SlideShare a Scribd company logo
Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Asas dan Tujuan Pengaturan Wilayah NKRI
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai kedaulatan atas
wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya
untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Luas wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan dan lautan diperkirakan
mencapai 5.193.250 km2.
Panjang wilayah Indonesia adalah 5.150 km, panjang garis pantai 81.900
km dan lebar 1.700 km.
Republik Indonesia (RI)
Sebuah negara kepulauan yang disebut Nusantara (kepulauan
antara) yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan
Australia dan antara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik dengan
jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau.
Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia.
Negara terluas ke-2 di Asia
Negara terluas pertama di Asia Tenggara
Pengaturan wilayah negara RI
- Kedaualatan
- Kebangsaan
- Kenusantaraan
- Keadilan
- Keamanan
- Ketertiban
- Kepastian hukum
- Kerja sama
- Kemanfaatan
- pengayoman
Tujuan Pengaturan wilayah negara Republik Indonesia
a. Menjamin keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara, dan
ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan dan
kesejahteraan segenap bangsa
b. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat
c. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara
dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-
batasnya.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Unsur-unsur Berdirinya Suatu Negara
Berdasarkan Konvensi Montevideo (1933), unsur-unsur
pembentuk suatu negara adalah :
1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintahan
Unsur-unsur Berdirinya Suatu Negara
Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang
merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan,
pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial
beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang
udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung didalamnya, sesuai dengan ketentuan yang
diatur Undang-Undang.
Ketentuan tentang wilayah Indonesia
a. UUD NRI Tahun 1945 BAB IX A tentang Wilayah Negara, Pasal
25A yang berbunyi :”Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan Undang-Undang.”
b. UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
c. Perjanjian bilateral atau trilateral mengenai batas
darat, laut, udara
d. Peraturan perundang-undangan dan hukum internasional
Wilayah Yuridiksi
Adalah wilayah diluar wilayah NKRI yang terdiri dari
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen dan Zona
Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan
kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.
Batas wilayah negara
Adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan
suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional
Batas wilayah yuridiksi adalah garis batas yang merupakan
pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang
dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Batas wilayah negara Republik Indonesia
● Utara : berbatasan dengan Malaysia (sepanjang 1.782
km), Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
● Selatan : berbatasan dengan Australia, Timur Leste dan
Samudera Indonesia
● Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia
● Timur : berbatasan dengan Papua Nugini (sepanjang 820
km), Timor Leste, dan Samudera Pasifik
Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Untuk mengelola batas wilayah negara dibentuk :
a. Badan Pengelola Nasional yang dipimpin oleh seorang
kepala dan bertanggung jawab kepada presiden
b. Badan Pengelola Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala
yang bertanggung jawab kepada kepala daerah/gubernur
Tugas Badan Pengelola Batas wilayah Negara
a. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan
b. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran
c. Mengoordinasikan pelaksanaan
d. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan
Wilayah Daratan RI
Wilayah Darat RI
Luas daratan Indonesia diperkirakan sebesar 2.027.087 km2
Jumlah pulau 17.058 pulau
Urutan ke 16 untuk daratan negara terluas di dunia
Bentuk negara Indonesia adalah Republik dan wilayahnya dibagi
menjadi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
Pembagian Wilayah Darat RI
Setelah proklamasi Presiden Soekarno membagi wilayah menjadi:
1. Kepulauan Sunda Besar : Sumatera, Jawa, Kalimantan dan
Sulawesi
2. Kepulauan Sunda kecil : Bali, Nusa tenggara, Maluku
Pada awal kemerdekaan hanya ada 8 provinsi
Letak Astronomis Wilayah Indonesia berada di 6 derajat
Lintang Utara (LU) - 11 derajat Lintang Selatan (LS) dan 95
derajat bujur timur (BT) - 141 derajat bujur timur (BT)
Perbatasan Negara RI di wilayah daratan
a. Perbatasan Negara RI dengan Malaysia
Berdasarkan traktat antara Belanda dan Inggris pada
tanggal 20 Juli 1891 yang menentukan batas wilayah Hindia
Belanda (Indonesia) dengan Inggris (Malaysia) di pulau
kalimantan
Perbatasan Negara RI di wilayah daratan
B. Perbatasan Negara RI dengan Papua Nugini (New Guinea)
Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini sudah
ditetapkan sejak 22 Mei 1885 pada meridian 141 derajat
bujur timur, dari pantai utara sampai selatan Papua.
Dilanjutkan dengan perjanjian Belanda - Inggris tahun
1895 dan perjanjian Indonesia - PNG tanggal 12 Februari
1973 yang menetapkan perbatasan dimulai dari pantai Utara
sampai dengan sungai Fly sampai pantai selatan papua.

