Kajian tentang Persoalan Isu Nasional

1. 0
Pertanyaan.
1. Jumlah Pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang tertera
pada Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah 17.508 Pulau,
111 diantaranya adalah Pulau-pulau Kecil terluar yang telah ditetapkan dalam Kepres
6/2017 , dari 111 PPKT tersebut ada 42 PPKT yang berpenduduk dan 69 PPKT tidak
berpenduduk. Apa yang melatar belakangi beberapa pulau terluar di Indonesia lepas dari
kepemilikan NKRI? dan Mengapa kita kalah dalam pengadilan internasional? serta
Bagaimana seharusnya Sikap Pemerintah Indonesia agar pulau-pulau terluar yang tidak
berpenduduk tidak akan menjadi sengketa di kemudian hari?
Jawab :
Apa yang melatar belakangi beberapa pulau terluar di Indonesia lepas dari
kepemilikan NKRI ?
a. Yang melatarbelakangi beberapa pulau terluar di Indonesia lepas dari
kepemilikan NKRI adalah kita ambil contoh sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan
antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah klaim kedua
negara atas kepemilikan dan kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di
lepas pantai pulau Kalimantan. Hal ini karena batas wilayah kedua negara di
sekitar pulau ini belum disepakati.
b. Tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah sebagai akibat dari
tingkat pendidikan penduduk
c. Ketergantungan kebutuhan sehari-hari dengan negara tetangga.
d. Sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal
trading dan illegal traficking.
e. Keterisolasian letak yang jauh dari pemerintahan serta keterbatasan sarana
transporatasi dan komunikasi menuju pulau-pulau itu.
f. Potensi ekonomi utama ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara
optimum.
Mengapa kita kalah dalam pengadilan internasional ? Pasis mengambil contoh
mengapa kita kalah dalam pengadilan internasional atas sengketa Pulau Sipadan dan
Ligitan.
a. Bukti sejarah Malaysia lebih kuat Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan
antara Indonesia dan Malaysia berlangsung sejak 1969 hingga 2002, atau selama
33 tahun. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik,
Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Awalnya, pada 1966, Indonesia dan

2. 1
Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Izin
tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966, kepada perusahaan asing PN
Pertambangan Minyak Nasional dan Japex. Akan tetapi, pada 1967, sengketa atas
kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi, setelah dilangsungkan
pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan
tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas
Pulau Sipadan dan Ligitan. Jika dilihat dari catatan sejarah, Indonesia mempunyai
bukti-bukti dokumen terkait kepemilikan dua pulau ini. Akhirnya, Indonesia-Malaysia
sepakat untuk memberi status quo kepada kedua pulau ini, yang artinya tidak
boleh ditempati atau diduduki hingga kasus sengketa selesai. Namun, Malaysia
memahami bahwa status quo tetap berada di bawah kepemilikannya. Oleh sebab
itu, Malaysia mulai membangun resor pariwisata di salah satu pulau tersebut.
Kemudian, pada 1969, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam
peta nasionalnya secara sepihak. Malaysia juga memasang tanda, sekaligus
merawat Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia dan Malaysia membentuk Kelompok
Kerja Bersama untuk mempelajari situasi dan kondisi kedua pulau tersebut, tetapi
berujung pada jalan buntu. Setelah itu, dilangsungkan berbagai pertemuan lainnya
untuk membahas status kepemilikian Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi masih
belum mendapat kesepakatan juga. Alhasil, masalah sengketa dua pulau tersebut
diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
b. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan berlandaskan hukum
pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 Piagam PBB. Kemudian, diketahui bahwa terjadinya
sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan oleh ketidakjelasan garis
perbatasan yang dulunya dibuat Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau
Kalimantan. Akibatnya, Indonesia dan Malaysia mengalami permasalahan dalam
menentukan garis perbatasan. Pada 2002, Mahkamah Internasional pada
akhirnya memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh
kepada negara Malaysia. Keputusan tersebut berdasarkan bukti sejarah yang
diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia yang
membuktikan bahwa Inggris (yang dulu menjajah Malaysia) paling awal masuk
Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu.
Sedangkan Belanda, yang menjajah Indonesia, hanya terbukti pernah singgah di
Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi tidak melakukan apa pun. Selain itu,
pertimbangan lain bahwa Malaysia terbukti telah melakukan berbagai
penguasaan efektif terhadap kedua pulau. Misalnya, Malaysia memberlakukan

