Recommended
More Related Content
Similar to Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf
Similar to Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf (20)
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Dana Alokasi Khusus BOS dan DAK Fisik SMA 2022 Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 3. Pendanaan pendidikan merupakan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Pendanaan pendidikan di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu sumber pendanaan utama disekolah. Pemerintah daerah dan masyarakat didorong untuk dapat membantu pendanaan pendidikan di sekolah melalui APBD maupun bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan Pendanaan Pendidikan
- 4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Permendagri No 24/2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah PMK No 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Mekanisme Penyaluran dan Tahapan Penyaluran Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Keuangan Regulasi terkait BOS Memenuhi kebutuhan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana BOS Permendikbud No. 2 Tahun 2022 tentang Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Sasaran, Syarat dan Kriteria Penerima, Penggunaan Dana
- 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEB Mendagri No. 907-6479-SJ dan Mendikbudristek No.7 Tahun 2021 Kemendikbudristek bersama Kemendagri sepakat mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022. Poin yang dijelaskan dalam SEB tersebut antara lain: ● ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS ● MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS akan terintegrasi dengan SIPD Integrasi ini akan menjadikan ARKAS aplikasi tunggal untuk pengelolaan anggaran sekolah yang lebih: Efektif Efisien Akuntabel Transparan Satu kaliinput Otomasi mempercepat proses administrasi Sesuai regulasidan terstandar Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan Seluruh pengelolaan anggaran* sekolah akan dilakukan melalui aplikasi ARKAS dimulai dengan dana BOS di tahun 2022. Hal serupa juga akan diterapkan pada dana BOP mulai tahun 2023. *) Pengelolaan Anggaran meliputi: Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan
- 6. RKJM Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) RKAS RKAS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah *Sumber Permendiknas 19 Tahun 2007 Rapor Pendidikan Evaluasi Diri Sekolah RKT Rencana Kerja Tahunan (1 tahun) 1 1 2 3 4 Prinsip Penyusunan RKAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- 7. Mengapa MARKAS dan ARKAS? | Skema integrasi MARKAS / ARKAS Perencanaan Berbasis Data / PBD Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pelaksanaan / Pengadaan / Pembelanjaan / Realisasi Pelaporan Integrasi SIPLah Rapor Pendidikan Contoh: melalui PBD, Satuan Pendidikan membuat rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari indikator-indikator perbaikan yang ditunjukkan oleh Rapor Pendidikan Contoh: Satuan Pendidikan membuat dokumen RKAS berdasarkan kegiatan dan hasil PBD, serta sudah disetujui oleh Dinas dengan ketentuan yang berlaku Contoh: Satuan Pendidikan membelanjakan kebutuhan (berdasarkan rencana kegiatan), secara elektronik melalui SIPLah, sesuai dengan dokumen RKAS Contoh: Dinas menerima laporan atas realisasi kegiatan dan anggaran sesuai dokumen RKAS oleh Satuan Pendidikan melalui MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD
- 8. Opsi untuk menyelaraskan kegiatan dari PBD dengan daftar kegiatan yang ada pada MARKAS & ARKAS: 1. MARKAS: melalui menu: Referensi > Referensi Kode 2. ARKAS: melalui bantuan fitur mencari (search) saat memilih kegiatan pada saat membuat Kertas Kerja Profil dan Rapor Pendidikan Perencanaan Berbasis Data Lembar Kerja (Kegiatan) 1) Platform Rapor Pendidikan ARKAS Dok. Pelaporan dari ARKAS Daftar Kegiatan pada ARKAS Monitoring & Evaluasi Perhatian: 1. Kegiatan harus selaras dengan kegiatan yang ada pada ARKAS 2. Perencanaan belanja /pengadaan barang/jasa harus melekat sesuai kegiatannya Mengapa MARKAS dan ARKAS? | Alur Hubungan Perencanaan Berbasis Data, Platform Rapor Pendidikan, dan SDS/ARKAS 1) Contoh Lermbar Kerja (Kegiatan) hasil PBD ada pada halaman berikutnya
- 9. Sesuai dengan pasal 40 Permendikbudristek No 2 Tahun 2022 a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik; c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOS; Tugas kepala satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS Tata cara pengelolaan
