Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to PANCASILA SEBAGAI ALAT MENGHENTIKAN RADIKALISME & SEPARATISME
Similar to PANCASILA SEBAGAI ALAT MENGHENTIKAN RADIKALISME & SEPARATISME (20)
More from adminpancasilamanaje1
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
PANCASILA SEBAGAI ALAT MENGHENTIKAN RADIKALISME & SEPARATISME
- 1. MAKALAH TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER PANCASILA PANCASILA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAH RADIKALISME & SEPARATISME GERAKAN OPM & HTI Pengampu Mata Kuliah : Dona Budi Kharisma,S.H.,M.H Penulis Makalah Ringkasan : Kelompok 6 (Presentasi) Farah Primanita/ F0217040 Muhammad Habib Amrullah / F0217072 Syaiful Islam / F0217110 Toni Cahyo Utomo / F0217112 Manajemen A 2017 FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- 2. Abstrak Indonesia dibangun dengan dasar negaranya yaitu Pancasila. Dimana adanya langkah yang mengancam keberlangsungan negara sama saja mengancam keberadaan Pancasila. Banyak hal yang bisa disebutkan sebagai ancaman. Dari beberapa ancaman kecil, radikalisme dan separatisme adalah langkah besar dalam memulai tindakan yang mengancam kedaulatan negara. Gerakan Operasi Papua Merdeka dan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia , contohnya. Dua kasus ini menjadi objek penelitian yang disoroti karena dianggap menjadi cermin bagi Indonesia kedepannnya dalam menyikapi masalah serupa. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder dimana tujuannya adalah menghimpun segala informasi yang berkaitan dengan gerakan separatisme dan radikalisme dan mencari tahu sejauh apa bahaya yang telah diciptakan keduanya, serta melihat seberapa besar pengaruh pancasila dalam meredam ancaman yang terdapat dalam dua kasus tersebut. Tujuan Penelitian 1. Mendalami beberapa kasus yang mengandung unsure radikalisme & separatisme di Indonesia untuk nantinya dapat digunakan sebagai pembelajaran kedepan dalam memberikan peringatan mengenai kejadian-kejadian yang berpotensi mengancam ideologi pancasila. 2. Memberikan keseimbangan perspektif mengenai kasus radikalisme & separatisme. a. Menelisik ulang radikalisme & separatisme dari dua macam kasus dengan latar belakang yang berbeda. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sejarah terbentuknya HTI dan Gerakan Papua Merdeka? 2. Apa penyebab HTI dibubarkan? 3. Penyebab Gerakan Papua Merdeka dapat digagalkan? 4. Bagaimana peran Pancasila dalam menangani kasus HTI dan Gerakan Papua Merdeka?
- 3. Latar Belakang Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi negeri kita adalah Pancasila. Didasarkan tidak hanya bertumpu pada satu paham, melainkan bersama. Lima sila tersebut di gaungkan oleh para pendiri terdahulu kita adalah sebagai pondasi pertama negara dalam setiap langkah kedepannya, salah satu contohnya adalah untuk penentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, sewajarnya apabila sudah ada satu ideologi pada negara tersebut, maka tidak akan ada ideologi lagi yang mendampinginya dalam taraf yang sama. Dan hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa apabila ada ideologi baru yang berusaha masuk dan menyetarakan kedudukan dengan Pancasila sekaligus ingin menggantikannya, adalah hal terlarang. Sedangkan ,ketika ada suatu paham yang ingin mengkhultuskan kedudukannya di atas kedudukan ideologi yang sudah ada, tentu akan menimbulkan banyak pertentangan yang sifatnya global dan luas. Inilah yang disebut radikalisme & separatisme. Dimana ideologi tersebut ingin menanamkan ajarannya terhadap subjek yang telah mempunyai pahamnya sendiri. Sebagai masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, adalah kewajiban kita untuk mengetahui cara menangkal radikalisme & separatisme tersebut. Dan di penelitian yang mengangkat dua kasus radikalisme & separatisme dengan motif yang cukup bertolak belakang , ini akan menjadi pembuktian, seberapa kuat ideologi pancasila dalam menangkal serangan ideologi lain. Disamping itu, penelitian ini akan memberikan gambaran bagi pembaca mengenai sejauhmana bahaya radikalisme & separatisme telah mengancam kedudukan pancasila di Indonesia. Isi A. Sejarah terbentuknya HTI Hizbut Tahrir yang bermula di Yordania, kemudian meluas ke seantero Timur Tengah hingga negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak awal perkembangannya, Hizbut Tahrir kerap berbenturan dengan kebijakan negara-negara yang dimasukinya. Itu sering berujung pada pelarangan organisasi ini dan para aktivisnya dipenjara. Namun, Hizbut Tahrir selalu menegaskan dirinya sebagai anti kekerasan (la madiyah). Rusia, Kirgiztan, dan Uzbekistan, adalah beberapa negara yang sudah menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Menurut Kurniawan Abdullah (2004), Indonesia dan Inggris Raya adalah negara yang bagi Hizbut Tahrir cukup aman dari tekanan penguasa.
