SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Direktorat Gratifikasi
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
GRATIFIKASI
Apa
itu
Gratifikasi?
AGAMA
BUDAY
A
PERGAULAN ETIKA
PRAKTIK PEMBERIAN ADALAH NETRAL
DAN WAJAR
PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH
Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang
menjadi perilaku dibawah sadar
4
Kebiasaan.....
LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
Pemberia
n dalam
arti luas
Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
Gratifikasi adalah...
Uang /
setara Uang
Rabat/Diskon
Pinjaman tanpa
Bunga
Komisi Pengobatan Cuma2
Tiket Perjalanan Perjalanan Wisata
Fasilitas
Penginapan
Fasilitas
lainnya
GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP APABILA:
Apakah
Gratifikasi yang
dianggap suap
termasuk
TIPIKOR?
TINDAK PIDANA KORUPSI
30
KERUGIAN
KEUANGA
N NEGARA
SUAP
MENYUAP
PENGGELAPAN
DALAM
JABATAN
PEMERASAN
PERBUATAN
CURANG
COI DALAM
PENGADAAN
GRATIFIKASI
Ancaman Hukuman Penerima
Pidana Denda
Rp 200 - Rp 1 miliar.
Pidana Penjara Seumur
hidup atau 4 -20 tahun
&
UNSUR PASAL
(UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)
UNSUR PASAL
(UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)
Pegawai Negeri
(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)
Penyelenggara Negara
(UU No. 28/1999)
Penyelenggara Negara
(Penjelasan UU No 28/1999)
PENGECUALIAN SANKSI
HUKUM GRATIFIKASI
Sanksi Hukum tidak
berlaku, jika lapor
Komisi Pemberantasan
Korupsi
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal
12C ayat (1)
22
Sanksi bagi Pemberi
Pidana Denda Rp 150 jutaPidana Penjara 3 tahun
&
Jadikan Indonesia Bebas Korupsi 24
TIPOLOGI
SUAP, PEMERASAN & GRATIFIKASI
SUAP
PEMERASAN
GRATIFIKASI
Jadikan Indonesia Bebas Korupsi 25
TIPOLOGI SUAP, PEMERASAN
DAN GRATIFIKASI
PERMISIVE
UNTUK
MEMINTAPERMISIVE
UNTUK
MELAKUKAN
SESUATU
PERMISIVE
MENERIMA
Tolak....Terima,Lapor
Sulitkah Lapor Gratifikasi?
Pelaporan & Penentuan Status Gratifikasi Pasal
16,17, & 18 UU No 30 Tahun 2002
Laporan
Tertulis
Kepada KPK
Dapat memanggil
Penerima
Gratifikasi
Pimpinan KPK
melakukan
penelitian
SK Pimpinan KPK
ttg Status
Kepemilikan
Gratifikasi
30
H
A
R
I
K
E
R
J
A
Proses
Penetapan
Status
Penerima
Gratifikasi
30 HK sejak
Gratifikasi
diterima
Menteri
Keuangan
Penerima
Gratifikasi
7 HK sejak
ditetapkan
statusnya
Tata cara pelaporanTata cara pelaporan
GratifikasiGratifikasi
• Pernikahan danPernikahan dan
sejenisnya....sejenisnya....
• Non PernikahanNon Pernikahan
Tata cara pelaporan gratifikasiTata cara pelaporan gratifikasi
PernikahanPernikahan
Lampirkan data pernikahanLampirkan data pernikahan
sbb :sbb :
1.1. Formulir gratifikasi (diisi lengkap);Formulir gratifikasi (diisi lengkap);
2.2. Hard copy dan soft copy penerimaan (uang, barang,Hard copy dan soft copy penerimaan (uang, barang,
bunga);bunga);
3.3. Contoh undangan;Contoh undangan;
4.4. Hardcopy daftar/ buku tamu undangan;Hardcopy daftar/ buku tamu undangan;
5.5. Soft copy foto barang dan karangan bungaSoft copy foto barang dan karangan bunga
Lampiran – Rekapitulasi uang
Lampiran – Rekapitulasi barang/kado
Lampiran – Rekapitulasi karangan bunga
Formulir Gratifikasi......(1)
Formulir Gratifikasi......(2)
Formulir Gratifikasi......(3)
Formulir Gratifikasi......(4)
Formulir Gratifikasi......(5)
Tata cara pelaporan gratifikasiTata cara pelaporan gratifikasi
Non PernikahanNon Pernikahan
1.1. Formulir gratifikasi (diisi lengkap);Formulir gratifikasi (diisi lengkap);
2.2. Nama Pemberi (langsung/tidakNama Pemberi (langsung/tidak
langsung/diwakilkan);langsung/diwakilkan);
3.3. Alasan pemberian;Alasan pemberian;
4.4. Tempat, tanggal dan waktu penerimaan;Tempat, tanggal dan waktu penerimaan;
5.5. Kontak person , Hp dan e-mail selain dari PelaporKontak person , Hp dan e-mail selain dari Pelapor
(staf/ sekretaris yang menangani pelaporan(staf/ sekretaris yang menangani pelaporan
gratifikasi);gratifikasi);
6.6. Alamat persuratan pengiriman SK /Surat ApresiasiAlamat persuratan pengiriman SK /Surat Apresiasi
bagi Pelapor (kantor, rumah atau alamat lainnya).bagi Pelapor (kantor, rumah atau alamat lainnya).
Formulir Gratifikasi......(4)
Formulir Gratifikasi......(5)
Formulir Gratifikasi......(6)
Formulir Gratifikasi......(7)
43
PROFIL GRATIFIKASI KPK
44
DIREKTORAT GRATIFIKASI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
No. Telp : (021) 5289 2448
Email :
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

