KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
ABI KEBIJAKAN IKM.pptx
1. ABINUL HAKIM, S.Pd., M.Si.
LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
2.
3.
4. Visi dan Misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Meningkatkan tata kehidupan sosial
kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat
Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah.
Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing
kepariwisataan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan,
terampil dan berdaya saing.
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan
publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah
serta ekonomi berbasis digital
01
03
04
06
07
02
05 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas
pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan.
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Terwujudnya
Sumatera Barat
Madani yang Unggul
dan Berkelanjutan
6. Menjamin siswa tidak mampu
diterima di SMA/SMK Negeri
Minimal 20%
Seribu siswa kuliah di
Perguruan Tinggi terbaik di
Dalam dan Luar Negeri
Membangun SMA/SMK/SLB Baru
Berdasarkan potensi daerah dan
Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)
untuk pemerataan akses pendidikan
Menyediakan Sanitasi layak di sekolah
dan fasilitas umum lainnya serta
peningkatan kesadaran masyarakat
untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan
Baru
Tunjangan Khusus sebesar 2,5 juta untuk
Guru dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan,
Terluar & Tertinggal)
SUMBAR SEHAT
DAN CERDAS
Program Unggulan Gubernur
Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. MUTU TIDAK AKAN DATANG DGN SENDIRINYA
ADA TEKAD YG KUAT
ADA PLANNING
ADA PROSES YG HARUS DIJALANI
KERJA KERAS SEMUA STAKEHOLDER
TEAM WORK
PARTISIPASI MASYARAKAT
7
8. Dasar Hukum – Penyandang Disabilitas
• UU No. 8 Tahun 2016
Hak Penyandang Disabilitas
• PP No. 70 Tahun 2019
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Rencana Induk Penyandang Disabillitas (RIPD)
Rencana Aksi Penyandang Disabilitas (Nasional/Provinsi)
Partisipasi Penyandang Disabilitas
• PP No. 13 Tahun 2020
Pemerintah wajib memfasilitasi akomodasi yang layak
Penyediaan dukungan anggaran
Penyediaan sarana prasarana
Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
Penyediaan kurikulum
9. Hak Penyandang
Disabilitas Dijamin
Undang-Undang
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
mencantumkan hak-hak penyandang disabilitas untuk
memperoleh pendidikan inklusif; untuk mengakses
pembelajaran bermutu di seluruh tingkatan dan jenis
fasilitas pendidikan, baik arus utama maupun khusus,
dan untuk mendapatkan akomodasi pendidikan yang
memadai.
10. Disabilitas
● mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik;
● dalam jangka waktu lama;
● dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan
untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak
12. Hak Penyandang Disabilitas
(UU No. 8 Tahun 2016)
• Pekerjaan
– 2% Sektor Pemerintah
– 1% Sektor Swasta
• Pendidikan
• Kewirausahaan
• Koperasi
• Kesejahteraan sosial
• Aksesibilitas
• Pelayanan Publik
• Dll.
13. Akomodasi yang Layak
(PP No. 13 Tahun 2020)
Akomodasi yangLayakadalahmodifikasi
danpenyesuaianyangtepatdandiperlukan
untukmenjaminpenikmatanatau
pelaksanaansemuahakasasi manusiadan
kebebasanfundamental untukPenyandang
Disabilitas berdasarkankesetaraan(Pasal1).
14. Akomodasi yang Layak
(PP No. 13 Tahun 2020)
Penyediaan kurikulum dilakukan dengan pengembangan [Pasal 5 (4)]:
• standar kompetensi lulusan;
• standar isi;
• standar proses; dan
• standar penilaian,
yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik
Penyandang Disabilitas.
15. Unit Layanan Disabilitas
(PP No. 13 Tahun 2020)
UnitLayananDisabilitasadalahbagiandari satu
institusi ataulembagayangberfungsi sebagai
penyedialayanandanfasilitasuntuk
PenyandangDisabilitas(Pasal 1).
16. Unit Layanan Disabilitas
(PP No. 13 Tahun 2020)
UnitLayananDisabilitasadalahbagiandari satu
institusi ataulembagayangberfungsi sebagai
penyedialayanandanfasilitasuntuk
PenyandangDisabilitas(Pasal 1).
17. Hak Memperoleh Pendidikan
(UU No. 8 Tahun 2016)
Pasal 40, Pemerintah Wajib:
• Memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang
Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang
melalui pendidikan khusus dan inklusif [Ayat (1) &
(2)]
• Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam
Program Wajar 12 Tahun [Ayat (3)]
• Menyediakan biaya pendidikan bagi PD dari
keluarga ekonomi lemah [Ayat (7)]
18. Bentuk Layanan Pendidikan bagi Penyandang
Disabilitas
Terpisah (Segregasi)
– Layanan pendidikan secara terpisah antara anak berkebutuhan
khusus dan anak pada umumnya
– Penyandang disabilitas di SLB, anak pada umumnya di sekolah
reguler
Terpadu (Integrasi)
– Mengubah penyandang disabilitas agar mampu mengikuti
pendidikan di sekolah reguler
– Penyandang disabilitas mengikuti anak pada umumnya
– ABK menjadi tamu di kelas
– ABK memerlukan sekolah
Inklusif
– Layanan pendidikan untuk semua dalam keberagaman dan
kebersamaan
– Layanan pendidikan dalam lingkungan inklusif
– ABK menjadi bagian dari kelas
– Sekolah memerlukan ABK
20. PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS
PESERTA DIDIK
Laki-laki 86.165 (60%)
Perempuan 56.352 (40%)
Total 142.517
Jenis Disabilitas PD
NOTE :
Sebagian besar (57,8%) kebutuhan khusus PD di Indonesia adalah
Grahita ringan dan sedang, 20,5% Tunarungu dan 8,3% Autis.
PENDIDIK / GURU
Laki-laki 10.738 (32%)
Perempuan 23.160 (68%)
Total 33.898
Keahlian Braille
BISA 2.944
TIDAK BISA 30.954
Keahlian Bahasa Isyarat
BISA 6.855
TIDAK BISA 27.043
91%
9%
LAINNYA
TIDAK ADA
BAKAT ISTIMEW A
INDIGO
CERDAS ISTIMEW A
HIPERAKTIF
TUNAW ICARA
KESULITAN BELAJAR
TUNALARAS
TUNADAKSA SEDANG
DOW N SYNDROM
TUNADAKSA RINGAN
TUNARUNGU
AUTIS
TUNANETRA
TUNAGRAHIT A SEDANG
TUNAGRAHIT A RINGAN
6
2
33
4423
4235
2840
2762
1610
1478
1070
603
14
6
11822
29249
33985
48379
80%
20%
*) Sumber: DapoS
d
u
ik
m
,b
2
e
0
r2
:0
Data dapodik cut off Oktober 2020
21. KABUPATEN/KOTA YANG BELUM MEMILIKI SLB
(TAHUN 2020)
Saat ini masih ada 58 Kabupaten/Kota yang belum memiliki SLB
Prov. Kepri
1 Kabupaten
Prov. Kalimantan Tengah
1 Kabupaten
Prov. Maluku Utara
1 Kabupaten
Prov. Nusa Tenggara Timur
2 Kabupaten
Prov. Sulawesi Tenggara
2 Kabupaten
Prov. Sumsel
2 Kabupaten
Prov. DKI Jakarta
1 Kabupaten
Prov. Lampung
3 Kabupaten
Prov. Maluku
1 Kota dan 2 Kabupaten
Prov. Sulawesi Utara
4 Kabupaten
Prov. Sumatera Utara
6 Kabupaten
Prov. Papua Barat
10 Kabupaten
Prov. Papua
22 Kabupaten
23
Prov. Sumatera Barat
2Kabupaten
22.
23. Pengertian Pendidikan Inklusif
• Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan
dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti
pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-
sama dengan peserta didik pada umumnya (Pasal 1, Permen No. 70/2009)
• An inclusive school values and provides learning for all regardless of their
needs or abilities.
• Inclusion is primarily about school ethos and the kind of arrangements
which are required to meet the needs of all its students.
• Providing to all students, including those with significant disabilities,
equitable opportunities to receive effective educational services
24. Tujuan Pendidikan Inklusif
• Pendidikan untuk semua
• Pemenuhan hak warga negara
• Penggalian potensi anak
• Penyiapan tantangan baru
• Pengembangan kesadaran sosial
• Pengembangan persaudaraan
• Pembangunan kepedulian
• Peningkatan mutu pendidikan
25. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
62.960
47.752
159.002
131.937
104.931
124.496
2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.610
9.130
31.724 31.618 29.317
35.818
PENDIDIKAN INKLUSI
Grafik Perkembangan
Sekolah Inklusif 2015 - 2020
