehatan
dan menyelesaikan
perhitungan pada bulan
Februari setiap tahunnya
1. Menghitung kebutuhan ABK
tenaga pada Dinkes Kab/Kota
2. Merekapitulasi hasil
perhitungan fakses dan UPTD
Kab/Kota
3. Menyusun dan
menyelesaikan Dokumen
Rencana Kebutuhan Tenaga
Kesehatan Kab/Kota pada
bulan Maret setiap tahunnya
1. Menghitung kebutuhan ABK
tenaga pada Dinkes Provinsi
2. Merekapitulasi hasil perhitungan
faskes dan UPTD Provinsi
3. Merekapitulasi hasil perhitungan
Kab/Kota di wilayah Provinsinya
4. Menyusun dan menyelesaikan
Dokumen Rencana
Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Provinsi pada bulan Maret
setiap tahunnya
Puskesmas, Rumah Sakit
dan seluruh Faskes UPTD
Prov/Kab/Kota
Dinkes Kab/Kota
Dinkes Prov
Pemanfaatan Hasil Perhitungan
ABK dan Analisis Kebutuhan serta
Dokumen Rencana Kebutuhan
Tenaga Kesehatan sebagai Dasar
Pemenuhan dan Pengelolaan
Tenaga Kesehatan menyeluruh
Stakeholders Partner : FORKOPIMDA
(termasuk BKD/BKPSDM) input Hasil Renbut ABK
Tenaga Kesehatan di E-Formasi Kemenpan RB
monev
Penyusunan
Analisis/
Jabatan/Peta
Jabatan
Biro Organisasi

5. PEMBAGIAN PERAN DALAM PERENCANAAN
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
5

6. PERAN DAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
PEMENUHAN SDM KESEHATAN
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib memenuhi kebutuhan tenaga
kesehatan baik dalam jumlah, jenis, dan
kompetensinya
KAB/KOTA
• Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan UKM dan UKP
(rekrutmen tenaga kesehatan) dan melakukan redistribusi
SDMK di wilayahnya (menjaga keseimbangan distribusi
dan redistribusi tenaga kesehatan)
• Pelayanan kepada masyarakat
• Pengembangan kebijakan pengelolaan tenaga kesehatan
• Pengembangan pengelolaan tenaga kesehatan
PROVINSI
• Memenuhi kebutuhan SDM dan
• meningkatkan kapasitas SDM
provinsi
• Membantu distribusi SDM Kab/Kota (terutama
tenaga kesehatan strategis)
Dalam hal terjadi kekosongan Pemeri
ntah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan tenaga kesehatan
pengganti
Pasal 13 UU 36/2014
Pasal 27 ayat 3 UU 36/2014
PERAN DAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

7. 7
Keterbatasan anggaran
Pemerintah Daerah dalam
rekrutmen PPPK
Kekurangan jumlah dan
redistribusi tenaga kesehatan
belum dapat dilakukan
Output:
Pemetaan kebutuhan riil tenaga
kesehatan
Kebutuhan anggaran DAU
Strategi pemenuhan lain oleh
Pemerintah Daerah
Rencana pemenuhan pada wilayah
tidak diminati dan DTPK
Membangun awareness stakeholder
Pemda dalam memenuhi SPM
Kesehatan
1
2
3
4
Problems:
Political will Pemerintah Daerah:
pengangkatan nakes tidak
sesuai kebutuhan pemenuhan 5
ANALISIS MASALAH PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
DI DAERAH

8. Faskes
Dinkes
Kab/Kota
Dinkes
Prov
Kemenkes
Kemenpan
RB, BKN
BKD/BKPSDM
Kab/Kota
BKD/BKPSDM
Provinsi
KONDISI SAAT INI
ABK
-Kes
Verval & Rekap
Faskes UPT
Kab/Kota
Verval UPT Prov
& Rekap
Kab/Kota
Verval & Rekap
Kab/Kota/Prov

9.  Cakupan Faskes dan Pemda yang menggunakan Aplikasi Renbut
untuk menghitung ABK-Kes sudah semakin meningkat
 Sejak tahun 2020 Kemenkes sudah terlibat dalam Coaching Clinic
Sinkronisasi Data Kebutuhan berbasis ABK Kesehatan untuk
Pengadaan ASN Bersama Kemenpan RB dan BKN
 Puncaknya : Tahun 2022, Data ABK Kesehatan sudah benar-
benar dimanfaatkan oleh Kemenpan RB sebagai DATA
REFERENSI/RUJUKAN Dalam Pengadaan ASN (PPPK) Tenaga
Kesehatan (data hasil hitung ABK-Kes sudah diinject ke dalam e-
Formasi Kemenpan RB)
PEMANFAATAN APLIKASI RENBUT
(PERHITUNGAN ABK-KES OLEH PEMDA) SAAT INI