- 4. Sudarno Shobron dalam artikelnya, "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia" (2014), menyebut Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1983. Dalam makalahnya, Chusna (2014:23) menyebut masuknya Hizbut Tahrir terkait peran seorang WN Australia keturunan Arab, Abdurrahman al- Baghdadi. Pada 1980-an, KH Abdullah bin Nuh, pendiri pondok pesantren Al-Ghazali Bogor, mengajak al- Baghdadi untuk tinggal di Indonesia. Sejak saat itu, safari dakwah berlangsung untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai pesantren dan kampus. Awalnya, jumlah aktivis hanya 17 orang. Namun kemudian, pergerakan ini meluas ke masjid kampus IPB, Al-Ghifari. Halaqah-halaqah kemudian terbentuk untuk mendalami gagasan Hizbut Tahrir. Ketika Orde Baru berkuasa, aktivitas Hizbut Tahrir menjadi gerakan 'bawah tanah'. Menjelang medio 1990-an, pengaruh Hizbut Tahrir sudah masuk ke lingkungan kelas menengah sehingga tumbuh di 150 kota se-Indonesia. Gerakan ini juga menerbitkan materi-materi, semisal buletin Al-Islam dan majalah bulanan Al-Wa’ie (Agustus 2000). Era Reformasi membuka kran kebebasan berpendapat. Pada 2000, HTI membuat acara fenomenal yakni Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan, Jakarta. Chusna mencatat, tidak kurang dari 5.000 peserta memadati lokasi acara tersebut. HTI juga tampil dalam unjuk rasa di depan Kedubes AS di Jakarta untuk menentang invasi Amerika Serikat atas Afghanistan. Demikian pula dengan aksi anti-invasi AS atas Irak. Massa mereka saat itu berjumlah sekitar 12 ribu orang. Dalam sidang tahunan MPR-RI 2002, HTI menyampaikan tuntutan penerapan syariat Islam. Pada 29 Februari 2004, HTI mengerahkan massa berjumlah 20 ribu orang dari Monas hingga sekitar Bundaran HI, Jakarta. Mereka menyuarakan dukungan bagi penegakan syariat Islam dan sistem Khilafah di Indonesia. Hizbut Tahrir bertujuan mengubah sistem politik negara yang dimasukinya dengan sistem Khilafah al-Islamiyah. Dalam laman resminya, HTI menegaskan bentuknya sebagai sebuah organisasi politik. “Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya,” demikian petikan keterangan resmi HTI di laman tersebut. Bulan Juni 2013, puluhan ribu orang memenuhi kursi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di antara kibaran panji-panji hitam dan putih serta riuhnya suasana, Ismail Yusanto
- 5. berdiri di sebuah panggung berukuran cukup besar yang menghadap orang-orang tersebut. Suaranya bergema menyeru slogan mengenai khilafah. Ismail adalah juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Sebuah jabatan yang terbilang cukup prestige. Ia tak sendirian berorasi di atas panggung. Selain dirinya terdapat beberapa tokoh perwakilan Hizbut Tahrir dari sejumlah negara. Hari itu, Minggu 2 Juni 2013, adalah puncak acara Muktamar Khilafah yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Seperti organisasi lainnya --kecuali yang berhaluan komunisme-- , Hizbut Tahrir Indonesia mengecap buah manis dari gerakan reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim otoriter Soeharto. Keran kebebasan politik dan menyatakan pendapat terbuka seluas-luasnya setelah selama 32 tahun direpresi oleh Orde Baru. Namun HTI yang masuk di Indonesia sejak 1980-an, tak lama mengecap kebebasan tersebut. Hanya empat tahun setelah