More Related Content

What's hot

Bab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
Bab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsiBab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
Bab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsinatal kristiono
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikanIPA
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Coky Fauzi Alfi
 
PPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsiPPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsiRiskymessyana99
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
 
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...Idik Saeful Bahri
 
Logbook kegiatan aktualisasi
Logbook kegiatan aktualisasiLogbook kegiatan aktualisasi
Logbook kegiatan aktualisasiTaufiq Hidayat
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKsayidmuhfaldy
 
Bab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsiBab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsinatal kristiono
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Ajeng Hayuningtyas
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)aliyudhi_h
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)
Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)
Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)KutsiyatinMSi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 

What's hot (20)

Bab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
Bab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsiBab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
Bab 9 partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
 
PPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsiPPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsi
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
 
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
 
Logbook kegiatan aktualisasi
Logbook kegiatan aktualisasiLogbook kegiatan aktualisasi
Logbook kegiatan aktualisasi
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
Bab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsiBab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsi
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)
Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)
Pengawasan dan pengendalian gratifikasi (1)
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 

Viewers also liked

Seminar gratifikasi
Seminar gratifikasiSeminar gratifikasi
Seminar gratifikasiAdiebm
 
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian GratifikasiMembangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi93220872
 
Integritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanIntegritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanJohan Setiawan
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etikaSutikno Tumingan
 
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)indra wijaya
 
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan TipikorUU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan TipikorMas Kris
 
Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002Sulvi Suardi
 
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas KorupsiPresentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsiabdul Hamid
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangAhmad Abdul Haq
 
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsaHukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsaEmilia Wati
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTHaristian Sahroni Putra
 
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2PSK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2PDitjen P2P Kemenkes
 
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasiSosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasialiyudhi_h
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisSatrio Arismunandar
 

Viewers also liked (20)

Seminar gratifikasi
Seminar gratifikasiSeminar gratifikasi
Seminar gratifikasi
 
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian GratifikasiMembangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
 
saber pungli
saber punglisaber pungli
saber pungli
 
Integritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanIntegritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam Pekerjaan
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015
 
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
 
kpk
kpkkpk
kpk
 
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan TipikorUU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor
 
Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002
 
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas KorupsiPresentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malang
 
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsaHukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
 
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2PSK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
 
[PKN Korupsi
[PKN Korupsi[PKN Korupsi
[PKN Korupsi
 
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasiSosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
 

More from 93220872

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA93220872
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan93220872
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP93220872
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 201993220872
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah93220872
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS93220872
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 201793220872
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)93220872
 

More from 93220872 (20)

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 

Recently uploaded

Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 

Recently uploaded (20)

Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 

Direktorat Gratifikasi KPK