Dokumen tersebut membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di bidang ekonomi, khususnya terkait pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan menyebabkan target penerimaan pajak di daerah tersebut sulit terpenuhi.

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 1
Bahan Ajar
KD 3.6
Menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara
Tujuan Pembelajaran :
a. Melalui media artikel, siswa dapat menganalisis kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
negara dalam bidang pendidikan dengan benar
b. Melalui media artikel, siswa dapat menganalisis kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
negara dalam bidang ekonomi dengan benar
c. Melalui media artikel,siswa dapat menganalisis kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam
bidang politik dengan benar
d. Melalui media artikel, siswa dapat menganalisis kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
negara dalam bidang hukum dengan benar
Indikator :
3.6.1 Menganalisis kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
negara di bidang pendidikan
3.6.2 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di
bidang ekonomi
3.6.3 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di
bidang politik
3.6.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di
bidang hukum

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 2
I. Hak dan Kewajiban warga negara dalam Berdemokrasi
a. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara
lain sebagai berikut :
1) Menyatakan diri sebagai warga negara dan Penduduk Indonesia atau ingin
menjadi warga negara suatu negara, Pasal 26.
2) Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1).
3) Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2).
4) Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan
sesuai dengan undang-undang, Pasal 28.
5) Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-
masing, Pasal 29 Ayat (2).
6) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30.
7) Mendapat pendidikan, Pasal 31.
8) Memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32.
9) Mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi
Pada kelas X yang lalu kalian telah mempelajaranri
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara. Nah..pada kelas XI kali ini
kalian bertemu lagi dengan bab yang sama dengan
kelas X tentunya kalian sudah mngerti tentang
hak dan kewajiban sebagai warga negara oleh
karena itu di kelas XI ini kalian akan mempelajari
kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara. Untuk
mengingatkan sedikit materi kelas X, ibu akan
menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban
sebagai warga negara.......
a. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara
lain sebagai berikut.
1) Menyatakan diri sebagai warga negara dan Penduduk Indonesia atau ingin
menjadi warga negara suatu negara, Pasal 26.
2) Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1).
3) Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2).
4) Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan
sesuai dengan undang-undang, Pasal 28.
5) Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya
masing-masing, Pasal 29 Ayat (2).
6) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30.
7) Mendapat pendidikan, Pasal 31.
8) Memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32.
9) Mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi, Pasal 33.
10) Memperoleh jaminan pemeliharaan dari negara bagi fakir miskin dan anak-
anak yang terlantar, Pasal 34.

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 3
7. Mendapat pendidikan, Pasal 31.
8. Memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32.
9. Mengembangkan usaha-usaha dalam,bidang ekonomi Pasal
33.
10. Memperoleh jaminan pemeliharaan dari negara bagi fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar, Pasal 34.
Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai
bidang kehidupan antara lain sebagai berikut :
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Alinea pertama).
2.Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dankedaulatan
bangsa (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Alinea kedua).
3.Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan
dasar negara (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea keempat).
4.Setia membayar pajak untuk negara, Pasal 23 Ayat (2).
5. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan
tanpa kecuali, Pasal 27 Ayat (1).
6. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara, Pasal 30 Ayat (1).

4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 4
Info Kewarganegaraan
Perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraa. Dalam Pasal 1
UU RI Nomor 12 tahun 2006,disebutkan bahwa.
1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia.
Warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan
Demokrasi Pancasila. Tanggung jawab tersebut, di antaranya sebagai
berikut.
1) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila.
2) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia
serta jujur dan adil.
3) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas
pelaksanaan hukum dan pemerintahan Republik Indonesia.
4) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha
pembelaan negara.
5) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas
pelaksanaan hak-hak asasi manusia, mempertahankan, dan mengisi
kemerdekaan Indonesia.