peristiwa itu, tepatnya 12 Juli lalu, pemerintahan Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi dasar pembubaran HTI. Sejak 19 Juli lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti-Pancasila. Gagasan khilafah yang mereka usung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia. Pembubaran HTI dilakukan secara sepihak. Tak sedikit pun ruang diberikan kepada HTI untuk melakukan pembelaan. Pun dengan respon masyarakat. Hanya segelintir yang menaruh simpati dan membela. Selebihnya memilih mendukung pemerintah. Di media sosial, HTI kerap menerima tudingan dan penghakiman. Ismail sendiri tidak kaget dengan apa yang dialami oleh organisasinya. “Kami tidak mengalami disorientasi (politik) karena kami mengerti apa yang kami hadapi. Dan kami juga tahu apa yang harus dilakukan. Ini kewajiban dakwah, baik ada organisasi maupun tidak, dakwah itu terus berjalan. Jadi tidak pernah mengalami disorientasi,” kata Ismail saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.
- 6. Melanjutkan Mimpi Khilafah Apa yang dicita-citakan Hizbut Tahrir sebenarnya telah mendapat banyak kritik dan sanggahan, baik dari intelektual hingga tokoh agama Islam. Dari tokoh Islam, mereka yang menolak Hizbut Tahrir umumnya mengakui bahwa khilfah merupakan bagian dari khasanah pemikiran Islam, tetapi menolak jika khilafah disebut sebagai kewajiban yang musti didukung oleh semua umat Islam. Sementara dari kalangan akademisi melihat khilafah sebagai cita-cita utopis. Sebagian menyamakan utopia khilafah dengan cita-cita komunisme yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Di Indonesia, khilafah juga dianggap mengancam prinsip negara kesatuan. Bekas aktivis HTI yang kini dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, Ainur Rofiq Al-Amin menilai dari segi hukum positif, cita-cita yang diusung HTI dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Tak hanya itu, Ainur juga mengkritisi kepemimpinan khilafah yang menurutnya dapat menjelma menjadi model kepemimpinan absolut. Di antara kritik dan sanggahan itu, pukulan paling keras kepada HTI tentu saja berasal dari pemerintah melalui Perppu tentang Ormas. Sebab lewat Perppu itu, pemerintah tak hanya membubarkan HTI sebagai organisasi, namun juga berusaha menyingkirkan ideologi atau gagasan yang diusung organisasi tersebut. Sejarah telah mencatat bahwa upaya melarang ideologi merupakan sebuah pekerjaan sia-sia, betapa pun ketatnya larangan tersebut. Kesia-siaan itu tampaknya juga akan berlaku dalam kasus HTI. Terlebih, HT bukan organisasi kemarin sore. Apa yang terjadi di Indonesia sudah pernah dialami oleh aktivis dan pengurus HT di sejumlah negara seperti Mesir, Jerman, hingga Saudi Arabia. Dalam artikel bertajuk Setelah HTI Dibubarkan: Konsistensi atau Kompromi?, dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya dari Universitas Gadjah Mada, Mohammad Iqbal Ahnaf menyebut HT justru mampu bertahan di sejumlah negara yang melarang keberadaannya. "Wilayah di mana HT mampu berkembang meski dilarang adalah sejumlah negara pecahan Uni Soviet seperti Kyrgistan, Kazakhstan dan Tajikistan. Di tengah lemahnya kekuatan oposisi, HT mengisi ruang kosong dan menjadi saluran perlawanan masyarakat dan kelompok-kelompok etnis tertentu yang miskin dan tertindas," kata Ahnaf.
