Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Resume Materi Geopolitik
1. RESUME MATERI GEOPOLITIK
Apa itu Geopolitik?
Istilah geopolitik ini berasal dari kata geo juga politik. Geo ini berarti bumi dan politik
berasal dari Bahasa Yunani yaitu “politela”. Poli ini ialah sebagai kesatuan masyarakat
yang berdiri sendiri dan tela artinya urusan. Geopolitik adalah ilmu atau studi mengani
penyelenggaran negara yang kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi atau
wilayah pada suatu negara. Dimana wilayah ini berbatasan dengan negara lain.
Ada dua konsep mengenai Geopolitik, yakni:
1. Geopolitik sebagai ilmu : yaitu memberika wawasan objektif akan posisi kita
sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan
negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideologi: yaitu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai
cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan
semangat kebangsaan.
Karena berkaitan dengan konsep wilayah, maka letak geografi dari Indonesia akan
mempengaruhi bagaiman kebijakan politik yang akan dilaksanakan. Dimana kondisi
letak geografis Indonesia sangat strategis dengan diapit oleh dua benua, yaitu benua
Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan
samudera Hindia. Akibatnya Indonesia menjadi pusat jalur perdagangan dunia antara
Bangsa Arab, China, India, dll. Kondisi ini tentunya akan menguntungkan dan juga
akan membahayakan bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara-
negara luar akan selalu melewati jalur perairan Indonesia dan otomatis akan
menghasilkan devisa yang akan menjadi sumber penerimaan negara. Namun, ini juga
akan membahayakan ketika Indonesia tidak mampu untuk memfilter barang-barang
yang masuk ke Indonesia, barang-barang illegal akan dengan mudahnya sampai ke
daratan Nusantara.
2. Belum lagi kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di
dunia, dengan terdiri dari 17 ribu lebih pulau yang membentang dari sabang sampai
merauke, hal ini menjadkan wilayah Indonesia 2/3 diantaranya adalah wilayah laut.
Sehingga ancaman terkait pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia akan sering
terganggu oleh negara-negara yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia
yang tak ternilai harganya. Alhasil kondisi inilah yang menjadi inspirasi konsep
geopolitik bangsa Indonesia.
Kasus Perairan Ambalat
Masalah ini muncul sejak tahun 1969 saat perjanjian tentang garis batas landas
kontinen diadakan
Perusahaan minyak Malaysia, Petronas melakukan eksplorasi di wilayah perairan
laut di sebelah timur Kalimantan, yang kini menjadi wilayah dari Kalimantan utara
yang diberi nama Blok ND (Y) dan ND 7 (Z)
Malaysia secara tegas menyatakan bahwa “Ambalat” adalah hak milik mereka dan
telah dijual ke perusahaan asing.
Selain ambalat, Indonesia juga bersengketa dengan Malaysia pada wilayah Pulau
Sipadan dan Ligitan, Namun, Mahkamah Internasional kemudian memutuskan
memnangkan Malaysia pada sengketa tersebut karena factor historis dimana kedua
Pulau tersebut dahulunya adalah bekas jajahan Inggris, dan Malaysia juga adalah
bekas jajahan dari Inggris.
Hal inilah yang memicu Malaysia kemudian memasukkan wilayah Ambalat ke
dalam laut teritorialnya karena mereka mengukur sejauh 200 mil laut yang dimulai
dari garis pantai pada pulau Sipadan dan Ligitan yang notabennya baru mereka
miliki pada tahun 2002, sedangkan masalah Ambalat sudah ada pada tahun 1969.
Mengapa kemudian wilayah Ambalat ini begitu serius untuk dikuasai dan
diperebutkan oleh kedua negara? Karena kekayaan sumber daya alam berupa
3. minyak bumi yang ada pada wilayah tersebut sehingga Indonesia dan Malaysia
bersikeras untuk menguasai kawasan Ambalat.
Serangkaian acara dan usaha pun ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk
mempertahankan kawasan Ambalat, diantaranya sebagai berikut:
1. Perundingan dengan mendasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Perundingan yang lebih mengarahkan kepada penyelesaian secara diplomasi, yaitu
mengembalikan ke posisi masing-masing negara atas klaimnya di kawasan
Ambalat.
3. Perundingan kedua negara dalam rangka menyepakati jalan keluar dari klaim
tumpang tindih, yang berarti menyepakati solusi tapal batas.
4. Perundingan untuk melakukan pengelolaan bersama.
5. Membawa sengketa ke forum penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah
Internasional.
Namun, sampai tahun ini tak kunjung ada kejelasan tentang permasalahan ini dan tak
ada titik temu dan kepastian akan penyelesaiannya.