Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tabungan Negara (Bank BTN)

1. TUGAS INDIVIDU - KELAS BUSSINESS ETHIC & GOOD GOVERMENT
DOSEN: PROF. DR. Ir. H. HAPZI ALI, Pre-MSc, MM, CMA
TUGAS UAS:
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERMENT DI BANK TABUNGAN
NEGARA (BANK BTN)
PENULIS:
NOVRI YANTO
NIM. 55117110075
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA – JAKARTA
2017

2. PENDAHULUAN
Seiring dengan ketetapan langkah untuk bertransformasi, Bank BTN telah
melengkapi tahapan perubahan dengan pranata organisasi yang diperlukan guna
mendukung proses transformasi. Salah satu pranata organisasi yang mendapat
perhatian penting jajaran manajemen adalah tersusunnya mekanisme pengelolaan
perusahaan yang andal, sehingga menjamin pertumbuhan berkelanjutan dan kinerja
optimal dalam jangka panjang. Manajemen meyakini hal ini dapat diwujudkan
melalui penerapan praktik-praktik tata kelola yang baik atau GCG.
Salah satu upaya penerapan GCG tersebut adalah memenuhi ketentuan
Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance
yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang
menyatakan bahwa ”Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate
Governance pada setiap akhir tahun buku” serta pemenuhan transparansi
pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud Surat Edaran
Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank,
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) ditetapkan sebagai salah satu bank
terbaik dlam penerapan good corporate governance (GCG) di Asean. Predikat itu
diperoleh BTN dalam ajang Asean Corporate Governance and Awar yang
diselenggarakan oleh Forum Pasar Modal Asean (Asean Capital Market
Forum/ACMF) di Manila-Filipina. BTN ditetapkan sebagai bank terbaik dan satu-
satunya yang mewakili bank BUMN di Indonesia dalam penerapan GCG.
Di pengujung tahun 2009, Bank BTN membuka lembaran barunya sebagai
perusahaan terbuka pasca IPO. Langkah strategis ini membawa hawa segar bagi
BTN untuk bertransformasi dari yang semula hanya bertaraf lokal menjadi world
class banking company. Hal ini kemudian diwujudkannya dalam praktik tata kelola
yang baik atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG).
Maryono, Direktur Utama BTN, bertutur bahwa latar belakangnya
mengikuti pemilihan GCG bukan semata-mata untuk mendapatkan award, tapi
karena ingin menjadikannya dasar dalam pengelolaan bisnis perusahaan.

3. PEMBAHASAN
BTN kemudian menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF).
1. Transparency yaitu aspek yang menunjukkan kesungguhan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya
untuk mengungkapkan informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu
kepada para stakeholder. Salah satu sarana penyampaiannya bisa melalui
website www.btn.co.id yang memuat annual report, sustainability report,
financial report, analyst meeting, dll.
2. Accountability yaitu aspek yang menunjukkan kesungguhan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya
untuk mengintegrasikan berbagai kejelasan tugas pokok/fungsi, wewenang
dan tanggung jawab, mekanisme check & balance, serta pengukuran kinerja
perusahaan.
3. Responsibility yaitu aspek yang menunjukkan kesungguhan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya
untuk berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pengelolaan
perusahaan sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan,
serta memenuhi tanggung jawab sosial, lingkungan dan para pemangku
kepentingan lainnya.
4. Independency yaitu aspek yang menunjukkan kesungguhan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya
untuk bersikap profesional dan obyektif dalam memastikan tidak adanya
dominasi atau intervensi serta mampu mengelola konflik kepentingan. Di
sini kewenangan tertinggi berasal dari rapat Direksi di mana dalam setiap
penyelenggaraannya telah dilakukan dokumentasi terhadap adanya
dissenting opinion. Direksi juga telah merumuskan Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan (conflict of interest) sesuai dengan Peraturan Direksi
No.31/PD/CSD/2010 maupun Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris
dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 02/DEKOM-
BTN/IV/2011 dan No. SKB-02/DIR-BTN/IV/2011 tanggal 25 April 2011
tentang Panduan Tata Kerja Komisaris dan Direksi.