- 7. Di Indonesia, tentu saja, kemampuan HT dalam bertahan di tengah represi masih harus diuji. Ahnaf sendiri memprediksi akan ada perubahan strategi dari HTI untuk menyiasati larangan dari pemerintah. Yang paling realistis, menurutnya, adalah dengan beraliansi atau menyalurkan kekuatannya melalui kekuatan-kekuatan politik di luar pemerintahan yang dijamin kebebasannya dalam kerangka demokrasi dan konstitusi. Kepada CNNIndonesia.com, Ismail jelas menolak opsi tersebut. Namun sejarah selalu mempunyai cara tersendiri dalam menentukan arah perjuangan sebuah kelompok. B. Sejarah OPM (Organisasi Papua Merdeka) Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tentara pembebasan papua barat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan. Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Jenderal. Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kasus-kasus OPM - Dari catatan polisi, sejumlah kasus yang didalangi Egianus Kogoya antara lain penyekapan belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1 dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapenduma, Nduga. - Pada 25 Juni 2018, kelompok ini menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air pada 25 Juni 2018, yang saat itu disewa Brimob Polri yang sedang bertugas mengamankan pilkada. Dua orang terluka akibat insiden tersebut. - Pada Desember 2017, pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi diserang kelompok Egianus Kogoya. Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh meninggal dan seorang aparat luka berat.
- 8. - Dari catatan polisi, sejumlah kasus yang didalangi Egianus Kogoya antara lain penyekapan belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1 dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapenduma, Nduga. - Pada 25 Juni 2018, kelompok ini menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air pada 25 Juni 2018, yang saat itu disewa Brimob Polri yang sedang bertugas mengamankan pilkada. Dua orang terluka akibat insiden tersebut. - Pada Desember 2017, pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi diserang kelompok Egianus Kogoya. Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh meninggal dan seorang aparat luka berat. - IPAC dalam laporannya menyebut Kelly Kwalik berada di balik penculikan dan pembunuhan delapan orang pendatang di Papua pada 1986. Sepuluh tahun kemudian, pada Januari 1996, dia menculik tim peneliti satwa liar, termasuk enam orang asing di Mapenduma, Nduga. - Orang-orang Kelly juga dikaitkan dengan serangan 31 Agustus 2002 yang menewaskan tiga warga sipil di sekitar wilayah tambang Freeport, termasuk dua guru sekolah Amerika, dan melukai sembilan orang lainnya. Juga serangkaian penembakan yang dimulai Juli 2009 di sepanjang jalan yang menghubungkan tambang ke kota Timika, termasuk pembunuhan seorang warga Australia. Akar Masalah Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 disebut akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas, Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertangani, bahkan meluas dan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai. "Pembangunan konektivitas infrastruktur menjadi pintu masuk untuk penyelesaian masalah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Saya memahami itu sebagai pemenuhan HAM untuk aspek sosial, budaya dan juga ekonomi," ujar Adriana.
- 9. C. Penyebab HTI dibubarkan Terdapat beberapa alasan mengapa akhirnya HTI dibubarkan melalui Menkumham Nomor AHU- 30.AH.01.08 tahun 2017. Melalui CNN Rabu (19/7) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga menyatakan, keputusan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah realistis. Wiranto menegaskan, pembubaran HTI demi keutuhan NKRI. HTI merupakan salah satu ormas yang bertentangan dengan pancasila dan NKRI. HTI merupakan ormas pertama yang dibubarkan setelah Perppu Ormas diterbitkan beberapa hari lalu. "Ini pilihan sangat logis, realistis. Jadi ini dasar pemerintah mencabut izin ormas yang nyata-nyata tidak mengakui keberadaan NKRI," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/7). Selain itu Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham ,Daulat P Silitonga, mengatakan peringatan tidak diberikan karena pemerintah menganggap telah mengantongi cukup bukti bahwa HTI menyebarkan ideologi anti-Pancasila. "Karena telah bertentangan dengan Pancasila. Ketika data-data sudah dikumpulkan, itu langsung bisa dicabut tanpa perlu peringatan. Yang dimaksud ajaran itu yang bertujuan untuk mengganti Pancasila. Kalau sudah masuk wilayah itu, nyangkut ideologi itu bisa langsung dicabut," ungkap Daulat di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat,Jumat (21/7/2017) [detiknews]. Jakarta,melalui CNN Indonesia -- Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) disebut tak khawatir bila masalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disinggung dalam debat Pilpres 2019 putaran keempat yang digelar, Sabtu (30/3) malam. Deputi V Kantor Staf Presiden JaleswariPramodhawardani di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/3) menyebut Jokowi sangat siap bila ditanya soal keputusan pembubaran tersebut. "Karena pembubaran ormas ini (HTI) sangat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara akuntabilitas, transparansi dan lain-lain. Saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan," kata Dani. Dani menjelaskan bahwa proses pembubaran organisasi yang mengusung khilafah itu juga telah melewati proses peradilan. HTI dibubarkan pemerintah lewat SK Menkumham Nomor AHU- 30.AH.01.08 tahun 2017. Itulah mengapa organisasi HTI menjadi organisasi terlarang bahkan dibubarkan tanpa peringatan.
