Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran PPKn untuk kelas XII SMA/MA yang mencakup menghargai perbedaan, tanggap terhadap pelanggaran hak, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait pelanggaran hak, dan menyajikan hasil analisis tersebut. Dibahas pula berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta penanganannya.
2. Tujuan Pembelajaran
• Menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan
Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi
manusia;
• Tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara;
• Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan
kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
• Menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait
dengan kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Kasus- Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
BAB 1
SMA/M
3. Amatilah gambar berikut:
Berdasarkan gambar tersebut, buatlah lima pertanyaan yang berkaitan dengan
kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
SMA/M
4. Hak Warga Negara
merupakan segala sesuatu yang harus
diperoleh warga negara dari pemerintah
(negara).
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
SMA/M
5. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan
sesuatu yang semestinya diterima/dilakukan
oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan
oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
SMA/M
7. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban
adalah beban untuk memberikan sesuatu
yang semestinya diberikan secara
terus-menerus oleh pihak manapun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh pihak yang berkepentingan.
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
SMA/M
8. A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti ‘kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas
sesuatu/menuntut sesuatu’.
SMA/M
9. A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kewajiban berarti ‘keharusan, sesuatu yang
harus dilaksanakan, atau segala sesuatu
yang menjadi tugas manusia’.
SMA/M
10. A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah ‘penduduk dari sebuah
negara yang berdasarkan keturunan, tempat
kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai
kewajiban dan hak penuh sebagai
anggota/warga negara itu’.
SMA/M
11. SMA/M
A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara berarti
kekuasaan yang benar atas sesuatu dan
harus dilakukan oleh penduduk sebuah
negara.
SMA/M
12. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa,
falsafah, serta pandangan hidup bangsa,
Pancasila mengandung nilai dasar,
instrumental, dan praksis dan nilai dasar ini
biasanya disebut sebagai nilai ideal.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/M
13. Nilai yang terkandung dalam sila pertama
adalah adanya pengakuan dan keyakinan
bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/M
14. Nilai ketuhanan juga memilik arti
kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kemerdekaan beragama,
tidak memaksa atau berlaku diskriminatif
antarumat beragama
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/M
15. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah
kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
tuntutan hati nurani dengan memperlakukan
sesuatu hal sebagaimana mestinya.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/M
16. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga juga berarti
bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya
tanpa pembatasan dan belenggu, adanya hak manusia
bergaul satu sama lainnya dalam semangat
persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu
dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan
hak-hak yang sama dengan yang lain.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/M
17. Nilai yang tekandung dalam sila keempat yaitu
sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk
mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta
dalam pemerintahan, dan berkewajiban
mengedepankan pengambilan keputusan
secara musyawarah.
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
SMA/M
18. Dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan
mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian,
kita mendapatkan hak milik, mendapatkan
pekerjaan, dan perlindungan kesehatan.
SMA/M
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
19. Pancasila sebagai dasar negara
menjiwai tiap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
EKONOMI
SMA/M
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
20. Nilai praksis merupakan bentuk konkret dari
nilai-nilai instrumental dalam kehidupan
sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berubah
dan berkembang sesuai zaman dan
perubahan dalam masyarakat.
EKONOMI
SMA/M
B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara
dalam Pancasila
21. C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Adapun berbagai faktor yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara, yaitu:
1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri,
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang
rendah,
3. Tidak toleran,
4. Penyalahgunaan kekuasaan.
SMA/M
22. EKONOMI
SMA/M
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Hingga saat ini, masih banyak perilaku yang
dianggap pelanggaran terhadap hak warga
negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun
warga negara lainnya. Misalnya, korupsi dan
pemberian upah buruh yang rendah.
23. EKONOMI
SMA/M
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Berikut adalah contoh pelanggaran- pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi di Indonesia:
1) Peristiwa Penculikan Para Aktivis Politik (1998)
2) Kasus Terbunuhnya Marsinah, Seorang Pekerja
Wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jawa Timur
(1994)
3) Kasus Terbunuhnya Wartawan Udin dari Harian
Umum Bernas (1996), Yogyakarta
4) Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
5) Kasus Bom Bali (2002)
SMA/M
24. EKONOMI
SMA/M
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan
keluarga,
1. Orang tua memaksakan keinginannya kepada
anaknya
2. Orang tua menganiaya anaknya.
3. Anak melawan/menganiaya orang tua atau
saudaranya.
4. Majikan memperlakukan asisten rumah
tangganya sewenang-wenangnya dan tidak
memedulikan hak- haknya.
SMA/M
25. EKONOMI
SMA/M
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah,
yaitu:
1. Oknum guru melakukan kekerasan fisik
kepada siswanya,
2. Oknum siswa senior melakukan tindak
kekerasan fisik dan mental kepada juniornya,
3. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan
teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari
sekolah yang lain.
SMA/M
26. EKONOMI
SMA/M
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat,
yaitu:
1. Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau
antarsuku (konfl ik sosial), dan antardaerah.
2. Penculikan bayi/anak, kemudian minta
tebusan atau dijual kepada orang lain.
3. Pembunuhan.
4. Merusak sarana/fasilitas umum karena
kecewa atau tidak puas dengan keputusan
pemerintah.
SMA/M
27. EKONOMI
SMA/M
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Di dalam masyarakat, sering ditemukan adanya
pengingkaran kewajiban, salah satunya yaitu melakukan
pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran tertib lalu
lintas, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa
SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak
menggunakan helm.
SMA/M
28. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia
untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia
dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi
instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi
manusia.
EKONOMI
SMA/M
SMA/M
29. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Instrumen-instrumen PBB tersebut yaitu sebagai berikut.
1. Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya
termasuk Perlakuan Merendahkan dan Hukuman,
2. Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil,
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
4. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras
5. Kovenan Internasional untuk Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Konvensi Hak- Hak Anak
EKONOMI
SMA/M
SMA/M
30. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Dengan keikutsertaan Indonesia dalam
Komisi Antarpemerintahan Negara-negara
ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human
Rights/ AICHR, maka Indonesia memiliki
kewajiban menjunjung tinggi HAM di
wilayahnya.
EKONOMI
SMA/M
SMA/M
31. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Cara preventif adalah upaya yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya
pengingkaran kewajiban sebelum
pengingkaran kewajiban itu terjadi.
EKONOMI
SMA/M
SMA/M
32. D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban Warga Negara
Cara represif adalah suatu tindakan aktif
yang dilakukan pihak berwajib pada saat
pengingkaran kewajiban terjadi agar
pengingkaran itu tidak terulang kembali.
EKONOMI
SMA/M
SMA/M