Teks tersebut membahas pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai tuduhan bahwa gagasan khilafah Islam mengancam keutuhan wilayah dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia serta pluralitas dan nasib non-Muslim di negara khilafah. HTI membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan komitmennya untuk mempertahankan wilayah Indonesia serta memperlakukan semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan adil. "

1. HTI
(http://hizbut-
tahrir.or.id/)
Fokus
HTI, Khilafah, dan Keindonesiaan (http://hizbut-
tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-keindonesiaan/)
(http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-
waie/../container/uploads/2007/10/resize-of-farid-w-800.jpg)Pasca
Konferensi Khilafah Internasional (KKI) 12 Agustus 2007, pro dan kontra
tentang Khilafah Islam masih terus bergulir. Salah satu propaganda untuk
menolak Khilafah adalah tuduhan bahwa Khilafah mengancam Indonesia.
Tidak sekadar propaganda, provokasi yang menghasut Pemerintah untuk
melarang Hizbut Tahrir pun dikemukakan oleh beberapa orang yang kontra
Khilafah. Jakarta Post pada 21 Agustus 2007 memuat tulisan dengan judul,
“Caliphate campaign puts national unity at risk”. Tulisan ini menuding bahwa
kampanye Khilafah akan berbahaya bagi persatuan nasional. Tulisan ini juga
mengecam Pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap meningkatnya
fundamentalisme dan sektarianisme yang mengancam integrasi dan
pembangunan nasional.
Terang saja tudingan ini ditolak oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI, dalam
berbagai tulisannya di majalah al-Wa‘ie, website, dan beberapa media massa
menegaskan bahwa Khilafah adalah untuk Indonesia menjadi lebih baik. Dalam
konteks Indonesia, ide Khilafah adalah jalan untuk membawa Indonesia ke arah
lebih baik. Syariah akan menggantikan sekularisme yang terbukti memurukkan
negeri ini. Ide Khilafah sebenarnya juga merupakan bentuk perlawanan
terhadap penjajahan multidimensi yang kini nyata-nyata mencengkeram negeri
ini dalam berbagai aspek. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan oleh
kekuatan Kapitalisme global bisa dihadapi dengan cara yang sama. Karena itu,
dakwah penerapan syariah dan Khilafah merupakan bentuk kepedulian yang
amat nyata dari HTI dan umat Islam terhadap masa depan Indonesia dan
upaya menjaga kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan
yang ada.
MR Kurnia (Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Pusat) menegaskan, jika banyak
kalangan mempertanyakan komitmen HTI terhadap keutuhan Indonesia,
misalnya, sejak sebelum Timtim lepas, HTI justru telah memperingatkan
Pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMET, yang
menghendaki Timtim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Timtim lepas,
HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil
kembali Timtim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh
waktu 25 tahun!
Saat pembicaraan MoU Aceh di Helnsinki, tatkala kalangan tentara khawatir
dengan hasil Perjanjian Helsinki, HTI-lah yang berteriak lantang agar Aceh
tidak lepas dari Indonesia dan agar Indonesia jangan berada di bawah ketiak
pihak asing. HTI pun secara konsisten terus memperingatkan Pemerintah
tentang kemungkinan keterlibatan asing dalam percobaan disintegrasi di
wilayah Ambon dengan RMS-nya atau Papua dengan OPM-nya.
