SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Menelaah Ketentuan
Konstitusional Keidupan
Berbangsa Dan Bernegara
Letak Astronomi Indonesia
6° LU - 11° LS dan 95° BT – 141° BT
Batas-batas Laut Indonesia
1. Laut teritorial
12 mil dari garis dasar kearah laut lepas
3. ZEE ( Zona Ekonomi Eksklusif)
200 mil laut kearah laut terbuka diukur
dari garis dasar
ZEE , Laut Teritorial, Laut Bebas
Hak-hak Masyarakat Internasional Terhadap
Laut Internasional
1. Tidak ada perlakuan khusus
2. Kebebasan berlayar
menggunakanbendera
3. Kebebasan menangkap ikan
4. Kebebasan membangun pulau-pulau
buatan dan istalasi-istalasi lain yang
diizinkan oleh hukum internasional
5. Kebebasan terbang
Hak-hak Masyarakat Indonesia Terhadap
Laut Indonesia
1. Kebebasan berlayar dan menggunakan bendera
2. Kebebasan terbang
3. Kebebasan meletakkan kabel /pipa dibawah laut
4. Kebebasan membangun pulau –pulau buatan dan
istalasi istalasi lain yang diizinkan oleh hukum
internasional
5. Kebebasan menangkap ikan
6. Kebebasan melakukan penelitian ilmiah
Larangan – Larangan masyarakat
indonesia teradap Laut indonesia
Deklarasi Juanda
PM Juanda (13 Desember 1957 )
1. Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta
kesatuan ekonomi ditarik garis-garis pangkal lurus
yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-
pulau terluar
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak
dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut
dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya
dengan segala kekayaan didalamnya
3. Laut toritorial selurus 12 mil di ukur dari pulau yang
terluar.
4. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan
nusantara di jamin tidak merugikan kepentingan
negara pantai, baik keamanan maupun
ketertibannya
Manfaat Deklarasi Djuanda
1. Untuk jalur laut wilayah yang terjadi adalah
melingkari seluruh kepulauan indonesia.
2. Untuk perairan yang terletak pada bagian dalam garis
pangkal merubah setatusnya dari laut lepas menjadi
perairan mendalam.
3. Untuk wilayah Negara RI yang semula luas nya
2.027.087 km2 (daratan) bertambah luas lebih kurang
menjadi 5.193.250 km2 (terdiri atas daratan dan
lautan) ini berarti bertambah kira kira 3. 106.163
km2 atau kira-kira 145 %
UU pasal 33 1945
3. Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat
Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia
dengan Negara Lain
Kasus Ambalat - Malaysia
Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung
Datuk- Malaysia
Kasus Pulau Simakau - Singapura
Kasus Pulau Batik- Timor Leste
Kasus Pulau Miangas- Filiphina
Kasus Pulau Nipa- Singapura

More Related Content

What's hot

Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalDevindra Oktaviano
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasionalpuput riana
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Rama Putra
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalRizal Fahmi
 
Kebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaKebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaShanti Paramita J
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriaudy ayu
 
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Muhammad Farid Al-Faritsi
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTiaraAprianita2
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkriabd_
 

What's hot (17)

PKN
PKNPKN
PKN
 
Batas wilayah
Batas wilayahBatas wilayah
Batas wilayah
 
Perubahan teritorial
Perubahan teritorialPerubahan teritorial
Perubahan teritorial
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
 
Hukum laut Indonesia
Hukum laut IndonesiaHukum laut Indonesia
Hukum laut Indonesia
 
PPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRIPPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRI
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
 
Kebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesiaKebijakan perikanan indonesia
Kebijakan perikanan indonesia
 
Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkri
 
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
 
batuanx
batuanxbatuanx
batuanx
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Landasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen IndonesiaLandasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen Indonesia
 

Similar to Pkn laut indonesia

BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...Pebriyanti Dwi Marizky
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptsangkurayi18
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxSuciHati8
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Luhur Moekti Prayogo
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfkakayeuis
 
