Penjelasan tentang Etika Bisnis dalam dunia bisnis dan tanggung jawab sosial yang dilakukan sebuah perusahaan pada lingkungan

8. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai
moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam
menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting
untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-
keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem
bisnis beroperasi dalam suatu lingkungan dimana perilaku etis, tanggungjawab
social, peraturan pemerintah dan perundangan saling berkaitan satu sama lain.

9. Pendekatan Dalam Merumuskan Etika Bisnis
Utilitarian Approach
Pendekatan utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada
konsekuensi nya. Karenanya, seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi
manfaat yang besar kepada masyarakat, tidak membahayakan dan dengan biaya
serendah-rendahnya.
Individual Rights Approach
Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya
memiliki dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan dan tingkah laku tersebut harus
dihindari jika diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain.
Justice Approach
Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam
memberikan layanan kepada pelanggannya baik secara perseorangan maupun kelompok.

10. Sasaran Dan Lingkup Etika Bisnis
Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan
bisnisnya secara baik dan etis.
Untuk menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan
masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar
oleh praktek bisnis siapapun juga.
Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan
etis tidaknya suatu praktek bisnis.

11. Prinsip Otonomi
Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil
keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya
tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
Prinsip Kejujuran
Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa
ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa
bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas
kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-
syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam
penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga
yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja
intern dalam suatu perusahaan.
Prinsip Keadilan
Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama
sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang
rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit
Principle)
Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa
sehingga menguntungkan semua pihak.
Prinsip Integritas Moral
Terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri
pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan
bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau
orang-orangnya maupun perusahaannya.

12.  Menuangkan ke dalam Hukum Positif
Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam
suatu hukum positif yang menjadi Peraturan
Perundang-Undangan dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum dari etika bisnis
tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha
lemah.
 Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk
menerima kredit (sebagai contoh) karena
persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan -
memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta
memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.
 Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social
Responsibility)
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan
keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk
“uang” dengan jalan memberikan sumbangan,
melainkan lebih kompleks lagi.
 Memelihara Kesepakatan
Memelihara kesepakatan atau
menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa
Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah
salah satu usaha menciptakan etika bisnis.
 Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk
menerima kredit (sebagai contoh) karena
persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan
memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta
memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.

14. Norma umum ini terbagi menjadi 3 yaitu:
• Norma Sopan santun atau Norma Etiket, yaitu adalah norma yang mengatur pola
perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Etika tidak sama dengan Etiket.
Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata
karma
• Norma Hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh
masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan,
keinginan dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup
bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik
• Norma Moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai
manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya
tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia.

15. Perusahaan mendapatkan kepercayaan
dari konsumen.
Perusahaan yang jujur akan menciptakan
konsumen yang loyal. Bahkan konsumen
akan merekomendasikan kepada orang lain
untuk menggunakan produk tersebut.
Citra perusahaan di mata konsumen
baik.
Dengan citra yang baik maka perusahaan
akan lebih dikenal oleh masyarakat dan
produknya pun dapat mengalami
peningkatan penjualan
Meningkatkan motivasi pekerja.
Karyawan akan bekerja dengan giat apabila
perusahaan tersebut memiliki citra yang
baik dimata perusahaan.
Keuntungan perusahaan dapat di
peroleh.
Etika adalah berkenaan dengan bagaimana
kita hidup pada saat ini dan
mempersiapkan diri untuk masa depan.
Bisnis yang tidak punya rencana untuk
menghasilkan keuntungan bukanlah
perusahaan yang beretik.

16. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah
Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan
Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil
Lemahnya penegakan hukum
Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik
bisnis dan manajemen.

17. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk
membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi
serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi,
dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan
biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur
yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika
perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

19. Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang sering disebut
dengan karyawan kontrak, dibuat berdasarkan jangka
waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan
tertentu. Klausul ini untuk memenuhi syarat suatu hal
tertentu seperti dalam syarat umum sahnya perjanjian,
yaitu obyeknya ditentukan berdasarkan “waktu
pekerjaan” atau “selesainya pekerjaan”. Obyek tersebut
menurut jenis, sifat dan kegiatannya selesai dalam waktu
tertentu dan tidak bersifat tetap. Perjanjian berdasarkan
PKWT meliputi :
• Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya
• Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 tahun
• Pekerjaan yang bersifat musiman
• Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWTT merupakan perjanjian yang tidak ditentukan
waktunya dan bersifat tetap. Berbeda dengan PKWT
yang wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di
instansi ketenagakerjaan terkait, selain tertulis PKWTT
dapat dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat
pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika
PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang
berlaku diantara mereka (Perusahaan dan Karyawan)
adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur
dalam UU Ketenagakerjaan – Perusahaan dan
Karyawan dianggap menyetujui UU Ketenagakerjaan
sebagai “sumber perikatan” mereka.

20. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja
Adanya Unsur Work atau Pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian),
pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat
menyuruh orang lain.
Adanya Unsur Perintah
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang
bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan
yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya.
Adanya Unsur Upah
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan
utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur
upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

21. Berakhirnya Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja dapat diakhiri bilamana :
• Pekerja meninggal dunia;
• Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
• Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
• Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja

24. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)
adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai
bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di
antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan
lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan.

25.  Dehumanisasi industri.
Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia
industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan
baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun
bagi masyarakat di sekitar perusahaan. ‘merger mania’ dan
perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang
pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, ekspansi dan
eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan
kerusakan lingkungan yang hebat.
 Equalisasi hak-hak publik.
Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta
pertanggung jawaban perusahaan atas berbagai masalah
sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya
perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas
(accountability) perusahaan bukan saja dalam proses produksi,
melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian
perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang
ditimbulkan.
 Aquariumisasi dunia industri.
Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah
akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan
cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis
tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak
kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini
ditutup.
 Feminisasi dunia kerja.
Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin menuntut
penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan
internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan
melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula
terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran
anak, kenakalan remaja akibat berkurang atau hilangnya
kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan
masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (child
care), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-
anak atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi
remaja bisa merupakan sebuah ‘kompensasi’ sosial terhadap isu
ini.