MR Kurnia menceritakan bagaimana seorang pejabat militer pernah berujar
bahwa ternyata HTI lebih nasionalis daripada organisasi dan partai-partai
nasionalis. Bagi HTI, keutuhan wilayah Indonesia itu final, dalam arti, tidak
Afkar (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/afkar/)
Akhbar (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/akhbAnalisis
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/analisis-
alwaie/)
Catatan Jubir
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/cata
jubir/)
Cover (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/cover/)
Dari Redaksi
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/dari-
redaksi/)
Dunia Islam
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/dunia-
islam/)
Fokus (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/fokuGaleri Opini
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/galeri-
opini/)
Hadis Pilihan
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/hadi
pilihan/)
Hiwar (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/hiwar/)
Ibrah (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/ibrahIftitah (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/iftitah/)
Iqtishadiyah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/iqtis
Jejak Syariah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/jejak-
syariah/)
Kritik (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/kritikLintas Dunia
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/lintas-
dunia/)
Liputan Khusus
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/liput
khusus-alwaie/)
Muhasabah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/muhasabah/)
Nisa' (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/nisaOpini (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/opini/)
Refleksi
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/refle
Sirah (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/sirah/)
Siyasah & Dakwah
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/siyas
dakwah/)
Soal Jawab
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/soal-
jawab-alwaie/)
Sosok (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/sosoSuara Pakar
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/suara-
pakar/)
Ta'rifat (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/tarifaTafsir (http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/tafsir/)
Telaah Kitab
(http://hizbut-
tahrir.or.id/category/alwaie/telaa
kitab/)
Pengantar [Refleksi Akhir Tahun
2012] (http://hizbut-
tahrir.or.id/2012/12/30/pengantar-
refleksi-ahkhir-tahun-2012/)
Rubrik
Publikasi-publikasi yang diterbitkan atas
nama Hizbut Tahrir, wilayah , kantor
media (al maktab al'ilami) , juru bicara
resmi dan perwakilan media Hizbut
Tahrir saja yang merupakan pendapat
Hizbut Tahrir. Dan yang selain itu

2. boleh berkurang sejengkal pun! Lagipula disintegrasi Indonesia berarti akan
semakin menyuburkan perpecahan umat. Bagi HTI, ini jelas kontraproduktif
dengan gagasan Khilafah yang justru ingin mewujudkan persatuan umat yang
memang dikehendaki syariah (QS Ali Imran [3]: 103).
Dalam konteks ekonomi, menurut MR Kurnia, HTI pun telah sejak lama
memperingatkan bahaya Kapitalisme global. Jauh sebelum krisis ekonomi
menimpa bangsa ini sekitar tahun 1998, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan buku
tentang bahaya utang luar negeri melalui lembaga internasional seperti IMF.
Sebab, bagi HTI, utang luar negeri berbasis bunga (riba), di samping haram
dalam pandangan syariah (QS al-Baqarah [2]: 275), juga merupakan alat
penjajahan baru untuk mengeksploitasi negeri-negeri Muslim, termasuk
Indonesia.
HTI pun telah lama memperingatkan Pemerintah untuk: tidak menjual murah
BUMN-BUMN atas nama privatisasi yang mengabaikan kepentingan rakyat
banyak; tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport yang telah lama
menguras sumberdaya alam secara luar biasa di bumi Papua; mencabut HPH
dari sejumlah pengusaha yang juga terbukti merugikan kepentingan publik, di
samping mengakibatkan penggundulan hutan yang luar biasa; menyerahkan
begitu saja pengelolaan kawasan kaya minyak Blok Cepu kepada ExxonMobile;
tidak mengesahkan sejumlah UU bernuansa liberal seperti UU SDA, UU Migas,
UU Penanaman Modal dll yang memberikan keleluasan kepada para kapitalis
asing untuk menguras sumberdaya alam negeri ini; dll.
Bagi HTI, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang terkait dengan sumberdaya
alam milik publik ini bertentangan dengan syariah Islam, karena Nabi saw.
pernah bersabda: Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) atas tiga hal:
air, hutan dan energi (HR Ibn Majah dan an-Nasa’i). Sesuai dengan sabda Nabi
saw. ini, pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1953)
memandang bahwa seluruh sumberdaya alam yang menguasai hajat publik
harus dikelola negara yang seluruh hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan
rakyat (An-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, hlm. 213).
Menurut MR Kurnia, yang mendasari HTI mengusung ide syariah dan Khilafah
adalah keinginan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi
bangsa ini. Dengan kata lain, bagi HTI, syariah dan Khilafah adalah solusi
fundamental bagi bangsa ini jika ingin keluar dari krisis multidimensi, yang
terbukti sampai hari ini gagal diatasi. Sayangnya, motif baik ini tidak pernah
dibaca secara jujur oleh mereka yang menolak ide syariah dan Khilafah yang
diusung HTI. Padahal HTI sendiri sesungguhnya telah lama mengkaji secara
mendalam akar persoalan yang menimpa bangsa ini sekaligus merumuskan
berbagai konsep/solusi yang bersumber dari syariah, yang bisa diuji kesahihan
dan kekuatan argumentasinya. “Jika bukan syariah dan Khilafah, lalu apa solusi
yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan krisis multidimensi yang dihadapi
bangsa ini?” tanya MR Kurnia.
