1. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut dari garis pantai berdasarkan UUD dan Deklarasi Djuanda 1957.

1. Esa Alfiandika Seaman
Fikri Pratama
Futuh Ariffansyah

2. UUD 1945 Pasal 25 A: Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebuah wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan oleh undang-undang.
13 Desember 1957 Deklarasi Juanda
“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungakan pulau-pulau yang termasuk
dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang
wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian
daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara
Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan
titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang”

3. Indonesia mendapat tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2
Luas NKRI: 5.180.053 km2
Wilayah Darat: 1.922.570 km2
Wilayah Laut: 3.257.483 km2
13.466 pulau

5. 1. Zona Laut Teritorial
Zona Laut Teritorial adalah jaur laut yang berjarak 12 mil laut dari
garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang
menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau.
Sebuah negara memiliki kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut
teritorial. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur
pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan
laut. Batas teritorial Indonesia telah diumumkan sejak Deklarasi
Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

6. 2. Zona Landas Kontinen
Landas Kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah
benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Landas
Kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Penentuan
Landas Kontinen Indonesia dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan
negara-negara tetangga.
Pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Indonesia
terletak di antara dua landas kontinen, yaitu Benua Asia dan Australia.

7. 3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
Zona Ekonomi Ekslusif atau disingkat ZEE adalah jalur laut
selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia diumumkan pada tanggal 21
Maret 1980.
Di zona ini negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan
eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber
daya alam yang ada.

8. Eksplorasi adalah penyelidikan tentang sumber daya alam yang
ada di suatu daerah.
Eksploitasi adalah pengusahaan atau mendayagunakan
sumber daya alam yang ada di suatu daerah.
Konservasi adalah upaya pemeliharaan atau perlindungan
sumber daya alam supaya tidak mengalami kerusakan.
Di zona ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau
pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai prinsip
hukum laut internasional.

9. Letak Astronomis Indonesia:
6oo LU (Lintang Utara) – 11o LS (Lintang Selatan) dan antara 95o BT (Bujur Timur) - 141o BT
(Bujur Timur).
Batas Selatan
Darat>>> Timur Leste
Laut>>> Perairan Australia dan Samudera Hindia.
Letak Geografis Indonesia:
Batas Utara:
Darat>>> Malaysia
Laut>>> Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,
dan Filipina.
Batas Barat:
Darat>>> -
Laut>>> Samudera Hindia dan Perairan India
Batas Timur:
Darat>>> Papua Nugini
Laut>>> Samudera Pasifik

10. Pasal 33 UUD 1945
Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara.”
Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.”

11. 1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam)
dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas
bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung
atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan
alam.
Kewajiban Negara: