Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SISTEM POLITIK ORDE BARU
Similar to SISTEM POLITIK ORDE BARU (20)
SISTEM POLITIK ORDE BARU
- 1. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966 – 1998) Disusun oleh kelompok 4 (XII-4)
- 2. Peta Pembahasan Masa Transisi 1966 - 1967 Masa Transisi 01 Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi 02 Integrasi Timor-Timur 03 Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru 04
- 3. Masa Transisi 1966 - 1967
- 4. Lahirnya pemeritahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI berbentuk Presidium dengan ketua umum Zamroni (PMII). Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi.
- 5. 1.Aksi-aksi Tritura Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa dan pelajar • (KAPPI, KAMI, KAPI) • KABI (Buruh) • KASI (Sarjana) • KAWI (Wanita) • KAGI (Guru) Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G-30S/PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila.
- 6. 1.Aksi-aksi Tritura Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), krisis nasional makin tidak terkendalikan. Dalam pada itu mahasiswa membentuk Resimen Arief Rachman Hakim. Melanjutkan aksi KAMI.
- 7. 1.Aksi-aksi Tritura Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri, selain itu mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia”
- 8. 2.Surat Perintah 11 Maret Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke Istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir Machmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam III Dr.Chaerul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. SURAT PERINTAH 11 MARET
- 9. 2.Surat Perintah 11 Maret Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu diantara Tritura telah dilaksanan. Selain itu Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan SUPERSEMAR adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen. Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet Kelima orang tersebut ialah • Sultan Hamengkubuwono IX • Adam Malik • Dr Roeslan Abdulgani • Dr. K.H. Idham Chalid • Dr. J. Leimena.
- 10. 2.Surat Perintah 11 Maret Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya: 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/PKI 3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.
- 11. 3.Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto.
- 12. 3.Dualisme Kepemimpinan Nasional Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS. Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”. Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965.
- 13. 3.Dualisme Kepemimpinan Nasional Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi laporan pertanggung jawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto.
- 14. 3.Dualisme Kepemimpinan Nasional Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.
- 15. Stabilisasi Politik dan Rebilitasi Ekonomi
- 16. • Setelah mendapatkankekuasaan sepenuhnya,pemerintah Orde Baru jadi menjalankankebijakan- kebijakan politik dan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, layaknya Stabilitas Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966),Stabilitas ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966) • Mengukuhkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. • Menata kembali hubunganbaik dengan negara tetangga dan ikut membangun ketertiban dunia.
- 17. 1.Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama lakukan pembangunan nasional tersebut adalah bersama dengan membentuk Kabinet Pembangunan I terhadap 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal bersama dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi: 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat perlu berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu); 2. Menyusun dan memiliki rencana Repelita; 3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya terhadap Juli 1971; 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan penduduk bersama dengan melenyapkan habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan tiap tiap bentuk rongrongan penyelewengan, dan juga pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.
- 18. 1.Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, pemerintah diinginkan langsung lakukan pemilu terhadap tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan terhadap 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan lewat Keputusan Presiden No.23 tanggal 23 Mei 1970. kuantitas partai politik (parpol) yang diijinkan ikut dan juga didalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) ditambah bersama dengan Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut: Golkar(236 kursi, 62,82%), NU (58 kursi,18,68%), Parmusi (24 kursi (5,56%), PNI (20 kursi,6,93%), PSII (10 kursi,2,39%), dan Parkindo (10 kursi, 2,39%). (Anhar Gonggong ed, 2005: 150)
- 19. 1.Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan Pada tahun 1971 dilakukan penyederhanaan 9 partai politik tersebut,menjadi berfusi dalam 2 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (Empat partai Islam : NU,Permusi,PSII,Perti) (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (Partai non-Islam : PNI,Parkindo,Partai Katolik,Murba dan IPKI)(PDI). Pemerintah Orde baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogy pembangunan : 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi semua rakyat. Dan semua usaha-usaha yang dilakukan Presiden Soehato,Semuanya bertujuan untuk menggerakan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi.
- 21. Dimaksudakanuntuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh,kuat ,konsisten,tulusuntuk mewujudkan cita-cita. PresidenSoekarno menyerukankepada rakyatagarberikrar padadirisendiri mewujudkanPancasila danmengajukanEKA PRASETIA PANCAKARSA. TujuanpenataranP4 adalahuntuk membentuk pemahamanyangsama diharapkanpersatuan& kesatuannasionalakan terbentuk dan terpelihara. 2.Stabilisasi Penyeragaman
- 23. Dwifungsi ABRI dapat diartikan bahwa memiliki 2 fungsi Yakni fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya dibidang politik. Keikutsertaan militer dalam politik secara umum bersifat non partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan daripada PARPOL yang dipandang memiliki kepentingan sendiri PENERAPAN DWIFUNGSI ABRI
- 24. 4.Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi,yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus. Langkah-langkah yang melakukan prioritas utama mengurangi atau mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN berimbang. Untuk menanggulangi hutang pihutang luar negeri,pemerintah berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris,Prancis (Paris Club) untuk merundingkan hutang negara dan juga ke London,Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang pihutang swasta. Tap MPRS No.XXIII/1966 mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat diatas segala soal-soal nasional yang lain,termasuk politik. 1 3 2 4
- 25. 5.Kebijakan Pembangunan Orde Baru Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau industry yang menjalankan program pembangunan yang ditekankan pada penciptaan industry pedesaan sebagai wahana pembangunan dan bentuk bimbingan massal (BIMAS) yang diperuntukan meningkatkan produk beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. A.Pertanian Pada masa orde baru dilaksanakan program unuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan KB.Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia dipuji oleh UNICEF,karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan melakukan upaya dalam rangka mensejahterakan anak. C.Keluarga Berencana(KB) Pada masa kepemimpinan Soeharto pembangunan pendidikan mengalami kemajuan ada 3 hal yang patut dicatat,adalah pembangunan sekolah dasar inpres(SD Inpres),Program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau KEJAR. B.Pendidikan Perkembangan pusat Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS) bermula dari konsep Bandung Plan.Ini merupakan hasil pada orde baru.Salahj satu indicatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. D.Kesehatan Masyarakat dan Posyandu
- 27. Timor-Timur merupakan wilayah bekas koloni Portugis yang menjadi sebuah provinsin di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999,dan merupakan Provinsi ke-27. Timor-timur telah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Berawal dari keinginan partai politik (APODETI) bersama UDT untuk berintegrasi dengan Indonesia.ABRI kemudian melakukan invasi,massa penolak integrasi (FRETILIN) dibantai oleh pasukan ABRI dan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer.Setelah berhasil ditaklukan,koalisi APODETI-UDT membentuk pemerintahan sementara Timor-timur dengan Arnaldo dos Reis Araujo sebagai petugasnya
- 28. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru
- 29. Dalam bidang politik,pemerintah Orde Baru cenderung otoriter.Pemerintah mempunyai kekusaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.Peran negara semakin kuat dan menyebabkan timbulnya pemerintah yang sentralis (Penentuan kebijakan Publik pada pemerintah pusat). Kebijakan orde baru terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi terbentuknya mentalis dan budaya korupsi para pejabat Indonesia.