Bagaimana dengan nilai-nilai kebangsaan? Muhammad Ismail Yusanto justru
mempertanyakan nilai kebangsaan apa yang dimaksud. Menurut Jubir HTI ini,
jika yang dimaksud adalah komitmen terhadap keutuhan wilayah, HTI secara
berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan
segala upaya yang akan memecah-belah wilayah Indonesia. Jika yang
dimaksud adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa
Indonesia, HTI secara berulang juga dengan lantang menentang sejumlah
kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia, seperti protes
terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang lebih banyak dilakukan oleh
perusahaan asing atau penolakan terhadap sejumlah undang-undang seperti
UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal, yang sarat dengan
kepentingan pemilik modal. Namun, jika nilai-nilai kebangsaan itu artinya
adalah kesetiaan pada sekularisme, dengan tegas HTI menolaknya, karena
merupakan pendapat penulisnya,
sekalipun dipublikasikan dalam website
Hizbut Tahrir Indonesia, majalah,
Tabloid, multimedia yang diproduksi
Hizbut Tahrir Indonesia. Boleh mengutip
dan mempublikasikan kembali apa
yang diterbitkan Hizbut Tahrir dan
websitenya, dengan syarat tetap
menjaga amanah (kejujuran) dalam
penyalinan (penerjemahan) dan
pengutipan tanpa memotong,
menginterpretasi dan mengubahnya;
dan harus mencantumkan sumber dari
apa yang diterjemahkan dan
dipublikasikan

3. justru sekularisme inilah yang telah terbukti membuat Indonesia terpuruk
seperti sekarang ini. “Karena itu, benar sekali fatwa MUI pada 2005 yang
mengharamkan sekularisme,” tegasnya.
Nasib Pluralitas dan Non-Muslim
Tudingan bahwa gagasan Khilafah yang diusung Hizbut Tahrir mengancam
pluralitas juga dibantah oleh Muhammad Ismail Yusanto. Menurutnya,
Kekhilafahan melindungi pluralitas adalah kenyataan sejarah. ‘’Kekhilafahan
Islam di Spanyol membuktikan itu. Bahkan, sejarah telah menyebut Spanyol
sebagai negeri tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi,’’ kata Ismail Yusanto
dalam Konferensi Kekhilafahan Internasional di Jakarta, Ahad 12/8/2007
(Republika, 13/8/2007).
Masih menurut Ismail, anggapan bahwa non-Muslim akan menjadi warga kelas
dua juga tidak benar. Muslim dan non-Muslim diperlakukan secara sama
sebagai warga negara. Secara spesifik malah apa yang wajib bagi Muslim,
seperti membayar zakat, tidaklah diwajibkan atas warga non-Muslim. Adapun
dalam kehidupan publik, warga non-Muslim akan mendapat hak yang sama
dengan yang Muslim. Keduanya, misalnya, berhak mendapat perlindungan
keamanan, pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Jika seorang Muslim tidak
boleh diciderai jiwa dan kehormatannya serta diambil hartanya tanpa hak,
maka begitu juga non-Muslim. Imam Ali ra. pernah mengatakan, “Damuhum ka
damina (Darah mereka seperti darah kita juga); mâluhum ka mâlina (harta
mereka seperti harta kita juga).” Inilah keagungan risalah Islam untuk rahmat
sekalian alam.
Bahkan TW Arnold, dalam bukunya, The Preaching of Islam, juga membantah
propaganda busuk yang selama ini dilontarkan terhadap syariah Islam tentang
perlakuan diskriminatif terhadap non-Muslim di Negara Khilafah.
Secara umum Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bagaimana perlakuan
Islam terhadap non-Muslim dalam kitab Ad-Dawlah al-Islâmiyah, antara lain:
(1) Seluruh hukum Islam diterapkan kepada kaum Muslim.
(2) Non-Muslim boleh tetap memeluk agama mereka dan beribadah
berdasarkan keyakinan mereka.
(3) Memperlakukan non-Muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai
dengan agama mereka dalam koridor peraturan umum.
(4) Urusan pernikahan dan perceraian antar non-Muslim diperlakukan menurut
aturan agama mereka.
(5) Dalam bidang publik seperti muamalah, ‘uqûbat (sanksi hukum), sistem
pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, Khilafah menerapkan syariat
Islam atas seluruh warga Negara, baik Muslim maupun non-Muslim.