3. 2
aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu,
dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi pada masa
pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Bagaimana seharusnya Sikap Pemerintah Indonesia agar pulau-pulau terluar
yang tidak berpenduduk tidak akan menjadi sengketa di kemudian hari?
a. Sikap Pemerintah Indonesia agar pulau-pulau terluar yang tidak
berpenduduk tidak akan menjadi sengketa di kemudian hari adalah dengan
menempatkan pulau-pulau terluar sebagai Fungsi, Pemanfaatan dan
Pengelolaan.
b. Berdasarkan kondisi geografis Indonesia, terdapat tiga fungsi penting dari
pulau-pulau terluar, yakni:
1) Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, seperti dari praktik
penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, obat-obatan terlarang,
pemasukan uang dolar palsu, perdagangan wanita, pembajakan, pencurian
hasil laut dan lalu lintas ilegal kapal-kapal asing.
2) Sebagai fungsi ekonomi, berupa peluang untuk dikembangkan
sebagai wilayah potensial industri berbasis sumberdaya seperti industri
perikanan, pariwisata bahari dan industri.
3) Sebagai fungsi ekologi, seperti pengatur iklim global, siklus hirologi
dan biokimia, sumber energi alternatif, sumber plasma nutfah dan sistem
penunjang lainnya.
c. Melihat fungsi penting tersebut, maka diperlukan pengelolaan dan
pengamanan yang baik. Terlebih melihat posisi strategis Indonesia sebagai negara
kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Adapun pemanfaatan
PPKT berdasarkan fungsi tersebut di atas diarahkan pada tiga aspek pokok, yaitu
untuk:
1) Mewujudkan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan akselerasi
proses penyelesaian batas wilayah negara di laut penempatan pos
pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain; penempatan aparat Tentara
Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau pengembangan
potensi maritim lainnya.

4. 3
2) Menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Penetapan
PPKT sebagai kawasan yang dilindungi baik sebagian ataupun seluruhnya
sebagai kawasan konservasi (kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau
kecil, kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan, dan/atau
sempadan pantai)
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha kelautan dan
perikanan; ekowisata bahari; pendidikan dan penelitian; pertanian subsisten;
penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau industri jasa
maritim.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan strategi sumberdaya sosial dan
ekonomi untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya
pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan PPKT juga harus
memperhatikan aspek lingkungan dan keterkaitan dengan wilayah lain dalam lingkup
regional, misalnya kegiatan penambangan pasir di laut yang tidak terkendali dapat
menyebabkan tenggelamnya PPKT (contoh: Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau). Hal ini
akan mempengaruhi keberadaan Titik Dasar (Base Point) dalam penetapan batas maritim
dengan negara tetangga.
2. Pergerakan tekhnologi Militer China semakin pesat dengan terbangunnya
pangkalan militer-nya di Laut Natuna Utara. Apa dampak terhadap Geopolitik dan
Geostrategi Indonesia? dan Mengapa Indonesia dalam menyikapi Banglistra dikawasan
tetap bertahan dengan Prinsip Bebas aktif (Non Blok)? serta Bagaimana Sikap America
dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo Pasifik?
Jawab :
Laut Natuna merupakan wilayah strategis dan sangat potensial untuk menjadi
pangkalan militer bagi negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia
Tenggara. Laut China Selatan merupakan salah satu jalur lalu lintas ekonomi internasional
yang paling padat dan menjadi pusat kekayaan migas masa depan yang diburu di tengah
krisis energi baik saat ini maupun di masa mendatang .
Pergerakan tekhnologi Militer China semakin pesat dengan terbangunnya
pangkalan militer-nya di Laut Natuna Utara. Apa dampak terhadap Geopolitik dan
Geostrategi Indonesia ?
Dampak terhadap Geopolitik dan Geostrategi Indonesia adalah :
a. Laut Natuna sangat vital baik bagi RRC maupun bagi Indonesia karena

5. 4
merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur. Gangguan terhadap
komunikasi, pelayaran dan navigasi di kawasan ini disertai berbagai ketegangan
yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi kepentingan
Indonesia dan kestabilan regional.
b. Dari segi keamanan, terbangunnya pangkalan militer-nya di Laut Natuna
Utara, Indonesia akan terganggu karena letak Indonesia secara geopolitik dan
geostrategi juga berbatasan langsung dengan negara-negara yang terlibat dalam
konflik Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk
mengamankan kepentingan ekonomi nasionalnya, karena jika keamanan dan
ketertiban Laut China Selatan tercapai, maka aktifitas perdagangan dan eksplorasi
yang dilakukan Indonesia di kawasan Laut China Selatan akan dapat berjalan
dengan baik. Kepentingan Indonesia lainnya adalah menjaga keamanan dan
keutuhan nasional, penegakan kedaulatan hukum di laut, yakni terkait penarikan
garis perbatasan di sekitar Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina
Selatan.
c. Dampak lain adanya pengaruh tekanannya terhadap Geopolitik dan
Geostrategi Indonesia, karena hal tersebut apabila tidak diantisipasi kemungkinan
buruknya akan dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional guna
mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia.
Mengapa Indonesia dalam menyikapi Banglistra dikawasan tetap bertahan
dengan Prinsip Bebas aktif (Non Blok)? Karena :
a. Alasan Indonesia berkontribusi dalam Prinsip Bebas aktif (Gerakan Non-
Blok) dimana Indonesia dalam menyikap Banglingstra di kawasan adalah sesuai
dengan politik bebas aktif. Menurut UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri, yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar
negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar
negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan
internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia
serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun
partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia
lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Seperti halnya GNB, lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
dilatarbelakangi oleh Perang Dingin. Melihat kondisi politik internasional pada saat