- 10. D. Penyebab Gerakan Papua Merdeka dapat digagalkan Selain HTI, terdapat contoh gerakan lain yang juga tergolong dalam organisasi radikalisme sekaligus sparatisme, yaitu Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka. Terdapat beberapa sebab kegagalan dari Gerakan Papua Merdeka di Indonesia. Jelas sekali bahwa tujuan dari gerakan ini adalah melepaskan Papua yang merupakan bagian dari Indonesia. Hal tersebut sudah jelas menyalahi Pancasila, terutama sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia, yang mana gerakan tersebut tidak menunjukkan persatuan Indonesia, malah mencoba untuk melepaskan diri dari NKRI dengan menunjukkan tindakan-tindakan sparatisme. Cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, seperti tragedi pembunuhan pada proyek Trans Papua yang dikutip oleh CNN 7 Desember 2018, terdapat Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang mengaku bahwa mereka berada di balik serangan itu. Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia,ia mengaku bahwa mereka adalah pelaku serangan yang membunuh para pekerja konstruksi proyek jembatan di Nduga karena bagi OPM, sebagian besar pekerja adalah anggota TNI,yang dianggap musuh oleh OPM. Presiden Joko Widodo mengatakan, para pelakunya akan dikejar dan 'ditumpas sampai ke akar- akarnya.' Sementara pihak militer dan tentara menyebut para pelaku harus menyerah tanpa syarat dan akan 'dikejar hidup atau pun mati'. Di sisi lain, OPM mengaku sudah lama menyiapkan serangan itu dan berdalih bahwa korban mereka adalah prajurit TNI,bukan pekerja. Adapun pengamat mencemaskan bergulirnya lagi rantai kekerasan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan OPM (Organiasi Papua Merdeka) yang tentunya bertentangan dengan Pancasila. Seperti yang sudah tertera pada berita oleh Beritagar.id 6 Desember 2018 yaitu di Papua,wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu, seolah tidak pernah berhenti bergolak. Konflik dan kekerasan sepertinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah perjalanannya. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Tiga puluh satu pekerja PT. Isaka Karya yang tengah membangun jembatan di Distrik Yali, Kabupaten Nduga, Papua ditembak mati pada hari Minggu, 2 Desember lalu. Kuat dugaan pelaku pembantaian itu adalah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM),kelompok sipil bersenjata di Papua yang kerap dipersepsikan sebagai organisasi separatis. Konon, para pekerja itu ditembaki lantaran merekam aktivitas upacara peringatan hari kelahiran OPM yang diperingati setiap 1 Desember.