4. 5. Fairness yaitu aspek yang menunjukkan kesungguhan Direksi dan Dewan
Komisaris dalam memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya untuk
memberikan perlakuan yang wajar sesuai dengan proporsinya terhadap
seluruh pemangku kepentingan.
Prinsip-prinsip itulah yang diyakini BTN untuk menjamin terciptanya
keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh. Dari sini, BTN kemudian
merumuskan dan menerapkan nilai-nilai perusahaan ke dalam Standar Perilaku
Pegawai dan Etika Bisnis serta berbagai kebijakan lainnya seperti Kebijakan
Pengelolaan Benturan Kepentingan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian
Hadiah/Gratifikasi, Kebijakan Aktivitas Politik, Kebijakan Whistleblowing,
Kebijakan Penyediaan Dana Besar dan Pihak Terkait, dll.
Adapun pendekatan dan penahapan implementasi program GCG di BTN
dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Di sini terdapat 3
langkah yang harus dicapai.
1. Merumuskan tujuan program GCG. Langkah ini teramat krusial karena
dijadikan motivasi untuk bertindak.
2. Merumuskan road map sebagai milestones yang akan dijadikan petunjuk
pada tahapan-tahapan selanjutnya.
3. Merumuskan strategi berdasarkan “Smart Strategy for 360 Degree GCG
with Balanced Scorecard Approach” yang mencakup 3 tahapan berikut:
Tahapan Pra Implementas yang terdiri dari :
1) Mengukuhkan Komitmen.
2) Membangun Soft Structure.
3) Melengkapi Infrasturcture
Tahapan Implementasi yang terdiri dari:
1) Awareness Programs (internalisasi dan institusionalisasi)
2) Self Assessment (sesuai standar dari Bank Indonesia)

5. 3) External Parties Assessment, serta
4) Mengkomunikasikan penerapan GCG di Bank BTN kepada
pihak eksternal.
Tahapan Siklus Implementasi: Monitoring yang berkelanjutan senantiasa
harus dilakukan, untuk menuju sukses jangka panjang. BTN secara berkala juga
melakukan training maupun refreshment bagi seluruh pegawai, misalnya sertifikasi
human capital, sertifikasi /refreshment manajemen risiko, serta sosialisasi code of
conduct. Tujuannya adalah agar insan Bank BTN memiliki kompetensi yang
dibutuhkan dalam menjalankan setiap tugasnya tanpa mengesampingkan etika.
Bank BTN juga melakukan benchmark dengan lembaga keuangan lain guna
memperoleh best practice, mengundang professional consultant untuk menjalankan
beberapa project yang bersifat adhoc, mengundang konsultan untuk memperkuat
corporate culture, mengikuti training di dalam dan luar negeri dan memberikan
beasiswa Program Magister dan Program Doktoral bagi karyawan yang potensial
pada universitas ternama di dalam maupun luar negeri.
Dalam perkembangannya, implementasi prinsip-prinsip GCG di seluruh
aspek perbankan, tidak terlepas dari upaya pengelolaan risiko yang dihadapi oleh
bank. Sebagai bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau
pembiayaan perumahan, portofolio aset BTN didominasi oleh Kredit Pemilikan
Rumah (KPR). Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal
seperti inflasi serta BI Rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut
dilakukan dengan pengelolaan pengetahuan yang berlandaskan prinsip GCG dan
kehati-hatian. Dalam hal ini, bank memberikan pelatihan/workshop kepada direksi,
komisaris, serta pegawai secara berkala. Sebagai contoh, saat ini BTN telah
memiliki learning centre yang berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi pegawai baru
dengan instruktur yang berasal dari internal maupun eksternal BTN.
BTN juga telah memiliki sistem pengelolaan pengetahuan yaitu Akses
Internal Manajemen Standar (AIMS) dan FTP. AIMS sendiri terdiri dari dari 2 jenis
yaitu AIMS Internal dan AIMS Eksternal. AIMS Internal diperuntukkan sebagai
sarana akses informasi terkait kebijakan internal perusahaan maupun petunjuk
teknis lainnya yang meliputi: Anggaran, Dasar Perusahaan, Ketetapan Direksi