6. 5
itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret dan Mohammad Hatta menawarkan
konsep politik luar negeri bebas aktif pada 1948. Politik luar negeri bebas aktif
artinya Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional
dengan tetap aktif membantu terwujudnya perdamaian dunia.
c. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sejalan dengan
salah satu pilar GNB, yakni menjaga perdamaian dunia. Tujuan politik bebas aktif
dan GNB juga satu haluan, yakni menjaga kedaulatan negara dan memertahankan
kemerdekaan bangsa.
Bagaimana Sikap Amerika dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan
Indo Pasifik ?
a. Sikap Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo
Pasifik yaitu dengan menyepakati kemitraan strategis antara tiga negara tersebut
dalam bentuk trilateral defence partnership Australia-UK-US (pakta pertahanan
trilateral AUKUS). Agenda utama dari pakta pertahanan tritateral AUKUS adalah
penguatan kerja sama militer antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS)
yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan
Indo-Pasifik dengan berfokus pada pengembangan industri dan teknologi militer,
khususnya dalam hal pengembangan kapal selam tenaga nuklir.
b. Adanya agresivitas RRT di kawasan Indo Pasifik telah menjadi ancaman
bagi AS sebagai negara adidaya yang juga memiliki kepentingan strategis di
kawasan Indo-Pasifik, dimana hal tersebut membuat konflik kepentingan dan
perebutan pengaruh sebagai negara hegemon di bidang politik dan ekonomi antara
AS dan RRT makin meruncing, setelah sebelumnya kedua negara tersebut terlibat
dalam Perang Dagang yang telah berlangsung sejak 2018.
c. Kepemilikan kapal selam nuklir oleh Australia yang ditopang oleh AS serta
Inggris (sekutu lama AS) merupakan bentuk penyeimbangan kekuatan AS terhadap
RRT. Adapun penyeimbangan kekuatan tersebut merupakan respon politik AS
terhadap RRT yang dilakukan dengan cara memperlengkapi Australia, yang dalam
hal ini memiliki letak geografis di kawasan Indo-Pasifik dan dekat dengan
kawasan LTS, dengan kapal selam bertenaga nuklir sebagai bentuk antisipasi
terhadap possibility of war yang dapat terjadi sewaktu-waktu, sebagai dampak dari
agresivitas RRT di LTS yang disertai dengan peningkatan kekuatan militer RRC
yang semakin masif, dimana hal tersebut menjadi ancaman terhadap kepentingan
AS di kawasan Indo-Pasifik.

7. 6
d. Secara teoretis, sikap AS tersebut sesuai dengan salah satu teori dalam
paradigma neorealis pada ilmu hubungan internasional, yaitu balance of power.
Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya balance of power merupakan
bentuk upaya penyeimbangan kekuatan (power) yang dilakukan oleh suatu
negara/kelompok negara dengan cara melakukan kerja sama dengan
negara/kelompok negara lain untuk menghadapi negara/kelompok negara lain yang
menjadi ancaman, yang dengan demikian dapat menciptakan stabilitas dan
perdamaian (Mearsheimer, 2001).
3. Menghadapi tahun politik 2024 ada beberapa Alur kebijakan politik yang seringkali
kurang selaras antara domain pusat dan daerah yang tidak selalu bertautan, hal ini
menggambarkan adanya masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah,
termasuk penujukan Pejabat Kepala Daerah. Jelaskan Apa penyebab terjadinya
ketidakmulusan hubungan pusat dengan daerah tersebut? Dan Mengapa terjadi
ponolakan dari beberapa Gubernur terhadap Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh
Mendagri ? serta Bagaimana menurut Pasis serta menurut regulasi yang ada untuk
menyelesaikan masalah tersebut ?
Jawab :
Apa penyebab terjadinya ketidakmulusan hubungan pusat dengan daerah
tersebut, adalah antara lain :
a. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan,
yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 mengenai
Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, negara dengan bentuk kesatuan hanya
mengenal satu sistem pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong,
hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau
dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena
konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang
selain badan pembuat undang-undang pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa
seluruh urusan negara hanya dilaksanakan oleh satu pemerintahan saja atau
dengan kata lain ketidakberadaan pemerintahan daerah. Selain itu menurut C.F.
Strong terdapat dua sifat penting negara kesatuan, yaitu: (1) supremasi parlemen
pusat, dan (2) tidak adanya badan berdaulat tambahan.