Grafik Perkembangan Pe
serta Didik 2015
- 2020
153 %
247 %
0.3 % 7.3 % 22 %
24 %
233 %
17 %
28 %
31 %
Lainnya
Narkoba
Indigo
Tunalaras
Down Syndrom
Tunadaksa Sedang
Tunadaksa Ringan
Tunarungu
Tunawicara
Bakat Istimewa
Tunagrahita Sedang
Autis
Tunagrahita Ringan
Hiperaktif
Cerdas Istimewa
Tunanetra
Kesulitan Belajar
2043
30
181
1851
1896
2510
2828
4267
5020
5143
5178
6065
7785
8984
9906
13143
47666
PAUD ; 6.221
SD ; 17.021
SMP ; 7.366
SMA ; 2.232
PKBM ; 598
SKB ; 36
Jenis Disabilitas PD
Jumlah Sekolah Inklusif per Jenja
ng PendidikaSMnK ; 2.344
lah Peser
Jum ta Didik
per Jenjang Pendidikan
PAUD ; 21071
SD ; 59492
SMP ; 24988
SMA ; 6227
SMK ; 5920
PKBM ; 6650
SKB ; 148
Total Sekolah Inklusif
35.818
Total Peserta Didik
124.496
*) Sumber: D
S
a
u
p
m
o
b
d
e
i
k
r,:2D0at2a0dapodikcut off Oktober 2020
26. Kurikulum Pendidikan Inklusif
• Akademik
– Eskalasi - Potensi anak di atas rata-rata
– Duplikasi - Sama dengan kurikulum nasional
– Modifikasi - Diubah sesuai kebutuhan
– Substitusi - Diganti dengan yang lebih sesuai
– Omisi - Beberapa bagian dihilangkan
• Program Kebutuhan Khusus (Progsus)
– Pengembangan orientasi & mobilitas – tunanetra
– Pengembangan komunikasi & persepsi – tunarungu
– Pengembangan diri – tunagrahita
– Pengembangan gerak – tunadaksa
– Pengembangan interaksi, komunikasi, perilaku - autis
Sumber: https://www.idntimes.com/life/inspiration/fera/perjuangan-guru-slb-
yang-tak-diketahui-banyak-orang/full
30. Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik
Penyandang Disabilitas (PP No. 13 Tahun 2020)
• Penyediaan Dukungan Anggaran
– APBN & APBD
• Penyediaan Sarana dan Prasarana
– Aksesabilitas bangunan dan lingkungan
• Penyiapan Pendidik dan Tenaga kependidikan
– Mata kuliah pendidikan inklusif, guru pendidikan khusus, pelatihan guru
• Penyediaan Kurikulum
– Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar
Penilaian
31. Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik
Penyandang Disabilitas (PP No. 13 Tahun 2020)
• Unit Layanan Disabilitas
– Pemerintah Daerah
– Lembaga Penyelenggara Pendidikan: PAUD, Dikdas, Dikmen
– Pendidikan Tinggi
• Sanksi Administratif – Lembaga Penyelenggara Pendidikan
– Teguran tertulis
– Penghentian kegiatan pendidikan
– Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan
– Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan
32. SLB atau Sekolah Inklusif?
• SekolahInklusif tidakmenghilangkan SLB
• AnakPenyandangDisabilitasdapatmengikutiaksespendidikandiSLBatau
sekolahinklusif
• PenyandangDisabilitasTANPAhambatanintelektual sekolahinklusif
• PenyandangDisabilitas DENGANhambatanintelektual sekolahluarbiasa
– Standar umumyangdipakai IQ<70
• PenyandangDisabilitas GandaDENGANhambatanintelektual SLB/Panti
Sosial
33. Tanggung jawab siapa?
• Pemerintah Pusat
– Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
• Pemerintah Provinsi
– Pembiayaan, Perda/Pergub, Implemenasi & Pembinaan Dikmen
• Pemerintah Kabupaten/Kota
– Pembiayaan,Pembinaan PerBup/Wali, Implementasi & Pembinaan Dikdas
• Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
– PPDB, Pembelajaran, Pelayanan Khusus
• Pendidikan Tinggi
– PPDB, Pembelajaran, Pelayanan Khusus
• Masyarakat Umum
– Penerimaan, penghapusan status, perlakuan, dll.
• Orangtua
– Penerimaan, pemberian kesempatan/hak, dukungan biaya, dll.
• Individu Penyandang Disabilitas
– Kesadaran atas kewajiban dan hak
34. Perubahan Mindset
• Perubahan terminologi
– Cacat – disable – tuna – disabilitas/difabel - …
• Siapa yang berkepentingan?
– Mereka memerlukan kita?
– Kita memerlukan mereka?
• .ABK pada Satuan Pendidikan
– Beban?
– Kemanusiaan?
– Kebanggaan?
– Prestasi?
