2. Tujuan Pembelajaran
• Menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan
Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi
manusia;
• Tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara;
• Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
• Menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait
dengan kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Kasus- Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
BAB 1
SMA/MA
4. A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti ‘kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas
sesuatu/menuntut sesuatu’.
SMA/MA
5. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan
sesuatu yang semestinya diterima/dilakukan
oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan
oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
SMA/MA
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pengertian Hak
6. A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah ‘penduduk dari sebuah
negara yang berdasarkan keturunan, tempat
kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai
kewajiban dan hak penuh sebagai
anggota/warga negara itu’.
SMA/MA
7. Hak Warga Negara
merupakan seperangkat hak yang melekat
dalam diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota dari sebuah negara.
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
SMA/MA
8. Perbedaan HAM dan Hak Warga Negara
Hak asasi bersifat Universal yang hak nya tidak
terpengaruh status
Kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak
warga negara dibatasi oleh status
kewarganegaraan
Contoh: hak setiap warga negara untuk
menduduki jabatan dalam pemerintahan RI adalah
hanya untuk hak warga negara Indonesia saja dan
tidak berlaku bagi WNA
9. Macam-macam Hak warga Negara
Hak atas Kewarganegaraan
(Pasal 26 Ayat 1 dan 2) Pasal ini menjamin atas hak warga negara untuk
mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara
semena-mena.
Hak Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpulan
(Pasal 28)
Hak Mndapat Pekerjaan
dan Penghidupan yang
Layak (Pasal 27 ayat 2)
Hak beragama, memilih
pendidikan, dan
kewarganegraan (Pasal
28E ayat 1)
Hak ikut serta
dalam upaya
pembelaan negara
(pasal 27 ayat 3)
Hak Bidang Politik,
Hukum, dan
Pemerintah
12. Pengertian dari Kewajiban Warga Negara dan
Kewajiban Asasi
Kewajiban Warga Negara
• Tindakan atau perbuatan
yang harus dilakukan oleh
seorang warga negara
sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Kewajiban Asasi
• Kewajiban dasar setiap
orang. Kewajiban asasi
terlepas dari status
kewarganegaraan
seseorang
13. SMA/MA
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara berarti
kekuasaan yang benar atas sesuatu dan
harus dilakukan oleh penduduk sebuah
negara.
SMA/MA
14. Hak atau Kewenangan untuk
bertindak karena berbagai sebab
antara lain:
• Hak pemberian negara
• Hak pemberian masya rakat
• Hak berdasarkan aturan hukum
atau perjanjian
• Hak karena pemberian orang lain
SMA/MA
15. • Kronologi Kematian
Marsinah seorang aktifis
pejuang HAM
Marsinah adalah seorang buruh yang aktif dalam
gerakan buruh di Indonesia pada tahun 1990-an. Ia
merupakan salah satu aktivis buruh perempuan
masa Orde Baru yang menjadi korban
pembunuhan karena suara lantangnya
menyuarakan hak pekerja. Sebelum ditemukan
tewas mengenaskan pada tanggal 8 Mei 1993,
Marsinah sempat menghilang beberapa hari sejak
tanggal 5 Mei 1993 malam.
16. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa,
falsafah, serta pandangan hidup bangsa,
Pancasila mengandung nilai dasar,
instrumental, dan praksis dan nilai dasar ini
biasanya disebut sebagai nilai ideal.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/MA
17. Nilai yang terkandung dalam sila pertama
adalah adanya pengakuan dan keyakinan
bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/MA
18. Nilai ketuhanan juga memilik arti
kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kemerdekaan beragama,
tidak memaksa atau berlaku diskriminatif
antarumat beragama.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/MA
19. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah
kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
tuntutan hati nurani dengan memperlakukan
sesuatu hal sebagaimana mestinya.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/MA
20. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga juga berarti
bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya
tanpa pembatasan dan belenggu, adanya hak manusia
bergaul satu sama lainnya dalam semangat
persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu
dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan
hak-hak yang sama dengan yang lain.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/MA
21. Nilai yang tekandung dalam sila keempat yaitu
sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk
mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta
dalam pemerintahan, dan berkewajiban
mengedepankan pengambilan keputusan
secara musyawarah.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/MA
22. Dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan
mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian,
kita mendapatkan hak milik, mendapatkan
pekerjaan, dan perlindungan kesehatan.