5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 5
II.Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
sebagai WargaNegara
Dari penjelasan diatas, kalian pasti sudah mengingat apa hak dan kewajiban
sebagai warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kelas XI ini kalian akan mempelajari
tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran
hak adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara,
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yg secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yg
dijamin oleh undang2 dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyesalan hukum yg adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku.
Oleh karena itu perhatikan contoh kasus di bawah ini :
1. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban di bidang Pendidikan
Jakarta – Sekolah yang memungut biaya sekolah anak terutama pada keluarga miskin,
bisa dikenakan pelanggaran HAM, karena salah satu hak anak yang dilindungi negara
adalah hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma.“Apalagi masyarakat miskin
termasuk dalam golongan yang dilindungi Undang-undang untuk mendapatkan pendidikan
cuma-cuma. Kepala sekolah dapat dikenai pasal pelanggaran HAM,” demikian pengamat
pendidikan Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan di Jakarta, Senin (14/7).Menurutnya
pihak Koalisi Pendidikan sudah mendirikan pos-pos pengaduan di beberapa daerah untuk
menampung semua keluhan masyarakat termasuk soal pungutan biaya sekolah anak.
“Namun masyarakat bisa langsung mengadukan pada Komnas HAM dan Komisi
Perlindungan Anak,” katanya.Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah diisyaratkan berhati-
hati menetapkan biaya pendidikan tinggi karena bisa menutup ruang bagi masyarakat
tidak mampu mengenyam pendidikan, dan akhirnya bisa dilaporkan pelanggaran Hak
Azazi Manusia (HAM) di bidang pendidikan. "Kepsek perlu hati-hati menetapkan biaya
pendidikan tinggi, karena jika memberatkan masyarakat apalagi bagi siswa miskin, dapat
dilaporkan sebagai pelanggaran HAM," kata praktisi hukum dari LBH Padang, Sudi
Prayitno, di Padang, Sabtu (12/7).Dia mengatakan hal tersebut, terkait sejumlah sekolah
setingkat SD, SMP dan SMA di Kota Padang menetapkan biaya tinggi bagi siswa
barunya.Informasi yang terhimpun di Kota Padang, biaya masuk sekolah bagi siswa baru
setingkat SMP mulai Rp 315.000/siswa sampai Rp 445.000/siswa dan untuk siswa SMA
dipungut rata-rata diatas Rp1 juta /siswa termasuk uang pembangunan.Sudi mengatakan,
biaya pendidikan tersebut dinilainya tinggi dan memberatkan masyarakat dan bisa
dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran HAM apalagi kondisi itu mengakibatkan
terhambatnya sebagian masyarakat mengenyam bangku sekolah.Pendidikan itu, katanya,
telah diatur konstitusi, jadi jika penyelenggaraannya terkesan memberatkan maka dapat
dilaporkan sebagai pelanggaran HAM dan konstitusi. "Semestinya pendidikan bisa
dinikmati masyarakat dengan biaya murah, karena telah diatur oleh konstitusi dan juga
banyak bantuan lainnya untuk biaya pendidikantersebut," katanya.

6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 6
Dari cuplikan artikel diatas dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak karena
tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 yang
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan Pendidikan. Jika
dikaitkan dengan pasal tersebut bahwasanya memungut biaya sekolah yang mahal untuk
anak- anak miskin sehingga anak-anak tersebut tidak dapat bersekolah merupakan
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hak dan kewajiban negara terhadap hak-
hak dasar warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara
tehadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk
menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga
negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk
rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan
beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan
pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan
kekeyaan untuk kepentingan rakyat.
2. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban sebagai Warga Negara
di bidang Ekonomi

7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 7
Rendahnya kesadaran masyarakat membayar PBB
SIMALUNGUN – Aparat Nagori Kahean, Dolok Batu Nanggar, Simalungun sangat kesulitan menarik Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat. Akibatnya, pencapaian PBB dari daerah tersebut menjadi rendah.
Hingga Oktober, dari Rp13 juta target PBB, yang tertagih masih sekitar 40 persen.Setelah ditelesuri
METRO, ternyata penyebab utamanya adalah sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.
Padahal, PBB itu ditagih untuk dikembalikan kepada masyarakat dengan fasilitas pembangunan oleh
pemerintah. Hal ini disampaikan Pengulu Nagori Kahean, Saidi, Rabu (30/10). “Rendahnya kesadaran
masyarakat membayar PPB membuat pihak aparat Nagori Kahean kesulitan menarik PBB sebagai kewajiban
yang harus dibayarkan masyarakat,” kata Saidi.Selain disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, juga
tak sedikit masyarakat dari luar daerah yang memiliki tanah dan bangunan di Nagori Kahean.
Karenanya, program jemput bola tidak mampu untuk mencapai target, karena masyarakat masih
suka berpindah-pindah.“Kita sadari, untuk mencapai target PBB masih sulit, karena pemilik tanah atau
bangunan bukan hanya warga Nagori Kahean tapi juga warga di luar Nagori Kahean,” kata Saidi. Begitupun
tambah Saidi, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sekalipun sudah di luar jam kerja,
pihaknya selalu mengimbau warga luar yang tidak sempat membayar PBB pada jam kantor, bisa langsung
membayarnya ke alamat rumah pangulu.“Kalau masyarakat merasa tidak punya waktu membayar PBB saat
jam kantor, kita tetap melayani mereka sekalipun datang ke rumah. Yang penting, bagaimana mereka
(masyarakat, red) mau membayar PPB,” terang Saidi.Dia mencontohkan seorang warga luar Nagori Kahean
yang rajin membayar PBB tanahnya, yakni J. Saragih (40) warga Nagori Silau Bayu, Gunung Maligas. Dia
membayar PBB setelah empat tahun tidak membayar. Kepada pangulu, Saragih mengaku tidak membayar
pajaknya karena kesibukan. Setelah mengetahui dapat membayar langsung ke rumah pangulu, diapun
langsung datang dan membayarnya. “J Saragih mengaku, kalau saat jam kerja, dia tak sempat datang ke
Kantor Pangulu Nagori Kahean membayar PBB. Karena, dia datang langsung ke rumah saya,” aku Saidi.
Dengan contoh J. Saragih, Saidi berharap agar masyarakat lain baik warga Nagori Kahean maupun
luar yang merasa belum membayar PBB, segera melunasinya ke kantor pangulu atau langsung ke rumah
pangulu, mengingat sebentar lagi mau ganti tahun. Dijelaskan Saidi, sesuai penjelasan Pasal 1 UU Nomor 12
Tahun 1985 junto UU Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan, PBB adalah pajak negara yang sebagian besar
penerimaannya merupakan pendapatan daerah, membayar PBB . Sumber:www.metrosiantar.com/31-10-
2013/kesadaran-warga-membayar-pajak-rendah/