(6) Setiap warga negara yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat
Negara Khilafah sehingga Khilafah wajib memelihara mereka seluruhnya
secara sama, tanpa membedakan Muslim dengan non-Muslim.
Berkaitan dengan tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam dan
kebolehan non-Muslim beribadah, itu bisa dibuktikan dengan masih adanya
komunitas Yahudi dan Kristen yang tinggal di kawasan Timur Tengah, yang
pernah menjadi pusat Kekhilafahan Islam yang berkuasa selama ratusan tahun.
Gereja-gereja tua juga masih banyak terdapat di beberapa kawasan di Timur
Tengah. Kalau terjadi pembantaian terhadap mereka, mengapa mereka masih
eksis hingga kini. Bandingkan dengan musnahnya Muslim di Spanyol (Andalusia)
sekarang ini, setelah pembantaian yang dilakukan Ratu Isabella. Padahal
Spanyol dulunya adalah pusat pemerintahan Islam.

4. Keagungan Islam menjamin kebolehan non-Muslim beribadah tampak ketika
Umar bin al-Khaththab ra. menaklukkan Yerussalem. Ketika ia berada di Gereja
Holy Sepulchre, waktu shalat umat Islam pun tiba. Dengan sopan sang uskup
mempersilakannya shalat di tempat ia berada. Namun, Umar dengan sopan
pula menolak. Jika ia berdoa dalam gereja, jelasnya, umat Islam akan
mengenang kejadian ini dengan mendirikan sebuah mesjid di sana, dan ini
berarti mereka akan memusnahkan Holy Sepulchre.
Siapa Ancaman Sesungguhnya?
Dalam pandangan MR Kurnia, seharusnya yang dilarang ada di Indonesia
adalah Kapitalisme. Pasalnya, Kapitalismelah—berikut ide-ide pokoknya seperti
sekularisme, liberalisme, pluralisme dan demokrasi—yang menjadi pangkal
kehancuran dan penderitaan rakyat Indonesia. Menurutnya, jika pemerintah
konsisten dengan demokrasi dan nasionalisme, apakah kebijakan-kebijakan
yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan cenderung menghamba
pada kepentingan pihak asing (Kapitalisme global) di atas bersifat demokratis
dan sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme? Demokrasi macam apa yang
bertentangan dengan kemaslahatan publik? Nasionalisme macam apa pula
yang menggadaikan kepentingan nasional kepada pihak asing? Paradoks sekali
para penentang Khilafah ini. Mereka bicara kesejahteraan rakyat, tetapi
menyengsarakan rakyat; mereka bicara kedaulatan negara, tetapi menjual
negara; mereka bicara nasionalisme dan keutuhan Indonesia, tetapi
membiarkan disintegrasi dan campur tangan asing. “Jadi, siapa sebenarnya
pengkhianat bangsa dan negara ini?” ujarnya.
Masih menurut MR Kurnia, jika mau jujur, demokrasilah—juga nasionalisme—
yang lebih rawan direduksi sekaligus ‘dibajak’ untuk sesuatu yang jauh lebih
hina: menghamba pada kepentingan para kapitalis dan pihak asing!
Itulah mengapa selama ini HTI konsisten dengan perjuangan penegakkan
syariah dan Khilafah. Alasan syar‘i-nya adalah karena tidak ada satu pun
hukum/sistem yang lebih baik mengatur kehidupan manusia kecuali hanya
hukum/sistem syariah (QS an-Maidah [5]: 50). Adapun alasan rasionalnya
adalah karena negeri ini, bahkan dunia ini, sedang menuju kebangkrutan
bahkan kehancuran akibat kerakusan ideologi Kapitalisme global. Para ekonom
Barat sendiri—yang jujur—telah banyak mengulas kebobrokan Kapitalisme
global ini. “Pertanyaannya, akankah kita tetap betah hidup di tengah-tengah
arus besar Kapitalisme global yang terbukti telah banyak menyengsarakan
umat manusia, termasuk bangsa ini? Jika tidak, apa solusinya? Hizbut Tahrir
telah memilih: syariah—yang pasti membawa maslahat dan rahmat (QS al-
Anbiya’ [21]: 107)—dan Khilafah. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh mereka
yang menolak syariah dan Khilafah?” tanya MR Kurnia.
