1. PERSAMAANKEDUDUKANWARGANEGARADALAMKEHIDUPANBERMASYARAKAT,BERBANGSA
DANBERNEGARA
Sebagai warga Indonesia yang telah merdeka lebih dari 50 tahun, apakah kitasudah merasakan hak-
haknya yang diberikan oleh negara dengan baik ? Pertanyaanyang sering muncul manakala kita renungi
dari perjalanan bangsa dan negaraIndonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Memang
perlu waktudan pemikiran yang mendalam jika memperhatikan Pembukaan UUD 1945 danpasal-
pasal di dalam batang tubuh UUD 1945 yang memiliki ”cita moral” dan ”citahukum” yang ingi
diwujudkan dari sebuah negara yang di
lahirkan.
Pada Alinea II Pembukaan UUD 1945, dengan jelas tertulis ”dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagiadengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbangkemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”. Salah satu makna yang dapat kita tangkap dalam alinea tersebut adalah
bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah bukanlah akhir perjuangan, tetapi harusdiisi dengan
mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu , berdaulat, adildanmakmur.Untuk mewujudkan hal
tersebut, peran penyelenggara negara sangat pentingdalam membuat kebijakan dan strategi-strategi
pencapaianya. Peran penyelenggaranegara maupun pemerintahan baik di pusat maupun di daerah,
hendaknya fokussebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Karena
jikapenyelenggara negara/pemerintah salah dalam membuat strategi dan kebijakan, halini akan berakibat
langsung terhadap warganya untuk bisa menikmati hak- haknyasebagai warga negara.Siapapun warganya
dan dimanapun negaranya, tentu ingin hidup aman dansejahtera. Setiap warga negara ingin hak-haknya
juga diberikan oleh negara adalahsama tanpa membeda-bedakan ras, agama, gender, golongan, budaya
dan suku.Jika hal ini benar-benar mampu ditangkap oleh para pembuat kebijakan, tentu sajasetiap warga
negara akan merasakan adanya ketenangan hidup. Dan padagilirannya, semangat nasionalisme dan
patriotisme warga negara akan semakinkokoh dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia dalam menujukejayaannya.
1.
HakWargaNegara
Sebagaimana di fahami bahwa pada hakekatnya Tuhan menciptakanmanusia dalam keadaan dan
kedudukan yang sama. Lingkungan, kesempatan dan
peluanglah yang kemudian menjadikan manusia berbeda antara yang satu denganlainnya. Namun
demikian sebenarnya harkat, martabat dan derajad mereka adalahsama. Oleh karena itu dalam berbagai
bidang kehidupan(politik,ekonomi,social,budaya,dll)manusia memiliki tugas,kewajiban serta hak yang
sama. Dengan demikian untuk mewujudkan kehidupan yangharmonis,serasi,selaras dan seimbang perlu di
kembangkan sikap salingmenghormati dan bekerjasama antara manusia yang satu dengan lainnya.Negara
menjamin hak warga Negara untuk berserikat,berkumpul danmengeluarkan pikiran baik lisan maupun
tulisan sebagaimana di jelaskan dalampasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan setelah Undang-
Undang Dasar 1945di amandemen, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesi lebihtegas
dan terperinci, misalnya amandemen pasal 28A sampai pasal 28J. pada garisbesarnya sesuai Undang-
Undang Dasar 1945 macam-macam hak asasi manusia diIndonesia di bedakan atas:a. Hak asasi pribadi
(personal right), meliputi hak untuk berpendapat, memeluk agama, hak bergerak, dll.b. Hak asasi
ekonomi (property right), yaitu hak untuk memiliki sesuatu,menjualbarang, membeli serta
memanfaatkannya.c. Hak asasi manusia politik (political right), hak untuk memilih dan dipilih
dalampemilu, mendirikan parpol,dll.d. Hak asasi social budaya (social and cultural right), hak untuk
memilihpendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperoleh pengajaran, dll.e. Hak asasi untuk
mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum danpemerintahan (right of legal equality)f. Hak asasi
untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan hukum(procedural right), misalnya saat

2. penahanan, penggeledahan, penangkapan maupunsaat siding di pengadialan.Adapun sesuai Ketetapan
MPR RI Nomor: XVII/MPR?1998,tentang Hak AsasiManusia (HAM), yang kemudian dimuat dalam
amandemen pasal 28A sampai 28J,secara garis besar macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut
:1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan.2. Hak untuk berkeluarga dan
melanjutkan keturunan meelalui perkawinan yangsah.3. Hak untuk mengembangkan diria. Hak terpenuhi
kebutuhan dasarnyab. Hak memperoleh perlindunganc. Hak memperoleh dan mengembangkan
pendidikand. Hak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budayae. Hak
memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak secara kolektif.
4. Hak Keadilana. Hak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.b. Hak
mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukumc. Hak mendapat imbalan dalam
hubungan kerja yang adil dan layak d. Hak atas status kewarganegaraane. Hak atas kesempatan yang
sama untuk bekerjaf. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan5. Hak Kemerdekaana.
Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah meurut agamanya masing-masingb. Hak atas
kebebasan menyatakan pikiran dan sikapc. Hak memperoleh kebebasan memilih pendidikan dan
pengajarand. Hak bebas memilih pekerjaane. Hak memilih kewarganegaraanf. Hak bebas berserikat,
berkumpul dan menyatakan pendapat6. Hak kebebasan informasia. Hak berkomunikasib. Hak mencari
informasi dan menyalurkannya7. Hak keamanana. Hak atas rasa aman dan perlindunganb. Hak atas
perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik c. Hak mencari suakad. Hak tidak
disiksa atau diperlukan yang merendahkan martabat manusiae. Hak ikut membela Negara8. Hak
kesejahteraana. Hak hidup sejahtera lahir batinb. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatc. Hak
bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak d. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di
masa kanak-kanak, harihari tua dan mpenyandang cacate. Hak atas jaminan socialf. Hak mempunyai hak
milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secarasewenang-wenangg. Hak atas pekerjaan dan
penghidupan yan layak bagi kemanusiaan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45
Menurut Prof. Dr. Notonagoro:
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi
pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak
daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat
akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini,

3. maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan
terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi
diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang
pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah
tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan
terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini
tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para
pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini.
Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai
saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai
warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya
untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak
warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah
untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada
kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan
seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat
kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :
1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara
pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia
tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
Hak Warga Negara Indonesia :
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Berkembang”

4. - Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2
menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”

5. - Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.”
Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada
ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2),
taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.