8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 8
Dari cuplikan artikel di atas menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak dan itu merupakan dari pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara.
Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada
beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya ada beberapa
hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal
yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hak yang menjadi hak dari
warga negara. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat
dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik
Indonesia.
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara
negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional.
Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya
harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak oleh negara dan juga warga
negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menutut
haknya saja sedang kewajibannya diabaikan. Bila ada orang yang hanya menuntut haknya
saja maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara.
Demikian pula orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja tanpa menharapkan
hak maka juga akan merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena
itu, antara kewajiban dan hak harus dijalankan secara bersamaan, tidak ada yang
mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain.
Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan berat
sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Nyatanya, didalam
pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak selalu
berjalan dengan mulus. Masih sering kita temui pelanggaran yang terjadi, terlebih
didalam pelaksanan kewajiban negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara.

9. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 9
3. Kasus pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban sebagai Warga Negara
di Bidang Politik
Bagi-bagi Duit Terjadi di TPS 9,
Money Politik Warnai Pileg di Kelurahan Rintis, Limapuluh
Seorang wanita yang mengenakan baju bertuliskan 'Team DL' dari Partai Hanura, membagi-
bagikan uang kepada para calon pemilih. Caleg itu akan maju untuk DPRD Kota
Pekanbaru.Riauterkini-PEKANBARU-Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)
di Provinsi Riau yang dilaksanakan 9 April 2014 lalu, benar-benar menuai banyak masalah.
Berbagai pelanggaran, mulai dari penggelembungan suara hingga money politic, terjadi
hampir di sejumlah kabupaten/kota. Di Kota Pekanbaru sendiri, pelanggaran pemilu tersebut
juga ditemukan saat proses pencoblosan sedang berlangsung. Berdasarkan informasi yang
diperoleh riauterkini.com dari salah satu Timses Caleg Hanura Dapil 1 Kelurahan Skip
Kecamatan Limapuluh, berinisial SL, money politic atau politik uang itu ditemukan di TPS 9
Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh. Ia menceritakan, ketika proses pencoblosan
berlangsung sekitar pukul 08.30 WIB pagi, seorang wanita yang diduga kuat sebagai salah
satu timses Caleg yang juga berasal dari partai Hanura datang menuju TPS 9, Limapuluh.
Namun bukannya datang untuk
memberikan hak suaranya, wanita
tersebut justru datang untuk
membagi-bagikan sejumlah uang
tunai kepada pemilih agar pemilih di
TPS mau memberikan suaranya
untuk Caleg yang diusungnya,"Pukul
08.30 WIB dia datang ke TPS 9
dengan memakai baju atribut partai
pendukung Caleg yang diusungnya.
Di baju itu tertulis jelas “Team DL”
(Caleg yang dimaksud, red).
Anehnya aksi pelaku terkesan sengaja dibiarkan oleh anggota KPPS di TPS tersebut.
Parahnya lagi, saat kejadian petugas Kepolisian juga sama sekali tak ada. Lebih kurang
setengah jam setelah pelaku membagi-bagikan duit, polisi baru tiba di TPS," kata SL kepada
riauterkini.com, Selasa (15/04/14).
Ia menambahkan, sejumlah warga juga sudah memberitahukan hal tersebut kepada polisi
yang baru saja datang ke TPS. Sayangnya, pelaku sudah lebih dulu pergi meninggalkan TPS
dan tak berhasil dicari. Kemudian, sambungnya lagi, dari tulisan yang tertera di baju atribut
partai yang dikenakan pelaku itu, SL pun sangat yakin pelaku merupakan Timses Caleg
Hanura Dapil 1 No Urut 1 Kecamatan Limapuluh, DL. Ditanya mengenai siapakah sosok DL
ini, SL lalu menegaskan bahwa Caleg yang dimaksud adalah seorang anggota DPRD Kota
Pekanbaru yang kembali mencalonkan diri. "Ada 9 calon dari partai Hanura yang akan duduk
di DPRD Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Limapuluh. Kejadian ini pun
sudah kami laporkan ke Panwaslu Selasa (15/04/14) pukul 15.00 WIB sore tadi. Pihak
Panwaslu menegaskan akan menyelidiki dulu money politik itu. Panwaslu juga
menyampaikan bahwa unsur pidana terhadap kasus ini lebih kuat daripada unsur pelanggaran
pemilunya," tutupnya. ***(gas)
Sumber: http://www.beritaRiauterkini.com, Selasa, 15 April 2014 20:45, diakses tanggal 5 Mei 2014

