Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•204 views
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga keuangan bank di Indonesia, mulai dari sejarah perbankan, jenis bank berdasarkan fungsi dan kepemilikan, produk dan layanan perbankan, hingga pengaturan dan pengawasan perbankan serta profesi yang ada di industri perbankan.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia
Similar to Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia (20)
More from Arimbi Priadipa
More from Arimbi Priadipa (9)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia
- 1. Lembaga Keuangan Bank di Indonesia Arimbi Priadipa
- 2. Contents I. Landasan Teori Terkait Perbankan II. Sejarah Perbankan III. Jenis Usaha Bank IV. Fungsi Bank di Indonesia V. Jenis Produk dan Jasa Perbankan VI. Pengaturan Perbankan VII. Pengawasan Perbankan VIII. Profesi di Industri Perbankan
- 4. Sejarah Perbankan • Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. • Pada masa itu De Javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsch- Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda • Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa • Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. • Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS)
- 5. Bank Pemerintah 1) Bank Sentral Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU nomor 13 Tahun 1968 yang kemudian ditegaskan lagi dengan UU nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Impor Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor (exim), selanjutnya dipisahkan lagi menjadi: • Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968, yang membidangi rural. • Bank Expor Impor Indonesia dengan UU No 22 Tahun 1968, yang membidangi exim. 3) Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU nomor 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. 4) Bank Tabungan Negara (BTN) BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU nomor 20 Tahun 1968. 5) Bank Mandiri Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.
- 6. BPR • Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR), Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Perkreditan Rakyat tersebut dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat (rentenir) yang membebankan dengan bunga sangat tinggi. • Tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang terdapat di pulau Jawa & Bali, sementara untuk Pengawasan dan Pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP). • Sepanjang periode 1950-1970, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ; Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. • Selain itu, Pemerintah juga mendorong pendirian bank-bank pasar untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank Pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- 7. Jenis Usaha Bank Lembaga keuangan bank berdasarkan fungsi yaitu: Bank Sentral Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Kepemilikan: Bank Milik Pemerintah Bank Milik Swasta Nasional Bank Miliki Swasta Asing Berdasarkan Kepemilikan: Bank Milik Pemerintah Bank Milik Swasta Nasional Bank Miliki Swasta Asing Berdasarkan Kegiatan Operasional: Bank Konvensiona Bank Syariah
- 8. • Universal misalnya bancassurance, investment banking. • Spesialis Misalnya mengkhususkan usaha untuk melayani sektor pertanian, ekspor impor, dan penyediaan kredit kepemilikan rumah. Perbankan Universal dan Perbankan Spesialis • Layanan mesin ATM yang lengkap • Aplikasi mobile • Layanan transaksi di jaringan perusahaan seperti program Laku Pandai. • Aplikasi stored value money yang tersimpan dalam smartphone dengan teknologi NFC, QR yang memungkinan transaksi secara cepat. • Interkoneksitas aplikasi bank dengan aplikasi daring melalui sharing API (Application Programming Interface). Layanan Perbankan Digital (E-Banking) Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
- 9. Fungsi Bank di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah: • Menghimpun dana simpanan masyarakat. • Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. • Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. • Mendukung kelancaran transaksi internasional. • Penyimpanan barang-barang berharga. • Pemberian jasa-jasa lainnya. • Dalam penciptaan uang, Bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).
- 10. Jenis Produk Perbankan • Giro • Tabungan • Deposito Produk-Produk Simpanan Perbankan • Kredit Usaha • Kredit Konsumsi • Kredit Multiguna Produk- Produk Pinjaman Perbankan Kartu Kredit
- 11. Jasa-Jasa Perbankan Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit atau L/C) Bank Garansi Inkaso Kliring Transfer Safe Deposit Box Uang Elektronik (Stored Value Card)
- 12. Pengaturan Perbankan Kelembagaan Pendirian Bank Kepemilikan Bank Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Kepengurusan Bank Pelaksanaan Good Corporate Governance Tindak Lanjut Pengawasan Bank dan Penetapan Status Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) Kualitas Aset implementasi Basel
- 13. Pengawasan Perbankan Dasar Pengawasan Bank • Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank Pentingnya Pengawasan Bank: • Karakteristik usaha bank • Potensi kegagalan suatu bank dapat bersifat sistemik • Bank berperan penting dalam perekonomian dan sistem pembayaran • Agent of development • Rawan penyimpangan dan kejahatan (fraud) Tujuan Pengawasan Bank Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)
- 15. Profesi di Industri Perbankan bagian pelayanan (Teller, Customer Service, ) account officer atau marketing (Funding officer, Lending officer ) Operasional (Financing Support, Collection/ Debt Recovery Officer , Clearing Officer, non-operasional (Compliance Risk Management, Human Resource Department, Information Technology. Support (Legal Analyst )
- 16. Sertifikasi Profesi di Perbankan: Sampai saat ini Institut Bankir Indonesia (IBI) sebagai satu-satunya asosiasi profesi bankir di Indonesia telah mengidentifikasi 12 bidang kompetensi di industri perbankan, yaitu: Manajemen risiko; Audit internal; Compliance; Treasury; Wealth management; Lending; Funding and services; Operation; Sales and marketing; Human resources; Finance; Information technology. general banking
- 17. Thank you! Arimbi Priadipa, S.E., M.B.A., CFP, QWP., CRA. IG: @arimbipriadipa WA: 081320744395 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arimbipriadipa Email: arimbi_priadipa@teknokrat.ac.id LinkTree: https://linktr.ee/yuwanacapital
Editor's Notes
- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 2) peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit of funds). 3) Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (bill payment), jasa penampungan pembayaran tagihan (collection), jasa penitipan barang berharga (safe deposit box) dan lain-lain.
- Intermediasi keuangan adalah proses/ kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana, dan sebagainya. 3) ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai Lembaga Kepercayaan (agent of trust), Agen Pembangunan Negara (agent of development), Pemberi Layanan (agent of services). 4) Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas baik itu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas yaitu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga
- Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain: NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBC NISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung; Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI‘46; Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko;
- Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral Indonesia, BI memiliki tujuan pokok, yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah. Yang dimaksud mestabilkan nilai mata uang, yaitu meliputi kestabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Tugas pokok dari bank sentral sendiri adalah: Mengatur sirkulasi uang dengan cara menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia untuk mencapai tujuan bank indonesia dengan cara mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga. Mengatur dan mendorong kelancaran sistem pembayaran dan produksi. Untuk memelihara kelancaran pembayaran bank Indonesia bisa mengeluarkan/memproduksi bahkan menarik uang beredar dengan menaikkan suku bunga.
- Semua aplikasi layanan perbankan digital yang dimiliki bank harus memenuhi syarat dalam kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (security control) untuk memastikan terpenuhinya prinsip keraha- siaan (confidentiality), integritas (integrity), keaslian (authentication), tidak dapat diingkari (non repudiation), dan ketersediaan (availability).
- Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengopti- malkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertum- buhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.