35. Pelayanan PD di Tingkat Sekolah
• Penerimaan Peserta Didik Baru
– Fleksibilitasdarisisi waktu danbatasan usia
– Lintas zonasi
• Standar Kompetensi Lulusan
– Disesuaikandenganpotensianak
• Kurikulum (Standar Isi)
– Duplikasi, modifikasi, substitusi, omisi
• Proses Pembelajaran
– Pendampingan, bimbingankhusus,kelaskhusus
– Pembelajarankooperatif, tutor sebaya
• Penilaian
– Disesuaikandenganketerbatasananak
– Lebihkearahperkembangandaripadahasil
– Bersifat adaptif
36. Manajemen Sekolah Inklusif
Terbuka untuk Semua Anak
Guru Sebagai Inisiator Utama
Lingkungan Sekolah Ramah Anak
Dukungan Pembiayaan bagi Siswa
Penyandang Disabilitas
Fleksibiltas dalam Pembelajaran
37. Manajemen Kelas
• Jumlah siswa per kelas (rombongan belajar)
• Sarana pembelajaran
• Pengaturan tempat duduk
• Pengaturan penerangan
• Perhatian terhadap kebutuhan penyandang
disabilitas
• Pengaturan tempat duduk guru
• Pemberian perhatian khusus
38. Hambatan Umum Pendidikan Inklusif
• Negative statement (stempel)
• Fasilitaspendukungkebutuhan
• Dukungan pendanaan
• Guru yangterlatih
• Perhatian pemerintahdaerah
• Penegakansistempendidikan
39. Masalah yang dihadapi siswa
• Kurangnya percaya diri
• Kurangnya pemahaman
• Masalah penyesuaian
• Terisolasi dan terpisahkan
• Ketertinggalan
• Perasaan menjadi beban
• Perasaan tidak aman
• Sulitnya menyatakan
• Introvert (senang menyendiri)
• Negatif statement
• Malu
41. Agenda
Overview Kurikulum Merdeka
Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan
Pendidikan dan analisis Capaian
Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan
Pembelajaran
Modul Ajar Kurikulum Merdeka, Perencanaan dan
Pelaksanaan Asesmen Diagnostik
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
44. Pra pandemi
Kurikulum 2013
PANDEMI
Kurikulum 2013
dan Kurikulum
Darurat (Kur-
2013 yang
disederhanakan)
.
pandemi
Kurikulum 2013,
Kurikulum
Darurat, dan
Kurikulum
Merdeka di SP
dan SMK PK
Pemulihan
pembelajaran
Kurikulum 2013,
Kurikulum Darurat,
dan Kurikulum Merdeka
sebagai opsi bagi
semua satuan
pendidikan
Penentuan kebijakan
kurikulum nasional
berdasarkan evaluasi
terhadap kurikulum pada
masa pemulihan
pembelajaran
.
2 0 2 4
2 0 2 2 -2 02 4
2 0 2 1 -2 02 2
2 0 2 0 -2 02 1
<2 0 2 0
Kurikulum merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan
untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan
kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama
masa pemulihan pembelajaran.
45. Benang Merah Pengembangan Kurikulum
Kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan
kurikulum sebelumnya:
1. Orientasi holistik: kurikulum dirancang untuk
mengembangkan murid secara holistik, mencakup
kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi
kognitif, sosial, emosional, dan spiritual.
2. Berbasis kompetensi, bukan konten: kurikulum
dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin
dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi
tertentu.
3. Kontekstualisasi dan personalisasi: kurikulum dirancang
sesuai konteks (budaya, misi sekolah, lingkungan lokal)
dan kebutuhan murid.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 45
46. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan
pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi
kurikulum secara lebih komprehensif
Rancangan dan
Implementasi Kurikulum Saat Ini:
Arah Perubahan Kurikulum:
Struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam
pelajaran ditentukan per minggu
Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk
melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang
sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik
Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam
sehingga guru kurang leluasa dalam
mengembangkan pembelajaran kontekstual
Teknologi digital belum digunakan secara sistematis
untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagi
praktik baik
Struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam
pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu
tahun
Fokus pada materi yang esensial, Capaian
Pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun
Memberikan keleluasaan bagi guru
menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai
kebutuhan dan karakteristik peserta didik
Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi
bagi guru untuk dapat terus mengembangkan
praktik mengajar secara mandiri dan berbagi
praktik baik.
47. Keunggulan Kurikulum Merdeka
1. Lebih Sederhana
dan Mendalam
Fokus pada materi yang esensial dan
pengembangan kompetensi peserta
didik pada fasenya. Belajar menjadi
lebih mendalam, bermakna, tidak
terburu-buru dan menyenangkan.
48. Keunggulan Kurikulum Merdeka
2. Lebih Merdeka
Peserta didik: Tidak ada program peminatan
di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran
sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
Guru: Guru mengajar sesuai tahap
capaian dan perkembangan
peserta didik.
Satuan pendidikan: memiliki wewenang
untuk mengembangkan dan mengelola
kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan
karakteristik satuan pendidikan dan peserta
didik.
49. Keunggulan Kurikulum Merdeka
3. Lebih Relevan dan
Interaktif
Pembelajaran melalui kegiatan
projek memberikan kesempatan
lebih luas kepada peserta didik untuk
secara aktif mengeksplorasi isu-isu
aktual misalnya isu lingkungan,
kesehatan, dan lainnya untuk
mendukung pengembangan karakter
dan kompetensi Profil Pelajar
Pancasila.
50. Kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasi kurikulum
berbeda-beda, terutama dalam situasi Pandemi COVID-19. Menyadari
kompleksitas tersebut, maka:
2
1
Sumber: Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun
2022
Pemerintah tidak
mewajibkan satuan
pendidikan untuk
mengimplementasikan
Kurikulum Merdeka
Implementasi Kurikulum
Merdeka dapat disesuaikan
dengan kesiapan masing-
masing satuan pendidikan
51. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan
kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih
Pilihan 1
Kurikulum 2013
Secara penuh
Pilihan 2
Kurikulum Darurat
yaitu Kurikulum 2013
yang disederhanakan
Pilihan 3
Kurikulum
Merdeka
52. Untuk satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka,
implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing
Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan Angket Kesiapan Implementasi Kurikulum Prototipe
yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada
pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi
Kurikulum Prototipe.
Pilihan 3: Mandiri Berbagi
Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan
mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di
satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Pilihan 1: Mandiri Belajar
Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum
Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan
yang sedang diterapkan.
Pilihan 2: Mandiri berubah
Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan
perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan
pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Angket Kesiapan Implementasi
Kurikulum Prototipe dapat diakses
melalui:
https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/
53. Dukungan untuk kesiapan implementasi
Dukungan apa yang diberikan
Pemerintah untuk satuan pendidikan
yang menerapkan Kurikulum
Merdeka?
54. Penerapan Kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam
perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala
sekolah, dan dinas pendidikan.
● Perangkat ajar (buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional
sekolah, serta modul ajar dan projek penguatan profil Pelajar Pancasila disediakan melalui
platform digital bagi guru. Satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan buku teks secara
mandiri dengan BOS reguler atas dukungan Pemda dan yayasan
● Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS melalui SIPLah atau cetak mandiri
02
01
03
Penyediaan
Perangkat ajar:
buku teks dan
bahan ajar
pendukung
Pelatihan dan
penyediaan
sumber belajar
guru, kepala
sekolah, dan
pemda
Jaminan jam
mengajar
dan tunjangan
profesi
guru
● Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi
digital.
● Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan Kurikulum Merdeka. Misalnya,
melalui pengimbasan dari Sekolah Penggerak.
● Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast dll., yang dapat
diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (flashdisk).
● Guru membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi
Kurikulum Merdeka, baik di satuan pendidikan maupun di komunitasnya
● Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru
● Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan
Kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut
55. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar (tidak hanya buku teks)
yang digunakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan Capaian
Pembelajaran
Modul projek penguatan profil pelajar
Pancasila dengan tema Bhineka
Tunggal Ika untuk Fase A
Modul ajar Bahasa Indonesia
untuk Fase D (SMP)
Buku teks mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk kelas X
57. Pengembangan Karakter
Dalam struktur kurikulum
prototipe, 20 - 30 persen
jam pelajaran digunakan
untuk pengembangan
karakter Profil Pelajar
Pancasila melalui
pembelajaran berbasis
projek.
Kurikulum 2013 sudah
menekankan pada
pengembangan
karakter, namun belum
memberi porsi khusus
dalam struktur
kurikulumnya.
Pembelajaran berbasis projek penting
untuk pengembangan karakter
karena:
a) memberi kesempatan untuk
belajar melalui pengalaman
(experiential learning)
b) Mengintegrasikan kompetensi
esensial yang dipelajari peserta
didik dari berbagai disiplin ilmu
c) struktur belajar yang fleksibel
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 57
58. TETAP
Ditetapkanoleh pemerintahpusat
FLEKSIBEL/DINAMIS
Satuanpendidikan mengembangkan
kurikulum operasional berdasarkan
kerangka dan struktur kurikulum,
sesuai karakteristik satuan
pendidikan
Tujuan PendidikanNasional
Profil PelajarPancasila
Standar KompetensiLulusan
(untuk PAUDSTPPA)
StandarIsi StandarProses
Capaian Pembelajaran
Standarlainnya
Struktur Kurikulum Prinsip Pembelajarandan
Asesmen
● Visi&Misi satuanpendidikan
● Konteks dan kebijakanlokal
● Kurikulum operasionaldi
satuan pendidikan
● Perangkat ajar yang
dikembangkan secaramandiri
StandarPenilaian
Kerangka Dasar
Kurikulum ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat
dengan mengacu pada
Tujuan Pendidikan
Nasional dan SNP