- 10. d. melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOS sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran Dana BOS yang disediakan oleh Kementerian; e. melakukan penatausahaan Dana BOS; f. menggunakan Dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOS; h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS; dan i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS. Tata cara pengelolaan
- 11. 01 02 03 04 05 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah (Pembinaan dan Pengawasan) melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian 06 melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangann
- 12. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah (Pembinaan dan Pengawasan) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran 07 08 09 10 11 memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban 12
- 13. Penyampaian laporan BOS dilakukan sebagai berikut 1.Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian 2.Penyampaian ke pemerintah daerah sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah penyampaian pelaporan tahap I paling lambat 31 Juli; digunakan sebagai syarat penyaluran tahap III penyampaian pelaporan tahap II paling lambat 31 Oktober; digunakan sebagai syarat penyaluran tahap I tahun berikutnya penyampaian pelaporan tahap III paling 31 Januari; digunakan sebagai syarat penyaluran tahap II tahun berikutnya Pelaporan 1 2 3 Pelaporan ke laman BOS menjadi syarat penyaluran
- 14. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Laporan dan pertanggungjawaban diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian. 1 2 3 4 5
- 15. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum APBD 2022, untuk penyaluran Dana BOS Tahap II Tahun 2022 akan memperhitungkan sisa dana BOS Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS b.komponen penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOS tahun anggaran berkenaan. SISA PENGGUNAAN DANA Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 16. Pengembalian Dana • Mekanisme pengembalian dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. • Dalam hal Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS setelah dana diterima di Rekening Satuan Pendidikan mengalami: a. penggabungan; b. penutupan; atau c. tidak bersedia menerima dana, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian Dana BOS yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. Pengembalian Dana
- 17. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
- 18. Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalammendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dan industri). 1 2 3 Arah Kebijakan
- 19. Sasaran DAK FisikPendidikan Sasaran Output Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, SMK). Sasaran Outcome Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)Kementerian Pendidikan danKebudayaan DAK Fisik diarahkan untuk mendukung sasaran outcome APK dalam Renstra Kemdikbud (afirmasi akses)
- 20. Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik 2022 Jenis DAK RevitalisasiPAUD Hanya DAK Reguler MenuDAK (KonsepKetuntasan) RevitalisasiSD RevitalisasiSMP RevitalisasiSKB RevitalisasiSMA Revitalisasi SMK Revitalisasi SLB RincianMenu RehabilitasidanPembangunanPrasarana BerdasarkanarahanMendikbud,rehabilitasidan pembangunan prasaranaPendidikanmelibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan (menggunakan instrument PUPR) hingga pelaksanaan PenyediaanSaranaPendidikan Penyediaan sarana Pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog,kecualijikaterdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabelsesuai peraturanperundangan
- 21. Untuk mendorongpelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang lebihberorientasihasil Pencapaian cenderung lebih mudah diukur; Proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih mudahdipantau; Dapat mendukung perencanaan/pelaksanaan berbasis kerangka pentahapan waktu/wilayah); Dapat mendorong pelaksanaan kebijakan afirmatif pendidikan (wilayah) secara lebihbaik. Tujuan Konsep Ketuntasan DAK FisikPendidikan Mendorongpolapikirpenyelesaianpemenuhan sarpras pendidikan bagi perencana (pusat dan daerah), danpelaksana Mendorong komitmen daerah untuk sinergi pemenuhansarprasdengansumberpendanaandi APBD(contohuntuk peralatan,rehab ringan),dan komitmen satuan pendidikan untuk pemanfaatan BOS/BOP secaratepat. Mendorongsinergipelaksanaan antara pemenuhan sarpras via pusat (Kemdikbud,PUPR),dan daerah.
