Makalah ini membahas tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi dapat memiliki berbagai penyebab dan dampak negatif bagi ekonomi. Kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Tujuan akhir kebijakan pemerintah adalah menciptakan stabilitas ekonomi.

1. MAKROEKONOMI
PENGANGGURAN, INFLASI
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
( KELOMPOK IX )
DOSEN PEMBIMBING :
FERLY PESIK, SE, M.Si
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
“PIONEER” MANADO
JURUSAN MANAGEMENT
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji Syukur dan terima kasih kepada Allah Yang Maha Besar atas segala
pertolongan, petunjuk, serta Berkat, hikmat dan kekuatan yang Dia berikan,
sehingga Kami ―Kelompok IX‖ dapat menyelesaikan Tugas Makalah ini dengan
baik.
Adapun tujuan dari pembuatan Makalah ini adalah sebagai salah satu
syarat untuk mendapatkan nilai pada Mata Kuliah ―Ekonomi Makro‖ pada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Pioneer” Manado, yang berlokasikan di
Tondano, serta dapat memperluas Wawasan dan Pengetahuan dari rekan-rekan
Mahasiswa/i STIE ―PIONEER‖.
Kami sebagai Penulis menyadari, masih banyak kekurangan – kekurangan
dalam pembuatan Tugas Makalah ini, karena keterbatasan pengetahuan,
pengalaman dan kemampuan penulis, penulis juga menyadari bahwa pembuatan
Makalah ini akan mengalami banyak kesukaran tanpa bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik
yang membangun untuk Tugas Makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Makalah ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pihak yang memerlukannya.
Tondano, 16 April 2013
Penulis,
KELOMPOK IX

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
BAB I
A. PENDAHULUAN
I. MASALAH PENGANGGURAN .......................................................... 1
II. TUJUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ............................................ 3
III. MASALAH INFLASI / KENAIKAN HARGA ................................... 5
IV. INFLASI MERAYAP DAN HIPERINFLASI ..................................... 6
V. EFEK BURUK INFLASI ...................................................................... 7
VI. KEBIJAKAN FISKAL, MONETER DAN MASALAH
PENGANGGURAN ............................................................................... 9
VII. MASALAH INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH .............10
VIII. KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN ...................................................11
BAB II
PENUTUP
KESIMPULAN .........................................................................................12
NAMA – NAMA KELOMPOK ..............................................................13

4. BAB I
PENDAHULUAN
Pengangguran dan Inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang
dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat
mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial.
Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai
kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk
menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang
dihadapi suatu perekonomian dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat
dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian pada
hakikatnya bab ini akan membincangkan dua hal pengangguran dan Inflasi
yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat
dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Tiga bentuk kebijakan
pemerintah yang dapat dijalankan yaitu kebijakan fiscal, kebijakan moneter
dan kebijakan segi penawaran.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. MASALAH PENGANGGURAN
Masalah Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang
tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi
belum dapat memperolehnya.
1. JENIS PENGANGGURAN BERDASARKAN PENYEBABNYA
a. Pengangguran Normal atau Friksional
Pengangguran Normal atau Friksional adalah seseorang yang
berhenti bekerja karena kurang menyukai pekerjaannya atau tidak
sepaham dengan atasannya.
Contoh, seseorang sudah memiliki pekerjaan di suatu toko misalnya,
namun berhenti bekerja karena tidak menyukai pekerjaannya
b. Pengangguran Siklikal
Pengangguran Siklikal adalah seseorang yang diberhentikan
karena perusahaan mengurangi pekerja akibat penurunan permintaan.
Contoh, orang-orang yang di PHK.
c. Pengangguran Struktural
Pengangguran Struktural adalah seseorang yang berhenti bekerja
karena perusahaannya ditutup, meskipun memiliki kemampuan atau
kecakapan.
Contoh, seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan namun berhenti
bekerja karena perusahaannya ditutup.
d. Pengangguran Teknologi
Pengangguran Teknologi adalah seseorang yang berhenti bekerja
karena adanya pergantian tenaga kerja mesin dengan manusia.
Contohnya Mesin Cuci Menggantikan orang yang mencuci pakaian.