10.  Komitmen, kepatuhan dan pemahaman Pemerintah Daerah
terhadap pentingnya perhitungan ABK-Kesehatan belum optimal,
Pemerintah Daerah masih merasa belum ada benefit dari
menghitung ABK-Kes di Aplikasi Renbut
• Aplikasi Renbut Kemenkes belum interoperabilitas dengan E-
Formasi Kemenpan RB
• Perlu advokasi, sosialisasi terus menerus
 Kemenkes sulit memperoleh kebutuhan riil (hasil ABK-Kes) secara
cepat sebagai referensi bagi upaya pemenuhan dan manajemen
tenaga kesehatan, karena proses tersebut ada pada Pemerintah
Daerah :
• Perlu pendampingan/fasilitasi Pusat, sementara sumber daya
Pusat terbatas

11. Kondisi yang Diharapkan untuk Penguatan
Perencanaan SDM Kesehatan

12. PENGUATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
 Dukungan Pemda dalam Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas
Tim Perencana SDM Kesehatan
 Pembentukan Tim Perencana di tingkat Kabupaten/Kota
 Dukungan Anggaran dari Pemda bersumber APBD
Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan
SDM Kesehatan secara menyeluruh (Perencanaan Renbut,
Pelaksanaan Renbut, Pemanfaatan Hasil Renbut, serta Evaluasi
Hasil dan Pemanfaatan Hasil Renbut) termasuk di dalamnya
Sosialisasi, Koordinasi dan Advokasi kepada Kepala Daerah,
Forkopimda, dan Lintas Sektor

13. PENGUATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
 Update data eksisting melalui Aplikasi SISDMK berkala
 Perluas Cakupan Perhitungan ABK melalui Aplikasi
Renbut Kemenkes (Puskesmas, RSUD, UPTD dan Swasta)
 Pertajam Analisis, Simpulan dan Rekomendasi
 Verifikasi Renbut SKM dan ABK Puskesmas dan RSUD
oleh Dinkes Kabupaten/Kota
 Penguatan Pendampingan/Fasilitasi dan Monitoring/
Evaluasi dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota

14. PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
DAN STRATEGI PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2023
14

15. 15
Penguatan Perencanaan, Pemenuhan, dan
Pemerataan SDM Kesehatan
STRATEGIES Pusat Pemda
Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan SDM Kesehatan yang efektif ▲▲▲
Dukungan Anggaran bersumber APBD, baik dalam Perencanaan maupun Pemenuhan
SDM Kesehatan
▲▲▲
Koordinasi dalam mengintegrasikan perencanaan SDMK dalam pembangunan
infrastruktur serta pertimbangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
▲▲▲
Penambahan personil disertai peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola
SDMK dalam data analisis dan penyusunan dokumen untuk advokasi
▲▲▲ ▲▲▲
Fasilitasi, Sosialisasi dan Advokasi oleh Pusat kepada seluruh stakeholders Pusat
dan Daerah (Pemda) dalam melaksanakan perencanaan SDM Kesehatan serta
upaya integrasi antara perencanaan dan pemenuhan SDM Kesehatan
▲▲▲
Binwas dan Monev pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan di setiap fasilitas
Kesehatan
▲▲ ▲▲
Mendorong Interoprabilitas (Web Service) Aplikasi Renbut SDMK dengan seluruh
Sistem Informasi terkait = SISDMK, E-Formasi JFK dan E-Formasi Kemenpan RB
▲▲▲

16. HAL-HALHAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA RENBUT ABK NAKES 2023 YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
RENBUT ABK NAKES 2023
16
REKAPAN BERITA ACARA
HASIL DESK KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2023

17. NO PROVINSI DAN KAB/KOTA JUMLAH NO PROVINSI DAN KAB/KOTA JUMLAH
1 DINAS KESEHATAN PROV.SULTRA 18ORG 8 KAB.WAKATOBI 312ORG
RS BAHTRAMAS PROV.SULTRA 198ORG 9 KAB.BOMBANA 251ORG
RS JIWA KENDARI 36ORG 10 KAB.KONAWE KEPULAUAN 95ORG
RS JANTUNG PROV.SULTRA 346ORG 11 KAB.KONAWE SELATAN 329ORG
LABKES PROV.SULTRA 4ORG 12 KAB.BUTON UTARA 212ORG
BAPELKES PROV.SULTRA 0ORG 13 KAB.KOLAKA UTARA 240ORG
2 KAB.BUTON 182ORG 14 KAB.KONAWE UTARA 291ORG
3 KAB.MUNA 198ORG 15 KAB.KOLAKA TIMUR 156ORG
4 KAB.KOLAKA 215ORG 16 KAB.MUNA BARAT 173ORG
5 KAB.KONAWE 418ORG 17 KAB.BUTON SELATAN 230ORG
6 KOTA BAU-BAU 205ORG 18 KAB.BUTON TENGAH 152ORG
7 KOTA KENDARI 260ORG JUMLAH TOTAL 4521ORG

18. TERIMA KASIH