Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian, sejarah, prinsip, model, jenis, dan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum bebas. Demokrasi berkembang di Yunani Kuno sebelum menyebar ke Barat. Islam dipandang sebagian d
2. Agenda Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
2. Hakekat Demokrasi
3. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Barat
4. Prinsip Demokrasi
5. Model dan Jenis Demokrasi
6. Islam dan Demokrasi
7. Penerapan dan Perkembangan Demokrasi di
Indonesia
3. PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang selalu melibatkan warga
negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sangat penting dalam
rangka kemajuan negara ke depannya.
4. HAKEKAT DEMOKRASI
Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani demos ( rakyat ) dan cratos ( kekuasaan ). demokrasi
adalah kekuasaan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi ada dalam keputusan rakyat.
Demokrasi menurut para ahli
1. Joseph A. Schemer bahwa demokrasi merupakan perencanaan institusional dimana setiap
individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan suara.
2. Abraham Lincon bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.
3. Sidney Hook bahwa demokrasi adalah keputusan pemerintah di dasarkan pada kesepakatan
mayoritas rakyat dewasa.
4. Jeff Hayness bahwa demokrasi adalah dimana kekuasaan tertinggi sebuH negara berada dalam
keputusan rakyat.
5. Barky bahwa demokrasi adalah adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan
kemudian masukan itu dimusyawarahkan oleh Lembaga legislative dan hasilnya berupa kebijakan
5. Sejarah dan Perkembangan
Demokrasi di Barat
Ide pemerintahan demokratis pertama kali muncul di Yunani Kuno pada saat abad ke-6
sampai abad ke-3 SM, pada zaman Yunani Kuno demokrasi digunakan dalam kehidupan
ketata-negaraan yang bersejarah, dan dengan demikian mulailah juga apa yang disebut
orang sebagai sejarah demokrasi.
Lalu dapat dikatakan menghilang pada saat bangsa Romawi dikalahkan oleh Eropa Barat
pada abad pertengahan ( 600-1400 ), masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh
struktur sosial yang feodal dimana kekuasaan dipegang oleh paus.
Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu
dokumen penting yaitu Magna Charta (Piagam Besar), Magna Charta merupakan semi
kontrak antara beberapa bangsawandan Raja John dari Inggris yang menjadikan raja
pertama yang mengakui dan menjamin hak rakyatnya, piagam ini merupakan tonggak
dalam perkembangan gagasan demokrasi.
6. 6
PRINSIP DEMOKRASI
1. Diberlakukan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang
berbeda
2. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
3. Pemerintahan berdasarkan hukum
4. Pemerintahan dengan mayoritas
5. Pemerintahan dengan diskusi
6. Pemilihan umum yang besar
7. Pers yang bebas
8. Pengakuan atas hak-hak minoritas
9. Perlindungan atas hak asasi manusia
10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. 7
7
ASPEK DEMOKRASI
1. Pemilihan Umum
Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan.
2. Susunan Kekuasaan Negara
Kekuasaan Negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan
dalam satu tangan atau satu wilayah
3. Kontrol Rakyat
Relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya
mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang
dijalankan eksekutif dan legislatif
8. NILAI DEMOKRASI
1. Toleransi
2. Kebebasan mengemukakan pendapat
3. Terbuka dan Komunikasi
4. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
5. Percaya diri
9. MODEL DAN JENIS DEMOKRASI
Model Demokrasi
1. Demokrasi Liberal
2. Demokrasi Terpimpin
3. Demokrasi Sosial
4. Demokrasi Partisipasi
5. Demokrasi Consociational
Landasan Falsafah Demokrasi
1. Demokrasi yang didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan, yang akhirnya melandasi
pemahaman berkembangnya demokrasi liberal.
2. Demokrasi yang didasarkan atas kemajuan sosial dan ekonomi, yang akhirnya melandasi
pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.
10. Macam-Macam Demokrasi
1. Demokrasi parlementer yaitu menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada
eksekutif.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres,
kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah
Agung.
3. Demokrasi melalui referendum yaitu sistem demokrasi yang pengawasannya langsung oleh rakyat.
Sistem Demokrasi
1. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam
permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara.
2. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
11. ISLAM DAN DEMOKRASI
1. Pandangan Yang Menolak Demokrasi
Aliran ini menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat
dipersatukan dan saling bertolak belakang. Syah Fadlallah Nuri dalam debat formulasi konstitusi
mengatakan, satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara, adalah “impossible”
dalam Islam. Tidak mungkin semua warga negara mempunyai persamaan, pasti ada perbedaan. Ia juga
menolak legislasi oleh manusia. Islam, menurutnya tidak pernah membenarkan dan tidak mengizinkan
seseorang untuk membuat hukum, karena hukum telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu
di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, manusia hanya diwajibkan untuk melaksanakan hukum, bukan
membuat hukum.
12. 2. Pandangan Kelompok Moderat
Pandangan ini menyatakan bahwa di satu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi,
namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi namun dengan
catatan penting. Pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima
demokrasi. Dalam pandangan al-Maudadi, di dalam konsep Barat modern demokrasi dianggap
sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak.
Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, karena Tuhanlah pemilik
kedaulatan sesungguhnya. Termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia. Pandangan ini dikenal
dengan doktrin “khilafah demokratik”.
13. 3. Pandangan Pro Demokrasi
Pandangan ini melihat bahwa “Islam di dalam dirinya demokratis”. Ini dikarenakan Islam
menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Aliran ini menyatakan bahwa tidak
ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inhern atau bagian integral dalam Islam, dan
oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di
dalamnya demokratis tidak hanya karena konsep musyawarah (Syura), tetapi juga mencakup tentang
persetujuan (Ijma’) dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtuhad).
14. Penerapan dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Secara Historis Perkembangan demokrasi di Indonesia bisa dibagi dalam empat periode yaitu
1.periode 1945 - 1959
● Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan parlementer,sistem ini hanya berlaku sebulan
setelah kemerdekaan di proklamasikan.Namun demikian,model demokrasi ini di anggap kurang cocok
untuk Indonesia.Karena demokrasi ini dapat menyebabkan destabilitas politik nasional yang
mengancam integrasi nasional yang sedang di bangun
2.periode 1959 - 1965
● Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin.Ciri - ciri demokrasi ini adalah
dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam
panggung politik Indonesia.Hali ini disebabkan dari lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha
untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui personal yang kuat
15. Penerapan dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
3. Periode 1965 - 1998
● Demokrasi pada periode ini merupakan masa pemerintahan Soeharto dengan orde barunya.Orde baru
ini sebagai bentuk kritik terhadap periode sebelumnya,yaitu orde lama
4. Periode 1998 - Sekarang (Pasca orde Baru)
● Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai Dengan sekarang.Periode ini
erat reformasi sampai dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan
HAM secara konsekuen.Tuntunan ini di tandai oleh lengsernya Presiden Soeharto
Demokrasi di negara kita Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering disebut
sebagai "Demokrasi Pancasila". Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat,dengan
berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan
yang mengandung unsur - unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran,kecintaan dan Budi pekerti
luhur.Dalam Demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung
jawab social.