- 11. Peristiwa ini tentunya kian menambah panjang daftar aksi kekerasan berlatar isu separatisme di Papua. Sebelumnya, kita kerap disuguhi cerita ihwal penembakan kelompok bersenjata yang menyasar karyawan PT. Freeport Indonesia. Kondisi itu, harus diakui hanyalah salah satu sisi dari bagaimana rantai kekerasan terjai di Bumi Papua. Tentunya gerakan ini sangat ditentang oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sangat dilarang untuk beroperasi. Selain itu, pihak PBB juga tidak mendukung adanya gerakan Papua Merdeka,seperti informasi yang diposting oleh PAPUANEWS.ID12 Februari 2017. Mereka yang percaya bakal terjadinya Papua Merdeka tidak menggunakan logikanya, sebab yang membuat Papua menjadi bagian dari Indonesia adalah PBB,sementara orang Papua yang pro Kemerdekaan selalu menuntut kepada Pemerintah Indonesia. Mari kita telaah wacana papua merdeka dengan resolusi PBB No. 2504 tersebut.: Resolusi PBB No. 2504 Tidak Mungkin Dicabut. Apabila PBB membatalkan Resolusi 2504 ini, PBB bisa bubar, sebab akan banyak Negara anggota PBB yang meminta PBB agar meninjau kembali ulang Resolusi yang pernah dikeluarkan PBB,kemudian Indonesia juga bisa menuntut PBB meninjau ulang referendum atas Timor Leste. Ini jelas tidak logis dan tidak rasional yang dapat membuat PBB bubar. Maka bila ada kelompok semacam LSM atau yang lain sebagainya yang menuntut agar Resolusi PBB No 2504 ditinjau ulang untuk dibatalkan, kecil kemungkinan terlaksana,terkecuali PBB bubar. Negara Penandatanganan Resolusi No 2504 Tidak Mungkin Mencabut Dukungannya. Negara yang ikut menandatangani Resolusi PBB tersebut tidak akan mau mengorbankan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, hanya untuk mendukung semacam Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan organisasi yang tidak jelas dan dianggap bagian dari pemberontak di dalam Negara Indonesia. Apabila mereka mencabut dukungannya atas Resolusi tersebut, Negara-Negara sahabatnya (Selain Indonesia) akan menganggap Negara tersebut sebagaiNegara Munafik. Citra seperti ini sangat mereka hindari, karena sampai sekarang belum ada negara yang munafik. Maka kecil kemungkinan negara pendukung Resolusi PBB ini mengorbankan citranya dan hubungan baiknya dengan Indonesia hanya untuk mendukung OPM.
- 12. Terhadap negara yang blangko, negara yang abstian dan negara yang tidak hadir, juga kecil kemungkinannya menggugat balik soal resolusi ini, sebab apabila mereka menggugat balik sudah kadaluarsa, kalau mau menggugat balik seharusnya ketika sidang pengesahan tanggal 19 Nopember 1969 mereka bereaksimenolak, bukan setelah beberapa puluh tahun kemudian. Jadi kecil kemungkinan negara pendukung yang tidak hadir pada sidang PBB 19 Nepomber 1969, mendukung Papua memisahkan diri dari NKRI. Australia Tidak Mungkin Mendukung Papua Pisah Dari NKRI. Pertama,Australia ikut menandatangani Resolusi PBB No 2504 sebagai bentuk pengakuan PBB atas hasil PEPERA yang disetujui oleh 84 negara dan tidak ada satu negarapun yang menolak, menjadi Papua sebagaibagian dari NKRI. Kedua, apabila sempat papua Merdeka,akan memberi spirit kepada orang Aborigin di Australia untuk menuntut banyak hal kepada Australia. Ini tidak dikehendaki oleh Australia. Ketiga, hubungan diplomatik yang ada antara Indonesia dan Papua,saat memberi kenyamanan kepada Australia, memang ada diak kecil itu biasa. Keempat,Australia tidak mau disebut sebagaiNegara Munafik, Negara yang tidak konsisten karena dia ikut menandatangani Resolusi PBB tersebut. Maka tidak mungkin Australia mendukung Papua lepas dari NKRI menjadi Negara Merdeka. Berdasarkan keempat alasan diatas, tidak mungkin Papua memisahkan diri dari Indonesia, kecuali Pemerintah jakarta mengambil keputusan, ya kita beri kemerdekaa Papua Merdeka. Masalah yang dikatakan pelanggaran HAM,itu adalah akibat, bukan sebab. Karena terjadi pemberontakan pemisahan diri, maka mereka ditumpas dan jelas ada korban. Korban ini tidak dapat disebut sebagai pelanggara HAM, kalau dikategorikan melanggar HAM , para pencopet, para perampok atau para koruptor yang ditangkap polisi dan di hukum, bisa saja mereka teriak telah terjadi pelanggaran HAM. Padahal merekalah si pelanggar HAM yang sebenarnya. Pemerintah dalam hal ini yang bertugas dalam bidang ini, bukan mau membunuh , Cuma mau menghukum perilakunya. Sekali lagi, tentunya gerakan ini sangat ditentang oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sangat dilarang untuk beroperasi.