Geografi Batas Wilayah
Geografi Batas WilayahGeografi Batas Wilayah
Geografi Batas WilayahSerepina
 
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...Luhur Moekti Prayogo
 
ppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxssuserfbe7ba
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalMohammad Taufan
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)AkbarYahyaYogerasi2
 
Indonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptx
Indonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptxIndonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptx
Indonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptxrickafauzia
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Lutfi Nast
 

Similar to Pkn laut indonesia (20)

HUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptxHUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptx
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbarTugas rangkuman hukum laut pa jabbar
Tugas rangkuman hukum laut pa jabbar
 
Hukum laut ukm raha
Hukum laut ukm rahaHukum laut ukm raha
Hukum laut ukm raha
 
Hukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.pptHukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.ppt
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
 
Geografi Batas Wilayah
Geografi Batas WilayahGeografi Batas Wilayah
Geografi Batas Wilayah
 
Kel4 Batas Wilayah Indonesia
Kel4 Batas Wilayah IndonesiaKel4 Batas Wilayah Indonesia
Kel4 Batas Wilayah Indonesia
 
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
 
ppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptx
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasional
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 
Indonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptx
Indonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptxIndonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptx
Indonesia negara maritim dan indonesia sebagai poros maritim.pptx
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
 

Recently uploaded

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 

Recently uploaded (20)

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 

Pkn laut indonesia

  • 2. Letak Astronomi Indonesia 6° LU - 11° LS dan 95° BT – 141° BT
  • 3.
  • 4. Batas-batas Laut Indonesia 1. Laut teritorial 12 mil dari garis dasar kearah laut lepas 3. ZEE ( Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil laut kearah laut terbuka diukur dari garis dasar
  • 5. ZEE , Laut Teritorial, Laut Bebas
  • 6. Hak-hak Masyarakat Internasional Terhadap Laut Internasional 1. Tidak ada perlakuan khusus 2. Kebebasan berlayar menggunakanbendera 3. Kebebasan menangkap ikan 4. Kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan istalasi-istalasi lain yang diizinkan oleh hukum internasional 5. Kebebasan terbang
  • 7. Hak-hak Masyarakat Indonesia Terhadap Laut Indonesia 1. Kebebasan berlayar dan menggunakan bendera 2. Kebebasan terbang 3. Kebebasan meletakkan kabel /pipa dibawah laut 4. Kebebasan membangun pulau –pulau buatan dan istalasi istalasi lain yang diizinkan oleh hukum internasional 5. Kebebasan menangkap ikan 6. Kebebasan melakukan penelitian ilmiah
  • 8. Larangan – Larangan masyarakat indonesia teradap Laut indonesia
  • 9. Deklarasi Juanda PM Juanda (13 Desember 1957 ) 1. Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta kesatuan ekonomi ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau- pulau terluar 2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya dengan segala kekayaan didalamnya 3. Laut toritorial selurus 12 mil di ukur dari pulau yang terluar. 4. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan nusantara di jamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya
  • 10. Manfaat Deklarasi Djuanda 1. Untuk jalur laut wilayah yang terjadi adalah melingkari seluruh kepulauan indonesia. 2. Untuk perairan yang terletak pada bagian dalam garis pangkal merubah setatusnya dari laut lepas menjadi perairan mendalam. 3. Untuk wilayah Negara RI yang semula luas nya 2.027.087 km2 (daratan) bertambah luas lebih kurang menjadi 5.193.250 km2 (terdiri atas daratan dan lautan) ini berarti bertambah kira kira 3. 106.163 km2 atau kira-kira 145 %
  • 11. UU pasal 33 1945 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
  • 12. Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia dengan Negara Lain Kasus Ambalat - Malaysia Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk- Malaysia Kasus Pulau Simakau - Singapura Kasus Pulau Batik- Timor Leste Kasus Pulau Miangas- Filiphina Kasus Pulau Nipa- Singapura