8. 7
b. Penyebab terjadinya ketidakmulusan hubungan pusat dengan daerah
tersebut antara lain :
1) Wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak
memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain
secara merata keseluruh wilayah negara.
2) Cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis
sangat susah untuk dicapai.
Kedua faktor sebut menyebabkan terjadinya ketidakmulusan hubungan
pusat dan daerah.
Mengapa terjadi ponolakan dari beberapa Gubernur terhadap Pejabat Kepala
Daerah yang ditunjuk oleh Mendagri ? Karena :
a. Penolakan beberapa gubernur untuk melantik penjabat (Pj) bupati usulan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi karena pemerintah pusat tak
segera membuat aturan teknis mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah.
Pemerintah pusat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
memandatkan pembentukan aturan teknis untuk pengisian penjabat kepala daerah.
Sampai hari ini regulasi teknisnya belum dikeluarkan atau diterbitkan oleh
pemerintah.
Untuk diketahui, hingga saat ini terdapat dua gubernur yang menolak
melantik Pj bupati di daerahnya. Pertama, Gubernur Maluku Utara, yang
seharusnya melakukan pelantikan Pj Bupati Pulau Morotai pada Minggu
(22/5/2022). Kedua, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang juga
menunda pelantikan penjabat bupati di tiga wilayahnya, yakni Kabupaten Buton
Selatan, Muna Barat, dan Buton Tengah.
b. Pembentukan aturan teknis terkait pengisian Pj kepala daerah merupakan
mandat dari putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022. Pembentukan aturan teknis
pengisian Pj kepala daerah menjadi penting agar mekanisme pemilihan bisa
transparan dan akuntabel. "Dan benar-benar clear siapa yang mengusulkan, siapa
yang mengganti, dan siapa yang mengangkat.
c. Adapun penolakan pelantikan oleh daerah muncul lantaran nama Pj bupati
yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan
usulan pemerintah provinsi. Terjadinya penolakan pelantikan oleh para gubernur,
maka akan mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah, terutama terkait
dengan pelayanan publik. Berhadapan dengan situasi seperti itu tentu yang

9. 8
paling utama tata kelola yang dikorbankan di daerah, baik dalam pengambilan
keputusan strategis dalam penyusunan kebijakan, atau dalam perencanaan
penganggaran yang bisa terjadi
Bagaimana menurut Pasis serta menurut regulasi yang ada untuk
menyelesaikan masalah tersebut ?
Menurut Pasis regulasi yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah :
a. Menteri Dalam Negeri untuk segera membuat aturan teknis terkait pengisian
penjabat sementara kepala daerah transisi menuju Pilkada serentak nasional pada
tahun 2024 mendatang.
b. Keputusan Mahkamah konstitusi yang sudah bersifat final, dimana TNI/Polri
aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah. Jikapun tetap menginginkan
untuk menjabat sebagai kepala daerah maka ia harus mundur dari TNI/ Polri, itu
keputusan MK yang sudah final. Jika amanah MK itu tidak dijalankan, maka akan
terus terjadi penolakan Gubernur dari masyarakat dan pihak-pihak lain
DAFTAR PUSTAKA
1. Naskah Hanjar PB. Isu Nasional, 30 Desember 2022.
2. RegionalMayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M., Jurnal tentang Geostrategi
Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional, Jurnal Kajian Lemhannas RI |
Edisi 29| Maret 2017.
3. Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat –
Pemerintah Daerah dalam Otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945, Fiat Justisia
Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015
4. https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-
sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/ Diakses : 12/03/2023.
5. https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/18/140000079/alasan-indonesia-
berkontribusi-dalam-gerakan-non-blok, Diakses : 12/03/2023.
6. https://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/974-china-telah-membangun-
pangkalan-militer-di-natuna, Diakses : 12/03/2023.
7. https://www.antaranews.com/berita/1245271/china-membangun-pangkalan-militer-
di-natuna-ini-penjelasannya, Diakses : 12/03/2023.

10. 9
8. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/17263541/penolakan-gubernur-
lantik-pj-kepala-daerah-dinilai-dampak-ketiadaan-regulasi, Diakses : 12/03/2023.