More Related Content

What's hot

Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
guruppkn11
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nita Kurniasih
 
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
apotek agam farma
 
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Muhammad Farid Al-Faritsi
 
IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara
IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara
IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara
Dea Yulia
 
Makalah jantung
Makalah jantungMakalah jantung
Makalah jantung
Septian Muna Barakati
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 
KEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDER
KEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDERKEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDER
KEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDERSuhardi Ratnosaputro
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nurmah Wijayanti
 
Batas wilayah
Batas wilayahBatas wilayah
Batas wilayah
Nanda Pratama
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Smywlndr wlndr
 
AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASIAUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
Kampoeng Sejarah
 
NKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPTNKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPT
Wahyu Dermawan
 
Materi Wilayah Kelas VII.pptx
Materi Wilayah Kelas VII.pptxMateri Wilayah Kelas VII.pptx
Materi Wilayah Kelas VII.pptx
PANDURUDYWIDYATAMAPP
 
nato, seato, anzus, cento, pakta warsawa
nato, seato, anzus, cento, pakta warsawanato, seato, anzus, cento, pakta warsawa
nato, seato, anzus, cento, pakta warsawa
adhy_sama
 
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
RefikaAN
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanSMK 10 NOPEMBER
 
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim DuniaBab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Swastika Nugraheni,S.Pd
 

What's hot (20)

Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 
Keragaman budaya
Keragaman budayaKeragaman budaya
Keragaman budaya
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
 
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
 
IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara
IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara
IPS PPT 10 Negara Asia Tenggara
 
Makalah jantung
Makalah jantungMakalah jantung
Makalah jantung
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia
 
KEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDER
KEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDERKEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDER
KEBERAGAMAN SUKU,AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDER
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Batas wilayah
Batas wilayahBatas wilayah
Batas wilayah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
 
AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASIAUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI
 
NKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPTNKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPT
 
Materi Wilayah Kelas VII.pptx
Materi Wilayah Kelas VII.pptxMateri Wilayah Kelas VII.pptx
Materi Wilayah Kelas VII.pptx
 
nato, seato, anzus, cento, pakta warsawa
nato, seato, anzus, cento, pakta warsawanato, seato, anzus, cento, pakta warsawa
nato, seato, anzus, cento, pakta warsawa
 
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
 
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim DuniaBab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
 

Similar to Wilayah negara kesatuan republik indonesia

ppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptx
ssuserfbe7ba
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
sangkurayi18
 
PKN
PKNPKN
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
eli priyatna laidan
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
abd_
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
kakayeuis
 
Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2
LoveiArika
 
Ketentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa
Ketentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsaKetentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa
Ketentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa
apotek agam farma
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
afifahdhaniyah
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkri
audy ayu
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
Pebriyanti Dwi Marizky
 
Uu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautanUu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautan
hendrik sombo
 
1 uu-32-2014
1 uu-32-20141 uu-32-2014
1 uu-32-2014
Dino Assan
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
natal kristiono
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiaRahmi kamaruddin
 
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptxbatas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
risdiantikaspdi87
 
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptxKetentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
absonsohilait2
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
LauraComputer
 
Pkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkriPkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkri
Esa Alfiandika Seaman
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Hakman Hamdani
 

Similar to Wilayah negara kesatuan republik indonesia (20)

ppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptx
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
 
Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2
 
Ketentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa
Ketentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsaKetentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa
Ketentuan uud ri tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkri
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
Uu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautanUu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautan
 