Contoh Perangkat Ajar: BukuTeksPelajaran,BahanAjar,modulajarmatapelajaran dan
projekprofilpelajarPancasila,contohkurikulumsatuanpendidikan
60. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
PAUD
Kegiatan bermain
sebagai proses belajar
yang utama
Penguatan literasi dini
dan penanaman karakter
melalui kegiatan bermain-
belajar berbasis buku
bacaan anak
Fase Fondasi untuk
meningkatkan kesiapan
bersekolah
Pembelajaran berbasis
projek untuk penguatan
profil Pelajar Pancasila
dilakukan melalui
kegiatan perayaan hari
besar dan perayaan
tradisi lokal
SD
Penguatan kompetensi yang
mendasar dan pemahaman
holistik:
• Untuk memahami
lingkungan sekitar, mata
pelajar an IPA dan IPS
diga bungkan
sebagai mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam
dan Sosial (IPAS)
• Integrasi computational
thinking dalam mata
pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika,
dan IPAS
• Bahasa Inggris sebagai mata
pelajaran pilihan
Pembelajaran berbasis
projek untuk penguatan
profil Pelajar Pancasila
dilakukan minimal 2 kali
dalam satu tahun ajaran
SMP
Penyesuaian dengan
perkembangan teknologi
digital, mata pelajaran
Informatika menja di mata
pelajaran wajib
Panduan untuk guru
Informatika disiapkan untuk
membantu guru-guru
pemula, sehingga guru mata
pelajaran tidak harus
berlatar belakang pendidikan
informatika
Pembelajaran berbasis pro
jek untuk penguatan profil Pe
lajar Pancasila dilakukan
minimal 3 kali dalam satu
tahun ajaran
SMA
Program peminatan/ penjurus
an tidak diberlakukan
Di kelas 10 pelajar menyiap
kan diri untuk menentukan
pilihan mata pelajaran di
kelas 11. Mata pelajaran yang
dipela jari serupa dengan di
SMP
Di kelas 11 dan 12 pelajar
mengikuti mata pelajaran dari
Kelompok Mapel Wajib, dan
memilih mata pelajaran dari
kelompok MIPA, IPS, Bahasa,
dan Keterampilan Vokasi
sesuai minat, bakat, dan
aspirasi nya
Pembelajaran berbasis
projek untuk penguatan profil
Pelajar Pancasila dilakukan
minimal 3 kali dalam satu
tahun ajaran, dan pelajar
menulis esai ilmiah
sebagai syarat kelulusan
SMK
Dunia kerja dapat terlibat dalam
pengembangan pembelajaran
Struktur lebih sederhana dengan
dua kelompok mata pelajaran,
yaitu Umum dan Kejuruan.
Persentase kelompok kejuruan
meningkat dari 60% ke 70%
Penerapan pembelajaran ber
basis projek dengan mengintegra
sikan mata pelajaran terkait.
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
menjadi mata pelajaran wajib
minimal 6 bulan (1 semester).
Pelajar dapat memilih mata pelajar
an di luar program keahliannya
Alokasi waktu khusus projek
penguatan profil pelajar Pancasila
dan Budaya Kerja untuk
peningkatan soft skill (karakter
dari dunia kerja)
SLB
Capaian pembelajaran
pendidikan khusus dibuat
hanya untuk yang memiliki
hambatan intelektual
Untuk pelajar di SLB yang
tidak memiliki hambatan
intelektual, capaian
pembelajarannya sama
dengan sekolah reguler yang
sederajat, dengan
menerapkan prinsip
modifikasi kurikulum
Sama dengan pelajar di
sekolah reguler, pelajar di
SLB juga menerapkan
pembelajaran berbasis
projek untuk menguatkan
Pelajar Pancasila dengan
mengusung tema yang sama
dengan sekolah regu ler,
dengan kedalaman materi
dan aktivitas sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan
pelajar di SLB
Karakteristik Kurikulum di Setiap Jenjang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 60
61. Struktur Kurikulum
Pendidikan Anak Usía Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
1. Pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan
pembelajaran intrakurikuler untuk setiap
mata pelajaran mengacu pada capaian
pembelajaran.
2. Projek penguatan profil pelajar
Pancasila. Kegiatan khusus yang
ditujukan untuk memperkuat upaya
pencapaian profil pelajar Pancasila yang
mengacu pada Standar Kompetensi
Lulusan.
Secara pengelolaan waktu pelaksanaan,
projek dapat dilaksanakan dengan
menjumlah alokasi jam pelajaran projek dari
semua mata pelajaran dan jumlah total
waktu pelaksanaan masing-masing projek
tidak harus sama.
Alokasi waktu untuk setiap projek
penguatan profil pelajar Pancasila tidak
harus sama. Satu projek dapat dilakukan
dengan durasi waktu yang lebih panjang
daripada projek yang lain.
62. Muatan Lokal
Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan
muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel, melalui 3
(tiga) pilihan sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain;
2. Mengintegrasikan ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila;
dan/atau
3. Mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
63. Struktur Kurikulum SD
Struktur kurikulum SD/MI dibagi menjadi 3 (tiga) Fase:
a. Fase A untuk Kelas I dan Kelas II;
b. Fase B untuk Kelas III dan Kelas IV; dan
c. Fase Cuntuk Kelas V dan Kelas VI.
Satuan pendidikan SD/MI dapat mengorganisasikan
muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata
pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD/MI
terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. pembelajaran intrakurikuler; dan
b. projek penguatan profil pelajar Pancasila,
dialokasikan sekitar 20% (dua puluh persen)
beban belajar per-tahun.
Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan
secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara
muatan, projek harus mengacu pada capaian profil pelajar
Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus
dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran.
Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, projek dapat
dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran projek
penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran
dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing projek tidak
harus sama.
64. Asumsi 1 Tahun = 36 minggu
1 JP = 35 menit
Alokasi per tahun
(minggu)
Alokasi Projek per
tahun
TOTAL JP PER
TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Pancasila 144 (4) 36 180
Bahasa Indonesia 216 (6) 72 288
Matematika 144 (4) 36 180
PJOK 108 (3) 36 144
Seni dan Budaya**:
o Seni Musik
o Seni Rupa
o Seni Teater
o Seni Tari
108 (3) 36 144
Bahasa Inggris*** 72 (2) - 72
Muatan Lokal*** 72 (2) 72
Total****: 828 (23) 252 1080
* Diikuti oleh peserta didik
sesuai dengan
agama/kepercayaan
masing-masing.
** Satuan pendidikan
menyediakan minimal 1
(satu) jenis seni (Seni Musik,
Seni Rupa, Seni Teater,
dan/atau Seni Tari). Peserta
didik memilih 1 (satu) jenis
seni (Seni Musik, Seni Rupa,
Seni Teater, atau Seni Tari).
*** Maksimal 2 JP per minggu
atau 72 JP per tahun.
**** Total JP tidak termasuk
mata pelajaran Bahasa
Inggris, Muatan Lokal,
dan/atau mata pelajaran
tambahan yang
diselenggarakan oleh satuan
pendidikan.
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD/MI Kelas I
65. Asumsi 1 Tahun = 36 minggu
1 JP = 35 menit
Alokasi pertahun
(minggu)
Alokasi Projek
per tahun
TOTAL JP PER
TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Pancasila 144 (4) 36 180
Bahasa Indonesia 252 (7) 72 324
Matematika 180 (5) *** 36 216
PJOK 108 (3) 36 144
Seni dan Budaya**:
o Seni Musik
o Seni Rupa
o Seni Teater
o Seni Tari
108 (3) 36 144
Bahasa Inggris*** 72 (2) - 72
Muatan Lokal*** 72 (2) 72
Total****: 900 (25) 252 1152
* Diikuti oleh peserta didik
sesuai dengan
agama/kepercayaan masing-
masing.
** Satuan pendidikan
menyediakan minimal 1 (satu)
jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa,
Seni Teater, dan/atau Seni Tari).
Peserta didik memilih 1 (satu)
jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa,
Seni Teater, atau Seni Tari).
*** Maksimal 2 JP per minggu
atau 72 JP per tahun.
**** Total JP tidak termasuk
mata pelajaran Bahasa Inggris,
Muatan Lokal, dan/atau mata
pelajaran tambahan yang
diselenggarakan oleh satuan
pendidikan.
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD/MI Kelas II
66. * Diikuti oleh peserta didik
sesuai dengan
agama/kepercayaan
masing- masing.
** Satuan pendidikan
menyediakan minimal 1 (satu)
jenisseni (Seni Musik, Seni
Rupa, Seni Teater, dan/atau
Seni Tari). Peserta didik
memilih 1 (satu) jenisseni
(Seni Musik,Seni Rupa, Seni
Teater, atau Seni Tari).
*** Maksimal 2 JP per
minggu atau 72 JPper
tahun.
**** Total JP tidak termasuk
mata pelajaran Bahasa
Inggris, Muatan Lokal,
dan/atau mata pelajaran
tambahan yang
diselenggarakan oleh satuan
pendidikan.
Asumsi 1 Tahun = 36 minggu
1 JP = 35 menit
Alokasi per tahun
(minggu)
Alokasi Projek per
tahun
TOTAL JP PER
TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* 108 (3) 36 144
Pendidikan Pancasila 144 (4) 36 180
Bahasa Indonesia 216 (6) 36 252
Matematika 180 (5) 36 216
IPAS 180 (5) 36 216
PJOK 108 (3) 36 144
Seni dan Budaya**:
o Seni Musik
o Seni Rupa
o Seni Teater
o Seni Tari
108 (3) 36 144
Bahasa Inggris*** 72 (2) - 72
Muatan Lokal*** 72 (2) - 72
Total****: 1044 (29) 252 1296
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD/MI Kelas III-V
67. Asumsi 1 Tahun = 36 minggu K13 Program Sekolah Penggerak
Per Minggu
Alokasi per tahun
(minggu) Alokasi Projek per tahun Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* 4 96 (3) 32 128
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* 4 96 (3) 32 128
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* 4 96 (3) 32 128
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* 4 96 (3) 32 128
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* 4 96 (3) 32 128
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* 4 96 (3) 32 128
Pendidikan Pancasila 6 128 (4) 32 160
Bahasa Indonesia 10 192 (6) 32 224
Matematika 6 160 (5) 32 192
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial - 160 (5) 32 192
Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan - 96 (3) 32 128
Pilihan minimal 1:
a) Seni Musik, b) Seni Rupa, c) Seni Teater, d) Seni Tari
4
96 (3)
32
128
Bahasa Inggris*** 2 64 (2)*** 64***
Muatan Lokal*** 2 64 (2)*** 64***
Total*** 928(29) 224 1152
****Jam pelajaran kelas
3 SDmengalami
peningkatan, mengikuti
struktur kelas 4 karena
IPASdimulai di kelas 3
***opsional. Satuan
Pendidikan dapat
mengintegrasikan
muatan lokal dalam
mapel lain atau
diajarkan melalui
kegiatan projek.