- 22. SMA A Konsep Ketuntasan Satuan Pendidikan Daftar Kebutuhan Satuan Pendidikan 5 rehab ruangkelas 1 pembangunan labkimia 3 pembangunan toilet 1 pembangunan labkom 1 alat TIK pembangunan pagar 2 rehab ringan r kelas buku, bahan ajar Apakah ada di menu DAK Fisik Ya Usulkan seluruh kebutuhan sarpras tsb via DAK Fisik Anggarkan melalui BOS Anggarkan melalui APBD Tindak lanjut Tidak, perlu dicari sumber pendanaan lain Tidak, perlu dicari sumber pendanaan lain Tidak, perlu dicari sumber pendanaan lain Jika kebutuhan sekolah tidak tersedia dalam menu-rincian kegiatan DAK Fisik 2021, maka perlu diinventarisasi sumber pendananaan yang mungkin untuk membiayai (apakah via BOS, APBD, atau lainnya?) Konsep ketuntasan ditujukan untuk memenuhi SNP atau memenuhi kebutuhan minimal yang berhubungan dengan peningkatan mutu pembelajaran? Sumber: Bappenas, 2020
- 23. Prasarana yang dibangun meliputi: Ruang Kelas Ruang Kepala Sekolah Ruang Perpustakaan Ruang Guru Ruang UKS Lab Kimia/Fisika/Biologi Lab Komputer Lab Bahasa Pusat Sumber Belajar Inklusif Ruang Tata Usaha/Kantor Administrasi Ruang Ibadah Ruang Bimbingan Konseling Ruang OSIS Jamban/Toilet Rumah Dinas Asrama Siswa Prasarana yang direhab meliputi: Ruang Kelas Ruang Perpustakaan Ruang Guru Ruang UKS Lab Kimia/Fisika/Biologi Lab Komputer Lab Bahasa Ruang Tata Usaha/Kantor Administrasi Ruang Ibadah Ruang Bimbingan Konseling Ruang OSIS Jamban/Toilet Rumah Dinas Asrama Siswa Menu DAK Fisik untuk jenjang SMA tahun 2022 REHABILITASI PRASARANA DENGAN KERUSAKAN MINIMAL SEDANG PEMBANGUNAN PRASARANA Sarana yang disediakan meliputi: Alat IPA Alat TIK Media Pendidikan PENYEDIAAN SARANA Catatan Untuk pembangunan ruang kelas, pembangunan rumah dinas, dan pembangunan asrama untuk daerah dengan lokasi prioritas tertentu
- 24. Kriteria penilaian dan kriteria kesiapan Kriteria penilaian 1.Satuan pendidikan (TK Negeri, TK Swasta akreditasi A dan B, SD, SMP, SMA, SLB, SKB/PKBM akreditasi A) pada daerah dengan kinerja pendidikan rendah dan kemampuan fiskal rendah,dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, Papua dan Papua Barat. 2.Satuan pendidikan (SMK) pada daerah dengan kinerja pendidikan rendah dan kemampuan fiskal rendah yang mendukung pembangunan/pengembangan kawasan prioritas, pelaksanaan Major Project, dan pengembangan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dani ndustri). 3.Satuan Pendidikan dengan kondisi prasarana rusak dengan tingkat kerusakan minimal sedang,membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan,atau pengadaan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas. 4.Satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan dan bekerjasama dengan Dinas PUPR melalui Dapodik. 5.Kinerja Pelaksaan DAK tahun sebelumnya yang termasuk penyerapan dana dan capaian output. 6.Satuan Pendidikan memiliki NPSN, mengisi Dapodik 2 tahun terakhir, dan menerima BOS/BOP 7.Jumlah siswa minimal jenjang SD/SMP/SMA/SMK 60 siswa (kecuali daerah afirmasi); SKB/PKBM 40 siswa; dan PAUD 24 siswa. Kriteria kesiapan (readiness criteria) 1.Foto kondisi ruangan yang akan direhabilitasi (Kegiatan Rehabilitasi Prasarana) 2.Kesiapan lahan yang tidak bersengketa, RAB, dan gambar desain bangunan (Kegiatan Pembangunan Prasarana) 3.Komitmen bantuan operasional oleh pemda, kesiapan lahan yang tidak bersengketa, dan kerja sama pengelolaan dengan pihak lain (untuk pembangunan asrama siswa)
- 25. Longlist DAK Fisik A L U R P E N G U S U L A N D A K F I S I K Dapodik Upload form kerusakan PUPR Ketersediaan Prasarana satuan pendidikan 2 1 3 4 5 KRISNA KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN https://krisna.systems Usulan DAK 6 7 Update kelengkapan data Penilaian 8
- 26. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme kontraktual dan swakelola sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana bagan di bawah ini: Kelompok rincian menu Mekanisme pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Pendidikan PenyediaanSarana Pendidikan Kontraktual Swakelola Khusus untuk swakelola,membuat surat pernyataan kepala sekolah bahwa bersedia melakukan metode swakelola dirangkum dalam surat kepala daerah mencakup seluruh subbidang dan disampaikan saat proses sinkronisasi. Kontraktual Diutamakanmenggunakane-purchasing Catatan: 1.Metode pelaksanaan prasarana dan sarana dapat dimungkinkan berbeda 2.Setiap sekolah memiliki usulan rincian menu yang berbeda dalam rangka konsep ketuntasan. Sebagai contoh sekolah X dapat mengusulkan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan perpustakaan dan sekolah Y hanya dapat mengusulkan pembangunan RKB. 3.Dalam satu daerah mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan harus sama sesuai kewenangannya, sebagai contoh Provinsi Banten seluruh subbidang melaksanakan secara kontraktual.
