Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi

689 views

Published on

Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
243
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi

  1. 1. MPS dalam Perencanaan & Penganggaran Formal Pelatihan Fasilitator PPSP 2014, Jakarta - Maret 2014
  2. 2. 1
  3. 3. 2
  4. 4. 3
  5. 5. 4
  6. 6. 5
  7. 7. 6
  8. 8. 7 Gambaran pos-pos pendanaan yang secara legal dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi APBN Pendapatan Belanja Anggaran Kementerian Mendanai urusan pusat Dana Vertikal Dana Dekon/TP Mendanai urusan sektor Turbinwas Urusan sektor strategis nasional Dana Dekon/TP Anggaran BUN Transfer ke Daerah (APBD) Dana Perimbangan Otsus & penyesuaian Non-K/L Subsidi Pinjaman Hibah Pembiayaan
  9. 9. 8 RPP PDRD UU 28/2009 ttg PDRD PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah RPP Dana Darurat PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP No.7/2008 ttg Dekonsentrasi & Dana TP PP No.38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan
  10. 10. 9
  11. 11. 10 • Masukkan strategi SSK dalam perencanaan strategis daerah (RPJMD / Renstra SKPD) • Pengawalan program kegiatan SSK dalam rencana tahunan Perencanaan • Pengawalan program kegiatan SSK dalam KUA PPAS Kab/Kota • Masukkan program/kegiatan SSK yg tdk dapat didanai kab/kota dalam MPS • Kawal MPS dalam musrenbang Prov / APBD Prov dan konreg RPIJM • Upayakan koordinasi dengan anggaran kementerian lain Penganggaran • Pembangunan & pengelolaan sanitasi dari APBD Kab/Kota • Pembangunan sanitasi dari APBD Prov & APBN • Pengawalan penyerahan aset infrastruktur sanitasi Implementasi
  12. 12. 11
  13. 13. 12  Urusan sanitasi yang menjadi urusan daerah hanya bisa didanai dengan APBD  Pendanaan pembangunan sanitasi lintas tingkatan pemerintahan hanya bisa dilakukan melalui tatacara pendanaan yang sesuai dengan peraturan  Aset infrastruktur sanitasi akan menjasi aset pihak yang membangun infrastruktur bersangkutan  APBD Kab/Kota hanya bisa mendanai aset Kab/Kota
  14. 14. Keterkaitan RKPD – RKP (case: RKP Kementerian PU – PLP)
  15. 15. Pembagian Peran dalam Penyusunan Program
  16. 16. Pembagian Peran dalam Perencanaan Anggaran
  17. 17. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (S/d Pagu Definitif)
  18. 18. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)
  19. 19. TERIMAKASIH 18

×