Recommended
More Related Content
Similar to DEMOKRASI MAKNA DAN HAKIKAT
Similar to DEMOKRASI MAKNA DAN HAKIKAT (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
DEMOKRASI MAKNA DAN HAKIKAT
- 1. D E M O K R AS I MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI Demokrasi secara bahasa, Berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” (rakyat) dan “Cratos” (kekuasaan)
- 2. Hakekat Demokrasi mengandung pengertian: 1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people); 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people); 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for people).
- 3. Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis Pentingnya Kesadaran akan Pluralisme Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya. Musyawarah “Musyawarah” (dalam bahasa arab, musyawarah, dengan makna asal sekitar “saling memberi isyarat”).
- 4. Pertimbangan Moral Ungkapan “tujuan menghalalkan cara” mengisyaratkan suatu kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara- cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Pemufakatan yang Jujur dan Sehat Adalah hasil akhir musyawarah yang jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat.
- 5. Pemerintahan Segi-segi Ekonomi Dari sekian banyak unsur kehidupan bersama ialah terpenuhinya keperluan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial. Kerjasama Antar-warga Masyarakat dan Sikap Mempercayai I’tikad Baik Masing- masing, kemudian jalinan dukung mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efesiensi untuk demokrasi.
- 6. Pandangan Hidup Demokratis Harus Dijadikan Unsur yang Menyatu dengan Sistem Pendidikan. Dalam keseharian, kita bisa berbicara tentang pentingnya pendidikan demokrasi. Tetapi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi (menyatu) dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di kelas maupun di luar kelas.
- 7. UNSUR-UNSUR PENEGAK DEMOKRASI Negara Hukum (Rechtsstaat dan The Rule of Law) Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adanya perlindungan terhadap HAM; 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM; 3. Pemerintah berdasarkan peraturan; 4. Adanya peradilan administrasi.
- 8. Konsep the law of rule dicirikan oleh: 1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum; 2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law); 3. Adanya jaminan perlindungan HAM. Konsep negara hukum sebagai gabungan dari konsep di atas, yaitu: 1. Adanya jaminan perlindungan HAM; 2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; 3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara; 4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
- 9. Masyarakat Madani (Civil Society) Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.
- 10. Infrastruktur Politik Terdiri dari partai politik (political party), kelompok gerakan (movement group), dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/ interest group). Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
- 11. MODEL-MODEL DEMOKRASI DEMOKRASI LIBERAL Pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. DEMOKRASI TERPIMPIN Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
- 12. DEMOKRASI SOSIAL Demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperkaya politik. DEMOKRASI PARTISIPASI Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- 13. DEMOKRASI CONSOCIATIONAL Yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. DEMOKRASI LANGSUNG DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG
- 14. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI Parameter Negara Demokrasi Masalah pembentukan negara Dasar kekuasaan negara; menyangkut konsep legitimasi kekuasaan dan pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat; Susunan kekuasaan negara. kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu ”tangan/wilayah”.
- 15. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI BARAT Konsep Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM dan abad ke-4 M. Demokrasi pada masa itu berbentuk demokrasi langsung artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.
- 16. Menjelang akhir abad pertengahan, lahir Magna Charta (Piagam Besar) yang menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Piagam tersebut memuat dua prinsip yang mendasar: Pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja; Kedua, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja.
- 17. John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Montesquieu (1689 – 1744) mengemukakan bahwa suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri secara merdeka.
- 18. Carl J. Friederick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah
- 19. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Parlementer (1945- 1959) Sistem parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan, dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia.
- 20. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Ciri-cirinya adalah dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.
- 21. Demokrasi Pancasila (1965-1998) Perumusan tentang Demokrasi Pancasila yaitu: a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum; b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara; c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.
- 22. Demokrasi dalam Orde Reformasi (1998-sekarang) Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci yakni: 1. Komposisi elite politik; 2. Desain institusi politik; 3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite; 4. Peran civil society (masyarakat madani).
- 23. ISLAM DAN DEMOKRASI PARADIGMA ISLAM DAN DEMOKRASI Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara maju (barat), sedangkan islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju.
- 24. Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi (demokratisasi) di dunia Islam 1. Pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. 2. Persoalan kultur. 3. Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. 4. Islam berbeda dengan demokrasi dalam definisi berat 5. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.