- 27. JULI Trilateral Meeting hasil penilaian awal antara Bappenas, Kemenkeu, Kementerian/ Lembaga 3 4 5 6 2 2 1 M ARET SD APRIL Penyusunan Kebijakan DAK Fisik 2022 (Prioritas Nasional, bidang, subbidang, menu, rincian) M EI SD JUNI Penginputan usulan oleh pemerintah daerah melalui KRISNA JULI Kementerian/ Lembaga melakukan penilaian usulan melalui aplikasi AGUSTUS Penyajian hasil awal penilaian AGUSTUS Sinkronisasi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah Jadwal DAK Fisik 2022 Jadwal bersifat terntative sesuai perkembangan pembahasan kebijakan
- 28. 8 OKTOBER Sidang paripurna DPR (APBN termasuk DAK Fisik) 9 10 11 7 SEPTEMBER Fase approval sinkron oleh kementerian/lemba ga SEPTEMBER Trilateral Meeting hasil sinkronisasi dan hasil perhitungan alokasi final (telah memperhitungkan kinerja dan kapasitas fiskal) SEPTEMBER Hasil alokasi disampaikan ke DPR (Raker Banggar) OKTOBER SD JANUARI Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga Jadwal DAK Fisik 2022 DJPK melakukan alokasi dengan memperhitung kan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya
- 29. Tugas dan Tanggung Jawab Kemdikbud selaku pengampu DAK Fisik bidang pendidikan menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sekurang- kurangnya dilakukan secara sampling menyiapkan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan
- 30. memperkuat SINERGI, KOORDINASI Dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi, danberkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain sehingga tujuan DAKFisik dapat tercapai. Kementerian/lembaga tersebut antara lain Koordinasi dengan Bappenas terkait arah kebijakan, program DAK Fisik, capaian terhadap prioritas nasional;subbidang, menu, rincian menu bidang DAK pendidikan, mekanisme dan proses pengusulan oleh pemerintah daerah Koordinasi dengan Kemenkeu terkait mekanisme penyaluran ke pemerintah daerah, capaian terhadap rencana kerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja pelaksanaan sebagai pertimbangan dalam penentuan alokasi tahun berikutnya Koordinasi dengan Kemdagri terkait penatausahaan DAK Fisik dipemerintah daerah, Koordinasi dengan kementerian/lembaga lainterkait pelaksanaan DAK Fisik seperti penyediaan ekatalog dengan LKPP.
- 31. 1. Mengusulkan calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan 2. Menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan Kepala Daerah berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui pemerintah pusat 3. Menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah
- 32. 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar 5. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan 6. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan 8. Melakukan pengelolaan barang milik daerah terhadap hasil pelaksanaan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
- 33. 9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik 10. Melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan melalui aplikasi pelaporan daring Kemdikbudristek 11. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran berkenaan 12. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan kewenangan 13. Melaksanakan kegiatan dan tugas lainnya untuk keberhasilan program DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
- 34. Bappeda Pentingnya Sinergi, Koordinasi Dalam melaksanakan DAK Fisik, Dinas pendidikan provinsi perlu untuk secara terus menerus berkoordinasi, bersinergi dengan instansi/lembaga/biro di pemerintah daerahnya antara lain Berkoordinasi terkait mekanisme pengusulan tahun berikutnya, teknis dan persyaratan yang perlu dipenuhi aplikasi yangdigunakan Badan yang menangani aset dan keuangan Berkoordinasi terkait mekanisme penyaluran, syarat dan teknisyang dipenuhi. APIP/Inspektorat Daerah Berkoordinasi terkait review laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Unit Layanan Pengadaan Berkoordinasi terkait proses pengadaan barang dan jasaapabila pelaksanaannya kontraktual Pihak ketiga pelaksana kontrak Berkoordinasi terkait kontrak yang dilaksanakan, syarat dan hal teknis yang dipenuhi, (untuk pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga) Sekolah penerima Sosialisasi terkait kebijakan DAK Fisik, Koordinasi pelaksanaan
- 35. 35 Hal – hal yang perlu menjadi perhatian Sekolah 1. Update Dapodik sesuai dengan kondisi sekolah terutama untuk sarana prasarana • Perlu koordinasi unsur sekolah (Wakasek Sarpras, Kepsek, Operator, maupun lainnya terkait Dapodik di sekolah. Jangan hanya diserahkan ke operator saja • Kondisi Sapras yang ada sesuai dengan kondisi riil sekolah. 2. Menyiapkan analisis form tingkat kerusakan sesuai format. 3. Terkait dengan pengusulan untuk DAK Fisik, dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai kewenangan. 4. Terkait pelaksanaan, apabila dilaksanakan secara swakelola, berkoordinasi dengan Dinas Provinsi atau Tim pada Dinas terkait mekanismenya (tergantung pada tipe swakelola yang dipilih oleh Dinas)
- 36. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terima Kasih