Penelusuran singkat dengan mengkaji legal dokumentasi PKBL BUMN dan wacana penghapusan PKBL BUMN

1. ffi
ffi

2. Iwwwws
OPTIMALISASI DAN
REPOSIT'OAMIG
PKBL BUMN
iI
=Z
f,
I
g
o
U
z
I
)o
encermati
wacana Pak
Menteri untuk
me nga lih ka n
PKBL BUMN kepada PT
Permodalan Nasional
Madani (PNM), penulis
tergelitik untuk sumbang
pemikiran atas wacana
tersebut. Diawali dengan
historicol peranPKBL
BUMN sejak terbitnya
PP No.3/1983 tentang
Tata Cara Pembinaandan
Pengawasan Perusahaan
Jawatan (Perjan),
Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
Dikatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada
sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah
dan sektor koperasi. Pada masa itu BUMN yang melaksanakan
kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat disebut-sebut
sebagai "Bapak Angkat".
Melalui Kepmen keu No. 1232lKM K .013/ 1989 tenta ng
Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi
Melalui BUMN, disempurnakan dengan Kepmenkeu No.306/
KMK.013/1991, muncul nama program yang disingkat dengan
"Program Pegelkop". Selanjutnya dengan Kepmenkeu No.316/
KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil
dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba
BUMN, nama program dikenal dengan"Program PUKK". Hingga
pada akhirnya, pasca UU BUMN, muncul Kepmen.BUMN
No. Kep-236/M BU / 2OO3 juncto Permen BU M N No. Per-05/
MBU/2001 tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (nama program
dikenal dengan "Program PKBf').
Selain pengaturan spesifik di atas, pada tahun 1995
diterbitkan UU No.9/L995 tentang Usaha Kecil yang di dalam
Pasal 21 disebutkan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan
masyara kat menyediakan pembiayaa n bagi pengem ba ngan
usaha kecil meliputi : kredit perbankan, pinjaman lembaga
keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan
sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.
Kurun waktu berikutnya, lahir PP No.32/1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang di dalam
Penjelasan Pasal L0 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan
dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteri
Negara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD,
melalui APBN, APBD, anggaran perusahaan sesuai dengan
program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di
masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan
BUMD yang bersangkutan.
PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI
MPR/1998 dan berdasarkanPP No.38/L999 tanggal 29 Mei
1999. Dalam beberapa bulan kemudian, melalui Kepmenkeu
No.487lKMK/017, sebagai pelaksanaan dari UU No.2311999,
PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk
menyalurkan dan mengelola L2 skim Kredit program. Me-
miliki Visi, Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam
meningkatka n nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlan-
daskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, PNM memiliki Misi
yakni: (1). Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan
operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha
dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. (2).

3. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian
meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga
keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya
akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan la-
pangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3).
Men ingkatka n kreatifi tas da n prod u ktivitas ka ryawa n u ntu k
mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor
UMKMK. Detail profil maupun bisnis perusahaan pNM dapat
diakses di laman www.pnm.co.id.
Penulis tertarik pada satu aspek dari tata operasional bisnis
yang diterapkan oleh PNM, yakni aspek persyaratan bagi pembe-
rian pembiayaan baik untuk Lembaga Keuangan Mikro (seperti
antara lain BPR dan Koperasi Simpan Pinjam) maupun peroran-
gan. Dijelaskan dalam laman tersebut di atas, persyaratan umum
pembiayaan adalah: (a). Warga Negara lndonesia; (b). Usaha telah
berjalan minimal l tahun; (c). Usia calon debitur 2L tahun/ sudah
menikah s/d 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit; (d). Fotocopy
KTP suami istri (bila telah menikah); (e). Fotocopy Kartu Keluarga;
(f). Fotocopy Surat Nikah; (g).Fotocopy Rekening Listrik/Telepon
dan PBB; (h).Fotocopy Jaminan (SHM/ SHGB/ SHGU/ BpKB/ Surat
Kios/ Akta Jual Beli); don (i). Surat Keterangan Usaha.
Meskipun jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh
PNM mulai dari satu juta hingga dua ratus juta rupiah, namun
pelaku UMKM tetap harus memenuhi persyaratan umum di
atas, persyaratan khusus, dan serentetan kegiatan appraisol
serta analisa kelayakan. Hal inilah yang menurut hemat penulis
sangat berbeda karakteristiknya dengan apa yang selama ini
diterapkan oleh BUMN Pengelola PKBL.
Contoh paling mudah digambarkan, adalah seorang ped-
agang kaki lima bermaksud mengembangkan bisnis usaha
dagangan yang selama ini telah ditekuninya. Mungkinkah
dia dapat menyerahkan keseluruhan jaminan tersebut di
atas? Sejauh pengalaman penulis dalam kegiatan PKBL
BUMN, hal inijustru bisa dijawab oleh PKBL BUMN. PKBL
BUMN mampu memberikan solusi pemberian pembiayaan
bagi pelaku UMKM tersebut. Tentunya juga tetap melalui
tahapan prosedur dan persyaratan serta analisa kelayakan.
Penilaian Pak Menteri atas kinerja kolektibilitas BUMN
Pengelola PKBL haruslah dilakukan secara utuh sejak BUMN itu
dibentuk dan diamanati untuk melakukan pembinaan terhadap
masyarakat pelaku UMKM sebagaimana penulis telah uraikan
di awal penulisan. Tingkat kolektibilitas yang terjadi saat ini
tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan politik
pemerintah (termasuk penguasa pemerintahan) dari periode
ke periode. Justru hal inilah yang seharusnya dilakukan pembe-
nahan secara internal dengan mengukuhkan komitmen BUMN
Pengelola PKBL pada program kerja yang telah dirancang dan
ditetapkan, dan bukan lagi untuk selalu mengikuti arah kebi-
jakan politik pemerintah yang berubah-ubah.
BUMN Pengelola PKBL melakukan optimalisasi dan repo-
sition ing progra m PKBL-nya aga r mem inimalisir menu runnya
tingkat kolektibilitas dari pembiayaan yang telah disalurkan,
tanpa menambahkan beban dengan sejumlah persyaratan
yang bagi sebagian besar pelaku usaha UMKM terkadang
sulit atau tidak dimilikinya.
Menyerahkan PKBL BUMN kepada PNM belum tentu
akan memberikan kemanfaatan yang sama atau bahkan
lebih baik daripada BUMN Pengelola. Penulis kawatir bahwa
pengalihan PKBL BUMN kepada PNM dapat berdampak
kurang menguntungkan bagi pelaku UMKM yang dekat den-
gan BUMN Pengelola dan telah memperoleh pembiayaan
permodalan usaha karena jarring persyaratan yang diterap-
kan PNM tak ubahnya seperti bank.
Penulis hanya sumbang pemikiran dan berharap agar pelak-
sanaan dan pengelolaan kegiatan PKBL tetap berada di BUMN
Pengelola sebagaimana amanat UU BUMN, dan bukan dipak-
sakan untuk tunduk pada PP No.38/1999.
o
oN
fr
:z:I
f
o
a
ou
aF
29
i;r*tit::i:
.a:lri:::,::