1 uu-32-2014
1 uu-32-20141 uu-32-2014
1 uu-32-2014
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesia
 
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptxbatas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
 
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptxKetentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
 
Pkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkriPkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkri
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 

More from kakayeuis

Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdf
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdfAspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdf
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdf
kakayeuis
 
Pengertian Wawasan Nusantara.pdf
Pengertian Wawasan Nusantara.pdfPengertian Wawasan Nusantara.pdf
Pengertian Wawasan Nusantara.pdf
kakayeuis
 
Pertahanan dan keamanan negara.pdf
Pertahanan dan keamanan negara.pdfPertahanan dan keamanan negara.pdf
Pertahanan dan keamanan negara.pdf
kakayeuis
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
kakayeuis
 
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfHubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
kakayeuis
 
bab 3 pkn kls x lembaga negara.pdf
bab 3 pkn kls x lembaga negara.pdfbab 3 pkn kls x lembaga negara.pdf
bab 3 pkn kls x lembaga negara.pdf
kakayeuis
 
Hubungan Struktural & Fungsional.pdf
Hubungan Struktural & Fungsional.pdfHubungan Struktural & Fungsional.pdf
Hubungan Struktural & Fungsional.pdf
kakayeuis
 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
kakayeuis
 
Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdf
Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdfTantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdf
Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdf
kakayeuis
 
Integrasi Nasional.pdf
Integrasi Nasional.pdfIntegrasi Nasional.pdf
Integrasi Nasional.pdf
kakayeuis
 
Pertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negaraPertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negara
kakayeuis
 
Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945
Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945 Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945
Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945
kakayeuis
 
Sejarah perumusan uud nri tahun 1945
Sejarah perumusan uud nri tahun 1945Sejarah perumusan uud nri tahun 1945
Sejarah perumusan uud nri tahun 1945
kakayeuis
 
Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn  Kelas 7Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn  Kelas 7
Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn Kelas 7
kakayeuis
 
Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10
kakayeuis
 
Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7
kakayeuis
 
Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7
kakayeuis
 
Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10
kakayeuis
 
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10
kakayeuis
 
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7
kakayeuis
 

More from kakayeuis (20)

Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdf
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdfAspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdf
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.pdf
 
Pengertian Wawasan Nusantara.pdf
Pengertian Wawasan Nusantara.pdfPengertian Wawasan Nusantara.pdf
Pengertian Wawasan Nusantara.pdf
 
Pertahanan dan keamanan negara.pdf
Pertahanan dan keamanan negara.pdfPertahanan dan keamanan negara.pdf
Pertahanan dan keamanan negara.pdf
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfHubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
 
bab 3 pkn kls x lembaga negara.pdf
bab 3 pkn kls x lembaga negara.pdfbab 3 pkn kls x lembaga negara.pdf
bab 3 pkn kls x lembaga negara.pdf
 
Hubungan Struktural & Fungsional.pdf
Hubungan Struktural & Fungsional.pdfHubungan Struktural & Fungsional.pdf
Hubungan Struktural & Fungsional.pdf
 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
 
Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdf
Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdfTantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdf
Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.pdf
 
Integrasi Nasional.pdf
Integrasi Nasional.pdfIntegrasi Nasional.pdf
Integrasi Nasional.pdf
 
Pertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negaraPertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negara
 
Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945
Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945 Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945
Bab 3 PPKn Kelas 7 : Arti penting UUD NRI Tahun 1945
 
Sejarah perumusan uud nri tahun 1945
Sejarah perumusan uud nri tahun 1945Sejarah perumusan uud nri tahun 1945
Sejarah perumusan uud nri tahun 1945
 
Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn  Kelas 7Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn  Kelas 7
Bab 1 Sub bab D Pelajaran PPKn Kelas 7
 
Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab C Pelajaran PPKn Kelas 10
 
Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab C PPKn Kelas 7
 
Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 sub bab B pelajaran PPKn Kelas 7
 
Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab B pelajaran PPKn Kelas 10
 
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 10
 
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7
Bab 1 subbab A pelajaran PPKn Kelas 7
 

Recently uploaded

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 

Recently uploaded (20)