10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 10
4. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban sebagai warga Negara
di Bidang Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
resmi jadi tersangka korupsi
Diperbaharui 4 October 2013, 9:59 AEST
By Laban Laisila
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Indonesia, Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap dan menyita barang
bukti uang sekitar Rp 3 milyar dalam mata uang asing dan Rupiah.
Kepastian status tersangka bukan ketua MK itu disampaikan KPK Kamis (3/10/2013) malam
setelah penyidik menggelar pemeriksaan terhadap 13 orang selama lebih dari dua belas jam
sejak penggerebekan Rabu (2/10/2013) malam.
Ketua MK, Akil Mochtar, merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari
institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK.
Dia diduga menerima suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.
Dari kronologi yang disampaikan oleh pimpinan KPK, penyerahan uang dilakukan
langsung di rumah tersangka dalam mata uang US$ dan SING$ senilai Rp 2 milyar,
sementara Rp 1 milyar lainnya disita dari tempat lain.
“Kalau kita jumlah keseluruhan ini kurang lebih Rp 3 milyar, oleh karena itu KPK sudah
menetapkan secara resmi orang orang yang menjadi tersangka,” ungkap Ketua KPK Abraham
Samad.Total termasuk Akil, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam dua kasus suap
tersebut. Penyelenggara negara lainnya yang ikut ditanggkap bersama dengan Ketua MK
adalah seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, fraksi terkuat jaman Orde Baru yang juga
ikut dalam aliansi Sekertariat Gabungan (SetGab) bersama Demokrat yang dipimpin oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam tersangka juga langsung ditahan sejak
status tersangka diberikan. “Kini semua tersangka ditahan dalam Rutan KPK,” jelas pimpinan
KPK lainnya, Bambang Widjoyanto. KPK mendalami kasus dugaan korupsi ini setelah
mendapat laporan dari masyarakat sejak awal September lalu. KPK juga akan melakukan
penyelidikan lanjutan menyusul dugaan kemungkinan ada orang lain yang terlibat dalam
kasus korupsi ini. “Sementara kita akan fokus pada apa yang sudah kami temukan dulu,
sehingga kami tidak mengandai-andai apakah ada kolega dari pak AM yang terlibat,” lanjut
Widjoyanto.
Ini adalah kasus dugaan korupsi pertama yang menghantam Mahkamah Konstitusi
juga sekaligus melibatkan ketuanya. Delapan hakim MK lainnya memutuskan untuk segera
membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menentukan posisi Akil Mochtar. Hakim MK
yang baru saja diangkat beberapa pekan lalu, Patrialis Akbar, kepada media menyatakan
kalau Majelis Kehormatan dibentuk untuk mengembalikan integritas institusi pengadilan
tertinggi di Indonesia itu. “Jangan kejadian ini untuk menghancurkan MK, karena kejadian
ini tidak menutup kemungkinan terjadi dimanapun,” elak Akbar. Kasus ini juga mendapat
respon dari berbagai pihak, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat
memberikan pernyataan. “Berat tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim
manapun sejatinya dan ini menjadi pelajaran kita semua untuk pemilihan posisi posisi di
lembaga negara,” katanya.

11. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 11
Di dalam bidang hukum kita sering menemui terjadinya pelanggaran pelaksanaan
kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Padahal, semua warga negara sama
di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Apalagi konstitusi dasar negara kita, secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia
adalah negara yang berlandaskan hukum (Rechtstaats).
Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak
dasar manusia (fundamental rights). Namun situasi dan kondisi negara kita hari ini,
justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan
hukum (justice of law). Masyarakat miskin, marginal, terpinggirkan dan yang sengaja
dipinggirkan, belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan.
Bantuan hukum merupakan salah satu hak dasar warga negara. Hanya yang
menjadi permasalahan utama disini adalah, apakah bantuan hukum ini dapat diperoleh
dengan mudah (acces to abiality) oleh masyarakat atau tidak, termasuk pada aspek
jaminan ekonomisnya. Satu contoh sederhana dapat kita lihat dalam penggunaan jasa
advokat sebagai tenaga bantuan hukum formal (legal aid), yang diakui dalam sistem
hukum kita. Begitu banyak masyarakat yang enggan menggunakan jasa advokat ini karena
dianggap terlalu mahal. Ibarat sistem pendidikan yang kian mahal hari ini, sehingga akses
masyarakat semakin terbatas, demikian pulalah yang terjadi dalam sistem hukum kita
hari ini. Bantuan hukum yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara, justru terasa
jauh dari apa yang diamanahkan oleh konstitusi dasar negara kita.
Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan
bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan pijakan
dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk orang yang
tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang
didepan hukum (the equality of law) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan
tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.
Pada bagian lain, jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara
eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28H ayat (2), yang menyebutkan
bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan”. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan
akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita. Dan
bantuan hukum yang dipandang sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara, tentu
harus diberikan secara cuma-cuma, seperti halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk
bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk berpendapat dan berpikir.Bukan
hanya pelanggaran didalam melaksanakan kewajiban negara saja yang terjadi, negara pun
juga masih mengalami pelanggaran dalam memperoleh hak-haknya. Masih banyak warga

12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 12
negara yang hanya menuntut agar negara memenuhi kewajiban terhadapnya sebagai
warga negara, tanpa memperdulikan apakah ia telah memberikan hak-hak negara.
Sebagai contoh, negara memiliki hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya,
tetapi masih banyak warga negara yang tidak memenuhi hak negara tersebut. Hal ini
tercermin dari masih banyaknya kasus-kasus disekeliling kita yang timbul akibat tidak
ditaatinya hukum dan pemerintahan negara.
Penegakan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara
dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian agar pelaksanaannya dapat berjalan
dengan baik karena pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap warga negara
merupakan kewajiban dan hak warga negara. Sehingga, kehidupan negara akan berjalan
dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak
dan kewajiban secara tepat dan proporsional.
Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk penegakan
pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara:
1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan warga negara agar
mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.
Isu yang sering muncul ke permukaan adalah pandangan para warga negara yang
menilai tidak adanya kepastian penegakan hak dan kewajiban negara terhadap hak -hak
dasar warga negara di negara ini berkaitan dengan anggapan banyaknya pelanggaran
terhadap hal tersebut. Itulah suara dari rasa keadilan para warga negara yang perlu
ditangkap oleh negara untuk dijadikan sebagai motivasi dalam upaya penegakan hak dan
kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.
Bagi warga negara juga diharapkan adanya kesadaran untuk berpartisipasi secara
aktif untuk membantu terwujudnya penegakan pelaksanaan hak dan kewajiban negara
terhadap hak-hak dasar warga negara. Masalah penegakan pelaksanaan hak dan
kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak semudah yang terlihat
karena negara tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan pelaksanaan hak dan
kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara, peran serta warga negara
mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat tidak
berjalan dengan baiknya pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar
warga negara

13. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI |Dian Endah Susanti 13
DAFTAR RUJUKAN
Abdulkarim, Aim. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA.
Bandung: Grafindo Media Pratama.
Tolib, Naryadi. 2014. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas X Semester 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan
Perbukuan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Tri, Bambang. 2010. Membangun Wawasan Kewarganegaraan 1. Solo: PT Tiga
Serangka.
Wijiyanto, dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan 1 untuk SMA/MA/SMK Kelas
X. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional.
UUD NRI 1945
www.metrosiantar.com/31-10-2013/kesadaran-warga-membayar-pajak-rendah/,
diakses tanggal 5 mei 2014.
www.beritaRiauterkini.com diakses tanggal 5 Mei 2014