6. 2. JENIS PENGANGGURAN BERDASARKAN CIRINYA
a. Pengangguran Terbuka
Pengangguran Terbuka adalah Pengangguran yang tercipta sebagai
akibat pertambahan Lowongan Pekerjaan yang lebih rendah dari
pertambahan tenaga kerja.
Contoh, banyaknya Sarjana namun sedikit lapangan pekerjaan.
b. Pengangguran Tersembunyi
Pengangguran Tersembunyi adalah Pengangguran yang tercipta
karena kelebihan tenaga kerja dalam suatu bagian dalam perusahaan,
akibatnya banyak tenaga kerja yang menganggur meskipun memiliki
pekerjaan. Contohnya Pelayan Restouran yang lebih banyak dari yang
diperlukan
c. Pengangguran Bermusim
Pengangguran Bermusim adalah pengangguran yang terjadi karena
adanya pengaruh dari musim terutama pada sektor Pertanian dan
Perikanan.
Contohnya,
- Saat Musim Hujan Penyadap karet dan Nelayan tidak dapat
melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka terpaksa menganggur.
- Saat Musim Kemarau para Pesawah tidak dapat mengerjakan
Tanahnya.
d. Pengangguran Setengah Menganggur
Pengangguran Setengah Mengaggur adalah Pengangguran yang
tercipta akibat jam kerja yang jauh lebih rendah dari jam kerja normal.
Contoh Seseorang yang bekerja Part time ( paruh waktu ).

7. B. MASALAH INFLASI / KENAIKAN HARGA
Inflasi adalah kenaikan harga – harga umum yang berlaku dalam
suatu perekonomian dari satu period eke periode lainnya.
1. JENIS – JENIS INFLASI
a. Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi Tarikan Permintaan adalah kesempatan kerja yang tinggi,
menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya
menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Misalnya
mengeluarkan barang dan jasa.
Contohnya, suatu perusahaan Blackberry menawarkan berbagai aplikasi
baru untuk menambah minat masyarakat sehingga penawaran akan barang
tersebut dapat bertambah.
b. Inflasi Desakan Biaya
Inflasi Desakan Biaya adalah kenaikan harga barang produksi dari
suatu perusahaan dengan cara memberikan gaji dan upah yang tinggi
kepada Karyawannya karena adanya permintaan Perusahaan yang
bertambah. Contohnya dalam Suatu Perusahaan membutuhkan 10
(Sepuluh) Karyawan, untuk bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan,
namun berhubung karyawan yang Perusahaan peroleh hanya setengah
dari 10 Karyawan dan permintaan Perusahaan semakin meningkat maka
Perusahaan akan menaikan Gaji atau Upah yang lebih tinggi untuk
Karyawan yang mengerjakan permintaan Perusahaan yang meningkat itu.
c. Inflasi Diimpor
Inflasi Diimpor bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang
diimpor. Inflasi ini akan wujud, apabila barang-barang impor yang
mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam
kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.
Misalnya ―Minyak‖ yang berasal dari salah satu Negara terbesar
penghasil minyak yaitu Negara Arab Saudi, Negara Arab akan menaikan
harga minyak karena minyak peranannya sangat penting dalam proses
produksi barang-barang industri.

8. Dengan naiknya harga Minyak, maka harga Biaya produksipun otomatis
meningkat
2. INFLASI MERAYAP DAN HIPERINFLASI
Inflasi Merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang
tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen dalam setahun.
Contohnya, Negara Malaysia dan Singapura, Negara tersebut adalah Dua
dari Negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai
inflasi Merayap.
Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat,
yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat
dalam masa yang singkat.
Contohnya, Negara Indonesia
Tahun Tingkat Inflasi (%)
1965 500 %
1966 650 %
Ini berarti tingkat harga – harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan pada
tahun 1966 harga-harga naik 6,5 kali lipat.
Hiperinflasi/Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang
menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-
masa seperti ini pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh
melebihi dari pajak yang dipungutnya. Contohnya meminjam dari Bank
Sentral atau mewajibkan Bank Sentral mencetak lebih banyak uang.
3. EFEK DARI INFLASI
a. Efek Positif
- Peredaran / perputaran barang lebih cepat
- Produksi barang-barang bertambah karena keuntungan pengusaha
bertambah
- Kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi

9. - Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang karena kenaikan
pendapatan kecil.
b. Efek Negative / Efek Buruk
- Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang
berpendapatan tetap.
Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga.
Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang
berpendapatan tetap.
- Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.
Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang.
Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-
institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya
akan menurun apabila inflasi berlaku.
- Memperburuk pembagian kekayaan.
Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi
kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan
bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya.
Akan tetapi pemilik harta-harta tetap—tanah, bangunan dan rumah—
dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga
sebagian penjual/ pedagang dapat mempertahankan nilai riil
pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian
pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-
pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak
merata.
C. KEBIJAKAN PEMERINTAH
- Kebijakan segi permintaan :
Kebijakan fiskal adalah usaha Pemerintah untuk mempengaruhi
kegiatan ekonomi dengan membuat perubahan dalam bentuk
pengeluarannya dalam system pelajaran.
Kebijakan moneter adalah langkah Pemerintah yang dijalankan
melalui Bank Sentral untuk mengatahui kegiatan perekonomian
dengan membuat perubahan dalam penawaran uang dan suku bunga.