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 

Wilayah negara kesatuan republik indonesia

  • 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Asas dan Tujuan Pengaturan Wilayah NKRI
  • 2.
  • 3. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Luas wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan dan lautan diperkirakan mencapai 5.193.250 km2. Panjang wilayah Indonesia adalah 5.150 km, panjang garis pantai 81.900 km dan lebar 1.700 km.
  • 4. Republik Indonesia (RI) Sebuah negara kepulauan yang disebut Nusantara (kepulauan antara) yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan antara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Negara terluas ke-2 di Asia Negara terluas pertama di Asia Tenggara
  • 5. Pengaturan wilayah negara RI - Kedaualatan - Kebangsaan - Kenusantaraan - Keadilan - Keamanan - Ketertiban - Kepastian hukum - Kerja sama - Kemanfaatan - pengayoman
  • 6. Tujuan Pengaturan wilayah negara Republik Indonesia a. Menjamin keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan dan kesejahteraan segenap bangsa b. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat c. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas- batasnya.
  • 7. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 8. Unsur-unsur Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo (1933), unsur-unsur pembentuk suatu negara adalah : 1. Wilayah 2. Rakyat 3. Pemerintahan
  • 9. Unsur-unsur Berdirinya Suatu Negara Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang.
  • 10. Ketentuan tentang wilayah Indonesia a. UUD NRI Tahun 1945 BAB IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A yang berbunyi :”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.” b. UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara c. Perjanjian bilateral atau trilateral mengenai batas darat, laut, udara d. Peraturan perundang-undangan dan hukum internasional
  • 11. Wilayah Yuridiksi Adalah wilayah diluar wilayah NKRI yang terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
  • 12. Batas wilayah negara Adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional Batas wilayah yuridiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
  • 13. Batas wilayah negara Republik Indonesia ● Utara : berbatasan dengan Malaysia (sepanjang 1.782 km), Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan ● Selatan : berbatasan dengan Australia, Timur Leste dan Samudera Indonesia ● Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia ● Timur : berbatasan dengan Papua Nugini (sepanjang 820 km), Timor Leste, dan Samudera Pasifik
  • 14. Pengelolaan Batas Wilayah Negara Untuk mengelola batas wilayah negara dibentuk : a. Badan Pengelola Nasional yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada presiden b. Badan Pengelola Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala daerah/gubernur
  • 15. Tugas Badan Pengelola Batas wilayah Negara a. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan b. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran c. Mengoordinasikan pelaksanaan d. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan
  • 17. Wilayah Darat RI Luas daratan Indonesia diperkirakan sebesar 2.027.087 km2 Jumlah pulau 17.058 pulau Urutan ke 16 untuk daratan negara terluas di dunia Bentuk negara Indonesia adalah Republik dan wilayahnya dibagi menjadi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
  • 18. Pembagian Wilayah Darat RI Setelah proklamasi Presiden Soekarno membagi wilayah menjadi: 1. Kepulauan Sunda Besar : Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi 2. Kepulauan Sunda kecil : Bali, Nusa tenggara, Maluku Pada awal kemerdekaan hanya ada 8 provinsi Letak Astronomis Wilayah Indonesia berada di 6 derajat Lintang Utara (LU) - 11 derajat Lintang Selatan (LS) dan 95 derajat bujur timur (BT) - 141 derajat bujur timur (BT)
  • 19. Perbatasan Negara RI di wilayah daratan a. Perbatasan Negara RI dengan Malaysia Berdasarkan traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 yang menentukan batas wilayah Hindia Belanda (Indonesia) dengan Inggris (Malaysia) di pulau kalimantan
  • 20. Perbatasan Negara RI di wilayah daratan B. Perbatasan Negara RI dengan Papua Nugini (New Guinea) Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini sudah ditetapkan sejak 22 Mei 1885 pada meridian 141 derajat bujur timur, dari pantai utara sampai selatan Papua. Dilanjutkan dengan perjanjian Belanda - Inggris tahun 1895 dan perjanjian Indonesia - PNG tanggal 12 Februari 1973 yang menetapkan perbatasan dimulai dari pantai Utara sampai dengan sungai Fly sampai pantai selatan papua.