- 13. E. Peran Pancasila dalam Menangani Kasus HTI & OPM Pada saat ini, Pancasila menghadapi banyak ancaman dan tantangan dari sekelompok organisasi masyarakat yang mengatasnamankan islam seperti organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ancaman dan tantangan ini muncul seiring dengan adanya cita-cita dari kelompok tertentu yang berkeinginan untuk mendirikan Negara islam. Hal ini dilakukan dengan cara mereka masuk kedalam sekolah-sekolah serta universitas-universitas. Padahal dalam sejarah berdirinya NKRI, Negara ini sudah terdiri dari berbagai agama. Mengenai hal tersebut, pancasila sebagai ideologi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek religiusitas maupun spiritualisme didalam sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa telah menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia harus memiliki ketuhanan dan keberimanan yang diyakini bagi setiap pemeluknya. Jadi, keberadaan pancasila memberikan kebebasan bagi setiap warga Negara Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya dan tidak boleh dipaksakan. Ketidaksesuaian HTI dengan pancasila tidak hanya pada sila pertama, tetapi jugapada sila ke-2, ke-3, dan ke-4. Sila ke-2 Kemanusian yang Adil dan Beradab, pada sila ini memliki prinsip bahwa masyarakat Indonesia setara dan bersaudara, tidak dibedakan oleh suku, ras, agama, dan identitas lain. Apabila Negara didasarkan hanya pada salah satu agama dan hokum diterapkan berdasarkan kitab suci agama tersebut, ini bertentangan dengan kemanusiaan sebab mendiskriminasikan kelompok lain. Pada sila ke-3 Persatuan Indonesia, organisasi HTI sangat bertentangan dengan sila ini, HTI memunculkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat. Pada sila ke-4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dalam penyelesaiaan masalah yang dilakukan oleh HTI tidak mencerminkan pada sila ini yaitu permasalahan negara harus diselesaikan dengan beradab yaitu bermusyawarah bukan dengan cara radikal seperti yang dilakukan oleh organisasi masyarakat HTI. Dengan ini, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat HTI sangatlah tidak sesuai dengan ideologi pancasila dan Indonesia yang memiliki masyarakat multi religi dan multi kultur mendukung dalam pembubaran HTI. Ideologi pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa diharapkan dapat menjadi alat/sarana untuk menyelesaikan konflik. Dengan adanya ideologi pancasila sebagai dasar Negara, kita berharap dapat menangkis dan membendung ideologi radikal, sikap intoleransi yang berusaha merusak tatanan ideologi Indonesia yang sudah final dan diakui sebagai landasan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di sisi lain, ideologi kita berfungsi sebagai pencegah gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM. Gerakan ini sama sekali bertentangan dengan sila kedua dan ketiga, dimana adanya ketidak beradaban dalam operasi pemberontakan dan berakibat pada timbulnya percikan akibat kejadian tersebut dimana hal ini mengancam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
- 14. Kesimpulan Gerakan atau organisasi manapun, baik dipimpin oleh mayoritas maupun minoritas, baik disebabkan oleh amarah ataupun kepentingan pribadi, baik dianggap benar ataupun salah dari perspektif penggeraknya, semua hal tersebut tetap menyeleweng adanya apabila telah menginjak garis batas melampaui “pancasila”. Dimana dibawah Piagam Jakarta, seluruh rakyat Indonesia telah menyepakati bersama Ideologi yang diusung bersama. Visi pada suatu negara , berlaku sama seperti visi pada sebuah organisasi. Misi nya boleh beda, namun visi tetaplah sama. Perpecahan visi akan menimbulkan perpecahan kelompok, begitupun di suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara menggapai visi yang diperbaharui setiap empat tahun sekali oleh presiden terpilih adalah sebuah ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat. Dasar pelaksanaan negara ini tetap tidak boleh melanggar ketetapan tersebut. Maka gerakan yang mengancamnya , baik yang disebut gerakan radikal maupun separatis , adalah gerakan yang wajib di waspadai dan di tindak lanjuti jika perlu. Sama hal nya dengan yang telah terjadi pada HTI & OPM.