Etika komunikasi massa melibatkan tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang akurat dan adil serta mempromosikan pertukaran gagasan secara bebas. Media harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kebebasan pers penting tetapi harus disertai tanggung jawab.

1. Etika komunikasi massa
Sobur (2001) menyebutkan etika pers (etika komunikasi massa) adalah filsafat moral yang
berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pers dan tentang penilaian pers yang baik dan pers
byang buruk atau pers yang benar dan pers yang salah. Dengan kata lain,etika pers adalah ilmu
atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers atau apa yang
seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Etika pers
mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi
fungsinya dengan baik.
Lebih jauh lagi Sobur (2001)mengemukakan etika pers adalah kesadaran moral. Kesadaran
moral pers adalah pengetahuan aik dan buruk,benar dan salah , tepat dan tidak tepat ,bagi
orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Bahwa harus ada etika dlam pergaulan hidup, baik
yang tersurat maupun yang tersirat ,tidak ada orang yang memperdebatkannya. Di dalam
kehidupan pers pun dirasakan perlu adanya norma-norma etik tertentu ,sebagaimana halnya
dalam bidang profesi lain. Selain itu , tentu saja ,diperlukan adaanya jiwa pengabdian serta
persiapan teknis dan mental bagi pelaksanaan suatu profesi.
Berkenaan dengan kode etik profesi pers di Amerika serikat (AS), Rivers ,et al (2003)
mengemukakan ukuran-ukuran tentang pelaksanaan tugas media yang baik mulai dibakukan.
Pada tahun 1923 American Society of Newspaper Editors, sebuah organisasi nasional,
memberlakukan Kode Etik Jurnalisme yang mewajibkan semua surat kabar senantiasa
memperhatikan kesejahteraan umum, kejujuran ,ketulusan, ketidakberpihakan,kesopanan dan
penghormatan terhadap privasi individu. Kode etik ini bukan hal ringan karena surat kabar
sudah berusia 300 tahun ketika kode etik itu diberlakukan dan selama abad 17 dan 18 surat
kabar gigih memperjuangkan kebebasannya. Kode Etik ini msih menggunakan pemikiran
libertarian karena masih mengakui rasionalitas manusia sebagai landasan kesadarannya dan
menganggap bahwa pergulatan gagasan dan pendapat secara bebas tetap perlu
diberlansungkan. Karena tuntutan media, terjadi pergeseran dari aliran libertarian ke aliran
tanggung jawab sosial.
Rivers, et.al ,(2003) mengatakan pula tidak seperti media cetak ,media elektronik sejak awal
sudah memiliki nilai-nilai dan keyakinan tertentu yang mengakui kewajibannya untuk memikul
tanggung jawab sosial . ini merupakan jawaban bahwa media elektronik tidak hanya mengikuti
perubahan iklimintelektual, tetapi juga mengembangi ketatnya intervasi dan pengaturan
pemerintah . Kode Etik Radio Siaran 1937 dan Kode Etik Televisi 1952 sudah beberapa kali
disempurnakan , ditengah ketatnya kontrol pemerintah . Kode etik juga dikarenakan adanya
perubahan persepsi tentang manusia yang semula diagungkan sebagai makhluk bermoral.
Karena itu media elektronik juga dibebani tugas untuk mempromosikan moral publik , dan

2. cermat dalam melakukan siaran, termasuk siaran iklan . Baru beberapa waktu kemudian peran
media sebagai wahana promosi demokrasi melalui pendidikan publik diakui.
Kode perfilman pun , ungkap Rivers ,et .al (2003) yang mulai diterapkan tahun 1930 tidak
menyebutkan soal tanggung jawab, melainkan menetapkan standar perilaku minimum yang
tidak boleh dilanggar. Namun kode ini tidak terlalu diperhatikan , terutama sejak 1960an, selain
ketentuan tentang standar jenis filmuntuk setiap 1960an, selain ketentuan tentang standar
jenis filmuntuk setiap golongan usia. Kepatuhan terhadap ketentuan atau kode-kode etik itu
jelas merupakan pelanggaran terhadap teori libertarian . Faktanya perilaku media dewasa ini
memang lebih dekat dengan teori tanggung jawab sosial.
Perubahan sikap pemilik dan pengelola surat kabar di AS terhadap fungsi dan operasi media
sudah mulai mencerminkan pergeseran dalam konsepsi tentang kenyataan manusia dan
masyarakat. Namun baru tahun 1947 ,dengan munculnya laporan Komisi Kebebasan Pers ,
sikap dan konsepsi media lebih sejalan dengan teori tanggung jawab sosial.
Awalnya para pengelola media cetak maupun elektonik mengkritik konsep tanggung jawab
sosial dalamdokumen-dokumen itu. Namn munculnya konsep itu sendiri sudah mengandung
dua arti penting yakni .
1. mencerminkan keyakinan tentang kebenaran pemikiran baru.
2. kondisi masyarakat modern sudah tidak sesuai dengan pemikiran libertarian. Konsep
ini juga mengisyaratkan adanya arah baru dalam pemikiran tentang tanggung jawab
sosial mulai merasuk ke ideologi dan perilaku media massa.
Komisi menyatakan 5 syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers. Namun ironisnya
syarat –syarat itu bukan merupakan hasil pemikiran komisi , melainkan diajukan oleh para
tokoh media massa itu sendiri.
1) Media harus menyajikan pemberiataan yang benar dan kompresif dan cerdas.
Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak boleh berbohong. Fakta harus disajikan
sebagai fakta dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Dalam
masyarakat sederhana , kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan
pemberitaan media dengan informasi dari sumber –sumber lain. Namun dalam
masyarakat modern, isi media harus bisa dibedakan secara jelas mana yang merupakan
peristiwa politik dan mana yang merupakan pendapat politisi.
2) Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat,komentar dan kritik. Artinya
,media harus berfungsi sebagai penyebar gagasan,yakni menyodorkan suatu masalah
kepada khalayak untuk di bahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang

3. mewajibkan menjalankan fungsi ini. Syarat seperti ini muncul karena adanya
kekhawatiran akiba konsentrasi kepemilikan media kepada sedikit pihak . banyak pihak
mencemaskan hal ini akan mempersempit wahana ekspresi publik. Karena itu, muncul
tuntutan agar media berfungsi sebagai penyebar gagasan. Norman Isaac , mantan editor
kepala harian Time dari Louisville , menulis "fungsi yang kami janjikan adalah sebagai
penyampai informasi. Kami memang penyebar gagasan. Kebebasan pers itu ada untuk
mendukung fungsi itu, dan hanya untuk fungsi itu saja. Tokoh pers lainnya, Grove
Paterson , mendefenisikan tanggungjawab sosial pers sebagai keharusan memastikan
bahwa "surat kabar adalalh wakil masyarakat secara keseluruhan ,bukan kelompok
tertentu saja." Kegagalan untuk mewujudkan bahwa "surat kabar yang bebas bukan
sekedar tempat mencari nafkah."
Media tentu saja bisa berusaha menentang hukum yang menghalangi untuk menerima siapa
saja yang hendak menyewa kolom atau waktu siaran mereka atau upaya pemerintah untuk
membatasi tarif yang mereka minta. Namun pada dasarnya , media dapat menerima syarat
kedua yang diajukan komisi ini. Paling tidak ada dua alasan.
1. Penerimaan syarat ini akan memperbaiki citra meida di mata masyarakat
2. Hal itu membantu mereka memperluas khalayak
3. Media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Artinya
mereka harus memahami kondisi semua kelompok masyarakat secara akurat,tanpa
terjebak dalam stereotip.
4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat . ini
tidak berari media harus mendramatisasi pemberitaannya, melainkan berusaha
mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat keberadaan masyarakat dan hal-hal yang
harus diraih .
5. Media harus membuaka "akses penuh ke berbagai sumber informasi ." menurut komisi ,
masyarakat industri modern membutuhkan informasi jauh lebih banyak ketimbang
masa sebelumnya.kalaupun masyarakat tidak membutuhkan semua informasi yang ada,
tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya.
Beberapa poin penting yang berkaitan dengan etika komunikasi massa seperti yang dikemukan
Shoemaker dan Reese , dalam Nurudin (2003)
A. TANGGUNG JAWAB
Jurnalis atau orang yang terlibat dalam komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab
dalam memberitakan sesuatu ,apa yang diberitakan oleh media massa harus bisa

4. diperlukanjawabkan . Jadi jurnalis tidak sekedar menyiarkan informasi tanpa bertanggungjawab
akan dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini bisa pada Tuhan ,masyarakat ,profesi
atau dirinya masing-masing.
Jika pemberitaanya memiliki konsekuensi merugikan masyarakat ,maka pihak media harus iku
bertanggung jawab dan bukan menghindarinya atau membuat "pledoi" tanpa dasar hanya
untuk membela diri. Jika dampak itu sudah merugikan masyarakat secara perdata atau pidana ,
maka media mssa harus bersedia jika pihak yang dirugikan tersebut protes ke pengadilan.
Tanggung jawab tentunya mempunyai dampak positif . damapak positif yang terasa adalah
media massa akan berhati-hati untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi atau mengarang
cerita agar medianya laris di pasaran . jurnalis adalah profesi yang dituntu untuk bertanggung
jawab terhadap apa yang dikemukakan.
B. KEBEBASAN PERS
Tanggung jawab tidak berarti bahwa media tak boleh memiliki kebebasan ,tidak berarti pula
pengekangan. Kebebasan pers ini juga mutlak dipunyai media massa. Dengan kata lain ,
kebebasan dan tanggung jawab sama-sama penting.
Media massa yang tidak punya kebebasan dalam menyiarkan beritanya, ibarat sudah
kehilangan sifat dasarnya.
Oleh karena itu , tidak boleh ada pengekangan apa pun terhadap kebebasan pers. Pemerintah
juga tidak punya hak untuk ikut campur tangan dalammedia massa,apapun alasannya. Alasan
pemerintah bisa jadi ikut membina pers atau menyelesaikan sengketa pers,tetapi lambat atau
cepat ,jika dibiarkan berlarut –larut bukan mustahil pers akan kehilangan kebebasannya. Di
negara sedang berkembang umumnya peran pemerintah sangatlah besar. Peran ini kemudian
diterjemahkan untuk ikut campu tangna di dalam urusan media massa.
Jadi, kebebasan pers adalah penting dalam kehidupan pers. Tetapi , kebebasan pers akan lebih
bermakna jika disertai tanggung jawab . Dengan kata lain ,pers tidak bebas sebebas-bebasnya
,tetapi kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ,yang lebih dikenal dengan istilah
kebebasan yang bertanggung jawab.