6. (KD), Peraturan Direksi (PD), Surat Edaran Direksi (SE Dir), Surat Keputusan
Direksi (SK Dir), Surat Kuasa Direksi, PA (Petunjuk Akuntansi), SOP (Standard
Operational Procedure), POK (Petunjuk Operasional Komputer), SKB (Surat
Keputusan Bersama), Mou dan PKS, serta Presentation Kit.
Sementara AIMS Eksternal diperuntukkan sebagai sarana akses informasi
terkait peraturan/kebijakan eksternal dari berbagai pihak antara lain : Bank
Indonesia (Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia), Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Bapepam LK/OJK, Peraturan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Undang-
Undang.
Dari seluruh uraian di atas, hasil penerapan GCG akhirnya berdampak pada
beberapa hal. Pertama tentang kinerja keuangan BTN yang secara umum
menunjukkan pertumbuhan positif, diantaranya : Aset tumbuh 25% hingga
mencapai Rp 118 triliun, Kredit dan Pembiayaan tumbuh 28% menjadi Rp 75,4
triliun, Peningkatan Dana Pihak Ketiga tumbuh 30% menjadi Rp 80,6 triliun,
Peningkatan Ekuitas tumbuh 40% menjadi Rp 10,2 triliun, Peningkatan laba
tumbuh 21% menjadi 1,3 triliun, CAR tumbuh 17,69%, ROE tumbuh 18,23%, serta
NIM tumbuh 5,83%.
Lalu kinerja saham yang terus meningkat juga akhirnya menarik perhatian
investor global. Jika komposisi investor asing pada saat IPO hanya mencapai
40,30%, maka pada Desember 2012 komposisinya meningkat hingga 61,25% dari
seluruh saham publik. Basis investor saham Bank BTN juga meluas dengan rincian
sebagai berikut : Indonesia (38,75%), Asia (37,60%), Eropa (11,02%),
Australia (0,01%), serta Amerika (17,62%).
Peningkatan ini menunjukkan kemampuan obligor yang sangat kuat untuk
memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan. Penerapan Good Corporate Governance di Bank BTN secara
konsisten diharapkan dapat memelihara eksistensi dan kinerja perusahaan yang
baik.
Dalam rangka upaya pemenuhan aspek transparansi penerapan Good
Corporate Governance, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan penilaian dari

7. Bank Indonesia, pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Tabungan
Negara (Persero), Tbk , posisi Semester II Tahun 2012 dan Semester I tahun 2013
termasuk dalam kategori kurang baik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank BTN telah melakukan langkah-
langkah penerapan Good Corporate Governance dengan menyusun action plan
perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance yang
telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Action plan dimaksud meliputi
Peningkatan Peran Komisaris, Peningkatan Peran Aktif Direksi, Peningkatan Peran
dan Fungsi Kepatuhan, Peningkatan Efektifitas Penerapan Fungsi Audit Intern,
Peningkatan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian, Peningkatan
Transparansi Laporan.
Bank BTN juga telah menyusun cetak biru peningkatan implementasi Good
Corporate Governance di Bank BTN yang dilakukan melalui empat pilar Good
Corporate Governance, yaitu Commitment on Governance, Governance Structure
and Infrastructure, Governance Mechanism Process dan Governance Outcome. Ke-
empat pilar dimaksud diharapkan dapat menyangga penerapan prinsip- prinsip
Good Corporate Governance di Bank BTN.

8. DAFTAR PUSTAKA
http://www.btn.co.id/content/Hubungan-Investor/GCG/Laporan-Pelaksanaan-GCG
(Diakses pada Minggu, 17 Desember 2017. Pukul 13.02)
Gustyanita Pratiwi, 2013. https://swa.co.id/swa/capital-market/gcg/gcg-kunci-
sukses-bisnis-bank-btn (Diakses pada Minggu, 17 Desember 2017. Pukul 13.03)
http://kupang.tribunnews.com/2015/11/15/btn-terbaik-dalam-penerapan-good-
corporate-governance (Diakses pada Minggu, 17 Desember 2017. Pukul 20.32)
Seno Tri Sulistiyono. 2017.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/09/20/terapkan-good-corporate-
governance-dengan-baik-btn-kembali-raih-annual-report-award (Diakses pada
Minggu, 17 Desember 2017. Pukul 20.36)