26. Strategi Reaktif (Reactive Social Responsibility Strategy)
Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung
menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial.
Strategi Defensif (Defensive Social Responsibility Strategy)
Strategi defensive dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait
dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hokum untuk menghindarkan diri atau
menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung
jawab penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya
untuk mempertahankan diri dari tuntutan hokum dengan berargumen bahwa tidak hanya
perusahaannya saja yang membuang limbah kesungai ketika dilokasi perusahaan tersebut
beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi.

27. Strategi Akomodatif (Accomodative Social Responsibility Strategy)
Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan,
kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya
tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan
lingkungan sekitar akan hal tersebut.
Strategi Proaktif (Proaktive Social Responsibility Strategy)
Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial
memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk
memuaskan stakeholders. Jika Stakeholders terpuaskan, maka citra posistif terhadap
perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh
masyarakat dan perusahaan tidak akan kawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan
berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya.
Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam
tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah,
keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial dilingkungan masyarakat, atau dengan
memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar perusahaan.

28. Tanggung Jawab Sosial Kewirausahaan
Tanggung jawab sosial yang pertama ini (Social
Responsible Entrepreneurship / SRE) merupakan aksi
atau tindakan minimal terkait dengan kewajiban sosial
sebuah perusahaan. Aksi tersebut dapat
direpresentasikan dalam bentuk program yang memiliki
tujuan tersendiri. SRE tidak memiliki keterlibatan lebih
jauh lagi selain memenuhi tanggung jawab sosialnya.
Setelah tanggung jawab sosial dipenuhi, bisnis
dijalankan seperti semula. Misalnya, ada program
penanaman 100 pohon di bukit Asri atau pembersihan
lingkungan Jatibaru, itu semua sebatas program saja,
setelah menanam 100 pohon atau membersihkan
lingkungan maka sudah sampai di situ saja tanggung
jawabnya. Jadi, SRE memang menghasilkan perbedaan
yang jelas antara principle dan commerce.
Keterlibatan Sosial dalam Kewirausahaan
Keterlibatan bisnis dalam dimensi sosial (Social Involved
Entrepreneurship /SIE) memiliki keterikatan dan
kesamaan tujuan dengan masyarakat. Keterlibatan
dapat ditunjukkan dengan kerjasama yang aktif dalam
menyelesaikan masalah dalam masyarakat.
Perbedaannya dengan SRE adalah bahwa SIE memiliki
dasar keterlibatan yang dalam. SIE memiliki tinjauan
umum bahwa bisnis bukan semata-mata hanya
tanggung jawab sosial, tetapi lebih dalam dari itu, salah
satunya yaitu persamaan rasa ingin membangun
masyarakat lebih baik lagi.

29. Manfaat bagi Perusahaan
Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan
memberikan tanggung jawab perusahaan adalah
munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran
perusahaan dilingkungannya. Kegiatan perusahaan
dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi
yang posistif bagi masyarakat sekaligus membantu
perekonomian masyarakat. Akibatnya, perusahaan
justru akan memperoleh tanggapan yang posistif setiap
kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat.
Manfaat bagi Pemerintah
Manfaat bagi pemerintah dengan adanya tanggung
jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas.
Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai
wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan
masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan
sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah
sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk
mengubah tatanan masyarakat kea rah yang lebih baik
akan mendapatkan patner dalam mewujudkan tatanan
masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat
dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini
perusahaan atau organisasi bisnis.
Manfaat bagi Masyarakat
Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial
yang dilakukan oleh perusahaan adalah sangatlah jelas.
Masyarakat juga akan mendapatkan pendangan baru
mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang
barang kali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai
hubungan produsen konsumen, atau hubungan antara
hubungan penjual dan pembeli saja. Hubungan
masyarakat dan dunia bisnis tidak lagi dipaahmi sebagai
hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak
yang tereksploitasi, tatapi hubungan kemitraan dalam
membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik.
Tidak hanya disektor perekonomia, tetapi juga dalam
sector sosial, pembangunan dan lain-lain.

30. PT Pembangunan Jaya Ancol

31. Hal terpenting yang senantiasa menjadi perhatian PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sejak didirikan adalah menjaga
hubungan baik dengan para stakeholder. Terus berinteraksi dan tumbuh bersama para pelanggan, pemegang saham,
investor, karyawan, pemasok, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga sekitar perusahaan,
sudah menjadi tekad Ancol. Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian, Ancol selalu mencoba untuk
memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitarnya dan telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial
perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) secara nyata untuk tumbuh -kembangnya hubungan harmonis
dengan masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam percepatan pembangunan masyarakat melalui kegiatan
income generate, pendidikan dan penghijauan sebagai salah satu pilar menuju Ancol Green Company yang
menerapkan budaya perusahaan ramah lingkungan. Program CSR Ancol terdiri dari 5 program utama yang meliputi:
1. Program Pendidikan,
2. Program Pengelolaan Lingkungan,
3. Program Sosial Kemasyarakatan,
4. Kegiatan Operasional
5. Program Tanggap Darurat.
Seluruh program CSR ini berjalan secara bersamaan dan berkesinambungan. Ada banyak program CSR yang telah
berjalan dan dikembangkan, antara lain:
1. Program ANCOL SAYANG LINGKUNGAN (ASL),
2. SEKOLAH RAKYAT ANCOL (SRA) dan
3. TEENS GO GREEN.

32. TEENS GO GREENSEKOLAH RAKYAT ANCOL (SRA)