Wallâh u‘alam bi ash-shawâb. [Farid Wadjdi]
BOX
Khilafah & Non-Muslim
• “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di
berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan
diberikan kepada mereka; perlindungan jiwa dan harta yang mereka
dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh
umat Kristen.” (TW Arnold, The Preaching of Islam).
• “Ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan
Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung Gereja Yunani.
Penindasan atas kaum Kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkan

5. sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada Uskup
Agung yang baru terpilih, Gennadios beserta seluruh uskup dan
penerusnya. Hal ini tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya.
Gennadios diberi staf keuskupan oleh Sultan sendiri. Sang Uskup juga
berhak meminta perhatian Pemerintah dan keputusan Sultan untuk
menyikapi para gubernur yang tidak adil.” (TW Arnold, The Preaching of
Islam).
• “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas
yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para
Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang
memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam
luas wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu
setalah masa mereka.” (Will Durant, The Story of Civilization).
• Fasilitas pendidikan gratis pun diberikan sama kepada Muslim dan non-Muslim
dengan mutu pendidikan yang sangat tinggi. Tidak aneh jika Raja Inggris
mengirim keluarganya untuk belajar di Negara Khilafah, seperti yang
tampak dalam surat dari George II, Raja Inggris, Swedia dan Norwegia,
Kepada Khalifah Hisyam III di Andalusia Spanyol, kutipan surat tersebut
antara lain, “Kami mengharapkan anak-anak kami bisa menimba keagungan
yang ideal ini agar kelak menjadi cikal bakal kebaikan untuk mewarisi
peninggalan yang Mulia guna menebar cahaya ilmu di negeri kami, yang
masih diliputi kebodohan dari berbagai penjuru.”
• Jaminan keamanan pun diberikan kepada non-Muslim. Sejarah mencatat,
Khalifah pernah memberikan sertifikat tanah (tahun 925 H/1519 M) kepada
para pengungsi Yahudi yang diusir dari Spanyol setelah runtuhnya
pemerintahan Islam di sana. Terdapat surat jaminan perlindungan kepada
Raja Swedia (30 Jumadil Awwal 1121 H/7 Agustus 1709 M). Raja Prancis
juga pernah dilindungi oleh Khalifah Sulaiman al-Qanuni ketika diancam oleh
musuh-musuhnya. []
TweetTweet 0
(http://addthis.com/bookmark.php?pub=&url=http://hizbut-
tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-keindonesiaan/&title=HTI, Khilafah, dan Keindonesiaan)
(http://digg.com/submit?phase=2&url=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-
keindonesiaan/&title=HTI, Khilafah, dan Keindonesiaan)
(http://google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/hti-
khilafah-dan-keindonesiaan/&title=HTI, Khilafah, dan Keindonesiaan)
(http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=HTI, Khilafah, dan
Keindonesiaan&u=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-keindonesiaan/)
(http://reddit.com/submit?url=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-
keindonesiaan/&title=HTI, Khilafah, dan Keindonesiaan) (http://stumbleupon.com/submit?
url=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-keindonesiaan/&title=HTI, Khilafah, dan
Keindonesiaan&newcomment=HTI, Khilafah, dan Keindonesiaan)
(http://technorati.com/faves?add=http://hizbut-tahrir.or.id/2007/10/01/hti-khilafah-dan-
keindonesiaan/)
Baca juga :
1. Khilafah, Why Not? (http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/01/khilafah-why-not/)
2. Jubir HTI: Meneguhkan Semangat Perjuangan Menegakkan Khilafah (http://hizbut-
tahrir.or.id/2011/06/29/jubir-hti-meneguhkan-semangat-perjuangan-menegakkan-khilafah/)
3. Hizbut Tahrir Seru Deklarasikan Khilafah Islam Dari Mesir (http://hizbut-
tahrir.or.id/2012/01/16/hizbut-tahrir-seru-deklarasikan-khilafah-islam-dari-mesir/)
4. Pertama di Dunia, Ribuan Pengusaha Berkumpul Bicarakan Syariah dan Khilafah
(http://hizbut-tahrir.or.id/2012/01/27/pertama-di-dunia-ribuan-pengusaha-berkumpul-
bicarakan-syariah-dan-khilafah/)
5. 350 Mubalighoh Sumsel Siap Perjuangkan Syariah dan Khilafah (http://hizbut-