Total JP tidak termasuk
mata pelajaran Bahasa
Inggris, Muatan Lokal
dan/atau mata
pelajaran tambahan
yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD/MI Kelas VI
71. CATATAN
7
1
1. Mata pelajaran Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran
pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan
satuan pendidikan.
2. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan
mata pelajaran Bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan
kompetensi dan penyediaan pendidik.
3. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata
pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat
mengintegrasikan muatan Bahasa Inggris ke dalam mata
pelajaran lain dan/atau ekstrakurikuler dengan melibatkan
masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan/atau
bimbingan orang tua.
74. Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka
74
Pilihan kesatu
Mandiri Belajar
Pilihan kedua
Mandiri Berubah
Pilihan ketiga
Mandiri Berbagi
Pilihan yang memberikan kebebasan
kepada satuan Pendidikan saat
menerapkan kurikulum Merdeka
beberapa bagian dan prinsip
Kurikulum Merdeka, tanpa
mengganti kurikulum satuan
pendidikan yang sedang diterapkan
pada satuan pendidikan PAUD, kelas
1, 4, 7 dan 10.
Pilihan yang memberikan keleluasaan
kepada satuan Pendidikan saat
menerapkan kurikulum merdeka
dengan menggunakan perangkat ajar
yang sudah disediakan pada satuan
pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Pilihan yang memberikan keleluasaan
kepada satuan Pendidikan dalam
menerapkan kurikulum merdeka
dengan mengembangkan sendiri
berbagai perangkat ajar pada satuan
pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan
10.
Penerapan kurikulum merdeka dilakukan melalui tahapan berdasarkan kesiapan dan penetapan target oleh
satuan pendidikan.
https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/video-tutorial-
pendaftaran-implementasi-kurikulum-merdeka/
76. 1 2
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
TATA CARA PENDAFTARAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
Kunjungi Laman:
kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id
Pastikan anda mempelajari semua
informasi pada laman ini untuk
memperkaya pemahaman anda
sebelum menentukan pilihan.
Pilih menu DAFTAR pada laman
ini
77. 3 4
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Lalu lakukan log in menggunakan:
Akun SIMPKB untuk Kepala Satuan Pendidikan*
Akun SIMPATIKA untuk Kepala Madrasah
*Satuan Pendidikan adalah PAUD/TK, SD,
SMP, SMA, SMK, SLB, dan SKB/PKBM
Ikuti 2 langkah selanjutnya untuk
menyelesaikan pendaftaran, mulai dengan
klik DAFTAR
Isi Kuesioner
Menonton
Video
Kemudian, centang
kotak pada menu pop
up informasi
pendaftaran lalu klik
Ikuti Pembelajaran
untuk melanjutkan
TATA CARA PENDAFTARAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
78. 5 6
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
TATA CARA PENDAFTARAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
Langkah 1: Menonton video penjelasan
menarik terkait dengan kurikulum merdeka
Klik Mulai
Tonton 2 video tersebut
hingga muncul tanda
centang biru
Klik "Mark Complete"
untuk melanjutkan
Klik Kembali ke SIM
GURU BELAJAR untuk
lanjut ke Langkah 2
Langkah 2: Klik Isi Kuesioner, lalu ikuti
tahapan pengisiannya
Untuk sekolah swasta, lakukan
unduh template surat Izin
Yayasan, lengkapi isian dan
tanda tangan surat izin tersebut,
lalu unggah kembali dalam format
pdf
79. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
TATA CARA PENDAFTARAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
Selamat! Anda akan mendapatkan
Rekomendasi Umum dan Khusus
Pelajari dan terapkan
rekomendasi umum dan
khusus ini untuk
melangkah ke tahap
Implementasi Kurikulum
Merdeka
Rekomendasi ini dapat
diunduh dalam format PDF
melalui menu "UNDUH
HASIL"
80. MATERI LENGKAP KURIKULUM
MERDEKA DAPAT DIAKSES MELALUI:
https://linktr.ee/pembelajaranparadigmabaru
https://guru.kemdikbud.go.id/
Mari instal Platform Merdeka Mengajar pada gawai Android
melalui tautan bit.ly/platformmerdekamengajar