SMA/MA
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
23. Pancasila sebagai dasar negara
menjiwai tiap peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
EKONOMI
SMA/MA
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
24. Nilai praksis merupakan bentuk konkret dari
nilai-nilai instrumental dalam kehidupan
sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berubah
dan berkembang sesuai zaman dan
perubahan dalam masyarakat.
EKONOMI
SMA/MA
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
25. C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Adapun berbagai faktor yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara, yaitu:
1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri,
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang
rendah,
3. Tidak toleran,
4. Penyalahgunaan kekuasaan.
SMA/MA
26. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa
tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan
aturan yang telah ditetapkan.
Pengertian Kasus Pelanggaran
Pengertian Pelanggaran Hukum
Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau
sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan
hukum-hukum yang berlaku.
27. EKONOMI
SMA/MA
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Hingga saat ini, masih banyak perilaku yang
dianggap pelanggaran terhadap hak warga
negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun
warga negara lainnya. Misalnya, korupsi dan
pemberian upah buruh yang rendah.
28. EKONOMI
SMA/MA
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Berikut adalah contoh pelanggaran-
pelanggaran hak secara umum
yang sering terjadi di Indonesia:
1) Penculikan, kekerasan dalam
rumah tangga
2) Penegakan hukum yang masih
belum optimal
3) Pelanggaran hak cipta
4) dll
SMA/MA
29. EKONOMI
SMA/MA
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan
keluarga,
1. Orang tua memaksakan keinginannya kepada
anaknya
2. Orang tua menganiaya anaknya.
3. Anak melawan/menganiaya orang tua atau
saudaranya.
4. Majikan memperlakukan asisten rumah
tangganya sewenang-wenangnya dan tidak
memedulikan hak- haknya.
SMA/MA
30. EKONOMI
SMA/MA
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah,
yaitu:
1. Oknum guru melakukan kekerasan fisik
kepada siswanya,
2. Oknum siswa senior melakukan tindak
kekerasan fisik dan mental kepada juniornya,
3. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan
teman sekolahnya ataupun dengan siswa
dari sekolah yang lain.
SMA/MA
31. EKONOMI
SMA/MA
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat,
yaitu:
1. Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau
antarsuku (konfl ik sosial), dan antardaerah.
2. Penculikan bayi/anak, kemudian minta
tebusan atau dijual kepada orang lain.
3. Pembunuhan.
4. Merusak sarana/fasilitas umum karena
kecewa atau tidak puas dengan keputusan
pemerintah.
SMA/MA
32. EKONOMI
SMA/MA
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Di dalam masyarakat, sering ditemukan adanya
pengingkaran kewajiban, salah satunya yaitu melakukan
pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran tertib lalu
lintas, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa
SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak
menggunakan helm.
SMA/MA
33. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
EKONOMI
SMA/MA
SMA/MA
Menurut Kamus Hukum Indonesia
Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan
layanan
Pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitas sosial, penegakan hukm,
layanan hukum,
Pemulangan, dan reintegrasi sosial.
Referensi: Pasal 1 angka 17-UUD NRI No. 12 Tahun 2022
34. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai
Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:
1. Supremasi
Hukum dan
demokrasi harus
ditegakkan
2. Mengoptimalkan
peran lembaga-
lembaga selain
lembaga tinggi
negara yang
berwenang
3. Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
4. Meningkatkan
pengawasan dari
masyarakat dan
lembaga-lembaga
politik
5. Menyebarluaskan prinsip-prinsip
kesadaran bernegara kepada
masyarakat melalui lembaga
pendidikan formal, maupun
nonformal
6. Meningkatkan
profesionalisme lembaga
keamanan dan pertahanan
negara
35. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Cara preventif adalah upaya yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya
pengingkaran kewajiban sebelum
pengingkaran kewajiban itu terjadi.
EKONOMI
SMA/MA
SMA/MA
Bentuk-bentuk pengendalian sosial menurut Soerjono
Soekanto dapat diklasifikasikan menjadi dua antara lain:
36. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Cara represif adalah suatu tindakan aktif
yang dilakukan pihak berwajib pada saat
pengingkaran kewajiban terjadi agar
pengingkaran itu tidak terulang kembali.
EKONOMI
SMA/MA
SMA/MA