10. - Kebijakan segi penawaran :
Kebijakan Segi Penawaran adalah Langkah Pemerintah yang
berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan Perusahaan-perusahaan dan
tenaga kerja sehingga Produksi Nasional dapat ditingkatkan, Biaya
Produksi dikurangkan dan teknologi semakin berkembang.
Stagflasi adalah keadaan inflasi yang sangat tinggi dan
berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian
yang menyebabkan pengangguran.
1. a. Inflasi dan kebijakan fiskal
Menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah
b. Inflasi dan kebijakan moneter
Mengurangi, menaikan suku bunga dan membatasi kredit.
c. Inflasi dan kebijakan segi penawaran
Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan
menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan
mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan
menggalakan perkembangan teknologi.
2. a. Pengangguran dan Kebijakan fiskal
Mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah
b. Pengangguran dan kebijakan moneter
menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga
dan menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu.
c. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran
Mendorong lebih banyak infestasi, mengembangkan infrastrukstur,
meningkatkan efisiensi administrasi permintaan, member subsidi dan
mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
3. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter dan
segi penawaran.
Dalam Kebijakan Fiskal akan dibuat Perubahan dalam pengeluaran

11. pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran Agregat.
Dalam Kebijakan Moneter yang dilakukan adalah membuat
perubahan dalam penawaran uang atau Suku Bunga untuk mempengaruhi
pengeluaran agregat.
Dalam Kebijakan Segi Penawaran yang akan kita bahas
Selanjutnya, Kebijakan Pemerintah dalam hal tersebut adalah melakukan
pengurangan pajak, memberikan insentif fiskal, memberikan subsidi dan
menyediakan insfrastruktur yang baik untuk menaikan efisiensi kegiatan
Perusahaan-perusahaan.
4. Tujuan Kebijakan Pemerintah
a. Tujuan bersifat ekonomi
Tujuan bersifat ekonomi adalah tujuan yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang bersifat ekonomi
- Dengan menyediakan lowongan pekerjaan
Adalah usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran agar tidak
berlanjut terus menerus sehingga mengalami jangka panjang.
- Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
Adalah kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran yang
berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran
masyarakat.
- Memperbaiki Pembagian Pendapatan
Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada
kesamarataan pembagian pendapatan. Semakin besar pengangguran,
semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan.
Pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin
mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha
menaikan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk
memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.
b. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik
Tujuan Bersifat Sosial dan Politik adalah suatu kepentingan bersama,
untuk semua Masyarakat tanpa memandang status sosial Masyarakat, serta
untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

12. - Meningkatkan Kemakmuran Keluarga dan Kestabilan Keluarga
Bila Anggota dalam suatu Rumah Tangga terlalu banyak dan tidak
mempunyai Pekerjaan, maka berbagai masalah akan timbul. Misalnya:
Keluarga tersebut kemampuannya terbatas untuk melakukan pembelanjaan
dalam mencukupi Kehidupan mereka sehari-hari. Maka hal tersebut akan
mengurangi kemampuan Keluarga untuk membiayai pendidikan anak-
anaknya. Akibatnya Keluarga tersebut akan mengalami perselisihan
dalam Berumah Tangga, sehingga secara otomatis pengangguran
mengurangi taraf Kemakmuran Keluarga.
- Menghindari Masalah Kejahatan
Pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan
tetapi, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk
berbelanja. Contohnya Sewa Rumah harus dibayar, namun selain sewa
Rumah. Keluarga juga perlu melakukan pengeluaran lain untuk biaya
Makanan, biaya Sekolah, dll. yang harus dibayar. Apabila tiada tabungan
dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakan kegiatan
kejahatan. ― Inti’nya semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi
tingkat kejahatan. Dengan demikian usaha mengatasi pengangguran secara
tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.
- Mewujudkan Kestabilan Politik
Pengangguran merupakan salah satu sumber dan penyebab dari ketidak
Stabilan Politik. Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu NEGARA
dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus menerus. Hal tersebut
menjadikan masyarakat seringkali tidak merasa puas dengan pihak
Pemerintah yang tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat.
Misalnya dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi,
masyarakat seringkali melakukan Demonstrasi dan mengemukakan kritik
kepada Pemimpin-peminpin Pemerintah. Akibatnya hal-hal tersebut akan
menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan
kegiatan ekonomi.

13. BAB II
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah penulis mengemukakan dan menguraikan secara
keseluruhan tentang ―PENGANGGURAN, INFLASI dan KEBIJAKAN
PEMERINTAH ‖ Penulis dapat menarik kesimpulan :
 Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh
segolongan tenaga kerja, yang telah mencari pekerjaan, tetapi tidak
memperolehnya.
 Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu
perekonomian dari satu periode ke periode yang lain.
 Kebijakan Pemerintah adalah kebijakan untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi terutama pada Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,
dan Kebijakan Segi Penawaran.